<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hakim-itong.jpg" alt="AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat (di layar monitor) sedang mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat (di layar monitor) sedang mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti M. Hamdan saling membantah keterangan satu dengan yang lain saat keduanya dihadapkan dalam sidang kasus suap pengaturan perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (26/7). Itong yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Hamdan membantah telah menerima uang suap dari paniteranya itu. Sebaliknya, Hamdan menyebut Itong yang juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut berbohong. Uang itu diserahkannya sendiri di ruangan hakim tersebut.  ”Saya tidak terima uang yang Rp 260 juta sama Rp 140 juta dari Hamdan,’’ kata Itong dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin.  Itong menyatakan, Hamdan pernah membahas advokat Hendro Kasiono yang akan mengajukan gugatan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) di PN Surabaya. Saat berdiskusi di belakang ruang sidang, dia menyarankan agar perkara itu diajukan sebagai permohonan, bukan gugatan.  Hamdan meminta Itong sebagai hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Itong mengaku menolak untuk meminta kepada ketua PN Surabaya saat itu, Djoni, agar dirinya dijadikan hakim dalam perkara tersebut. ”Saya tegaskan ke dia (Hamdan) bahwa meskipun saya satu angkatan sama ketua PN, tidak mau minta perkara. Kalau ditolak, bagaimana wajah saya?’’ tuturnya.  Itong lantas meminta paniteranya itu untuk mengurus sendiri ke ketua maupun wakil ketua PN agar dirinya ditetapkan sebagai hakim perkara tersebut.  Hamdan pun mengurusnya hingga Itong jadi hakim. Setelah itu, Hamdan meminta tolong kepadanya. ”Saya ingat dia (Hamdan) minta perkara itu. Saya bilang pasti bantu sepanjang ada hukumnya,’’ katanya.  Hakim asal Brebes itu tahu bahwa perkara tersebut ada uangnya. Namun, dia mengaku membiarkan saja Hamdan bermain. Dia memaklumi karena pekerjaan panitera banyak dan butuh uang untuk membayar asisten. ”Perkara yang melibatkan perusahaan pasti ada uangnya. Tapi, untuk permohonan ini saya tidak akan bicara mengenai uang,’’ ucapnya.  Meski begitu, Itong mengakui bahwa dirinya pernah menerima uang dari Hamdan. Yakni, Rp 20 juta dan Rp 40 juta. Uang itu ditengarai sebagai suap untuk mengabulkan permohonan penetapan waris. Namun, Itong membantahnya. ”Mengenai uang Rp 20 juta tidak ada pembicaraan mengenai waris. Kalau yang Rp 40 juta saya pinjam ke Hamdan untuk pengobatan keponakan saya yang sakit di Brebes,’’ tuturnya.  Jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto meragukan kesaksian Itong karena hakim justru berutang kepada panitera. Itong punya alasan. ”Di PN Surabaya banyak panitera pengganti yang justru lebih kaya daripada hakimnya,’’ katanya.  Panitera menurutnya biasa mendapat fee 10 persen dari hakim untuk setiap nilai suap yang diterima terkait pengaturan perkara.  Di dalam persidangan juga terungkap bahwa Hamdan mengatur perkara majelis hakim lain. Itong yang diajak diskusi melalui percakapan WhatsApp menyarankan agar Hamdan mengurusnya sendiri ke ketua PN Surabaya.  ”Untuk mengurus perkara ke ketua, ada uang Rp 50 juta yang diserahkan melalui panitera,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Hamdan membantah kesaksian Itong. Menurut dia, diskusi mengenai perkara PT SGP tidak di belakang ruang sidang. Tetapi, di dalam ruang hakim Itong di lantai 5 PN Surabaya. ”Yang melobi ketua PN saksi (Itong, Red) sendiri karena saya tidak punya kompetensi untuk menghadap Pak Ketua,’’ kata Hamdan.  Namun, Hamdan yang disidang secara telekonferensi tidak bisa membantah kesaksian Itong lebih lanjut. Sebab, ketua majelis hakim Tongani yang juga rekan seprofesi Itong yang sama-sama berdinas di PN Surabaya menyetopnya. ”Sudah cukup itu saja ya,’’ kata hakim Tongani kepada Hamdan.  Sementara itu, mantan Ketua PN Surabaya Djoni saat dikonfirmasi terkait apakah dirinya menerima setoran Rp 50 juta belum merespons hingga berita ini selesai ditulis.  PENGAKUAN ITONG BIKIN PANAS DINGIN  - Mengetahui perkara-perkara yang ada uangnya.  - Perkara menyangkut perusahaan pasti ada uangnya.  - Panitera pengganti kerap titip perkara.  - Panitera dapat fee 10 persen dari hakim.  - Hakim wajib setor Rp 50 juta ke ketua PN.  - Panitera lebih kaya daripada hakim.

Hakim Itong Buka-bukaan Terkait Setoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sidang-hakim-itong.jpg" alt="SIDANG PERDANA: Sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya. Agenda sidang kemarin adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. (Allex qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIDANG PERDANA: Sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya. Agenda sidang kemarin adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. (Allex qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Itong Isnaeni Hidayat telah empat kali menerima suap dari pihak yang beperkara selama berdinas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pria asal Brebes itu dua kali menerima suap dari advokat RM Hendro Kasiono melalui panitera pengganti M. Hamdan. Perbuatan Itong terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Hendro dan Hamdan juga didakwa secara terpisah dalam perkara yang sama.  Jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto dalam dakwaannya mengungkapkan, selain menerima suap dari Hendro melalui Hamdan terkait perkara permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).  Itong juga menerima suap dari Hendro terkait permohonan penetapan ahli waris dengan pemohon Made Sri Manggalawati.  Hendro sebagai pengacara pemohon awalnya berkoordinasi dulu dengan Hamdan sebelum mendaftarkan permohonan di PN Surabaya. Dia bertanya kepada Hamdan mengenai persyaratan dan mekanisme mengajukan permohonan. Pertanyaan dari Hendro kemudian diteruskan Hamdan kepada Itong yang selanjutnya menjawab melalui pesan WhatsApp. Jawaban dari Itong kemudian dijadikan acuan Hendro untuk mengajukan permohonan di pengadilan.  Sebelum permohonan didaftarkan, Itong meminta Hendro untuk mengirim uang yang akan diserahkan kepada Wakil Ketua PN Surabaya Dju Johnson Mira Mangngi. ”Dengan maksud supaya terdakwa (Itong) ditunjuk sebagai hakim dalam perkara permohonan pembubaran PT SGP,’’ kata jaksa Wawan saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (21/6).  Hendro lantas meminta kepada kliennya, Abdul Majid Umar, yang selanjutnya menyerahkan cek kepadanya senilai Rp 1,35 miliar. Cek itu dicairkan Rp 200 juta untuk diserahkan kepada Hamdan. Namun, Hamdan masih meminta tambahan Rp 60 juta. Uang Rp 260 juta itu diterima Hamdan. Setelah permohonan tersebut teregister, Itong ditunjuk sebagai hakim tunggal yang menyidangkan perkara itu dan Hamdan sebagai panitera pengganti.  Itong sepakat untuk mengabulkan permohonan tersebut asalkan sebelum pembacaan putusan, Hendro menyetor uang lagi Rp 150 juta. Hendro kemudian datang ke PN dengan membawa Rp 140 juta. Hamdan meminta Hendro menyerahkan uang itu dengan memasukkannya ke dalam mobil Honda Brio yang diparkir di PN Surabaya. Saat itulah, Hendro dan Hamdan ditangkap petugas KPK.  Itong juga menerima Rp 50 juta dari Hendro melalui Hamdan dalam pengurusan permohonan penetapan ahli waris. Total uang yang diterima Itong dan Hamdan dari Hendro Rp 450 juta. ”Dengan maksud untuk memengaruhi terdakwa selaku hakim PN Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan RM Hendro Kasiono,’’ tutur jaksa.  Di dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum, Itong juga disebut telah menerima gratifikasi Rp 95 juta dari dua orang yang sedang beperkara di PN Surabaya. Uang itu diterimanya di SPBU Jalan Kenjeran. Namun, sebelum jaksa Gina Saraswati membacakan uraian surat dakwaan lebih lanjut, Ketua Majelis Hakim Tongani yang juga teman Itong sesama hakim yang berdinas di PN Surabaya menghentikannya.  ”Langsung dibacakan pasalnya saja,’’ kata hakim Tongani. ”Tapi, ini dakwaan yang berbeda, Yang Mulia,’’ jawab jaksa Gina. ”Iya, langsung pasalnya saja,’’ tegas Tongani. Jaksa Gina akhirnya menuruti permintaan hakim dengan membacakan pasal gratifikasi yang didakwakan kepada Itong.  Sementara itu, Itong melalui pengacaranya, Mulyadi, mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Itong menegaskan bahwa perbuatannya yang diuraikan dalam dakwaan jaksa sama sekali tidak benar. Itong juga keberatan disidang secara telekonferensi. Dia meminta agar dihadirkan langsung dalam persidangan. ”Perbuatan pidana yang didakwakan kepada saya semuanya tidak benar,’’ kata Itong dalam sidang telekonferensi dari Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng.  Secara terpisah, pengacara Hendro, Harsono Njoto, menyatakan bahwa kliennya bukan pihak yang ditangkap KPK. Hendro hanya dicokot Hamdan. Pihaknya akan membuktikan dalam persidangan apakah kliennya benar memberikan suap atau tidak. Sementara itu, pengacara Hamdan menolak saat berusaha dikonfirmasi seusai persidangan.  Dju Johnson saat dikonfirmasi melalui Humas Pengadilan Tipikor Surabaya Ketut Suarta menyatakan bahwa itu hak jaksa dalam membuat surat dakwaan. Benar atau tidaknya Johnson menerima suap tersebut nanti dibuktikan dalam persidangan. Johnson juga akan menjadi saksi dalam persidangan.  ”Ini kan baru awal. Nanti diperiksa saksi-saksi dalam pembuktian. Benar tidak apa yang didakwakan jaksa,’’ kata Suarta.  ALUR PENGATURAN PERKARA HAKIM ITONG  - Pengacara RM Hendro Kasiono berkoordinasi dengan panitera pengganti M. Hamdan.  - Hamdan meneruskan kepada Itong yang kemudian menjawab persyaratan pengajuan permohonan melalui WhatsApp.  - Jawaban dari Itong dijadikan acuan Hendro untuk mengajukan permohonan.  - Itong melalui Hamdan meminta Hendro menyerahkan uang kepada wakil ketua PN Surabaya agar dirinya ditunjuk sebagai hakim yang menyidangkan perkara tersebut.  - Sebelum pembacaan putusan, Itong melalui Hamdan meminta uang tambahan untuk mengabulkan permohonan tersebut.  - Itong telah menerima suap untuk empat perkara.

Hakim Itong Empat Kali Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image.png" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Itong Isnaeni Hidayat dipindahkan penahanannya dari Jakarta ke Rutan Medaeng pada 7 Juni 2022. Meski dikenal sebagai hakim senior yang biasa memutus banyak perkara di PN Surabaya, Itong tidak mendapat perlakuan istimewa.  Saat ini ia menghuni sel isolasi. Ruang itu berisi sekitar 200 tahanan limpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejari Tanjung Perak. Menghuni sel dengan ukuran kurang lebih 6 x 10 meter dengan penghuni sekitar 200 tahanan.  Kepala Rutan Medaeng Wahyu Hendrajati mengatakan, Itong memiliki riwayat darah tinggi. Karena itu, pihak Rutan Medaeng sudah menyediakan obat untuk Itong. Tentu saja selalu konsultasi dengan dokter rutan.  Hendra meyakinkan bahwa kondisi Itong saat ini baik dan sehat. “Alhamdulillah, sehat. Beliau ada riwayat darah tinggi. Tapi sudah ada obatnya,” ujar Hendra, sapaan Wahyu Hendrajati seperti dikutip Radar Surabaya, Kamis (16/6)  Masih menurut Hendra, hakim Itong dipindahkan dari isolasi, Selasa (14/6). Pihaknya belum memastikan akan dipindah ke blok mana. Yang pasti, Itong diperlakukan layaknya tahanan-tahanan lainnya.  Sebelumnya Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya I Ketut Suwarta menegaskan, tak ada perlakuan istimewa terhadap hakim Itong Isnaeni Hidayat kendati statusnya sebagai hakim senior. Itong akan menjalani sidang perdana pada 21 Juni di PN Tipikor. “Tidak ada perlakuan istimewa terhadap hakim Itong. Semua sama saja,” ujar Ketut.  Rencananya, sidang hakim Itong akan digelar secara offline. Artinya, Itong datang langsung ke PN Tipikor dan duduk di kursi terdakwa. Selain Itong Isnaeni Hidayat (hakim), Hamdan (panitera pengganti) dan Hendro Kasiono (pengacara) juga akan disidangkan pada 21 Juni 2022.

Huni Sel Isolasi, Hakim Itong Ditempatkan Bersama 200 Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/hakim_itong.jpg" alt="MELAWAN: Hakim Itong Isnaeni Hidayat (tiga dari kanan) berteriak-teriak menolak disebut menerima suap saat rilis pers di gedung KPK tadi malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MELAWAN: Hakim Itong Isnaeni Hidayat (tiga dari kanan) berteriak-teriak menolak disebut menerima suap saat rilis pers di gedung KPK tadi malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menuturkan, pihaknya terus mendalami dugaan kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Guna mengembangkan kasus tersebut, KPK memanggil sejumlah saksi, termasuk hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.  Mereka adalah, Wakil Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Dju Johnson Mira Mangingi, mantan Hakim Ad Hoc PN Surabaya Kusdarwanto dan Hakim PN Surabaya Gunawan Tri Budiono.  "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya peran aktif tersangka IIH untuk mendekati berbagai pihak yang berperkara di PN Surabaya," ujar Ali kepada wartawan, Jumat (4/3).  Ali menuturkan, diduga Itong Isnaeni telah mempengaruhi pihak-pihak yang bertugas di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya. "IIH dengan menjanjikan akan memutus perkara sesuai permintaan dari para pihak dimaksud dengan adanya pemberian sejumlah uang," katanya.  Diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.  Ketiga tersangka itu yakni, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif Itong Isnaini Hidayat, Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan dan pengacara atau kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) yaitu Hendro Kasiono. Itong dan Hamdan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Hendro tersangka pemberi suap.  Dalam perkara ini, Hendro dengan PT SGP berupaya memenangkan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Surabaya. Perkara tersebut yakni terkait permohonan pembubaran PT SGP. Itong merupakan hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut.  Hendro mewakili PT SGP diduga berupaya menyuap menyuap Hakim Itong melalui Hamdan. PT SGP diwakili Hendro diduga telah menyiapkan uang Rp 1,3 miliar untuk mengurus perkara ini mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA).  Hendro telah menjalin komunikasi dengan Hamdan. Ada sejumlah imbalan uang yang akan diberikan ke Hamdan dan Itong jika berhasil memenangkan perkara itu sesuai dengan keinganan PT SGP.  Hamdan menyampaikan hal tersebut ke Itong dan dia bersedia sepakat asal ada imbalannya. Hendro kemudian merealisasikan sejumlah uang Rp 140 juta untuk Itong melalui Hamdan.

KPK Cium Hakim Itong Pengaruhi Pihak Lain di Kasus Suap PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Achmad Prihantoyo bukanlah pemegang saham di PT Soyu Giri Primedika (SGP). Dia hanya menjabat direktur utama (Dirut). Dia tidak pernah merespons permintaan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Di sisi lain, dia ingin membubarkan PT dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Salah satu caranya, menyuap hakim Itong Isnaeni Hidayat.  Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagalkan pembubaran PT tersebut. PT SGP didirikan pada 2014 sebagai perusahaan untuk pendirian rumah sakit. Namun, belum sempat mendirikan rumah sakit, komisaris dan direksi bersengketa. Kedua pihak sama-sama mengajukan permohonan di PN Surabaya.  Dokter Muhammad Sofyanto dan dokter Yudi Her Oktaviono melalui pengacaranya, M. Anshoroel Choerri, lebih dulu mengajukan permohonan diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perusahaan ini. Permohonan itu ditempuh karena permintaan kedua kliennya terhadap Prihantoyo dan Mahmud Ali Zain (komisaris utama) selaku termohon tidak pernah direspons.  Hingga akhirnya, mereka mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB melalui mekanisme pengadilan. Dua dokter tersebut hendak mencopot Prihantoyo sebagai Dirut. ”Di tengah permohonan RUPSLB ini, ternyata Pak Pri (Prihantoyo) sebagai Dirut mengajukan permohonan minta PT dibubarkan,” ungkapnya.  Anshoroel menyampaikan, melalui permohonan pembubaran perusahaan itu, Prihantoyo punya tujuan agar aset dan uang perusahaan tersebut dibagi-bagi setelah bubar. Padahal, Prihantoyo sudah tidak memiliki saham di perusahaan tersebut. ”Mereka maunya likuidasi,” ujarnya.  Prihantoyo mengajukan permohonan pembubaran PT SGP bersama Abdul Majid (direktur) di PN Surabaya. Sofyanto dan Yudi dijadikan termohon. Perkara itulah yang membuat hakim Itong Isnaeni Hidayat ditangkap KPK. Itong yang menjadi hakim tunggal perkara tersebut diduga menerima suap Rp 1,3 miliar dari RM Hendro Kasiono, pengacara Prihantoyo, agar permohonannya dikabulkan.  Itong dijadwalkan membacakan penetapan permohonan ini pada Kamis (20/1). Namun, KPK menangkapnya sehari sebelumnya bersama panitera pengganti, Moh. Hamdan.  Billy Handiwiyanto, pengacara Yudi, dalam perkara ini meminta penetapan hakim baru yang bersih dan perkara diperiksa ulang. Billy menegaskan, Prihantoyo sebenarnya tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan karena sudah tidak memiliki saham meski menjabat direktur utama. Sebaliknya, kliennya adalah pemilik saham perusahaan tersebut.  Sementara itu, Jawa Pos sudah berusaha meminta konfirmasi kepada pihak Prihantoyo. Handrian Susandro, pengacara rekan satu tim Hendro yang juga menerima kuasa dari Prihantoyo dalam perkara ini, belum merespons saat dikonfirmasi hingga berita ini selesai ditulis. Dia tidak menjawab saat dihubungi lewat telepon seluler dan dikirimi pesan singkat melalui WhatsApp.

Kasus Suap Hakim Itong: Bukan Pemegang Saham, Dirut Ingin Bubarkan PT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/hakim_itong.jpg" alt="MELAWAN: Hakim Itong Isnaeni Hidayat (tiga dari kanan) berteriak-teriak menolak disebut menerima suap saat rilis pers di gedung KPK tadi malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MELAWAN: Hakim Itong Isnaeni Hidayat (tiga dari kanan) berteriak-teriak menolak disebut menerima suap saat rilis pers di gedung KPK tadi malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Itong dikenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak kontroversial. Bahkan sejak dia belum ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung (MA) saat berdinas di PN Tanjung Karang, Lampung, pada 2012.  Ketika itu, Itong yang menjadi hakim anggota membebaskan terdakwa Satono, mantan bupati Lampung Timur, yang didakwa korupsi Rp 119 miliar. Dia juga membebaskan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, terdakwa korupsi Rp 28 miliar. Itong dianggap melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dia lalu dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.  Sementara itu, selama berdinas di PN Surabaya, Itong juga pernah membuat putusan-putusan kontroversial. Salah satunya, dia pernah menghukum tiga terdakwa mafia tanah enam bulan penjara. Tiga orang itu adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagyo. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam program pemberantasan mafia tanah Polda Jatim.  Jaksa penuntut umum Darwis langsung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketika itu, Darwis menuntut Djerman dan Subagyo pidana 3,5 tahun penjara, sedangkan Samsul Hadi pidana 2,5 tahun penjara. Itong dalam perkara tersebut menjadi ketua majelis hakim. "Jauh sekali dari rasa keadilan," kata Darwis.  Putusan lain yang kontroversial adalah perkara permohonan praperadilan yang dimohonkan Budhi Santoso. Perkara nomor 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby itu sebelumnya disidangkan hakim lain. Dalam perkara tersebut, Itong berduet dengan panitera pengganti Hamdan. Perkaranya sama persis dengan perkara nomor 32/Pid.Pra/ 2019/PN.Sby yang disidangkan hakim tunggal Johanis Hehamony.  Sebelumnya, hakim Johanis mengabulkan permohonan Budhi yang meminta surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terbitan Polda Jatim dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong PT Rimba Hijau Investasi (RHI) dengan kerugian sekitar Rp 700 juta dinyatakan tidak sah. Hakim Johanis dalam putusannya membatalkan SP3 dan meminta penyidik membuka kembali kasus itu.  Namun, Itong menyidangkan lagi permohonan tersebut. Dalam putusannya pada 3 Januari lalu, Itong sebagai hakim tunggal menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan hakim sebelumnya. Yakni, menolak permohonan itu dan menyatakan SP3 sah. Dia juga meminta penyidikan dihentikan.  John Sumarna, pengacara pemohon, menyebut keputusan Itong kontroversial. Sebab, perkara yang sama sudah diperiksa sebelumnya. "Jujur, saya tidak menyangka praperadilan itu akan ditolak," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Menurut dia, alasan SP3 kedua tidak berbeda dari yang pertama. Yakni, penyidik menilai tidak cukup bukti. "Seharusnya tidak perlu disidangkan lagi. Hakim cukup mengeluarkan surat ketetapan bahwa perkara sudah pernah diperiksa," paparnya.  Sementara itu, meski sempat dihukum MA, Itong justru ditempatkan di PN Surabaya yang punya grade pengadilan kelas I-A. Yakni, pengadilan dengan grade tertinggi.  Humas PN Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Itong telah melalui serangkaian seleksi ketat dari MA sebelum ditugaskan di PN Surabaya. ’’Tentunya, sistem permutasian di MA dan badan peradilan umum di bawahnya, itu semua ada tim promosi dan mutasi,’’ tuturnya.  Martin mengaku tidak tahu rekam jejak Itong sebelum ditugaskan di PN Surabaya. Termasuk bahwa dia pernah diberi sanksi oleh MA. ’’Kami belum mendapat informasi mengenai track record yang bersangkutan, apakah memang ada seperti itu,’’ ujarnya.

Hakim Itong Pernah Disanksi MA karena Bebaskan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Hakim-OTT.jpg" alt="Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat sebagai tersangka penerima suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Penetapan tersangka ini dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Rabu (19/1) kemarin.  Selain Itong Isnaeni Hidayat, KPK juga menetapkan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hamdan sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu sebagai pihak pemberi yakni, Hendro Kasiono selaku pengacara dari PT. Soyu Giri Primedika (GSP).  "KPK telah melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/1).  Nawawi menjelaskan, Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT. Soyu Giri Primedika (SGP).  Diduga, Hendro Kasiono yang merupakan pengacara PT. SGP telah menyiapkan uang untuk diberikan kepada Hakim yang menangani perkara tersebut.  "Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung," ucap Nawawi.  Sementara itu, sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp 1,3 miliar dimaksud, Hendro Kasiono menemuia panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan. Dalam pertemuan itu meminta agar Hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan tersangka Hendro Kasiono.  Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro Kasiono diduga berulang kali menjalin komunikasi di antaranya melalui sambungan telepon dengan tersangka Hamdan dengan mengunakan istilah 'upeti' untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.  "Adapun setiap hasil komunikasi antara tersangka Hendro Kasiono dan tersangka Hamdan, diduga şelalu dilaporkan oleh tersangka Hamdan kepada tersangka Itong Isnaeni Hidayat," papar Nawawi.  Dalam kesempatan ini, lanjut Nawawi, putusan yang diinginkan oleh tersangka Hendro Kasiono di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar. Itong disebut bersedia menyampaikan keingin Hendro Kasiono menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang.  Menindaklanjuti hal itu, sekitar Januari 2022, tersangka Itong Isnaeni Hidayat menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta tersangka Hamdan untuk menyampaikan kepada tersangka Hendro supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya.  "Tersangka Hamdan segera menyampaikan permintaan tersangka Itong Isnaeni Hidayat kepada tersangka Hendro Kasiono dan pada 19 Januari 2022, uang diserahkan oleh tersangka Hendro Kasiono kepada tersangka Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi tersangka Itong Isnaeni Hidayat," tegas Nawawi.  Sebagai pemberi Hendro Kasiono disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara itu sebagai pihak penerima, Hamdan dan Itong Isnaeni Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  &nbsp;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Resmi Jadi Tersangka