<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Screenshot_2025-11-13-07-37-38-516_comandroidchrome-edit-1637524799.jpg" alt="Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Muis dan Rasnal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Muis dan Rasnal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, serta dua direksi lainnya Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono menyita perhatian publik. Sebab, pemberian rehabilitasi itu memulihkan nama baik mereka setelah divonis terbukti merugikan keuangan negara Rp 1,25 triliun, dari kasus korupsi akuisisi PT ASDP Indonesia Ferry terhadap PT Jembatan Nusantara (JN). Pemberian rehabilitasi itu dikeluarkan Presiden Prabowo kurang dari satu bulan setelah sebelumnya memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA di Luwu Utara. Meski berasal dari konteks yang tak beririsan, kedua keputusan itu bermuara pada tujuan yang sama, memulihkan nama baik mereka yang dinilai layak mendapatkan keadilan.] Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dua kebijakan rehabilitasi mengubah hidup lima orang. Dua guru SMA di Luwu Utara mendapatkan pemulihan nama baik, disusul tiga mantan pejabat ASDP yang baru saja divonis dalam perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/IMG-20230913-WA0076-1808974849-3356035807-227429839.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <h2>Rehabilitasi Guru Honorer di Luwu Utara</h2> Pada Kamis, 13 November 2025, rombongan Presiden baru tiba dari kunjungan kenegaraan dari Australia, sebuah kasus penting telah menunggu kedatangannya.&nbsp; Dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal, menanti jawaban atas perkara hukum yang menyeret mereka karena memungut iuran dari orang tua siswa untuk membayar gaji guru honorer. Pungutan itu sebenarnya telah disepakati komite sekolah, namun kemudian berubah menjadi kasus hukum yang membawa keduanya pada vonis 1 tahun penjara. Aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan mengalir ke DPRD, berlanjut ke DPR RI, hingga akhirnya difasilitasi untuk bertemu Presiden. Menanggapi desakan publik tersebut, Prabowo meneken rehabilitasi saat masih berada di pangkalan udara Halim Perdanakusuma. &ldquo;Barusan saja Bapak Presiden menandatangani surat rehabilitasi,&rdquo; kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11). Dengan terbitnya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah secara resmi memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang sebelumnya terdampak persoalan hukum. &ldquo;Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah,&rdquo; ucap Dasco. Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan keputusan Presiden tersebut merupakan bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang patut dihormati dan dilindungi.&nbsp; Ia menambahkan, dalam menghadapi setiap persoalan, pemerintah selalu mengedepankan penyelesaian yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak. &ldquo;Bagaimanapun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, hormati, dan lindungi. Dalam setiap dinamika, pemerintah selalu berupaya mencari penyelesaian yang terbaik,&rdquo; ujarnya. <h2>Rehabilitasi Eks Direksi ASDP</h2> Belum genap dua minggu berlalu, publik kembali dikejutkan oleh kebijakan serupa. Pada 25 November 2025, Dasco kembali muncul di hadapan media. Bedanya, kali ini ia tidak menyampaikan kabar tentang guru di desa, melainkan rehabilitasi untuk tiga terdakwa kasus korupsi yang melibatkan BUMN strategis. &ldquo;Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono,&rdquo; ucap Dasco dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11). Tiga mantan direksi ASDP itu baru lima hari sebelumnya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipiko Jakarta. Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara, sementara dua direksi lainnya masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Mereka dinilai melanggar Pasal 3 UU Tipikor terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara. Namun, vonis tersebut tidak bulat. Ketua majelis hakim, Sunoto, menyampaikan dissenting opinion. Sunoto menilai bahwa kebijakan akuisisi tersebut merupakan keputusan bisnis yang tidak optimal, bukan tindakan yang memiliki niat jahat untuk merugikan negara.&nbsp; Menurutnya, keputusan itu berada di bawah prinsip Business Judgement Rule, dan seharusnya diproses sebagai tanggung jawab perdata atau administratif, bukan pidana. Sunoto mengingatkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis berpotensi membuat profesional takut mengambil risiko dan menghambat pengembangan BUMN. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu rujukan DPR saat menyampaikan kajian kasus tersebut kepada Presiden. Mensesneg Prasetyo Hadi mengklaim, keputusan pemberian rehabilitasi merupakan hasil kajian panjang setelah menerima beragam aspirasi publik terkait proses hukum yang berjalan sejak Juli 2024. Pemerintah dan DPR RI memperoleh banyak masukan mengenai keberlanjutan kasus tersebut sehingga diperlukan pendalaman menyeluruh. &ldquo;Banyak kajian dilakukan, termasuk permintaan pendapat dari para pakar hukum. Setelah surat usulan dari DPR RI diterima, Kementerian Hukum memberikan rekomendasi agar presiden menggunakan hak rehabilitasi,&rdquo; tutur Prasetyo. Ia menyebut, rekomendasi tersebut kemudian dibahas dalam rapat terbatas, dan Presiden Prabowo memutuskan membubuhkan tanda tangan pada surat rehabilitasi itu.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah sore ini beliau membubuhkan tanda tangan. Kami bertiga diminta menyampaikan ke publik untuk kemudian diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo mengeluarkan rehabilitasi bagi guru di Luwu Utara dan eks dirut ASDP, memulihkan nama baik mereka.

Presiden Prabowo 2 Kali Terbitkan Rehabilitasi dalam Sebulan: Guru di Luwu Utara dan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/dirut-asdp-2795344046.jpg" alt="Ira Puspadewi memastikan komitmen ASDP untuk meningkatkan kesetaraan gender khususnya di dunia kemaritiman." width="100%">
<figcaption>Ira Puspadewi memastikan komitmen ASDP untuk meningkatkan kesetaraan gender khususnya di dunia kemaritiman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019&ndash;2022. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (20/11). "Menyatakan, terdakwa satu terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Sunoto, membacakan amar putusan. Selain pidana penjara, Ira juga dikenai denda Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 3 bulan. Selain Ira, dua mantan pejabat ASDP lain turut dijatuhi pidana penjara. Mereka adalah Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan) serta Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan).&nbsp; Keduanya divonis 4 tahun penjara dan masing-masing dikenai denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim meyakini, ketiga mantan direksi tersebut dinilai melakukan korupsi dalam proyek akuisisi PT JN yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,2 triliun. Nilai tersebut mencakup pembelian saham PT JN sebesar Rp 892 miliar. Serta, pembayaran atas 11 kapal afiliasi PT JN senilai Rp 380 miliar. Total pembayaran ASDP kepada pemilik PT JN beserta afiliasinya mencapai Rp 1,272 triliun. Mereka terbukti mengubah keputusan direksi dari Keputusan Direksi Nomor 35/HK:01/ASDP-2018 menjadi KD.86/HK.02/ASDP-2019, yang dinilai bertujuan mempermudah pelaksanaan akuisisi PT JN tanpa perencanaan matang. Para terdakwa juga disebut melakukan perjanjian kerja sama tanpa memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, serta mengabaikan analisis risiko. Ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara akibat kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara.

Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/A3poUqaQNnfAUKe7kJEwLoXoa1DKotUsbX6M4mkh-1-893915415.jpg" alt="Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT ASABRI, Adam Rachmat Damiri, berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT ASABRI. Kuasa hukum Adam, Deolipa Yumara, menyatakan langkah ini ditempuh karena pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang dianggap penting untuk memperbaiki putusan. Ia menyebut, terdapat dugaan kekeliruan pada putusan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Adam Damiri. &ldquo;Majelis hakim secara keliru mengambil keputusan yang sifatnya kumulatif atau dasarnya tidak kuat, yang diputuskan kemudian dijatuhkan kepada seorang Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (1/10). Ia menjelaskan, kesalahan hakim terletak pada penggabungan kerugian keuangan negara dari dua periode kepemimpinan berbeda di tubuh ASABRI, yakni periode 2012&ndash;2016 di bawah Adam Damiri dan periode 2016&ndash;2020 di bawah Sonny Widjaja.&nbsp; Dalam putusannya, hakim menyebut Adam Damiri merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. &ldquo;Total loss Rp 22,78 triliun seakan-akan semua dibebankan ke Adam Damiri. Padahal, di masa kepemimpinan beliau (total loss) hanya sekitar Rp 2,6 triliun, itu pun sahamnya masih ada dan bisa dijual kembali. Ini zalim, apalagi klien kami sudah berusia 76 tahun,&rdquo; ujar Deolipa. Ia menambahkan, kerugian yang dituduhkan kepada Adam tidak sepenuhnya benar karena sebagian saham yang dipermasalahkan masih memberikan keuntungan ketika dilepas. &ldquo;Ditambah sahamnya masih ada dan masih untung pas dijual,&rdquo; tegasnya. Deolipa menyinggung dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tertanggal 29 Agustus 2025. Nama-nama yang disebut sebagai pelaku utama justru adalah Ilham Wardana Siregar (Kepala Divisi Investasi 2012&ndash;2019, almarhum), Sonny Widjaja (Dirut 2016&ndash;2020), dan Hari Setianto (Direktur Investasi dan Keuangan 2014&ndash;2019). Ia menuturkan, pengajuan PK ini bukan sekadar upaya membela kliennya, melainkan memperjuangkan keadilan dalam rangka menghindari kekeliruan hukum yang berpotensi menjadi preseden buruk di masa mendatang. &ldquo;Kita sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Tapi berantaslah yang benar-benar koruptor, bukan orang yang dalam faktanya bukan koruptor,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut ASABRI, Adam Damiri, berencana ajukan PK ke Mahkamah Agung, ungkap dugaan kesalahan hakim dalam vonis korupsi.

Eks Dirut ASABRI Adam Damiri Berencana Ajukan PK, Pengacara Beberkan Dugaan Kekeliruan Hakim soal Total Loss

eks dirut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks dirut

Berita Terkini

Presiden Prabowo 2 Kali Terbitkan Rehabilitasi dalam Sebulan: Guru di Luwu Utara dan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Eks Dirut ASABRI Adam Damiri Berencana Ajukan PK, Pengacara Beberkan Dugaan Kekeliruan Hakim soal Total Loss

Download Aplikasi JawaPos.com