<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-191723-3595489934.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmikan podcast Siaran Arek Forum Anak Surabaya di Balai Pemuda, Minggu (23/7)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmikan podcast Siaran Arek Forum Anak Surabaya di Balai Pemuda, Minggu (23/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan podcast Siaran Arek Forum Anak Surabaya (SIAREK FAS) di Balai Pemuda, Minggu (23/7). Podcast itu merupakan fasilitas Pemkot Surabaya yang dikembangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) untuk tempat berkreasi anak-anak Kota Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, anak-anak Kota Surabaya bisa memanfaatkan ruang podcast SIAREK FAS untuk berbicara hingga menyuarakan pendapat. Melalui ruang podcast tersebut anak-anak yang tergabung di dalam FAS hingga Duta Genre, juga bisa menggunakan tempat itu untuk berkumpul. &rdquo;Jadi iso cangkruk nang kene (bisa kumpul di sini), karena ini kan Balai Pemuda, tempat berkumpulnya para pemuda. Saya buatkan podcast itu nanti bisa bergantian siapa anak-anak punya potensi berani menyampaikan pendapat bisa di sini,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Podcast SIAREK FAS sengaja diresmikan pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2023. Wali Kota Eri Cahyadi ingin, anak-anak Kota Surabaya memiliki ide kreatif. Nanti bisa diusulkan kepada pemkot untuk membuat sebuah kegiatan setiap tahun, yang kemudian digerakkan FAS atau Duta Genre. &rdquo;Jadi harus berani membuat program, atau kegiatan. Kalau yang membuat kegiatan itu sekretaris daerah atau wali kota, wis ketuwek en (sudah ketuaan). Jadi jangan hanya main gadget saja, bisa bikin acara permainan tradisional dan sebagainya,&rdquo; ujar Eri. Setelah peresmian podcast SIAREK FAS, Wali Kota Eri Cahyadi berkesempatan menjadi narasumber pertama. Dia menjelaskan, kegiatan untuk anak-anak Kota Pahlawan tidak hanya dilakukan di Balai Pemuda, akan tetapi juga akan dilakukan di setiap Balai RW. &rdquo;Sehingga setiap kelurahan nanti pasti ada kegiatan. Karena anak-anak ini nanti yang bakal menjadi wali kota dan pemimpin di pemerintah kota,&rdquo; ungkap Eri. Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu berharap, podcast itu digunakan sebaik mungkin untuk menyuarakan pendapat anak-anak Surabaya. Tak harus pembahasan yang formal, akan tetapi bisa juga sebagai tempat curhat sesama anak-anak. &rdquo;Jadi anak-anak ini bisa berani, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Karena saya ingin anak Surabaya memiliki percaya diri yang tinggi dan berani menyampaikan pendapat dan berani menolak ketika ada yang berbuat tidak benar,&rdquo; tandas Cak Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan podcast Siaran Arek Forum Anak Surabaya (SIAREK FAS) di Balai Pemuda, Minggu (23/7)

Wali Kota Surabaya Launching SIAREK FAS, Ruang Anak Untuk Suarakan Pendapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.00.15.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hari ini (15/3), Pemkot Surabaya gelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2024 secara hybrid. Anggota DPRD Surabaya turut hadir menyaksikan pelaksanaan musrenbang tersebut. Salah satunya Ajeng Wira Wati.  Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya itu mengungkapkan, saat musrenbang turut hadir Forum Anak Surabaya (FAS) yang ikut menyuarakan pendapat untuk Pemkot Surabaya. Legislator Gerindra itu menyebutkan, perlu segera dibuat program kegiatan FAS supaya anak-anak bisa terlibat secara nyata dalam pembangunan Surabaya.  "Tidak hanya ditampung aspirasinya. Contohnya dalam kegiatan Pemkot Surabaya yang membuat kampung ramah anak, di situ FAS hadir dalam pendampingan edukasi mengenai life skill segala problem anak,” terang Ajeng kepada JawaPos.com.  Anggota Badan Pembentukan Perda itu menyatakan, sebagai orang dewasa tidak boleh mengabaikan masalah yang dirasakan anak. Karena itu, apa pun permasalahan pasti membutuhkan solusi.  ”Dan peran Pemkot dan DPRD Surabaya jangan sampai anak menyelesaikan permasalahan dengan yang tidak seharusnya, seperti tidak percaya diri ataupun menganggap diri tidak mampu padahal ada bakat yang terpendam,” papar Ajeng.  Dia meminta agar FAS harus bisa hadir dan ikut serta mengolah permasalahan yang dirasakan anak. Tidak asal cari di internet atau media sosial. Atau, lanjut Ajeng, malah menanyakan kepada orang yang tidak tepat. Sehingga bisa menjerumuskan ke hal-hal negatif. Seperti narkoba hingga pergaulan bebas.  ”Saya juga mengusulkan ada call center khusus anak, sehingga sesama anak bisa berbicara,” imbuh Ajeng.

Legislator Gerindra Usulkan Call Center Khusus Anak di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-11-at-20.38.07.jpg" alt="Pemkot Surabaya gelar roadshow dan sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Gedung Siola, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya gelar roadshow dan sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Gedung Siola, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memenuhi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui berbagai cara. Salah satunya adalah menggelar roadshow, sekaligus sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Lantai 4 Gedung Siola, Sabtu (11/3).  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya mengajak perwakilan anggota FAS kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya untuk berdiskusi bersama. Selain berdiskusi, anggota FAS kelurahan dan kecamatan dipersilakan menyuarakan pendapat permasalahan anak di wilayahnya.  Pengurus FAS Kota Surabaya Giyo Fikri Haqiqi mengatakan, kegiatan itu dilakukan secara bergiliran. Sebelumnya, diikuti perwakilan FAS dari kecamatan di wilayah Surabaya selatan, utara, pusat.  Hari ini (11/3), dia mengajak perwakilan FAS dari wilayah Surabaya timur dan barat. Kegiatan itu untuk mendukung Surabaya kota layak anak.  ”Karena indikator sebuah kota disebut layak anak adalah harus ada forum anak di kecamatan dan kelurahan, bahkan provinsi,” kata Giyo.  Giyo menerangkan, dalam kegiatan tersebut perwakilan FAS kelurahan dan kecamatan diminta untuk menuliskan permasalahan atau peristiwa apa saja yang pernah terjadi di wilayahnya. Setiap kelompok diminta membuat rumusan masalah, baik itu bentuk tulisan maupun grafis yang dituang dalam kertas karton.  ”Misal, di Kecamatan Sukomanunggal, nah mereka di kecamatan tersebut melihat kasus kekerasan atau tidak? Atau mengetahui permasalahan anak lainnya. Kalau ternyata mengetahui itu, mereka menulisnya di kertas karton dengan metode aku lihat, aku tahu, dan aku akan ….,” terang Giyo.  Giyo berharap dengan kegiatan sosialisasi itu, mereka menjadi tahu permasalahan apa yang terjadi dan melibatkan anak. Dengan begitu, mereka bisa menyampaikan pendapat, masukan, serta saran, kepada perangkat daerah (PD), lurah maupun camat di wilayahnya.  ”Kami (FAS) berharap kepada lurah dan camat dan ayah bunda di dinas bisa memberikan ruang untuk forum anak, baik itu soal perlindungan anak maupun dalam perencanaan pembangunan Kota Surabaya ke depannya,” papar Giyo.

Atasi Permasalahan Anak, Pemkot Surabaya Diskusi Bareng FAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/forum-anak-surabaya.png" alt="IKRAR BERSAMA: Wali Kota Eri Cahyadi (lima dari kiri) bersama Ketua TP PKK Rini Indriyani (enam dari kiri) serta jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) Kota Surabaya dan ratusan murid SMP-SMA mengucapkan ikrar stop kekerasan kepada anak dan pernikahan" width="100%">
<figcaption>IKRAR BERSAMA: Wali Kota Eri Cahyadi (lima dari kiri) bersama Ketua TP PKK Rini Indriyani (enam dari kiri) serta jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) Kota Surabaya dan ratusan murid SMP-SMA mengucapkan ikrar stop kekerasan kepada anak dan pernikahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan siswa SMP dan SMA memadati gedung Balai Pemuda Surabaya Senin (30/1) pagi. Mereka adalah perwakilan dari sekolah di Surabaya. Forum Anak Surabaya itu mendeklarasikan stop kekerasan dan perkawinan anak.  Kasus perkawinan anak yang masih tinggi membuat masyarakat tercengang. Apalagi Surabaya yang tingkat pendidikannya bagus masih memiliki catatan hitam itu. Misalnya, pada 2022 perkawinan anak tercatat 264, didasarkan pada dispensasi nikah (diska) yang terbit.  Hal itu membuat siswa sekolah di Surabaya tergerak. Mereka pun sepakat mendeklarasikan stop kekerasan dan perkawinan anak. Delapan poin deklarasi mereka ucapkan di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta pejabat Pemkot Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.  ’’Mengakui perkawinan anak adalah diskriminasi terhadap anak.  Mengakui kekerasan dan perkawinan anak akan mengurangi hak anak. Menjamin hak hidup anak untuk hidup aman dan mendapat perlindungan hukum,’’ begitu bunyi beberapa poin deklarasi yang dibacakan Ketua Forum Anak Surabaya (FAS) Neerzara Syarifah Alfarizi.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menaruh perhatian pada kasus yang melibatkan anak remaja. Mulai perkawinan anak, balap liar, geng motor, hingga narkoba. Dia mengimbau agar para siswa remaja itu bisa saling menjaga.  ’’Kalau ada anak laki-laki punya teman perempuan, ya harus dijaga. Anak perempuan juga harus hati-hati, jangan mau kalau diajak aneh-aneh,’’ katanya.  Dia mengatakan, ruang khusus untuk anak pun sudah dihadirkan. Yakni, sekretariat FAS yang berada di museum pendidikan. Di sana anak-anak memiliki ruang untuk curhat hingga mencari bakat mereka.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Tomi Ardiyanto mengatakan, FAS juga bakal dibentuk di setiap kecamatan. Tujuannya, anak memiliki ruang untuk berkeluh kesah. Menyampaikan unek-unek dan usulan mereka ke Pemkot Surabaya.

Arek Suroboyo Deklarasikan Stop Kekerasan dan Perkawinan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-dan-kelas-inspirasi1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat kegiatan Kelas Inspirasi di Balai Pemuda, Kota Surabaya, Senin (30/1). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat kegiatan Kelas Inspirasi di Balai Pemuda, Kota Surabaya, Senin (30/1). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Forum Anak Surabaya (FAS) sebagai tempat diskusi dan bertukar pendapat di kalangan remaja. Hal itu agar generasi muda Surabaya tidak terjerumus ke hal negatif.  ”Saya berharap ke depannya tidak ada lagi pernikahan dini, narkoba, apalagi pergaulan bebas di Surabaya,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (31/1).  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya telah membentuk forum anak tingkat kecamatan sebagai upaya mendukung hak dan perlindungan anak.  Saat kegiatan Kelas Inspirasi, Wali Kota Eri memberikan nasihat kepada para pelajar soal bahaya pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan remaja. Dia juga mewanti-wanti para remaja putri untuk waspada terhadap ajakan teman yang mengarah ke hal negatif.  ”Kalau ada lelaki yang mengajak berbuat lebih, dan itu menjurus pada pergaulan bebas. Para remaja perempuan itu harus ingat bahwa teman laki-laki itu bukan orang baik,” ucap Eri.  Bukan hanya mengingatkan para remaja putri, Eri juga meminta siswa laki-laki untuk mawas diri dalam pergaulan. Selain soal pergaulan, wali kota juga menyampaikan kepada siswa SMP dan SMA yang hadir untuk berani.  Arti berani yang dimaksud Wali Kota Eri adalah dalam hal menyampaikan pendapat agar terhindar dari kekerasan terhadap anak. ”Anak-anak tidak boleh mengalami kekerasan. Anak-anak harus punya sifat berani dalam menyampaikan pendapat, orang tua juga tidak boleh mendidik dengan cara marah. Mungkin dengan cara tegas boleh, tapi diimbangi dengan kelembutan,” papar Eri.  Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Tomi Ardiyanto sebelumnya mengatakan, pihaknya melibatkan anak-anak dalam pembentukan forum anak di tingkat kecamatan. Hal itu untuk mendekatkan jangkauan serta pengawasan pemerintah kepada setiap permasalahan di seluruh wilayah di Kota Surabaya.  Tomi mengatakan, FAS terus menyuarakan hak dan perlindungan anak. Sebab, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di Kota Pahlawan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan berbagai pihak secara bersama-sama, termasuk dengan upaya pelibatan anak-anak.  ”Nanti, anak-anak dapat melaporkan masalah yang terjadi, sehingga Pemkot Surabaya dapat berperan cepat dan tanggap dalam memberi solusi terhadap setiap permasalahan yang ada,” kata Tomi.  Tomi menjelaskan, perlindungan anak-anak sama artinya dengan melindungi masa depan Kota Surabaya. Melalui sinergi berbagai pihak, diharapkan masa depan Kota Surabaya berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera.  ”Kami juga memfasilitasi anak-anak disabilitas, karena kami ingin suara dan aspirasi anak-anak bisa didengar. Bahkan, bisa ikut terlibat dalam forum diskusi/musyawarah mengenai proses pembangunan kota di tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan,” terang Tomi.

Wali Kota Sebut FAS Jadi Tempat Diskusi di Kalangan Remaja Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-23.05.44.jpg" alt="Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komitmen Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) terhadap perlindungan perempuan dan anak diwujudkan deklarasi dan peresmian Sekretariat Forum Anak Surabaya (FAS). Rencananya, sekretariat itu diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 30 Januari di Balai Budaya, Kompleks Alun-Alun Surabaya.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto, mengatakan, sekretariat itu mempermudah koordinasi/komunikasi anggota Forum Anak. Yaitu, antara FAS dengan Forum Anak Nasional atau daerah lain. ”Maupun dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga lainnya,” ujar Tomi.  Dengan adanya Sekretariat FAS, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi tempat mereka berkarya dan menjalankan peran sebagai pelopor dan pelapor, serta peran melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan. Sekretariat FAS berada di Kompleks Museum Pendidikan, Jalan Genteng Kali No. 10, dengan jam operasional pada Selasa-Minggu mulai pukul 08.00-15.00.  Setelah peresmian sekretariat, mantan Camat Wonokromo itu menyampaikan, Pemkot Surabaya akan melanjutkan agenda berikutnya dengan deklarasi stop kekerasan dan perkawinan pada anak. Deklarasi itu akan dibacakan secara serentak oleh Eri dan para tamu.  Tomi menyampaikan, deklarasi tersebut berisi poin-poin penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan gerakan stop kekerasan dan perkawinan pada anak. Sebagai upaya mengubah pola pikir dari para pengambil keputusan, maupun masyarakat bahwa kekerasan dan perkawinan anak sangat merugikan dan berbahaya bagi anak-anak.  ”Juga akan ada sosialisasi tentang keberadaan Hotline Puspaga dan P2TP2A maupun Command Center 112 sebagai fasilitas yang disediakan Pemkot Surabaya, sebagai pengaduan terhadap segala permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembelajaran keluarga,” terang Tomi.  Tomi menambahkan, bagi yang membutuhkan konsultasi terkait permasalahan keluarga bisa mengunjungi Sudut Konsultasi Puspaga dan P2TP2A DP3APPKB Kota Surabaya. Selain itu, juga disediakan berbagai sarana yang menarik seperti papan tanda tangan (komitmen) stop kekerasan dan perkawinan anak, papan untuk penempelan kertas sebagai Dinding Curhat Hati dalam bentuk gambar berupa rumah dan pohon harapan anak-anak Kota Surabaya dan pemberian souvenir bagi siswa yang berpartisipasi aktif.  ”Kegiatan ini dilaksanakan Pemkot Surabaya melalui DP3APPKB bekerja sama dengan lintas OPD terkait, didukung Organisasi Pelajar Surabaya, FAS, Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” papar Tomi.

Pemkot Surabaya Bakal Deklarasi Perlindungan kepada Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-17.24.02.jpg" alt="Kepala DP3APPKB Surabaya Tomi Ardiyanto. Humas Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kepala DP3APPKB Surabaya Tomi Ardiyanto. Humas Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk mendukung hak dan perlindungan anak-anak di Kota Pahlawan. Pemkot melibatkan anak-anak membentuk Forum Anak di tingkat kecamatan untuk mendekatkan jangkauan, serta pengawasan pemerintah kepada setiap permasalahan di seluruh wilayah di Kota Surabaya.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, Pemkot Surabaya telah membentuk Forum Anak Surabaya (FAS) yang terus menyuarakan hak dan perlindungan anak. Sebab, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab dari berbagai pihak secara bersama-sama, termasuk dengan upaya pelibatan anak-anak.  ”Sebelumnya sudah ada Forum Anak Surabaya (FAS), kini mereka bertugas untuk membentuk Forum Anak di level kecamatan. Nantinya, anak-anak dapat turut melaporkan masalah yang terjadi, sehingga Pemkot Surabaya dapat berperan cepat dan tanggap dalam memberi solusi terhadap setiap permasalahan yang ada,” kata Tomi, Jumat (27/1).  Tomi menjelaskan, perlindungan anak-anak sama artinya dengan melindungi masa depan. Melalui sinergi berbagai pihak, diharapkan masa depan Kota Surabaya berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera.  ”Kami juga memfasilitasi anak-anak disabilitas karena kami ingin suara dan aspirasi anak-anak bisa didengar. Bahkan, bisa ikut terlibat dalam forum diskusi/musyawarah mengenai proses pembangunan kota di tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan,” ujar Tomi.  Menurut dia, masih banyak orang tua yang belum mengetahui tren atau fenomena populer di kalangan anak-anak. Apalagi, tidak sedikit kedua orang tua yang harus sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  ”Orang tua sering repot dengan pekerjaannya. Melalui FAS, mereka akan memfasilitasi dan melibatkan Forum Anak Kecamatan untuk menggali potensi anak-anak serta melaporkan persoalan anak-anak di lingkungan mereka,” terang Tomi.  Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada para anggota FAS sebagai pelopor gerakan dalam solusi dari permasalahan anak di lingkungan sekitar (agent of change). Mereka akan terlibat aktif untuk melaporkan ketika mengalami, melihat, dan merasakan tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak.  ”Serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan perspektif anak dalam musyawarah pembangunan. Mereka juga kita libatkan dari awal proses perencanaan, kita ikutkan di level Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk menyampaikan usul atas permasalahan yang ada di Kota Surabaya,” jelas Tomi.  Sementara itu, Ketua Forum Anak Surabaya (FAS) Neerzara Syarifah Alfarizi mengaku bahwa Forum Anak di level kecamatan adalah usul dari rekan-rekannya. ”Kita yang menjadi pelopor dan tentunya sangat excited (bersemangat) sekali. Karena sekarang, kami sudah merancang konsep dan sudah ditentukan penanggung jawab untuk kegiatan. Insya Allah kita juga akan mengadakan roadshow di berbagai wilayah di Kota Surabaya, seperti di wilayah Surabaya Barat, Selatan, Timur, dan Utara,” kata Neerzara Syarifah Alfarizi, siswi SMK Negeri 10 itu.  Kegiatan roadshow akan digelar pada Februari hingga Maret. Dengan harapan setiap kecamatan di Kota Surabaya bisa turut bersinergi dalam mengutamakan hak dan perlindungan anak. Serta, bisa mengusulkan anak-anak untuk menjadi bagian pembangunan Kota Surabaya melalui Forum Anak Kecamatan. Harapannya, anak-anak yang bergabung bisa menyalurkan suara dan aspirasi mereka. Khususnya tentang persoalan di lingkungan mereka, hingga potensi anak-anak.  ”Kami juga bisa mendapatkan informasi penting soal permasalahan anak di daerah mereka. Serta, lebih memudahkan kami untuk membentuk Forum Anak di tingkat kelurahan karena anggota Forum Anak di kecamatan kelak akan menjadi fasilitatornya,” papar Neerzara Syarifah Alfarizi.

Pemkot Surabaya Bentuk Forum Anak Tingkat Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-26-at-19.46.21.jpg" alt="Pemkot Surabaya libatkan banyak pihak seperti instansi terkait, media, pemerhati anak, LSM, hingga Forum Anak Surabaya cegah pernikahan dini dan kasus kekerasan terhadap anak. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya libatkan banyak pihak seperti instansi terkait, media, pemerhati anak, LSM, hingga Forum Anak Surabaya cegah pernikahan dini dan kasus kekerasan terhadap anak. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melibatkan banyak pihak dalam upaya mencegah pernikahan dini dan kasus kekerasan terhadap anak. Berbagai pihak yang dilibatkan itu di antaranya adalah instansi terkait, media, pemerhati anak, lembaga swadaya masyarakat, hingga Forum Anak (FA) Kota Surabaya.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyant mengatakan, terbentuknya Forum Anak Surabaya sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan hak anak tidak akan bisa sempurna tanpa masukan dan keterlibatan dari mereka.  ”Kami ingin menjadikan Forum Anak Surabaya ini sebagai perwakilan terkait, apa yang diinginkan anak-anak di Kota Surabaya,” kata Tomi Ardiyanto di eks Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Kamis (26/1).  Tomi mengungkapkan, sekitar 29,7 persen warga Kota Surabaya merupakan anak-anak dengan rentang usia 0 hingga 18 tahun. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendengar langsung apa saja keinginan dari anak-anak tersebut.  ”Hampir 30 persen warga Surabaya adalah anak-anak. Maka, sangat penting dan perlu untuk mendengar langsung apa yang mereka inginkan,” kata Tomi, mantan Camat Wonokromo, Kota Surabaya, ini.  Menurut dia, kekerasan terhadap anak tak hanya bisa terjadi di lingkungan keluarga, tapi juga masyarakat dan sekolah. Bahkan, kekerasan pada anak itu tidak hanya berupa fisik, namun juga seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Selain fokus terhadap pemenuhan hak-hak anak, Tomi juga memastikan, Pemkot Surabaya concern pada isu perkawinan anak.  ”Data Pengadilan Agama (PA) Surabaya mencatat, pada Januari 2023, ada 19 anak yang mengajukan Dispensasi Nikah (Diska). Data 19 itu masih pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama,” ungkap Tomi.  Menurut Tomi, banyak faktor yang memengaruhi pasangan anak mengajukan dispensasi nikah (diska) atau menikah di bawah umur. Seperti faktor ekonomi keluarga, budaya atau perjodohan orang tua, hingga ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri.  ”Karena itu juga harus dilakukan pembinaan dan edukasi kepada kelompok-kelompok komunitas, atau lingkungan tertentu yang masih menganggap bahwa pernikahan dini itu biasa,” tutur Tomi.  Tomi menyebutkan, upaya untuk mencegah kekerasan dan pernikahan usia dini pada anak, tak bisa hanya dilakukan pemerintah. Pemkot meminta dukungan semua pihak, baik orang tua, guru, masyarakat, maupun Forum Anak Kota Surabaya.  ”Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena perlu peran orang tua dan lingkungan keluarga untuk bisa lebih peduli terhadap perkembangan dan pergaulan anak. Terutama pada saat (anak) di luar maupun di dalam rumah dan di sekolah,” tutur Tomi.  Ketua Forum Anak (FA) Kota Surabaya Neerzara Syarifah Alfarizi menyampaikan sejumlah harapan kepada Pemkot Surabaya. Ke depan pemenuhan hak dan fasilitas kepada anak-anak bisa lebih diberikan baik pemerintah, orang tua, maupun para guru.  ”Semoga anak-anak korban kekerasan bisa mendapatkan perlindungan yang baik, pengasuhan yang baik, supaya traumanya bisa hilang. Karena, trauma kekerasan itu abadi dan sulit untuk dihapus,” kata Caca, panggilan lekat Neerzara Syarifah Alfarizi.  Dia juga mendorong pemkot, orang tua, dan para guru, agar dapat mencegah pernikahan usia dini. ”Saya berharap, 19 data pengajuan diska ke Pengadilan Agama Surabaya pada 2023 ini cukup berhenti sampai di sana. Saya harap tidak ada pertambahan lagi dan cukup sampai 19 yang mengajukan dispensasi pernikahan,” ucap Neerzara Syarifah Alfarizi.  Di samping soal pernikahan usia dini, dia meminta seluruh pihak, agar concern terhadap pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan anak. Demikian pula tidak ada lagi anak putus sekolah di Kota Pahlawan.  ”Dan harapan saya, anak yang memerlukan perlindungan khusus juga dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan Pemkot Surabaya, termasuk anak berkebutuhan khusus,” terang Neerzara Syarifah Alfarizi.  Dia menambahkan, selama ini berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Surabaya terhadap pemenuhan hak-hak anak dinilai sudah cukup. Namun demikian, upaya tersebut ke depannya harus lebih dikembangkan lagi.  ”Sudah cukup, cuma harus dikembangkan lagi menurut saya. Seperti dalam kegiatan-kegiatan talkshow atau edukasi itu harus lebih menyasar kepada anak yang memang relate dengan kasus-kasus tersebut,” jelas Neerzara Syarifah Alfarizi.

Pemkot Surabaya Tekan Angka Pernikahan Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Diskusi-Bersama-81.jpg" alt="Penandatanganan deklarasi menuju Surabaya kota layak anak tingkat dunia. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan deklarasi menuju Surabaya kota layak anak tingkat dunia. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya menjadi kota layak anak tingkat dunia. Salah satu indikator menjadi KLA Tingkat Dunia adalah keterlibatan berbagai pihak di luar birokrasi dalam mewujudkan kota yang ramah dan berpihak kepada anak-anak.  Nah, salah satu bentuk pemenuhan itu diimplementasikan pemkot dengan menggelar acara Ngobrol Santai dengan tema Membangun Sistem Informasi dan Media Ramah Anak di Gedung Siola lantai II Surabaya, Senin (19/12).  Kegiatan itu diikuti media, non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati anak-anak, hingga Forum Anak Kota Surabaya. Tak hanya itu, forum itu juga diikuti Kepala Kantor UNICEF untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara yang sekaligus hadir sebagai salah satu pembicara.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto menjelaskan, pemkot menggandeng perwakilan UNICEF Indonesia untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak dunia.  ”Mereka (UNICEF) sangat concern sekali terkait dengan ingin menjadikan Surabaya Kota Layak Anak. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat internasional, entah itu di level Asia atau Asia tenggara,” kata Tomi Ardiyanto.  Menurut Tomi, dukungan UNICEF, media, NGO atau LSM, sangat penting untuk meraih predikat Surabaya Kota Layak Anak Dunia. DP3A-PPKB juga menghadirkan seluruh pihak terkait untuk berdiskusi bersama menyamakan persepsi dalam mewujudkan hal tersebut.  Tomi menyatakan, fokus utama sekarang yang dilakukan pemkot untuk memenuhi indikator Kota Layak Dunia adalah dengan mengubah paradigma masyarakat. Melalui upaya itu, pemkot ingin mengajak seluruh elemen mulai dari NGO/LSM hingga media untuk bergerak bersama-sama dalam menyamakan kerangka program mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak Dunia.  Tomi juga memaparkan, indikator penilaian agar Surabaya bisa meraih predikat Kota Layak Anak Dunia tidak terlalu jauh dengan KLA Kategori Utama. Salah satunya adalah indikator pemenuhan hak sipil anak, hak anak mendapatkan kesehatan dan hak anak mendapatkan pendidikan.  ”Kemudian, dukungan dari seluruh stakeholder juga termasuk salah satu indikatornya (Kota Layak Anak Dunia),” sebut Tomi.  Dia menyatakan, pada 2023, pihaknya mulai menyiapkan seluruh kebutuhan untuk pemenuhan indikator KLA tingkat dunia. Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah bersurat kepada UNICEF Perwakilan Indonesia untuk mengusulkan Surabaya agar diikutsertakan dalam pelaksanaan penilaian. ”Pemerintah Kota Surabaya sudah berkomitmen untuk mengikuti penilaian atau awarding terkait Kota Layak Anak tingkat dunia,” ujar Tomi.  Kepala Kantor UNICEF untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara mengaku telah menerima surat pengajuan dari Wali Kota Eri Cahyadi terkait usul penilaian Kota Layak Anak tingkat dunia atau kategori Child Friendly City Initiatives (CFCI). Dia menyambut baik keinginan Surabaya dalam upaya meraih predikat kota layak anak.  ”Kita mendoakan Surabaya harus menjadi Kota Layak Anak yang full. Karena itu berarti syarat bahwa jawaranya dari Indonesia kita bawa ke dunia. Jadi, apapun yang belum dilakukan untuk memenuhi kriteria Kota Layak Anak yang penuh (full), kita akan dukung,” kata Arie Rukmantara.  Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Surabaya Neerzara Syarifah Alfarizi menilai, fasilitas-fasilitas di Kota Surabaya untuk anak-anak sudah cukup luas dan bagus. Dia berharap, ke depan dapat lebih didukung UNICEF serta perangkat daerah (PD) terkait, supaya anak-anak Surabaya lebih bebas untuk bersuara.  ”Khususnya untuk anak-anak disabilitas, anak-anak marginal, anak-anak jalanan, dan lain-lain," kata Caca panggilan lekat Neerzara Syarifah Alfarizi.  Pelajar kelas XI SMKN 10 Surabaya itu juga menginginkan Surabaya menjadi kota layak anak sungguhan. Artinya, tak sekadar title, tapi benar-benar bisa merangkul setiap anak dari segala kalangan untuk bisa merasakan nikmat hidup di Surabaya.  ”Karena Surabaya adalah kota besar yang sudah ter-title banget, kita (Surabaya) kota layak anak tingkat utama,” tutur Neerzara Syarifah Alfarizi.

Pemkot Surabaya Menuju Kota Layak Anak Tingkat Dunia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#forum anak Surabaya

Berita Terkini