<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/285ed376-ef97-4a17-9c15-72afe2c16405-1-1149220534.jpg" alt="Universitas Borobudur. (Humas Univ. Borobudur Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Universitas Borobudur. (Humas Univ. Borobudur Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Borobudur menjadi salah satu pilihan terbaik melanjutkan studi&nbsp;S3 Ilmu Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Indonesia. Program ini meraih predikat akreditasi unggul dengan nilai sempurna 375. Data ini mengacu kepada&nbsp;data resmi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Panjang jenjang&nbsp;Program Studi S1 dan S2 Ilmu Hukum Universitas Borobudur juga telah terakreditasi Unggul. &ldquo;Kami bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Semoga pencapaian hari ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,&rdquo; ujar&nbsp;Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago di Jakarta, Jumat (23/1). Faisal menyampaikan, kampus berkomitmen menjaga mutu pembelajaran. Sinergi antara mahasiswa, dosen dan pengelola terus ditingkatkan. Saat ini, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur memiliki 440 mahasiswa aktif dan 380 alumni. Para mahasiswa ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pengembangan hukum. "Alumni program ini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga mancanegara,"&nbsp;imbuhnya. Program ini didukung oleh lebih dari 25 dosen tetap serta para akademisi dan praktisi hukum nasional. Selain pembelajaran di kampus, PDIH Universitas Borobudur secara rutin menyelenggarakan kuliah dan lecturing internasional di berbagai world class university, antara lain Utrecht dan Leiden University (Belanda), Leeds dan Oxford University (Inggris), Kansai Gaidai University (Jepang), Thammasat University (Thailand), serta Youngsan dan Hankuk University (Korea Selatan). &nbsp; Dengan nilai akreditasi 375, posisi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur sebagai yang terbaik di Indonesia tidak terbantahkan. Selain akreditasi Unggul dari BAN-PT, Universitas Borobudur juga telah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018, sebagai bukti nyata tata kelola institusi yang profesional dan berstandar internasional. Program Pascasarjana Universitas Borobudur&nbsp;telah menjadwalkan menyelenggarakan International Conference pada 25 April 2026 yang wajib diikuti mahasiswa. Selanjutnya, pada 2 November 2026, akan dilaksanakan kegiatan lecturing internasional ke Leiden dan Utrecht University, dilanjutkan dengan studi peradilan dan penegakan hukum di Milan serta kunjungan akademik ke Euronext (pasar modal) di Prancis.

Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Borobudur menjadi salah satu pilihan terbaik melanjutkan studi S3.

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Catatkan Nilai Tertinggi Sebagai PTS Terbaik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/DSC06843JPG-764096502.jpg" alt="Nina Silvana meraih gelar S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nina Silvana meraih gelar S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Raut wajah bahagia terpancar dari Nina Silvana yang baru saja meraih gelar S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/6). Nina lulus dalam sidang dengan judul disertasi Penguatan Peran Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) Dalam Perwujudan Prinsip Kepastian Hukum Good Governance Keolahragaan di Indonesia. Itu dilakukan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nina merupakan istri dari Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca. Dia mengambil disertasi itu karena melihat dunia olahraga di Indonesia masih belum baik-baik saja, terutama sepak bola. Terlebih, dia sudah menyukai dunia olahraga terutama sepak bola sejak kecil. Tak hanya sepak bola, Nina Silvana melihat masih banyak federasi olahraga lain yang belum profesional. Ada juga beberapa sengketa dualisme. &rdquo;Berangkat dari sana, cita-cita saya mau meneliti dan mengangkat permasalahan sengketa yang selama ini belum ada kejelasan dan kepastian,&rdquo; kata Nina Silvana. Nina Silvana melakukan penelitian hukum. Dia merasa tertantang untuk membuat sebuah penelitian yang nantinya bisa membantu keolahragaan di Indonesia. &rdquo;Dalam disertasi saya tidak hanya sepak bola, tapi semua olahraga. Bagaimana caranya melakukan penyelesaian di bidang olahraga lain. Saya lihat begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan permasalahan di olahraga lain di Indonesia,&rdquo; kata Nina Silvana. Nina Silvana sampai melakukan studi banding ke Jepang. Jepang bisa menyelesaikan akar masalah di setiap cabang olahraga. Permasalahan yang sudah berakhir itu membuat Jepang kini cukup ditakuti di dunia olahraga dunia, terutama Asia. Disertasi yang sudah dia buat diharapkan bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang olahraga di Indonesia. &rdquo;Kalau referensi ada banyak tapi yang sulit itu mencari studi banding. Belum semua saya telusuri dan baru Jepang yang menjadi studi banding saya,&rdquo; terang Nina Silvana. &rdquo;Di Indonesia banyak sengketa dari sepak bola dan cabang olahraga lain seperti renang, tenis, basket. Itu juga ada,&rdquo; ujar Nina. &rdquo;Belum lagi soal doping dan terjadi banyak sekali di PON Papua kemarin. Tidak semua atlet sengaja pakai zat. Tapi doping itu bisa dilihat dari konsumsi makanan, minuman, dan vitamin atlet. Mungkin atlet dan pelatih tidak tahu bahwa makanan dan minuman itu ada zat yang gak boleh. Ini kasus yang tidak bisa diselesaikan,&rdquo; ucap Nina Silvana. Nina Silvana mengaku siap apabila diminta untuk masuk ke dalam federasi demi menyelesaikan permasalahan. Selain federasi, ada Kemenpora yang juga bisa membutuhkan jasa demi menyusun perangkat aturan. &rdquo;Kalau saya dibutuhkan tentu saja mau demi kemajuan olahraga di Indonesia. Tapi saya ini kan akademisi ya pastinya terus melakukan penelitian lewat tulisan,&rdquo; tutur Nina. Sementara itu, Mohamad Prapanca bangga dengan istrinya yang bisa menyelesaikan kuliah S3 tepat waktu. Dia tidak menyangka istrinya itu bisa fokus membuat karya ilmiah yang nantinya bisa memajukan olahraga Indonesia. &rdquo;Saya kira tadinya cuma mengisi hari saja supaya tidak kosong tapi ternyata serius sekali. Saya pun terkejut ternyata lulus dengan cumlaude IPK 3,9. Saya berharap apa yang disertasi dari istri saya lakukan bisa diimplementasikan ke depannya dalam hukum olahraga. Semoga ini bisa memberikan peta baru untuk melindungi para atlet kita ke depannya,&rdquo; tandas Prapanca. Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M, senang dengan keberhasilan Nina Silvana yang menyelesaikan disertasi dalam dunia olahraga. Hal itu sangat positif karena jarang sekali ada yang membahas tentang olahraga Indonesia. "Tadi saya juga sampaikan dalam sidang bahwa disertasi beliau ini sangat original. Belum ada yang menulis soal ini. Para penguji juga menyampaikan bahwa permasalahan di dunia olahraga Indonesia banyak sekali. Sebab, olahraga sudah menjadi bisnis. Potensi terjadinya konflik pasti banyak,&rdquo; papar Adnan Hamid. &rdquo;Oleh karena itu jawaban disertasi dari Doktor Nina Silvana ini merupakan suatu jawaban bahwa ke depan perlu ada proses lembaga ini menyelesaikan konflik-konflik di olahragaan. Saya sangat bangga membimbing beliau dalam disertasi keolahragaan ini,&rdquo; sambung dia.

Nina Silvana meraih gelar S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/6)

Nina Silvana Raih S3 Berharap Bisa Bantu Memajukan Olahraga Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/11/WhatsApp-Image-2024-08-11-at-121135-581420967.jpg" alt="Khofifah Indar Parawansa turut menghadiri wisuda putra bungsunya, Ali Mannagalli Parawansa, di Unair pada 10 Agustus. (Itsimewa)" width="100%">
<figcaption>Khofifah Indar Parawansa turut menghadiri wisuda putra bungsunya, Ali Mannagalli Parawansa, di Unair pada 10 Agustus. (Itsimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Guratan senyum bahagia nan lepas tampak jelas di wajah Ali Mannagalli Parawansa. Pasalnya, putra bungsu dari Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, berhasil menuntaskan studi S1 ilmu hukum dengan tepat waktu. Gelar sarjana itu disematkan Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak pada wisuda Unair di Airlangga Convention Center pada Sabtu (10/8). Selama kuliah, Ali Mannagalli aktif berorganisasi selama studi. Memiliki ketertarikan dengan ilmu hukum sejak lama mengantarkan Ali untuk mantap memilih Fakultas Hukum (FH) Unair untuk tujuan studi sarjana. Dia menyalurkan ketertarikannya dengan berkiprah di berbagai organisasi-organisasi di kampus. &rdquo;Selama studi, saya tergabung dalam eksternal fakultas yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menjabat sebagai ketua pada 2021 hingga 2022. Tidak hanya itu, saya juga tergabung dalam organisasi HIPMI PT (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi) Surabaya periode 2022/2023, dan DPW HPN Jatim (Himpunan Pengusaha Nahdliyin) periode 2023 hingga 2028,&rdquo; jelas Ali di Surabaya. Ali menerangkan, ketertarikannya pada ilmu hukum diturunkan dari sang ibunda. Baginya, ilmu hukum merupakan ilmu yang unik dan patut didalami sebagai generasi penerus bangsa. Haus akan pengetahuan dan ilmu baru salah satu bahan bakarnya untuk menyelami lebih dalam ilmu hukum. &rdquo;Sosok ibu merupakan salah satu sosok berpengaruh dalam hidup dan studi saya. Ibu selalu memberikan wejangan, nasihat serta menjadi sosok pendukung utama saya tidak berhenti untuk belajar hingga masa tua karena bekal ilmu akan kekal selamanya,&rdquo; ungkap Ali. Bukan perkara yang mudah bagi Ali untuk menyelaraskan kesibukan organisasi dan perkuliahan. Selama studi, ia kerap kali kewalahan dan frustasi akan rutinitas yang padat. Namun, hal itu bukan menjadi alasan untuk seorang Ali dapat lulus tepat waktu. &rdquo;Selayaknya mahasiswa lainnya, saya juga kerap kewalahan dan sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen. Menurut saya, hal ini tidak menghalangi saya untuk bertanggung jawab untuk menuntaskan studi dengan tepat waktu,&rdquo; imbuh Ali. Cobaan demi cobaan pun Ali hadapi selama studi. Tak ayal bahwa hal tersebut membentuk pribadinya menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tekanan yang akan terjadi. Proses yang cukup panjang ini yang menjadi pembelajaran berarti. &rdquo;Karena ketika Tuhan ingin memberikan derajat tinggi, maka Tuhan akan menghancurkan dirimu. Setelah mengalami kehancuran, Tuhan akan menata ulang. Melalui suatu proses yaitu dengan cara penempaan yang luar biasa. Lalu setelah penempaan itulah dirimu akan menjadi seseorang yang kuat,&rdquo; terang Ali. Sosok Khofifah Indar Parawansa tidak hanya menjadi sosok yang berjasa bagi Jawa Timur, namun juga menjadi panutan bagi seluruh anaknya. Kiprahnya dalam memimpin Jawa Timur turut menginspirasi Ali untuk menentukan jenjang karir. &rdquo;Sedari dulu saya memiliki cita-cita sebagai seorang pengacara dan politisi. Pasca studi sarjana saya saat ini akan melanjutkan studi magister ilmu hukum serta akan berkecimpung dalam dunia perpolitikan seperti ibu,&rdquo; tutur Ali.

Ali Mannagalli Parawansa, putra bungsu dari mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, tuntaskan studi S1 ilmu hukum Unair

Putra Mantan Gubernur Jatim Khofifah Tuntaskan Sarjana Hukum di Unair Tepat Waktu, Bocorkan Cita-citanya Menjadi Pengacara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/banyak-jurnalis-belum-menguasai-ilmu-hukum_m_.jpg" alt="PELATIHAN HUKUM: Seratusan jurnalis mengikuti kegiatan Pelatihan Wartawan Hukum yang digelar Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) bersama PWI Jatim di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kamis (14/3)." width="100%">
<figcaption>PELATIHAN HUKUM: Seratusan jurnalis mengikuti kegiatan Pelatihan Wartawan Hukum yang digelar Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) bersama PWI Jatim di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kamis (14/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih banyak jurnalis yang bertugas di lapangan belum menguasai ilmu hukum. Padahal pengetahuan di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">bidang hukum</a> tersebut sangat berguna untuk mengedukasi pembaca maupun si penulis sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farhan saat menjadi pemateri dalam acara <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">Pelatihan Wartawan Hukum </a>yang digelar Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) bersama PWI Jatim di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kamis (14/3). Menurut Didik, banyak jurnalis yang kerap salah dalam memahami istilah hukum. Kondisi ini menurutnya sering dikeluhkan&nbsp;jaksa dan aparat hukum lainnya. Namun, dirinya memaklumi karena jurnalis yang ditugaskan di bidang hukum utamanya juga tidak semua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">memiliki dasar keilmuan</a> hukum. "Seperti hukuman percobaan, biasa oleh teman-teman ditulis hakim bebaskan terdakwa. Kemudian kata pledooi kerap ditulis pledoi, dan beberapa hal lain," ujar Didik. Bahkan, ada wartawan yang belum paham tentang hal-hal sederhana di dunia hukum. Misalnya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/xenia-seruduk-tronton-di-tol-soker-10-penumpang-luka-luka" target="_blank">membedakan tersangka</a>, terdakwa, terpidana, dan sebagainya. Selain Didik, narasumber lain dalam acara ini adalah advokat sekaligus Dosen Umsida, Ahmad Riyadh dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim, Joko Tetuko. "Wartawan yang menjalankan profesinya dengan benar tidak bisa dipidana. Meski dilaporkan ke polisi, kebanyakan mentah di pengadilan. Karena memang ini urusan pers, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/xenia-seruduk-tronton-di-tol-soker-10-penumpang-luka-luka" target="_blank">bukan pidana</a>," ujar Riyad. Sementara Joko Tetuko, dalam kesempatan ini lebih banyak menyampaikan perihal standar jurnalistik. Tentang bagaimana wartawan menjalankan profesinya dengan baik, dalam meliput peristiwa hukum atau sebagainya. "Disarankan memang harus bersertifikat alias ikut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/xenia-seruduk-tronton-di-tol-soker-10-penumpang-luka-luka" target="_blank">uji kompetensi jurnalistik</a>. Namun, wartawan yang belum pun, dalam menjalankan tugasnya tetap dilindungi undang-undang," tandas wartawan senior PWI Jatim tersebut. Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 120 wartawan dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan berbagai daerah lain. Bukan hanya wartawan yang biasa<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/xenia-seruduk-tronton-di-tol-soker-10-penumpang-luka-luka" target="_blank"> meliput di bidang hukum</a>, mereka dari pos-pos liputan lain juga ikut dalam acara ini. "Kami tidak menyangka peserta sebanyak ini. Awalnya kami rencanakan sekitar 75 orang peserta, tapi ternyata membeludak. Sampai lebih dari 110 peserta," ujar Budi Mulyono, Ketua KOMPAK.

Banyak Jurnalis Belum Menguasai Ilmu Hukum

ilmu hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilmu hukum

Berita Terkini

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Catatkan Nilai Tertinggi Sebagai PTS Terbaik Nasional

Nina Silvana Raih S3 Berharap Bisa Bantu Memajukan Olahraga Indonesia

Putra Mantan Gubernur Jatim Khofifah Tuntaskan Sarjana Hukum di Unair Tepat Waktu, Bocorkan Cita-citanya Menjadi Pengacara

Banyak Jurnalis Belum Menguasai Ilmu Hukum

Download Aplikasi JawaPos.com