<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ikan-Cupang-Dery-Ridwansah-7-.jpg" alt="Peternak ikan cupang memasarkan ikan cupang dagangannya menggunakan media sosial (daring) di Gerai Betta Katro, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (8/9/2020). Pandemi Covid-19 berdampak kepada sektor UMKM peternak ikan cupang. Lelang mengunakan media sosi" width="100%">
<figcaption>Peternak ikan cupang memasarkan ikan cupang dagangannya menggunakan media sosial (daring) di Gerai Betta Katro, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (8/9/2020). Pandemi Covid-19 berdampak kepada sektor UMKM peternak ikan cupang. Lelang mengunakan media sosi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UU Cipta Kerja. Dari pembahasan yang berlangsung, pelaku usaha berharap mendapat pendampingan dan perlindungan dari pemerintah.  Sekertaris Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (MEK-PPM) Mukhaer Pakkana mengatakan, selama pembahasan yang sedang berlangsung, terdapat beberapa sektor yang mendapat sorotan. Yakni, perizinan usaha, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha sangat menekankan pada pendampingan dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/perlindungan-umkm/">perlindungan</a> aspek hukum kepada semua elemen masyarakat, termasuk pelaku UMKM.  Menurut Mukhaer Pakkana, dengan adanya perlindungan hukum, maka keberadaan UU Cipta Kerja bukan hanya memiliki keberpihakan terhadap konglomerat saja. UU tersebut juga memiliki keperpihakan terhadap ekonomi wong cilik atau UMKM. “Dengan demikian rasa keadilan sosial ada dalam napas dan semangat UU Cipta Kerja,” kata Mukhaer Pakkana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/1).  Untuk mengimplementasikan perlindungan hukum untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a>, diperlukan advokasi yang konkret. Di antaranya, pendampingan pelaku usaha, perizinan yang mudah, perkuatan permodalan, teknologi IT, dan infrastruktur akses pasar bagi produk UKM.  "Kebijakan regulasi inilah yang selama ini ditunggu–tunggu oleh publik. Pelaku usaha atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembiayaan-umkm/">UMKM</a> sangat terbantu dan terlindungi jika ada pendampingan hukum," terangnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/31/12/2020/menteri-sandi-dorong-umkm-gaet-wisatawan-danau-toba-pakai-big-data/">Menteri Sandi Dorong UMKM Gaet Wisatawan Danau Toba Pakai Big Data</a>  Menurut dia, penting sekali di dalam UU Ciptaker memasukkan ekspresi kearifan lokal dan semangat kebinekaan kebangsaan dalam membuat badan usaha. Contohnya yang terjadi di lembaga amal usaha ormas Islam Muhammadiyah, badan usaha nagari, dan badan usaha desa. “Dengan demikian keberadaan dari Cipta Kerja tetap menjaga nilai–nilai keindonesiaan,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/22/12/2020/makanan-dari-mitra-dibungkus-ulang-lalu-disisipkan-story/">Makanan dari Mitra Dibungkus Ulang, lalu Disisipkan Story</a>  Kata Mukhaer, MEK-PPM menekankan klaster perizinan usaha, pengelolaan keuangan, dan koperasi usaha kecil, di dalam UU Cipta Kerja. Jika diperlukan, ada pemberian insentif kepada pelaku usaha yang telah berhasil dan mampu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan usaha. Dengan demikian keberadaan dari UU Cipta Kerja memiliki keadilan sosial kepada semua pihak.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HJ3HGDxylMc

Pelaku Usaha Butuh Perlindungan dan Pendampingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Konfeksi-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Perajin menuntaskan jahitan kaos di tempat produksi Coseven di Perumahan Cimanggis Indah, Depok, Jalan Intan Blok J5, Kamis (26/11/2020). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Coseven hadir sebagai solusi kebutuhan dasar masyarakat yang melayani berbagai peme" width="100%">
<figcaption>Perajin menuntaskan jahitan kaos di tempat produksi Coseven di Perumahan Cimanggis Indah, Depok, Jalan Intan Blok J5, Kamis (26/11/2020). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Coseven hadir sebagai solusi kebutuhan dasar masyarakat yang melayani berbagai peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persentase rasio wirausaha yang terus meningkat di Tanah Air. Pakar UMKM dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/universitas-padjajaran/">Universitas Padjadjaran</a> Asep Mulyana menyebut bahwa pada 2009 dengan rasio 0,65 persen. Lantas, pada naik 1,5 persen pada 2014 dan terus meningkat hingga 2020.  “Rasio <a href="https://www.jawapos.com/tag/wirausaha/">wirausaha</a> Indonesia saat ini 3,47 persen, sementara Malaysia sekitar 5 persen. Saya ingat betul tahun 2009 baru 0,65 persen. Kenaikan ini tentu saja ada peran pemerintah,” ujar Asep Mulyana dalam sebuah diskusi daring.  Dalam diskusi daring yang bertajuk Membedah Semangat <a href="https://www.jawapos.com/tag/entrepreneurship/">Entrepreneurship</a> dalam UU 11/2020 itu, Asep Mulyana berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sangat mendukung entrepreneurship karena proses berwirausaha menjadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, indeks daya saing usaha Indonesia belum memuaskan dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia. Dia meyakini Presiden Jokowi memiliki komitmen besar dalam mendorong masyarakat untuk berwirausaha.  Selanjutnya, kata Asep, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat. Baik dari kurukulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga kurikulum di perguruan tinggi. UU Cipta Kerja memuat sembilan dukungan kepada usaha mikro dan kecil (UMK).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/23/11/2018/indonesia-butuh-4-juta-wirausaha-baru-agar-jadi-negara-maju-2/">Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru Agar Jadi Negara Maju</a>  “Pertama, izin usaha dimudahkan dengan izin berbasis tunggal, NIB (nomor Induk Berusaha). Kedua, pemerintah pusat dan daerah memberikan insentif kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK,” rincinya.  Asep menginfokan, minggu ini pemerintah menjadwalkan launching platform Kedai Reka dan Matching Fund, sebuah platform resmi dari Kemendikbud yang bertujuan agar dunia usaha dan pendidikan dapat berjalan beriringan, untuk membantu dunia usaha.  “(Ketiga), ada pengelolaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a> terpadu. Bentuknya, sinergi dan pendampingan yang leading sector-nya Kementerian Koperasi dan UMK. Kemudian juga fasilitasi, lokasi, sertifikasi, promosi dan pemasaran akan diperkuat,” tambah Asep.  “Kemudahan keempat, penyederhanaan perpajakan dan pengajuan izin usaha tanpa biaya. Ini untuk mendorong masyarakat berkeinginan menjadi pengusaha. Lalu, (kelima) prioritas penggunaan DAK (dana alokasi khusus)” lanjut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini.  Asep memproyeksi, kemudahan-kemudahan itu tidak hanya akan memunculkan banyak wirausahawan baru tetapi juga akan membuat dunia wirausaha di Indonesia lebih bergairah dan dapat memajukan negara.  “Saya sangat optimis semangat kewirausahaan sangat kental di dalam UU Cipta Kerja bisa membawa Indonesia maju, karena secara teori, Indonesia bisa maju kalau jumlah wirausahawannya meningkat,” tuturnya.  Dia menyebut, kehadiran UU Cipta Kerja sebagai momentum sekaligus peluang bagi masyarakat termasuk civitas akademis untuk memanfaatkan kemudahan dan dukungan usaha ini, yang ditopang dukungan riset dan inovasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S-68fqf2UsA

Terus Didorong, Tren Rasio Wirausaha Mulai Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bahlil-Lahadalia-Raka-Denny-2.jpg" alt="Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan perekonomian Indonesia didominasi dari UMKM. Berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jumlah UMKM mencapai 64,217 juta unit.  "Kontribusinya (UMKM) terhadap lapangan pekerjaan 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sebuah diskusinya yang ditayangkan secara virtual.  Tingginya jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja atas UMKM, namun sangat sedikit pelaku UMKM berasal dari lulusan sarjana atau diploma. Padahal kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional itu 60 persen dari UMKM.  Bahlil menyebut, berdasar survei pada 2015, terdapat sekitar 5,7 juta mahasiswa D-3 dan S-1. Dari jumlah tersebut hanya 3 persen saja yang berkeinginan menjadi pengusaha ketika lulus. 83 persen lainnya memiliki kecenderungan menjadi karyawan dan 14 persen ingin menjadi politisi dan bergabung dengan LSM.  Menurut Bahlil, kecilnya minat mahasiswa menjadi pengusaha karena perizinan yang begitu sulit. “Kenapa tidak bisa jadi pengusaha? Karena izinnya susah. Kalau bukan anaknya pejabat, susah untuk jadi pengusaha dari daerah," sebut Bahlil.  Dia mengklaim UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi ruang yang cukup bagi anak muda, mahasiswa yang akan lulus menjadi pengusaha. Sebab perizinan untuk mendirikan usaha UMKM sangat mudah.  Beberapa tahun lalu, kata Bahlil, biaya perizinan untuk UMKM mahal dan prosedurnya ribet. Sebagai gambaran, untuk mendapatkan izin pelaku UMKM harus membayar sekitar Rp 7 juta.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/04/11/2020/djkn-jatim-gelar-lelang-produk-umkm-dan-hasil-eksekusi-perbankan/">DJKN Jatim Gelar Lelang Produk UMKM dan Hasil Eksekusi Perbankan</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/opini/02/11/2020/mewujudkan-umkm-sebagai-fondasi-perekonomian/">Mewujudkan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian</a></li> </ul> "Izin UMKM kalau bikin perusahaan dengan izin-izinnya minimal Rp 7 juta. Di saat bersamaan selalu dijadikan komoditas politik setiap pemilihan, tapi jujur saya katakan kita belum berpihak kepada UMKM. Dengan UU ini, cukup dengan satu lembar, biayanya sangat murah,” kata Bahlil.  Selain itu, ke depannya para UMKM bisa mendapatkan akses perbankan. Dia menyebut saat ini total kredit yang disalurkan perbankan mencapai Rp 6 ribu triliun. 18,7 persen atau Rp 1.127 triliun disalurkan untuk kredit UMKM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hIQH8coysUo&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bahlil Sebut Selama Ini Biaya Perizinan UMKM Mahal dan Ribet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/image-1-1-3.png" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan antisipasi anjloknya sektor perekonomian di Surabaya pada Kamis (10/9). Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan antisipasi anjloknya sektor perekonomian di Surabaya pada Kamis (10/9). Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Antisipasi anjloknya sektor ekonomi mulai dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan upaya-upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Seperti menjaga harga barang di pasar agar tak mengalami kenaikan signifikan.  Risma mengatakan, sebagai langkah awal, Pemkot Surabaya akan melakukan pendeteksian kondisi pasar sejak dini. ”Dari pendeteksian itu, kita bisa tahu harga sampai ketersediaan. Kemudian mengecek kelangkaan barang dan kenaikan harga,” tutur Risma di Balai Kota Surabaya pada Kamis (10/9).  Dengan data pasar yang sudah dikantongi, Pemkot Surabaya akan langsung melakukan pemenuhan barang agar tak terjadi lonjakan harga. Sebagai upaya lanjutan, Risma dan jajarannya bakal melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.  Di sisi lain, Risma tidak menutup mata dengan kehadiran dan tumbuhnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selama pandemi banyak bermunculan UMKM berbentuk warung kopi dan usaha lain. ”Saya minta agar warga Surabaya diberikan izin. Kalau nggak ada izinnya, kita akan terus memantau potensinya untuk lebih berkembang atau malah mati. Kalau mati, akan dicari tahu kenapa,” lanjut Risma.  Risma mengatakan akan mengantisipasi agar UMKM tetap hidup dan tumbuh. Seperti dengan menginformasikan pada camat yang terus berkeliling dan memantau pada malam hari. Harapannya, sektor ekonomi masyarakat tidak melemah. ”Sementara itu, Pemkot akan mempermudah perizinan UMKM. Jadi semua pihak bisa bersama-sama meningkatkan sektor ekonomi kota,” ujar Risma.  Risma menambahkan, ada ide untuk memberlakukan sistem denda bagi warga yang tidak menggunakan masker. ”Ini lagi kita bahas. Seperti nominal denda hingga mekanisme pendendaan. karena  belum tahu juga uang denda masuk ke kas daerah atau bagaimana,” ucap Risma.  Sebelumnya, mekanisme pendendaan akan dibawa ke pengadilan untuk dikirimkan ke pendapatan daerah. Mengenai hal tersebut, Risma masih membicarakan. ”Untuk nominalnya belum ada. Tapi akan kita bahas lebih lanjut karena secara aturan sudah ada. Berikutnya, harus memikirkan denda untuk anak-anak di bawah umur karena belum ada KTP,” kata Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4UCzpZgk8fA

Antisipasi Sektor Ekonomi Anjlok, Risma Gandeng UMKM

izin UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin UMKM

Berita Terkini

Pelaku Usaha Butuh Perlindungan dan Pendampingan

Terus Didorong, Tren Rasio Wirausaha Mulai Meningkat

Bahlil Sebut Selama Ini Biaya Perizinan UMKM Mahal dan Ribet

Antisipasi Sektor Ekonomi Anjlok, Risma Gandeng UMKM

Download Aplikasi JawaPos.com