<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baru-baru ini muncul lagi wacana agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data profil para calon anggota legislatif (caleg) yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024. Ada parpol yang setuju dan menyatakan siap membuka data para calegnya. Namun, tidak sedikit pula yang tampaknya belum bersedia melakukannya. Membuka data para caleg agar dapat diakses oleh publik seluas-luasnya tentu sangat penting. Hal ini agar publik mengetahui betul siapa yang akan dipilihnya untuk mengemban amanah rakyat, terutama tentang rekam jejak (track record) mereka selama ini. Perspektif Literasi Politik Persoalan membuka data para caleg sangat menarik dilihat dari perspektif literasi politik. Seperti dijelaskan oleh Carol A. Cassel and Cecilia C. Lo (1997), literasi politik bisa disebut juga dengan keahlian politik (political expertise), kesadaran politik (political awareness), dan kompetensi civic (civic competence), yang menekankan pada potensi-potensi atas partisipasi politik yang berbasis informasi. Dengan kata lain, seseorang yang terliterasikan secara politik (politically literate) akan memahami konsep-konsep dan fakta-fakta dasar politik, diferensiasi partai politik, dan seterusnya. Dan pada saat mereka berpartisipasi politik dengan beragam bentuknya, seperti terlibat dalam diskusi publik, pemberian suara, dan sebagainya, mereka akan melakukannya secara substantif. Misalnya, mendasarkan partisipasinya pada informasi-informasi yang valid. Tentu saja, membuka data profil caleg ke publik dari perspektif literasi politik sangat tepat dari berbagai segi. Pertama, publik akan mendapatkan informasi yang valid mengenai para caleg karena mereka mendapatkannya dari lembaga resmi, yakni KPU. Dengan asumsi bahwa data-data caleg yang disampaikan parpol-parpol pengusung benar adanya. Apakah para caleg memiliki kualifikasi dan kapasitas politik yang memadai untuk menjadi wakil rakyat atau sebaliknya; apakah memiliki prestasi yang tepat untuk posisi caleg atau malah pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum seperti pernah menjadi narapidana. Semua ini akan menjadi referensi bagi publik untuk memberikan suaranya. Kedua, langkah ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pendidikan politik yang baik dari parpol kepada publik. Jika bersedia melakukan hal tersebut, jelas parpol akan diacungi jempol karena telah berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, dalam hal ini partisipasi politik publik yang bersifat substantif. Itulah sejatinya yang diharapkan dari demokrasi. Ketiga, bagi para caleg sendiri, dibukanya data mereka agar dapat diakses oleh publik dari lembaga resmi seperti KPU sebenarnya lebih menguntungkan. Daripada publik mencari-cari data tentang para caleg dari berbagai sumber informasi, luring maupun daring, yang belum tentu jelas dan valid, justru lebih baik mereka memperolehnya dari KPU. Literasi politik sendiri memiliki tiga level atau tingkatan, yaitu kognitif, sikap, dan perilaku. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan di mana publik diharapkan memiliki beragam informasi yang valid tentang semua proses politik yang terjadi, termasuk data caleg atau para aktor politik pada umumnya. Idealnya, setiap orang yang akan berpartisipasi politik, termasuk pemberian suara pada saat pemilu, mesti mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, tentu saja yang valid, tentang data para caleg sehingga mereka mengetahui betul siapa caleg tersebut. Jangan sampai publik seperti terjebak dalam ungkapan memilih kucing dalam karung, artinya tidak mengetahui siapa yang akan dipilihnya. Akibatnya, para caleg yang nanti terpilih menjadi wakil rakyat boleh jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sementara level sikap berkaitan dengan rasa senang/suka atau tidak senang/suka, simpati atau antipati, mendukung atau sebaliknya. Dengan catatan, munculnya sikap-sikap tersebut setelah publik memiliki pengetahuan (level kognitif) terlebih dahulu tentang para caleg. Maka, jika KPU nanti benar-benar membuka data para caleg dan semua parpol mendukungnya, informasi-informasi itulah yang sejatinya akan memunculkan sikap di kalangan publik, apakah mereka akan menyukai atau sebaliknya; dan seterusnya. Sementara level perilaku lebih pada tindakan terakhir dalam konteks literasi politik di mana publik bersedia memberikan suara, dalam hal ini kepada para caleg. Dengan kata lain, publik memberikan suara mereka di TPS didasarkan pada dua level pertama, mengetahui informasi yang valid mengenai para caleg, lalu muncul sikap suka atau mendukung, dan akhirnya bersedia memberikan suara atau memilihnya. Pemilih Rasional Tiga level literasi politik di atas, yakni kognitif, sikap, dan perilaku, inilah yang sesungguhnya dapat menjadikan para pemilih sebagai pemilih-pemilih rasional (rational voters). Mereka memberikan suara kepada caleg lebih didasarkan pada informasi atau pengetahuan yang valid tentang visi, misi, program kerja, dan rekam jejak para caleg, kemudian mendukung dan akhirnya memilihnya. Sayangnya, kerap kali terjadi di negara kita di mana publik langsung loncat ke tingkatan kedua. Yakni sikap, baik mendukung atau tidak mendukung terhadap caleg tanpa berusaha mengetahui terlebih dahulu tentang jati diri para caleg tersebut. Apalagi jika ikatan-ikatan primordial dipegang publik secara kuat, baik tentang kesamaan daerah, suku, agama, dan sebagainya. Informasi-informasi tentang caleg biasanya tidak terlalu dianggap penting karena mereka sudah langsung loncat ke sikap. Inilah yang biasa dilakukan oleh para pemilih tradisional (traditional voters). Oleh karena itu, tidak ada alasan sebenarnya bagi parpol-parpol di Indonesia untuk tidak mendukung langkah membuka data publik di KPU agar dapat diakses seluas-luasnya oleh publik. Sebagai pemasok sumber daya politik, parpol sudah seharusnya menyediakan sumber daya-sumber daya yang capable untuk berkiprah di dunia politik.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;IDING ROSYIDIN,&nbsp;Wakil dekan akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

baru ini muncul lagi wacana agar KPU membuka data profil para calon anggota legislatif (caleg) yang akan berkontestasi di Pemilu 2024.

Data Caleg dan Literasi Politik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> TIDAK&nbsp;dapat dimungkiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam perjalanannya sejak berdiri pada 1975, kerap terlibat dalam berbagai kasus di tengah umat. Mulai persoalan-persoalan agama, sosial, bahkan politik. Yang paling baru adalah kontroversi Pesantren Al Zaytun di Indramayu yang dipimpin Panji Gumilang. Di satu sisi, keterlibatan MUI dalam sejumlah persoalan umat dapat dipandang sebagai sebuah langkah positif. Artinya, lembaga itu tidak tinggal diam saja ketika muncul persoalan di tengah umat. Tetapi, di sisi lain, ada persoalan yang layak dikemukakan di sini: apakah peran MUI tersebut sudah sewajarnya atau malah berlebihan? Lalu bagaimana peran ideal yang mesti dimainkan MUI di tengah demikian banyak persoalan umat tersebut? Two vs Multi Step Flows Dalam literatur ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa, ada dua model komunikasi yang menarik dibahas dan sangat relevan dengan pembahasan tentang MUI. Yaitu model two step flows communication atau komunikasi dua tahap atau arah yang berasal dari penelitian Paul Lazarsfeld (1940) dan model multi step flows communication atau komunikasi berbagai tahap pada 1944. Lalu diperjelas oleh Elihu Katz dan Lazarsfeld pada 1955. Model komunikasi dua tahap atau arah artinya arus komunikasi biasanya berlangsung dari sumber pertama, dalam hal ini media massa ke lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh lain. Misalnya MUI atau ulama secara personal, yang biasa disebut pemuka pendapat (opinion leader), baru kemudian ke khalayak. Di sini MUI atau para tokoh itu memainkan peran sebagai penerjemah atas pesan tersebut ke masyarakat. Model komunikasi dua arah ini agaknya cukup berhasil dilakukan MUI atau para tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Misalnya dalam kasus sosialisasi keluarga berencana (KB) pada zaman Orde Baru. Semula sebagian besar umat Islam menolaknya. Tetapi, ketika pesan itu disampaikan dulu ke para tokoh agama, lalu mereka meyakinkan program tersebut ke masyarakat, akhirnya masyarakat menerimanya. Tentu ada banyak contoh kasus lainnya selain masalah KB. Namun, ketika dunia sudah memasuki abad internet dengan beragam platform media sosial yang muncul seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya, model komunikasi dua arah tak lagi efektif. Arus komunikasi sekarang datang dari berbagai arah karena setiap orang saat ini bisa menjadi produsen informasi melalui akun-akun di medsos. Ada perubahan dari one to many (media massa konvensional) ke many-to-many (media baru). Inilah yang bisa disebut model multi step flows communication atau arus komunikasi dari berbagai arah. Saat ini hampir semua media massa cetak memiliki versi online-nya yang tentu saja bersifat interaktif sehingga ada arus umpan balik dari khalayak. Baik kepada media itu sendiri ataupun kepada para pemuka pendapat seperti para tokoh agama di MUI. Dengan kata lain, MUI sekarang tidak hanya menerima pesan dari satu sumber, tetapi juga dari berbagai pihak. Seperti dari sesama lembaga agama, para tokoh, bahkan dari masyarakat secara luas, terutama para warga jaringan (netizen). Maka, MUI tidak lagi leluasa memainkan peran model dua tahap komunikasi tersebut seperti di zaman Orde Baru dulu. Independensi Dari paparan di atas dapat ditegaskan, MUI idealnya harus bersikap independen terhadap berbagai arus pesan yang masuk. Dengan sikapnya yang independen, MUI akan leluasa memainkan peran utamanya sebagai mediator atau penengah atas berbagai kepentingan di tengah masyarakat. Ia tidak akan lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu dengan dalih karena merupakan kaum mayoritas di Indonesia. Ketika merebak isu radikalisme dan terorisme di Indonesia beberapa waktu yang lalu, misalnya, MUI mesti memainkan peran mediatornya secara tepat. Sebagai lembaga yang boleh disebut penjaga umat, ia harus berdiri di tengah-tengah, tidak condong kepada satu pihak. Lebih tidak elegan lagi kalau MUI kemudian justru mengaitkan penjulukan kaum radikal kepada kelompok tertentu itu sebagai bermuatan politik. Artinya, penjulukan lebih dilakukan atas dasar kepentingan politik pemerintah, misalnya, ketimbang alasan lainnya bersifat substantif. Kalau itu yang terjadi, justru MUI akan dinilai lebih memainkan peran politik laiknya partai politik. Maka, langkah yang lebih tepat adalah MUI harus benar-benar melihat kasus radikalisme dari perspektif agama (Islam). Kalau memang kelompok itu pada kenyataannya mengajak atau bahkan melakukan tindakan-tindakan radikal yang memang dilarang oleh agama Islam sendiri, seperti aksi kekerasan dan semacamnya, tentu MUI harus menginformasikan kepada umat bahwa tindakan tersebut tidak benar. Siapa pun pelakunya, entah dari kalangan kelompok Islam sendiri ataupun dari kelompok-kelompok lain, jika melakukan aksi kekerasan, harus ditindak dan diproses secara hukum oleh pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru MUI yang dicetuskan pada masa awal reformasi, lembaga ini mesti mengembalikan jati dirinya sebagai mediator atau penengah di antara berbagai kepentingan umat. Ia tetap harus bersikap adil sehingga akan menjadi tumpuan dan harapan bagi seluruh umat di Indonesia. Kalau selama ini MUI terkesan kurang membumikan paradigma barunya tersebut, sudah saatnya sekarang untuk merevitalisasinya.&nbsp;(*) <hr /> *) IDING ROSYIDIN, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tidak dapat dimungkiri, MUI, dalam perjalanannya sejak berdiri pada 1975, kerap terlibat dalam berbagai kasus di tengah umat.

Revitalisasi Paradigma Baru MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IDING-ROSYIDIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> POLITIKUS&nbsp;sayap kanan garis keras Rasmus Paludan telah memancing reaksi keras dari umat Islam di berbagai penjuru dunia dengan aksinya membakar mushaf Alquran. Meski target politik Paludan adalah Turki, karena itu dia melakukannya di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, reaksi atas aksinya tersebut tidak hanya datang dari Turki. Namun dari seluruh dunia. Bahkan juga berdatangan dari kalangan nonmuslim. Tidaklah heran kalau Paludan kemudian mendapatkan dampak besar atas tindakannya. Bak pepatah siapa menabur angin menuai badai, kini Paludan tengah merasakannya. Sampai-sampai dia mengungkapkan bahwa dirinya saat ini diliputi ketakutan karena ada banyak ancaman pembunuhan yang diterimanya. Dampak Komunikasi Namun, meski merasakan ketakutan dengan banyaknya ancaman pembunuhan, ternyata Paludan secara tegas tidak menyesali perbuatannya. Baginya, tindakan membakar mushaf Alquran tersebut merupakan hal yang tepat dilakukannya sesuai dengan tujuan politiknya, yakni menekan Turki. Seperti diketahui, Swedia dan juga Denmark menginginkan untuk menjadi anggota NATO. Tetapi, mereka tidak mendapatkan dukungan dari Turki. Bahkan, seperti diberitakan Al Jazeera, Presiden Turki Recep Tayep Erdogan secara tegas tidak akan memberikan dukungan kepada Swedia selama tidak menghormati keyakinan Islam dan juga melindungi kelompok militan Kurdi yang berlindung di sana. Tetapi, terlepas dari motif politiknya, apa yang dilakukan Paludan tersebut, dilihat dari perspektif komunikasi politik, secara jelas memperlihatkan kenaifan seorang komunikator politik. Dia agaknya tidak memahami dengan benar dampak komunikasi yang sangat fatal bagi seorang komunikator politik seperti dirinya. Dalam literatur komunikasi politik, dampak komunikasi (politik) bersifat tidak dapat ditarik kembali (irreversible) atau setidaknya sulit sekali diubah meski ada upaya untuk mengubahnya. Ketika seorang komunikator politik memberikan sebuah kesan, lebih-lebih yang bersifat buruk, di benak khalayak, kesan tersebut akan menempel kuat di pikiran mereka dan sulit sekali diubah. Ketika Paludan memberikan kesan buruk di benak kaum muslim di seluruh dunia dengan tindakannya membakar mushaf Alquran, kesan buruk itu akan menempel dengan sangat kuat di benak kaum muslim di seluruh dunia. Hal tersebut akan terus berlangsung lama meski dia berupaya mengubahnya, misalnya dengan meminta maaf. Dalam konteks ini, alih-alih meminta maaf, Paludan justru tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali atas tindakannya itu. Dia hanya merasa ketakutan karena mendapatkan banyak ancaman pembunuhan. Karena itu, kesan buruk di benak kaum muslim atas tindakan Paludan tersebut akan jauh lebih kuat dan bertahan lama. Kenaifan komunikasi Paludan yang lainnya adalah ketidakmampuannya untuk mempertimbangkan bahwa dampak komunikasi itu bersifat luas. Lebih-lebih jika berkaitan dengan nilai-nilai sakral atau keyakinan para pengikut agama. Dalam hal ini, tidak terbatas pada agama Islam saja, tapi pada semua agama. Paludan mengira, seperti yang dikatakannya pasca kejadian, tindakannya membakar mushaf Alquran hanya akan memancing reaksi Turki. Sebab, memang tujuan politiknya berkaitan dengan negeri pimpinan Erdogan tersebut. Tetapi, Paludan lupa, atau tidak menyadari karena sebegitu naifnya, bahwa Alquran merupakan kitab suci umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya umat Islam yang ada di Turki. Tentu saja, ketika ada tindakan yang menistakan Alquran, seperti pembakaran, seluruh umat Islam bereaksi keras. Faktanya, itulah yang dihadapi Paludan saat ini. Alhasil, alih-alih berhasil menekan Turki agar memberikan dukungan atas keanggotaan Swedia di NATO, melalui tindakannya itu, justru yang terjadi Paludan menerima dampak negatif yang jauh lebih besar. Bukannya Turki melunak untuk mendukung Swedia, malah sebaliknya bersikap lebih keras terhadap Swedia yang membiarkan tindakan pembakaran mushaf Alquran terjadi. Kebebasan Berekspresi? Satu hal yang juga membuat umat Islam terluka adalah kenyataan bahwa otoritas Swedia ternyata membiarkan aksi Paludan. Tidak ada upaya untuk menghalangi, kecuali memerintahkan para polisi untuk menjaganya. Karena itu, aksi Paludan begitu leluasa melakukan pembakaran Alquran. Mengapa hal itu terjadi? Tampaknya, apa yang dilakukan Paludan tersebut boleh jadi dipandang pihak otoritas Swedia sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Dan kebebasan berekspresi merupakan salah satu indikator penting di dalam negara demokrasi. Jika benar demikian, tentu hal itu sangat disesalkan. Meski demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara, seharusnya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Dengan demikian, tidak setiap hal boleh diungkapkan ke publik atas nama kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, penghinaan, pelecehan, dan yang sejenisnya masuk dalam kategori yang tidak seharusnya dilakukan orang sekalipun berlindung di balik kebebasan berekspresi. Maka, pembakaran mushaf Alquran jelas-jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap umat Islam sehingga tidak seyogianya dilakukan oleh siapa pun. Para penganut agama lain pun, tampaknya, juga akan merasa terhina atau terlecehkan jika kitab sucinya dibakar di hadapan publik. Justru, kalau mereka tidak bereaksi atau diam saja karena merasa tidak terhina dengan tindakan itu, malah patut dipertanyakan. Oleh karena itu, sebaiknya para aktor politik selalu mempertimbangkan secara matang setiap tindakan yang akan dilakukannya di hadapan publik. Sebab, setiap tindakan yang berpotensi menyinggung kelompok lain pastilah akan menimbulkan reaksi yang sulit dibendung.&nbsp;(*) <hr /> *) IDING ROSYIDIN, Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (Apsipol), Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta

Politikus sayap kanan garis keras Rasmus Paludan telah memancing reaksi keras dari umat Islam di berbagai penjuru dunia dengan aksinya.

Rasmus Paludan dan Kenaifan Komunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IDING-ROSYIDIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH akhirnya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mendapatkan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Meski demikian, langkah tersebut tampaknya tidak sepenuhnya disambut baik karena pemerintah dianggap hanya mengulur-ulur waktu.  Kata menunda bisa diartikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak menerima masukan dari masyarakat. Maka, boleh jadi pemerintah akan melanjutkan kembali pembahasan RUU tersebut ketika situasinya sudah reda. Padahal, para pengkritik menghendaki agar hal itu dihentikan sama sekali atau dibatalkan dari salah satu prolegnas di DPR.  Itulah kenapa sebagian kelompok masyarakat pada 24 Juni 2020 berunjuk rasa di depan gedung DPR. Seperti diberitakan, selepas duhur sejumlah pengunjuk rasa berdatangan ke gedung wakil rakyat untuk menuntut agar pembahasan RUU HIP tersebut dibatalkan, bukan sekadar ditunda.  Kecenderungan Simplifikasi  Terlepas dari ditunda atau dibatalkan, memang banyak aspek yang perlu dikritik dari RUU HIP. Salah satu kritik yang tampaknya sangat relevan adalah seperti yang dikemukakan mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Hal itu terutama berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila yang diusulkan hendak diperas menjadi tiga sila (trisila) atau malah satu sila saja (ekasila), yaitu gotong royong.  Apa yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno dalam pidatonya di masa awal-awal kemerdekaan dulu, tegas Yudi, sesungguhnya bukanlah sebuah keharusan, melainkan alternatif atau tawaran saja. Karena itu, Bung Karno kemudian tidak mempermasalahkan ketika rumusan Pancasila tidak berubah atau tetap dengan lima sila seperti saat ini yang disahkan pada 18 Agustus 1945.  Dengan demikian, jika para perumus RUU HIP tersebut bersikeras untuk mengutak-atik kelima sila dalam dasar negara tersebut, bisa dikatakan bahwa mereka sebenarnya telah salah memahami pesan sang proklamator. Saya sendiri menyebut apa yang tengah mereka upayakan tersebut sebagai salah satu bentuk simplifikasi. Mereka cenderung menyederhanakan persoalan dengan pemahaman yang sebenarnya tidak tepat.  Dalam derajat tertentu, apa yang dilakukan para perumus RUU HIP mirip dengan respons sebagian masyarakat atas kasus yang pernah dialami KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang ucapan salam (assalamualaikum). Ketika itu, kasus tersebut sangat ramai dan menjadi kontroversial di mata publik bahwa Gus Dur telah mengganti ucapan salam itu dengan selamat pagi dan sejenisnya. Tuduhan-tuduhan sesat pun diarahkan ke cucu pendiri NU tersebut.  Padahal, kasus yang sebenarnya, Gus Dur pernah ditanya salah seorang pejabat yang tidak bisa secara fasih mengucapkan salam, apakah boleh atau tidak untuk menggantinya dengan salam ala orang Indonesia saja, seperti selamat pagi, siang, atau malam. Ketika itu Gus Dur mempersilakan yang bersangkutan mengucapkan salam yang dia bisa itu.  Dari kasus tersebut, tampak jelas bahwa Gus Dur hanya memberikan alternatif kepada orang yang tidak fasih mengucapkan salam. Gus Dur tidak membuat pernyataan yang meminta masyarakat melakukan apa yang diinginkannya itu. Dengan kata lain, apa yang disampaikan presiden keempat RI itu hanyalah bersifat kasuistik. Tetapi, kemudian yang tersebar ke publik adalah Gus Dur telah mengganti salam khas Islam dengan ucapan khas Indonesia.  Kecenderungan seperti itu jelas sangat mengkhawatirkan jika terjadi pada para perumus RUU HIP. Hal itu tak hanya menunjukkan bahwa mereka tidak memahami dengan benar apa yang telah disampaikan presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Tetapi juga, dalam derajat tertentu, bisa mengecilkan Bung Karno itu sendiri. Seolah-olah Bung Karno-lah yang hendak memeras Pancasila menjadi trisila atau bahkan ekasila.  Mengedepankan Kulit  Satu hal lain dari pembahasan RUU HIP yang agaknya tidak menunjukkan urgensinya untuk saat ini adalah terlalu mengedepankan aspek kulit Pancasila, bukan isi atau substansinya. Selama ini para perumus RUU tersebut berargumen bahwa mereka melakukan hal itu justru untuk memperkuat dasar negara tersebut sehingga tidak ada yang melakukan penyelewengan.  Para perumus seolah-olah menunjuk bahwa banyak pihak di negeri ini yang tidak secara murni dan konsekuen melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, ada yang berupaya untuk mengganti Pancasila dari kedudukannya sebagai dasar negara dengan hal lain atau setidaknya tidak mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara.  Jika itu persoalannya, apakah kemudian dengan diajukannya RUU HIP yang salah satu agendanya mengutak-atik kelima sila Pancasila akan menyelesaikan persoalan? Di sini, lagi-lagi para perumus terjebak pada simplifikasi atau penyederhaan masalah, yang pada gilirannya, saya yakin, tidak akan mendapatkan solusi yang tepat.  Yang lebih diperlukan saat ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari pada level masyarakat, lebih-lebih pada level negara. Jelas, untuk merealisasikan hal itu, tidak sekadar dengan mengubah atau mengutak-atik kelima sila Pancasila tersebut.  Justru yang jauh lebih diperlukan dari semua itu pada saat sekarang adalah adanya keteladanan, terutama dari kaum elite atau para pimpinan negeri ini dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sejak zaman dulu, persoalan yang kerap dihadapi Pancasila sesungguhnya lebih karena ketiadaan teladan dari para pimpinan.  Di zaman Orde Baru, misalnya, munculnya istilah manusia Pancasilais pada praktiknya hanyalah bersifat verbalistik atau lip service. Bahkan, sering kali ungkapan tersebut dijadikan alat aparat negara untuk melakukan represi terhadap masyarakat. Orang bisa ditangkap dengan mudah karena dituduh tidak Pancasilais.  Padahal, dalam kenyataannya, para pimpinan justru kerap memperlihatkan tindakan yang jauh sekali dari nilai-nilai Pancasila. Pengekangan kebebasan dengan membungkam sebagian kelompok orang, misalnya, merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Namun, pada saat yang sama, para pengekang kebebasan tersebut menuduh orang lain tidak Pancasilais.  Apa yang terjadi saat ini memperlihatkan kecenderungan yang sama. Perilaku elite atau para pimpinan di republik ini, baik pada level eksekutif maupun legislatif dan yudikatif, sering kali mempertontonkan hal yang tidak sepantasnya dilakukan di negara yang berdasar Pancasila ini. Dan ironisnya, apa yang mereka lakukan tersebut bisa disaksikan masyarakat.  Dengan demikian, yang lebih dibutuhkan dan dirasakan masyarakat saat ini adalah keteladanan para pimpinan negeri ini dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pengertian yang sebenarnya. Itulah esensi yang sesungguhnya dari keberadaan sebuah dasar negara seperti Pancasila di negeri ini, bukan mengutak-atik sila-silanya yang sudah jelas dan terang benderang. (*)  <hr />  *) Iding Rosyidin, Sekjen Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia, ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CHPLRGlVBFc  https://www.youtube.com/watch?v=k9gaKSpl6mw  https://www.youtube.com/watch?v=Dqo7p9H6gIw

Simplifikasi RUU HIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/penggantian-ketua-umum-golkar_m_170062.jpeg" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure>PARTAI Golkar tengah diterpa badai. Sang ketua umum, Setya Novanto (Setnov), tidak lain adalah pemicunya. Sejak namanya kerap dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP, sorotan terhadap dirinya tak pernah terhenti. Apalagi ketika dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang kemudian Setnov lolos karena memenangi gugatan praperadilan sehingga isunya kembali sunyi. Tetapi, ternyata situasi tersebut tidak berlangsung lama. Untuk kali kedua, KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus yang sama. Kali ini justru keadaannya semakin dramatis. Setnov tiba-tiba menghilang secara misterius saat akan dijemput paksa oleh KPK. Keesokan harinya publik dikagetkan oleh berita kecelakaan tunggal yang melibatkan Setnov sehingga Setnov akhirnya masuk rumah sakit, dan dengan sendirinya tidak langsung dibawa ke tahanan. Setnov baru ditahan setelah dokter di lokasi perawatannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyatakan bahwa Setnov tak perlu menjalani rawat inap. Tanggapan warganet dan publik secara umum terhadap drama penangkapan Setnov yang cenderung negatif tentu membuat Golkar galau. Ada semacam keresahan di kalangan internal pengurus partai beringin dalam menyikapi situasi yang kian menyudutkannya. Golkar sebagai kapal politik Setnov jelas mendapatkan imbas turbulensi yang besar karena kasus yang ternyata tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Penyelamatan Partai Tidak dapat dimungkiri bahwa para elite Golkar juga sebenarnya khawatir partainya tenggelam jika tidak segera ada respons cepat dari mereka. Karena itulah, belakangan ini muncul suara-suara yang menghendaki langkah penyelamatan Golkar. Ungkapan penyelamatan Golkar itu tidak lain adalah penggantian Setnov. Suara yang menghendaki penggantian Setnov sebagai bentuk penyelamatan partai agaknya terus menguat, tidak hanya berasal dari kalangan muda di tubuh partai beringin. Bahkan, senior-senior partai itu juga sudah mengungkapkan hal serupa. Sebut saja Jusuf Kalla (JK) dan Akbar Tandjung (AT). Keduanya adalah mantan ketua umum Golkar. Memang elite-elite Golkar di sekitar Setnov yang notabene pengurus-pengurus DPP tampaknya berupaya tetap mempertahankan Setnov di posisi ketua umum. Dengan berbagai macam cara dan dalih, mereka berusaha agar Setnov tidak dilengserkan. Bahkan, mereka tidak segan-segan untuk memecat pengurus DPP yang memperlihatkan ketidakloyalan kepada Setnov. Dalam perspektif teori pemikiran kelompok (groupthink theory) Irvin L. Janis (1972) dalam karyanya, Victims of Groupthink: A Psychological of Study of Foreign Decisions and Fiascoes, kondisi itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam sebuah kelompok dengan dalih soliditas dan kohesivitas kelompok. Namun, menurut penulis, situasi tersebut tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Sekeras apa pun orang-orang yang berada di lingkaran dekat mempertahankan Setnov, sebenarnya hal tersebut justru akan semakin membuat Golkar terpuruk. Bahkan lebih jauh daripada itu, karam di Pemilu 2019. Ada sejumlah alasan kenapa Golkar harus segera mengganti ketua umumnya. Pertama, dari sisi citra, Golkar tak terhindarkan akan terkena dampak langsung dari kasus korupsi e-KTP yang menyeret Setnov. Hal itu diperparah dengan sikap Setnov yang tidak kooperatif dengan KPK, tetapi justru melakukan perlawanan. Menolak hadir di KPK berkali-kali sampai-sampai harus dijemput paksa, misalnya, adalah sikap yang semakin membuat citranya negatif. Respons warganet dengan memunculkan sejumlah meme yang sangat menyudutkan Setnov di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain merupakan bukti betapa mereka tidak apresiatif terhadap sikap Setnov. Dengan posisinya sebagai ketua umum Golkar, tentu saja partai itu akan menanggung getahnya. Padahal, semestinya setiap partai politik saat ini harus melakukan banyak pembenahan demi menghadapi pemilu. Kedua, dalih elite-elite di lingkaran terdekat Setnov bahwa Golkar sebagai organisasi tetap berjalan meski Setnov tersangka atau ditahan sesungguhnya merupakan argumen yang sangat lemah. Sebuah partai politik atau organisasi apa pun sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu pemangku kepentingannya. Memang secara roda organisasi, Golkar dapat berjalan meski tanpa ketua umum. Apalagi, partai itu bila dibandingkan dengan partai-partai politik lain di Indonesia sudah mampu membangun sistem kepartaian yang jauh lebih baik. Demikian pula mesin-mesin partainya di berbagai daerah. Tetapi, kondisi itu akan kurang berarti ketika citra partainya di mata publik anjlok di titik nadir. Ketiga, kesan yang muncul dari sikap elite-elite Golkar itu kian negatif di mata publik. Mereka seolah-olah menjadikan partainya sebagai alat untuk menyelamatkan seseorang atau dengan kata lain rela mengorbankan partai demi menyelamatkan ketua umumnya. Persepsi seperti itu tidak dapat dielakkan jika mereka tidak segera mengganti Setnov dengan tokoh lain. Keempat, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini terkesan sebagai &rdquo;tempat berlindung&rdquo; Setnov agaknya mulai menjaga jarak. Pernyataan Jokowi yang meminta Setnov mematuhi hukum merupakan sinyal bahwa Setnov sudah tidak dapat diandalkan lagi. Karena itu, akan sangat berisiko jika Golkar tetap mempertahankan Setnov di posisi ketua umum. Tidak hanya akan menurunkan citranya di mata publik, tetapi bisa-bisa malah menenggelamkannya di perhelatan politik nasional. (*)

Penggantian Ketua Umum Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/singapura-dan-politik-akomodasionis_m_157144.jpeg" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure>NAIKNYA Halimah Yacob ke jabatan presiden Singapura, meski terkesan sepi-sepi saja, cukup mengejutkan. Halimah yang berlatar belakang etnis Melayu dan beragama Islam, yang notabene merupakan etnis minoritas (13 persen), akhirnya terpilih menjadi presiden Singapura. Ini artinya, setelah berlangsung 47 tahun, baru ada kembali presiden yang berasal dari etnis tersebut. Bukan hanya latar belakang etnis dan agama, melainkan juga dari sisi gender, keberhasilan karir politik Halimah Yacob itu dianggap fenomenal. Selama ini tidak ada pemimpin Singapura, baik di level kepala negara maupun perdana menteri, yang berjenis kelamin perempuan. Tentu saja capaian ibu yang pernah berjualan nasi padang tersebut merupakan hal yang positif, khususnya bagi kalangan perempuan. Politik Akomodasionis Bagaimanakah Halimah Yacob, seorang perempuan yang berasal dari etnis minoritas, bisa menjadi sosok kepala negara? Dan bagaimana kontribusinya nanti, khususnya terhadap perpolitikan dalam negeri Singapura sendiri? Satu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa naiknya Halimah Yacob sebagai presiden Singapura tidak terlepas dari peran perdana menteri Singapura sekarang, Lee Hsien Long. Pada pertengahan 2016, perdana menteri pengganti Lee Kwan Yew tersebut menggagas perubahan konstitusi yang memungkinkan etnis minoritas menjadi presiden Singapura. Hal ini karena dalam 30 tahun terakhir presiden Singapura selalu berasal dari etnis Tionghoa. Karena ada perubahan konstitusi inilah Halimah Yacob bisa menjadi presiden Singapura. Sejak ada pernyataan tersebut, jalan politik Halimah Yacob memang sangat lancar. Hampir tidak ada rintangan sama sekali. Dia bahkan dinyatakan sebagai satu-satunya calon presiden yang diberi sertifikat kelayakan dari empat calon lainnya. Karena hanya ia seorang yang memenuhi persyaratan pencalonan, otomatis ia diangkat sebagai presiden Singapura tanpa melalui pemilihan suara. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa Singapura tampaknya tengah berusaha membangun politik akomodasionis yang berusaha merangkul semua etnis yang hidup di dalamnya. Meski didominasi oleh etnis Tionghoa (74,1 persen), diharapkan semua etnis yang ada dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan seterusnya. Politik Singapura tampaknya berkepentingan untuk mempraktikkan politik akomodasionis karena berbagai pertimbangan, antara lain, perlunya, meminjam istilah yang kerap digunakan Huntington dalam karyanya Political Order and Changing Societies (1968), stabilitas politik demi memperlancar laju pembangunan. Salah satu potensi ancaman stabilitas politik adalah adanya gerakan ekstremisme dan terorisme. Negeri Kepala Singa ini memang getol melakukan upaya pencegahan ekstremisme dan terorisme. Selama ini, selain melakukan berbagai upaya pencegahan melalui tindakan keamanan seperti memperketat imigrasi dan sebagainya, Singapura juga banyak melakukan gerakan yang bersifat lunak (soft) seperti deradikalisasi. Salah satunya adalah membentuk lembaga yang menangani rehabilitasi teroris atau mantan teroris, yakni RRG (Religious Rehabilitation Group) yang dibiayai oleh negara. Selain itu, ancaman stabilitas politik juga bisa datang dari ketimpangan sosial antaretnis di Singapura. Etnis Melayu dan muslim yang kian terpinggirkan dari derap pembangunan, kalau tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ledakan kekecewaan dan frustrasi masal. Tentu jika ini yang terjadi, peluang munculnya gelombang protes besar-besaran terhadap pemerintah sangat besar. Stabilitas politik pun, karenanya, bisa terancam. Oleh karena itu, dipilihnya Halimah Yacob sebagai presiden Singapura sangat tepat dalam konteks tersebut. Setidaknya, ia bisa menutupi dua hal. Pertama, menutupi kemungkinan munculnya gerakan ekstremisme dan terorisme karena Halimah Yacob merupakan seorang muslimah sehingga diharapkan bisa berperan dalam pencegahannya. Kedua, menutupi potensi ledakan kekecewaan masal akibat ketimpangan ekonomi karena ia berasal dari etnis minoritas (Melayu). Peran Substantif? Mampukah Halimah Yacob memberikan peran substantif, setidaknya bagi perpolitikan dalam negeri Singapura? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat jabatan presiden atau kepala negara dalam sebuah pemerintahan parlementer lebih bersifat simbolik. Yang jauh lebih berperan adalah perdana menteri yang memang bertugas memimpin dan mengelola negara beserta jajaran kabinetnya secara langsung. Memang benar bahwa Halimah Yacob tidak akan terlalu berperan besar dalam perpolitikan Singapura karena keterbatasan peran politiknya sebagai presiden. Tetapi, setidaknya, ia bisa memberikan masukan-masukan penting bagi perdana menteri terkait berbagai kebijakan pemerintah Singapura, termasuk bagaimana mengelola kepemimpinan atas rakyat Singapura sehingga bisa lebih adil dan merata. Tentu Halimah Yacob perlu kerja keras supaya lebih bisa memainkan peran politiknya secara substantif di tengah keterbatasan konstitusional. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya yang cukup panjang dalam perpolitikan Singapura, termasuk yang terakhir menjadi ketua Parlemen Singapura dari Januari 2013 sampai Agustus 2017, tentu ia mengetahui banyak hal demi memaksimalkan perannya tersebut. Halimah Yacob sendiri berjanji bahwa ia akan melakukan sebaik mungkin yang ia mampu untuk mengabdi pada rakyat Singapura dan itu tidak akan berubah apakah ada pemilu atau tidak ada pemilu. Dalam konteks ini, ia diyakini bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat Singapura secara keseluruhan. Dan, terlepas dari kontribusi politiknya terhadap kepentingan politik dalam negeri Singapura, naiknya Halimah Yacob sebagai presiden Singapura sesungguhnya menyuguhkan pembelajaran yang luar biasa. Bahwa kemiskinan dan penderitaan tak menghalangi orang untuk bisa sukses. Halimah Yacob telah membuktikannya. Tentu ini merupakan pembelajaran bagi siapa pun, termasuk bagi kita warga Indonesia. (*)

Singapura dan Politik Akomodasionis

iding rosyidin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iding rosyidin