<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/JKT_Pelimpahan-Tahap-Dua-Kasus-Timah-_MIFTAHUL-HAYAT07-1093530726.jpeg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah Helena Lim berjalan memasuki gedung saat pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah Helena Lim berjalan memasuki gedung saat pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Selebgram Helena Lim segera menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk. Dalam perkara ini, rekan Helena, Harvey Moeis sudah menjalani sidang lebih dulu. "Penetapan hari sidangnya sudah ada, Rabu 21 Agustus 2024," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (20/8). Penetapan jadwal sidang ini hanya untuk Helena. Sedangkan tersangka lainnya masih dalam penjadwalan. "Iya baru Helena yang ada penetapannya," jelas Harli. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT&nbsp;Timah. Dia menjadi tersangka usai nenjalani serangkaian pemeriksaan. "Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi di kantornya, Rabu (27/3) malam. Harvey sendiri saat ini dikabarkan menjadi pemegang saham PT Refined Bangka Tin (RBT). Dia menjadi tersangka ke-16 yang ditetapkan oleh Kejagung dalam perkara ini. Harvey diduga menyerahkan uang kepada pimpinan PT Timah melalui Helena Lim. Atas perbuatannya, Harvey dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selebgram Helena Lim akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah. dia dijadwalkan untuk sidang besok (21/8).

Susul Harvey Moeis, Besok Giliran Crazy Rich PIK Helena Lim Disidang Perdana Kasus Korupsi Timah   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/66d8ed13-3184-4a3a-8809-c1e9ca0abfb1-501490188.jpeg" alt="Universitas Muhammadiyah Malang menyediakan beasiswa Bakti untuk Bangsa." width="100%">
<figcaption>Universitas Muhammadiyah Malang menyediakan beasiswa Bakti untuk Bangsa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah. Tawaran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Meski mengelola bisnis dari tambang, namun Ormas Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu akan mendedikasikan keuntungannyauntuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, seperti sekolah dan rumah sakit. "Terkait dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil mengelola tambang akan dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, termasuk juga untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan seterusnya," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers di di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta, Minggu (28/7). &ldquo;Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kita akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,&rdquo; sambungnya. Haedar menjelaskan, keputusan terkait pengelolaan tambang itu berdasarkan pertimbangan yang seksama. Pertimbangan itu tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya. &ldquo;Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,&rdquo; ucap Haedar. Kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini juga dilandasi pertimbangan pokok, yakni ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengkesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan. &ldquo;Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan,&rdquo; tutur Haedar. Haedar menambahkan, Muhammadiyah merupakan organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha. Meski sebagai organisasi yang mandiri, namun sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah juga membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam memajukan kehidupan bangsa. Muhammadiyah juga memandang urusan tambang ini secara moderat. Tambang tidak boleh dipandang sebagai ladang yang serba positif menggembirakan apalagi serba duit. "Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba sakit, penuh dengan ancaman dan seakan-akan kiamat kalau masuk ke dunia pertambangan, Muhammadiyah akan tetap dalam posisi moderat," pungkasnya. (*)

PP Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah. Tawaran itu tertuang dalam PP.

Muhammadiyah Dedikasikan Keuntungan Pengelolaan Tambang untuk Membangun Sekolah dan Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-01-at-200113-1350630862.jpeg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir." width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Keputusan itu dilakukan setelah Muhammadiyah melakukan rapat pleno dan konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta selama dua hari, Sabtu (27/7) dan Minggu (28/7). Dalam keputusan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyadari ada pro dan kontra. Tawaran dari pemerintah tersebut, sebelumnya tidak serta merta diterima oleh Muhammadiyah. "Tawaran pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan yang kalau kita simak baik di media sosial, di ruang publik, itu terus selalu ada pro kontra khusus tentang tambang," kata Haedar Nashir dalam konferensi pers di Unisa Jogjakarta, Minggu (28/7). Haedar menyatakan Muhammadiyah menyikapi itu dengan penuh pertimbangan. Sehingga, tidak langsung menerima dan juga ditolak. "Tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta langsung menolak. Karena kami selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apa pun dalam pergerakan Muhammadiyah," ucap Haedar. Keputusan itu ditempuh Muhammadiyah setelah melakukan kajian mendalam. Haedar memahami masalah lingkungan menyangkut nasib masyarakat setempat juga menyangkut pengelolaan tambang ilegal maupun legal turut menjadi pembahasan. Bahkan, saat Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional, terdapat segelintir kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi. Haedar memastikan Muhammadiyah menyikapi setiap masukan yang diterima dari masyarakat secara moderat. "Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo gitu ya, kami terbiasa dengan baik situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apa pun, kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen," tegas Haedar. Sebelumnya, PP Muhammadiyah secara resmi menyatakan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah. Keputusan itu diambil setelah PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta, pada 27-28 Juli 2024. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan keputusan itu diterima setelah pihaknya melakukan kajian mendalam terkait Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. "Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," ungkap Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Unisa Jogjakarta, Minggu (28/7). Menurut Mu'ti, dalam konsolidasi nasional itu Muhammadiyah menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah. Serta pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun, alasan penerimaan pengelolaan tambang itu yakni, kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual, dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

PP Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024.

Haedar Nashir Menyadari Ada Pro Kontra Terkait Muhammadiyah Terima Izin Tambang dari Pemerintah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/aksi-bakar-ban-1219852736.jpeg" alt="Ratusan demonstran yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Sumsel-Jakarta melakukan aksi demonstrasi depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jumat (14/6)." width="100%">
<figcaption>Ratusan demonstran yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Sumsel-Jakarta melakukan aksi demonstrasi depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jumat (14/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan demonstran yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Sumsel-Jakarta melakukan aksi demonstrasi depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jumat (14/6). Mereka mendesak cabut izin usaha pertambangan (IUP) PT GPU yang diketahui sedang melakukan aktifitas pertambangan batu bara di Sumatera Selatan. Koordinator aksi, Nopri Agustian, menyampaikan bahwa aktifitas perusahaan tersebut diduga merusak alam dan banyak lahan warga terdampak yang mengakibatkan kerugian. &ldquo;Mereka mengeruk kekayaan alam yang ada di sumsel dan kami menduga hal itu telah mengakibatkan kerusakan alam di sana. Kementerian LHK harus turun untuk melakukan penindakan,&rdquo; kata Nopri.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/Aksi-tolak-pertambangan-yang-merusak-lingkungan-1131814372.jpeg" alt="Aksi mendesak KLHK untuk menertibkan sejumlah aktifitas tambang yang merusak lingkungan." width="100%">
<figcaption>Aksi mendesak KLHK untuk menertibkan sejumlah aktifitas tambang yang merusak lingkungan.</figcaption>
</figure> Nopri menjelaskan, akibat aktivitas pertambangan itu diduga telah mengakibatkan pendangkalan sungai Balik Bukit dan Segendang serta tertutupnya Sungai Seluang. &ldquo;Banyak sungai yang terdampak,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Nopri mendesak Kementerian LHK bertindak tegas dengan mencabut IUP yang kepada perusahaan yang diduga tidak bertanggung jawab dengan aktifitas penambangannya. &ldquo;Kementerian LHK harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga alam. Karena itu tugas utamanya. Jangan tebang pilih,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Nopri memastikan, pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai ada tindakan tegas dari pemerintah. &ldquo;Aksi bakar ban ini akan semakin besar, sampai KLHK berani bergerak,&rdquo; tegasnya.

Akibat aktivitas pertambangan itu diduga telah mengakibatkan pendangkalan sungai Balik Bukit dan Segendang serta tertutupnya Sungai Seluang

KLHK Diminta Tak Tebang Pilih Tindak Perusahaan Tambang yang Merusak Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/pexels-apasaric-1238864-3444397616.jpg" alt="ILUSTRASI: Aktivitas di areal tambang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Aktivitas di areal tambang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah pemerintah memberikan izin untuk ormas maupun ormas keagamaan mengelola tambang mendapat catatan dari pelaku usaha di sektor pertambangan. Pengusaha berharap pemerintah memberikan izin tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang ketat. Ormas juga harus mengelolanya dengan menerapkan praktik good corporate governance. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas. Hal itu dilakukan sebagai bentuk redistribusi sumber daya agar bisa dinikmati masyarakat. &rdquo;Catatannya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional,&rdquo; ujar Anggawira. Karena itu, pengelolaan tambang harus dilakukan secara profesional oleh lembaga keagamaan dengan membentuk badan usaha. Anggawira menilai badan usaha milik umat juga bertujuan membangun kemandirian organisasi untuk bisa terus berkontribusi kepada masyarakat. &rdquo;IUP ini bisa menjadi modal bagi ormas keagamaan untuk mandiri dalam mengembangkan roda organisasi mereka,&rdquo; tambahnya. Selain itu, lanjut dia, pembagian IUP kepada ormas merupakan bentuk apresiasi negara untuk mendukung kerja-kerja ormas dalam memberdayakan masyarakat. Terlebih, dia menilai, kontribusi ormas keagamaan di Indonesia cukup besar. &rdquo;Yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemberian izinnya serta prinsip kesetaraan dan pemerataan sumber daya agar proporsional. Supaya masyarakat turut menikmati sumber daya yang ada hak mereka juga di dalamnya,&rdquo; urai Anggawira. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia membeberkan, praktik penambangan yang baik atau good mining practices mencakup berbagai aspek. Mulai kepastian keselamatan kerja penambang, operasional pertambangan, hingga tanggung jawab reklamasi yang terjaga. Kemudian, pengelolaan lingkungan, penutupan tambang, serta pembayaran kewajiban, baik ke masyarakat maupun ke negara. Karena itu, usaha pertambangan memang memerlukan ahli-ahli yang kompeten dan komitmen yang tinggi. &rdquo;Pada dasarnya persyaratan industri pertambangan itu sangat ketat karena karakteristiknya yang berisiko tinggi dan bersifat jangka panjang serta padat modal,&rdquo; bebernya. Hendra menambahkan, asosiasi juga berharap ormas yang akan mengelola pertambangan dapat menerapkan prinsip good corporate governance dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Selama ini sudah ada contoh perusahaan-perusahaan pertambangan yang mengedepankan prinsip good governance. Hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi badan usaha milik ormas keagamaan yang nanti mengelola usaha tambang. &rdquo;Yang kita harapkan adalah nantinya perusahaan-perusahaan yang dimiliki ormas memastikan kegiatan mereka ini mematuhi good practice. Sehingga, nanti kegiatan penambangan oleh perusahaan yang dimiliki ormas bisa menjadi contoh,&rdquo; tandasnya. (agf/c7/fal)

Langkah pemerintah memberikan izin untuk ormas maupun ormas keagamaan mengelola tambang mendapat catatan dari pelaku usaha pertambangan.

Pemerintah Beri Izin Tambang untuk Ormas, Asosiasi Ingatkan Prinsip Good Corporate Governance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/WhatsApp-Image-2023-10-25-at-81358-AM-2417084730.jpeg" alt="Sektor pertambangan yang dikelola oleh MIND ID." width="100%">
<figcaption>Sektor pertambangan yang dikelola oleh MIND ID.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberian prioritas penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas maupun ormas keagamaan terus menuai sorotan. Kali ini disampaikan pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi. Dia memandang kebijakan tersebut cenderung bermuatan politik ketimbang semangat ekonominya. Fahmy mengatakan, pemberian izin itu berpotensi menjerembapkan ormas keagamaan tersebut. Fahmy memandang, kebijakan Jokowi tersebut lebih sarat kepentingan politik ketimbang ekonomi yang konon merupakan realisasi janji kampanye Jokowi. &rdquo;Pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ditengarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat ormas keagamaan pascalengser pada Oktober mendatang,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Fahmy melanjutkan, kebijakan itu sungguh sangat tidak tepat, bahkan cenderung blunder. Alasannya, ormas keagamaan tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. &rdquo;Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta,&rdquo; jelasnya. Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada di wilayah abu-abu (grey areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau ormas keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi, ormas keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu yang berpotensi menjerembapkan mereka ke dalam dunia hitam pertambangan. Fahmy menyebut, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ormas keagamaan, caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Namun, pemerintah bisa memberikan PI (profitability index) kepada ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, sesepuh sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin ikut menyampaikan pandangannya. Dengan prasangka baik, Din mengatakan, kebijakan itu dapat dinilai positif. Yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas keagamaan. &rdquo;Namun, hal demikian sangat terlambat. Motifnya terkesan untuk mengambil hati,&rdquo; ujarnya kemarin (4/6). Din mengatakan, ketika diminta menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, dirinya sempat menyampaikan syarat kepada Presiden Jokowi. Di antaranya supaya menanggulangi ketidakadilan antara segelintir orang yang menguasai 60 persen aset nasional dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi. Din mengatakan, Presiden Jokowi saat itu menjawab bahwa mengatasi persoalan itu tidak mudah. Menurut Din, mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut mudah selama ada kehendak politik yang baik. (dee/lum/wan/c17/oni)

Pemberian prioritas penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas maupun ormas keagamaan terus menuai sorotan.

Dinilai Minim Kapabilitas, Ormas Berisiko Masuk Dunia Hitam Pertambangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/mulyanto-2070828560.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak tercatat dalam Minerba One Data Indonesia (MODI). "Harus diakui, fakta bahwa adanya IUP yang tidak lolos MODI, meski ujungnya dinyatakan tidak bersalah oleh PTUN, mencerminkan disharmoni administrasi perizinan tambang di Indonesia," kata Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5/2024). "Artinya ada ketidakharmonisan antara adminstrasi di Kementerian Investasi, yang menerbitkan IUP, dan Kementerian ESDM, yang mengelola MODI dan aspek teknis lainnya," tambahnya. Seharusnya, sambung Mulyanto, badan usaha yang sudah memiliki IUP otomatis terdaftar dalam MODI. Untuk itu Mulyanto mendesak Pemerintah untuk merapikan persoalan ini.&nbsp; "Jangan membiarkan calo atau mafia perizinan tambang mengganggu administrasi pertambangan, sehingga membingungkan," tegas politikus PKS ini. Soal administrasi seperti ini, kata Mulyanto, kerap menambah kisruh perizinan tambang. "Apalagi, maraknya kasus tambang ilegal, sampai hari ini masih belum dapat dituntaskan," tegasnya. Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengusulkan kepada pihak yang dirugikan untuk melakukan tindakan prosedural lainnya terkait putusan PTUN Jakarta yang melolosoan IUP di Konawe Utara, Selawesi Tenggara itu. "Saya sarankan mereka yang dirugikan melakukan tindakan prosedural dengan mengadukan semua hakim PTUN yang memutuskan ke Komisi Yudisial," kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5). Langkah kedua, sambung Uchok, bisa juga dengan mengadukan pihak tergugat&nbsp; Kementerian ESDM ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). "Diduga ada maladmistrasi," katanya. Uchok juga mengusulkan agar pihak yang dirugikan melaporkan Kementerian ESDM dan kementerian lainnya yang tersangkut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau ada cukup bukti dan ada indikasi bisa dilaporkan ke KPK," ujar Uchok. "Tiga upaya ini harus dilakukan sebelum akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Supaya ada efek jera," tegasnya. Sementara SEKWIL DPW Projamin Sultra, Hendryawan Mochtar menyebut putusan PTUN Jakarta itu sangat ironis di tengah upaya Pemerintah bekerja keras memerangi praktik pertambangan ilegal di seluruh Indonesia termasuk di Konawe Utara. Berdasarkan putusan persidangan PTUN Jakarta pada tanggal 25 Februari 2023 dan 2 Februari 2024 serta tanggal 6 Maret 2024, kelima perusahaan tersebut diputuskan memenangkan perkara. Padahal berdasarkan salinan Surat Diretorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, mereka ditolak masuk dalam MODI. Perusahaan itu di antaranya adalah PT BAP dengan nomor surat B-52MP.04/BDM.PU/24. Berdasarkan hasil rekomendasi Ditjen Minerba pada 17 Januari 2024 sangat jelas dalam surat tersebut tidak terdaftar di MODI atau tidak jelas legal standing-nya. Kemudian PT MK. Berdasarkan surat Ditjen Minerba B-70/MP.04/BDM.PU tanggal 20 Januari 2024 sangat jelas juga permasalahannya, permohonan MODI-nya tertolak. Selanjutnya, PT KBP SK 336, SK 337, SK 338. Permasalahan serupa Ada indikasi permasalahan hukum, dan ketunggakan finansial yang menjadi dasar Ditjen Minerba untuk tidak mengeluarkan perizinan Minerba One Data Indonesi (MODI). Menurut Hendryawan Mochtar, kuat dugaan ada permainan di Kementerian ESDM dalam proses PTUN Jakarta dan tidak menuntup kemungkinan pihak ESDM juga masuk angin. "Ada yang janggal dalam proses persidangan di PTUN dan kami telaah pihak ESDM meragukan kembali keputusan surat yang dikeluarkannya itu sendiri.&nbsp; Aneh, jika permasalahan dokumen IUP yang kami duga bermasalah atau cacat hukum lalu kemudian mau di paksakan untuk di loloskan," papar Hendryawan Mochtar. Atas adanya dugaan permainan rekayasa IUP, Projamin akan terus menyoroti dan dan mengawal putusan PTUN Jakarta. "Kami akan mengusut persoalan ini sampai tuntas," tegas Hendryawan.&nbsp;

Fakta bahwa adanya IUP yang tidak lolos MODI, meski ujungnya dinyatakan tidak bersalah oleh PTUN, mencerminkan disharmoni perizinan tambang

Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan Lima IUP Nikel Bodong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Wamenkumham menyampaikan hasil sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Wamenkumham menyampaikan hasil sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asisten Pribadi (Aspri) Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Yosi Andika merespons tegas laporan yang dilayangkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar. Yosi memutuskan membuat laporan balik kepada Sugeng ke ke Bareskrim Polri, Jakarta.  “Bahwa pada hari ini, kami melakukan pengaduan di Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudara Sugeng Teguh Santoso selaku ketua IPW,” kata Yosi kepada wartawan, Selasa (14/3).  Yosi menilai, Sugeng telah mencemarkan nama baiknya melalui pemberitaan di media elektronik tentang aduan di KPK terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan.  “Sebagaimana yang sudah beredar di media-media elektornik atau online tentang aduan yang disampaikan oleh saudara Sugeng Teguh Santoso di Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai dugaan Gratifikasi atau Pemerasan,” jelasnya.  Yosi beranggapan, Sugeng telah melakukan penggiringan opini publik sekaligus ujaran kebencian atau hate speech melalui pengaduan di KPK.  “Dan faktanya saudara Sugeng Teguh Santoso terlebih dahulu melakukan konfrensi pers dihadapan para media. Tindakan ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penggiringan opini publik, fitnah, hate speech dan lain-lain, yang dapat menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.  Yosi memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Sugeng terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan di media elektroknik dan online tidak benar. “Karena apa yang disampaikan saudara STS dihadapan para awak media berkaitan dengan dugaan gratifikasi atau pemerasan adalah tidak benar,” pungkasnya.  Diketahui, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hieariej alias Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Hal itu terkait dugaan gratifikasi pengurusan suatu perkara.  “Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke masyarakat, terkait dugaan tipikor berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain,” kata Sugeng di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).  Teguh menjelaskan penerimaan gratifikasi itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial Y. Penerimaan gratifikasi itu diduga sebesar Rp 7 miliar. Penerimaan itu disebutkan Sugeng terjadi pada April 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022. Sugeng mengaku turut membawa sejumlah bukti untuk menguatkan laporannya itu.  Menurut Sugeng, pelaporan ini terkait posisinya sebagai Wamenkumham dalam konsultasi kasus hukum dan pengesahan badan hukum PT. CLM. Ia menyebut, PT CLM kini tengah bermasalah di Polda Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana izin usaha pertambangan (IUP).  Sementara itu, Wamenkumham Eddy Hiariej enggan merespons lebih jauh terkait laporan ke KPK oleh Ketua IPW. Eddy mengatakan aduan tersebut merupakan persoalan profesional antara dua asisten pribadinya yakni YAR dan YAM dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.  “Saya tidak perlu menanggapi secara serius, karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW),” ucap Eddy.

Tak Terima Dilaporkan ke KPK, Wamenkumham Lapor ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221214_2107011.jpg" alt="Sidang perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang menjadi terdakwa dugaan suap izin usaha pertambangan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang menjadi terdakwa dugaan suap izin usaha pertambangan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan kehadiran istri mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, terdakwa perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan. Saksi dihadirkan untuk menggali keterangan terkait pembelian jam tangan mewah.  ”Saksi yang merupakan istri terdakwa nanti digali keterangan terkait jam tangan seharga Rp 1,95 miliar yang pernah dipesan terdakwa,” kata JPU KPK Budhi Sarumpaet seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut Budhi, keterangan saksi diperlukan untuk mengungkap apakah jam diberikan ke sang istri terdakwa atau tidak.  Diketahui pada sidang sebelumnya terungkap, jam tangan perempuan merek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold dipesan terdakwa kepada salah seorang pengusaha jam tangan di Mall Grand Indonesia pada 2017.  Namun pembayaran transaksi pembelian jam tangan tersebut bukan dilakukan terdakwa sendiri, melainkan oleh Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) saat itu Henry Soetio.  Selain itu, tiga orang saksi ahli juga rencananya mulai dimintai pandangannya dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Heru Kuntjoro yaitu ahli pada bidang korporasi, kontrak kerja, dan ahli pertambangan.  Dalam dakwaan perkara itu, JPU mendakwa Mardani telah menerima suap atau gratifikasi lebih dari Rp 100 miliar dari Henry Soetio karena jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011. SK Bupati Tanbu itu yakni tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT PCN.  KPK menggunakan pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaannya.  Lalu pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU KPK Hadirkan Istri Mardani Terkait Pembelian Jam Tangan Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221202_221115.jpg" alt="Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (2/12). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (2/12). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, terdakwa perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan mengaku, pembelian jam tangan mewah sebagai pembayaran utang PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).  ”Transaksi pembelian jam tangan Rp 1,95 miliar yang dibayar Henry dimaksudkan sebagai pembayaran utang Henry kepada saya,” kata Mardani seperti dilansir dari Antara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (2/12).  Terungkapnya soal jam tangan mewah itu saat Zainuddin selaku pemilik salah satu toko jam tangan di Mall Grand Indonesia Jakarta dan Andy Cahyadi selaku pemilik toko jam tangan di Surabaya dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum KPK.  Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro dan Zainuddin, mengatakan, Maming pernah menghubungi melalui pesan WhatsApp menanyakan terkait jam tangan perempuan merek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold. ”Tahun 2017, terdakwa kirim gambar jam tangan via WA,” kata Zainuddin.  Zainuddin pun langsung menghubungi rekannya yakni saksi Andy untuk menyiapkan jam tangan tipe tersebut. Karena saksi Andy memiliki stok jam tangan tersebut, Zainuddin lantas menghubungi kembali terdakwa mengabarkan jam tangan yang diinginkan tersedia dengan harga Rp 1,95 miliar.  Namun pembayaran rupanya tak dilakukan oleh Maming melainkan oleh Henry Soetio. Teknis pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT PCN ke rekening milik Andy.  ”Nanti yang ngurus pembayaran Henry karena dia ada utang ke saya. Begitu kata Pak Mardani ke saya,” ucap Zainuddin.  Setelah pembayaran terkonfirmasi, jam tangan itu lantas diserahkan Zainuddin kepada orang suruhan terdakwa di parkiran Plaza Indonesia.  Selain itu, pada 2018, Henry Soetio pernah membeli dua jam tangan lain merek Richard Mille kepada saksi, yaitu tipe RM 11-03 seharga Rp 3 miliar dan RM 11-02 seharga Rp 3,2 miliar. Namun, saksi tak mengetahui apakah dua jam tangan itu digunakan sendiri oleh Henry atau diberikan ke pihak lain.  Dalam dakwaan perkara itu, JPU KPK mendakwa Mardani telah menerima suap atau gratifikasi dari Henry Soetio karena jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT PCN.

Mardani Maming Akui Jam Tangan Mewah Sebagai Pembayaran Utang PT PCN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin usaha pertambangan

Berita Terkini