<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-2JPG-4172226440.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sambutan saat peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sambutan saat peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Achmad Ghufron Sirodj, Ali Ahmad, dan Mohammad Irsyad Yusuf bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, kans mereka untuk dilantik sebagai anggota DPR RI dari PKB kembali hidup. Itu terjadi setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin menganulir keputusan KPU yang mengganti ketiganya sebagai caleg terpilih. Sebelumnya, ketiganya selaku caleg DPR terpilih di dapil Jawa Timur II, IV, dan V mendadak diberhentikan oleh DPP PKB. Keputusan itu beriringan dengan panasnya konflik PKB dengan PBNU. Dalam putusan kemarin, Bawaslu mengabulkan aduan mereka. "Menyatakan terlapor (KPU, Red) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur," ujar Ketua Majelis Bawaslu Rahmat Bagja. Bawaslu menilai, saat keputusan KPU diambil, masih ada sengketa yang diajukan pemohon. Yakni, ke pengadilan negeri maupun mahkamah partai. "Belum dapat dilakukan pergantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Puadi, anggota Bawaslu. Seusai keputusan semalam, Irsyad pun bersyukur. Kemenangan itu, kata dia, bukan untuk dirinya, melainkan para konstituen yang selama ini mendukungnya. "Saya bersyukur dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua," ujar adik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf itu. Dihubungi terpisah, hingga berita ini ditulis, Sekjen PKB Hassanudin Wahid belum merespons putusan tersebut. Sementara itu, seusai melaporkan kasusnya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, caleg DPR yang dipecat PDIP, Tia Rahmania, mendatangi Bareskrim Mabes Polri. (far/elo/c6/bay)

Achmad Ghufron Sirodj, Ali Ahmad, dan Mohammad Irsyad Yusuf bisa sedikit bernapas lega. Mereka ada potensi dilantik sebagai anggota DPR RI.

Bawaslu Pulihkan Hak Tiga Caleg DPR dari PKB Dapil Jatim II, IV, dan V

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024&ndash;2029 Selasa (1/10) pekan depan, proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih masih berlangsung. Teranyar, PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Sebelum Tia, sejumlah nama lain gagal dilantik meski memenangi kontestasi. Misalnya, lima caleg PKB yang mendadak diberhentikan DPP sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi. Sebelumnya, Tia ramai jadi perbincangan setelah mengkritik Lembaga Ketahanan Nasional yang mengundang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan penataran wawasan kebangsaan untuk caleg terpilih. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyatakan, pihaknya menemukan bukti untuk memecat Tia sebagai kader. Bukti yang diperoleh dari sidang internal mahkamah partai itu menemukan fakta pengalihan suara partai di Pileg 2024. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kata Ronny, sengketa internal itu diselesaikan melalui mahkamah partai. Terkait dengan sanksi, Ronny menyebut itu diatur dalam Pasal 31 UU Parpol. Yakni, mekanisme pemecatan anggota partai diatur dalam AD/ART. "DPP partai telah menyidangkan 135 kasus," kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin. Ronny menyampaikan, PDIP merekrut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam sidang mahkamah partai. Dari 135 kasus yang diperiksa, ada 11 permohonan yang dikabulkan. Salah satunya gugatan Bonnie Triyana terkait kasus Tia. Ronny menjelaskan, pada 13 Mei lalu, Bawaslu Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan di dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) terbukti bersalah dengan memindahkan suara yang menguntungkan Tia. Pada 14 Agustus, mahkamah partai menyidangkan kasus Tia. Hasilnya, Tia terbukti menggelembungkan suara serta melanggar kode etik dan disiplin partai. Selanjutnya, pada 30 Agustus, DPP PDIP mengirimkan surat hasil sidang tersebut ke KPU. Berikutnya, pada 3 September, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia. Hasilnya, Tia diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pemberhentian. Keputusan itu kemudian dikirim ke KPU pada 13 September. "(Pemberhentian Tia, Red) bukan karena apa yang dilakukan Saudari Tia kemarin dalam acara Lemhannas, kemudian partai memecat Saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar," jelasnya. Sementara itu, dua caleg terpilih DPR yang dicoret PKB, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, telah menempuh jalur hukum. Sebagaimana diketahui, Ghufron adalah asisten pribadi (aspri) Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, sedangkan Irsyad Yusuf adalah adik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Gugatan itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat. Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, meski kurang dari sepekan, pihaknya tetap akan memproses permintaan PAW. Sesuai Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, partai punya hak mengajukan penggantian. "Tidak membatasi waktu penggantian caleg terpilih," ujarnya. Namun, dia berharap prosesnya juga memperhatikan waktu. Mengingat, ada faktor administrasi penerbitan keputusan terkait pelantikan anggota DPR dan DPD. "Yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan," imbuhnya. Komisioner KPU August Mellaz menambahkan, sesuai ketentuan UU Pemilu, pihaknya hanya bekerja di ranah administrasi. Perihal hubungan partai dengan calon tersebut berada di luar kewenangan KPU. (far/tyo/wan/c19/bay)

PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi.

Layu sebelum Berkembang, Sejumlah Caleg DPR Di-PAW Padahal Belum Dilantik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/20240719_161055-991178153.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 14.201 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Dari jumlah tersebut,&nbsp;lembaga antirasuah&nbsp;masih menunggu 5.681 caleg yang belum melaporkan harta kekayaannya. "Jadi masih ada sekitar 5.681 calon terpilih yang belum melaporkan LHKPN. Untuk itu KPK mendorong para caleg ini agar segera melaporkan LHKPN-nya sebelum batas waktu 21 hari sebelum pelantikan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika&nbsp;Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (20/7). Tessa menjelaskan, berdasarkan data KPK, pada 18 Juli 2024 tercatat sebanyak 14.201 caleg telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN ke komisi antirasuah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014879588/dilantik-jadi-wamen-kpk-imbau-sudaryono-dan-thomas-djiwandono-serahkan-lhkpn">Dilantik jadi Wamen, KPK Imbau Sudaryono dan Thomas Djiwandono Serahkan LHKPN</a> Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik. "Ya, benar (terancam tidak akan dilantik)," kata&nbsp;Idham saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/7). Aturan itu tertuang pada Pasal 52 Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 6 Tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih. Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 ihwal pelaporan LHKPN dalam rangka persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji. Caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Apabila caleg terpilih tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan maka mereka dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian calon terpilih. Berikut isi Pasal 52 PKPU Nomor: 6 Tahun 2024: (1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 21 (dua puluh satu ) hari sebelum pelantikan. (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Tessa menjelaskan, berdasarkan data KPK, pada 18 Juli 2024 tercatat sebanyak 14.201 caleg telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN

5.681 Caleg Terpilih Belum Melaporkan Harta Kekayaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Ketua-KPU-Jateng-1143737142.jpg" alt="Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, penetapan kursi dan calon legislator terpilih dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, penetapan kursi dan calon legislator terpilih dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU menetapkan kursi dan 120 anggota DPRD terpilih Provinsi Jawa Tengah dalam rapat pleno yang digelar di Semarang, Selasa. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, penetapan kursi dan calon legislator terpilih dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu. "Hari Minggu (26/5) kami mendapat surat dari KPU RI, maksimal tiga hari setelah memperoleh surat KPU tersebut sudah harus ditetapkan," katanya. Dalam penetapan jumlah kursi, lanjut dia, terdapat 10 partai politik yang lolos masuk ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kesepuluh partai tersebut masing-masing PKB memperoleh 20 kursi, Partai Gerindra 17 kursi, PDIP 33 kursi, Partai Golkar 17 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PKS 11.kursi, PAN 4 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, PSI 2 kursi, dan PPP 6 kursi. Menurut dia, penetapan jumlah kursi dan calon anggota DPRD terpilih sudah disepakati dalam rapat pleno dan tidak ada keberatan yang disampaikan. Ia menuturkan, hasil perolehan kursi ini akan dijadikan sebagai dasar untuk partai politik dalam mengusung bakal.calon dalam pilkada November 2024 nanti. "Kalau dari syarat pencalonan, hanya PDIP yang memenuhi minimal 20 persen kursi untuk mengusung sendiri calon," katanya. Berikut nama 120 calon legislator terpilih DPRD Jawa Tengah dari 13 daerah pemilihan di provinsi ini. Dapil Jawa Tengah I 1. Sudarsono Partai Gerindra 2. Krisseptiana PDIP 3. Maria Tri Mangesti PDIP 4. Dipa Yustia Pasa. Partai Golkar 5. Muhammad Afi PKS 6. Muhammad Farchan PSI &nbsp; Dapil Jawa Tengah II 1. Kholid Abdillah PKB 2. Mifta Reza. Partai Gerindra 3. Dyah Kartika Permanasari. PDIP 4. Bagus Suryokusumo. PDIP 5. Yusuf Hidayat. Partai Golkar 6. Ida Nurul Farida. PKS 7. Soleha Kurniawati. PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah III 1. Ulil Albab. PKB 2. Nur Saadah. PKB 3. Sri Martini. Partai Gerindra 4. Andang Wahyu Triyanto. PDIP 5. Denny Nurcahyanto. PDIP 6. Siswanto. Partai Golkar 7. Arif Wahyudi. Partai Golkar 8. Akhwan. Partai Nasdem 9. Ardhie Kurniawan. Partai Demokrat 10. Nurul Furqon PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah IV 1. Sugiarto. PKB 2. Noval Utoyo Adji. Partai Gerindra 3. Endro Dwi Cahyono. PDIP 4. Supriyanto. Partai Golkar 5. Kartika Sukawati. Partai Demokrat 6. Ali Wafa. PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah V 1. Niken Mayasari. PKB 2. Abdullah Aminudin. PKB 3. Rohmat Marzuki. Partai Gerindra 4. Baginda Muhammad Mahfuz. PDI 5. Yohanes Winarto. PDI 6. Padmasari Mestikajati. Partai Golkar 7. Hafidz Alhaq Fatih. PKS 8. Tri Wanto. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah VI 1. Mukafi Fadli. PKB 2. Wagiyo Ahmad Nugroho. Partai Gerindra 3. Sumanto. PDIP 4. Wulan Purnama Sari. PDIP 5. Mulyadi. PDIP 6. Ari Santoso. PDIP 7. Bondan Sejiwan Bomo Aji. Partai Golkar 8. Catur Agus Saptono. Parrai Golkar 9. Desi Endriyatno. PKS 10. Asrar. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah VII 1. Aminudin Latif. PKB 2. Yudi Indras W. Partai Gerindra 3. Bayu Kusuma. Partai Gerindra 4. Joko Purnomo. PDIP 5. Kadarwati. PDIP 6. Hartanto. PDIP 7. Sumarsono. PDIP 8. Anton Lami Suhadi. Partai Golkar 9. Quatly Abdulkadir Alkatiri. PKS 10. Antonius Yogo Prabowo. PSI &nbsp; Dapil Jawa Tengah VIII 1. Moh Budiyono. PKB 2. Sukardiyono. Partai Gerindra 3. Dwi Adi Agung Nugroho. PDIP 4. Ayuning Sekar Suci. PDIP 5. Eko Susilo. PDIP 6. Endrianingsih Yunita. PDIP 7. Soenarno. Partai Golkar 8. Tugiman. PKS &nbsp; Dapil Jawa Tengah IX 1. Zainuddin. PKB 2. Muhaimin. PKB 3. Heri Pudyatmoko. Partai Gerindra 4. Muhammad Isnaeni. PDIP 5. Elisabeth Intan Kurniasari. PDIP 6. Imam Teguh Purnomo. Partai Golkar 7. Amir Masduki. PKS 8. Kholik Idris. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah X 1. Ni'matul Azizah. PKB 2. Zaki Mubarok. PKB 3. Dwi Yasmanto. Partai Gerindra 4. Sri Ruwiyati. PDIP 5. Saiful Hadi. PDIP 6. Ferry Wawan Cahyono. Partai Golkar 7. Faiz Alaudien Reza Mahdhika parrai Nasdem 8. Karsono. PKS 9. Amin Makhsun. PAN 10. I Puti Doddy. Partai Demokrat 11. Ja'far Shodiq. PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah XI 1. Sarif Abdillah. PKB 2. Siti Rosidah. PKB 3. David Ishaq Aryadi. Partai Gerindra 4. Shinta Laila. Partai Gerindra 5. Bambang Hariyanto. PDIP 6. Juli Krisdiyanto. PDIP 7. Asfirla Harisanto. PDIP 8. Tietha Ernawari Suwarto. Partai Golkar 9. Edria Santoso. Partai Nasdem 10. Setya Arinugroho. PKS 11. Bintang Romadhon. PAN 12. Agus Wijayanto. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah XII 1. Musyaffa. PKB 2. Abdul Aziz. PKB 3. Iskhak. Partai Gerindra 4. Arizah Santifa. Partai Gerindra 5. Messy Widiastuti. PDIP 6. Sarei Abdul Rosyid. PDIP 7. Marhaenismanto. PDIP 8. Masfui Masduki. Partai Golkar 9. Andiniya K. Partai Golkar 10. Sururul Fuad. PKS 11. Zaki Safrudin Prihatin PAN 12. Muhammad Naryoko PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah XIII 1. Abdul Hamid. PKB 2. Muktafa Dimyati Rois. PKB 3. Sumarwati. PKB 4. Iskandar Zulkarnain. Partai Gerindra 5. Muh.Rizqi Iskandar Muda. Partai Gerindra 6. Ahmad Ridwan. PDIP 7. Irna Setiawati. PDIP 8. Mohammad Saleh. Partai Golkar 9. Harun Abdul Khafizh. Partai Golkar 10. Much Muchlis Ariston. PKS 11. Sofwan Sumadi. PAN 12. Nur Fatwah. PPP

Dalam penetapan jumlah kursi, lanjut dia, terdapat 10 partai politik yang lolos masuk ke DPRD Provinsi Jawa Tengah dan 120 Anggota DPRD.

KPU Tetapkan 120 Caleg Terpilih DPRD Jawa Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/JKT_Raker-Persiapan-Pilkada-2024_MIFTAHUL-HAYAT-01-1784129025.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik terkait dengan status calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang maju dalam Pilkada 2024 akhirnya tuntas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa caleg terpilih yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 harus mundur. Hal itu disepakati dalam rapat konsultasi rancangan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Pilkada di Komisi II DPR, Jakarta, kemarin (15/5). Hadir dalam rapat tersebut pimpinan KPU, Bawaslu, dan DKPP serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Dengan keputusan itu, rencana sebelumnya dipastikan berubah. Pekan lalu, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari sempat merencanakan caleg terpilih yang maju pilkada hanya diwajibkan menyerahkan surat bersedia mundur setelah dilantik sebagai anggota DPR. Kemudian, pelantikan dimungkinkan dilakukan setelah hasil pilkada diketahui. Formula itu menuai kritik karena dianggap mengakali hukum untuk mengakomodasi calon kepala daerah (cakada) yang kalah agar tetap bisa dilantik sebagai anggota legislatif. Dalam penjelasannya di DPR kemarin, Hasyim menjelaskan, kewajiban mundur setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah perlu diterapkan untuk memberikan kejelasan. Termasuk kepastian status. &rdquo;Jadi, agar jelas jalur yang ditempuh, apakah menjadi calon kepala daerah atau jadi anggota DPR, DPD,&rdquo; ujarnya. Disinggung soal sikapnya yang terkesan tidak konsisten, Hasyim beralasan, dalam setiap rumusan norma hukum terbuka ruang diskusi. Jika dalam diskusi ditemukan implikasi dari penerapan norma yang tidak sesuai, ada ruang penyesuaian. Sesuai dengan tahapan, pendaftaran Pilkada 2024 dibuka pada 27&ndash;29 Agustus 2024. Kemudian, penetapan calon berlangsung pada 22 September 2024. Nah, begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah, yang bersangkutan wajib mundur sebagai caleg terpilih. Dokumen pernyataan mundur harus disampaikan lima hari seusai penetapan atau pada 27 September. Surat itu kemudian menjadi basis bagi KPU untuk mengubah surat keputusan terkait dengan caleg terpilih. &rdquo;Tinggal menunggu partai, siapa yang diusulkan sebagai calon terpilih,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyentil Hasyim untuk hati-hati dalam ber-statement. Jangan sampai KPU menyampaikan sikap yang memicu polemik. Sebab, sebagai pelaksana UU, tugas KPU adalah melaksanakan ketentuan UU. &rdquo;Kami juga kemarin sudah menegur,&rdquo; ungkapnya. Doli menuturkan, untuk menghindari polemik, norma dalam PKPU harus sejalan dengan ketentuan. Jika ada pihak-pihak yang berkeinginan berbeda, dia menilai ruang itu bisa diusulkan dalam revisi UU Pemilu ke depannya. Ketua DKPP Heddy Lugito meminta penyusunan PKPU harus jelas agar tidak memicu multitafsir. Belajar dari pengalaman Pemilu 2024, ketidakjelasan memicu multitafsir yang bisa bermasalah. &rdquo;Akhirnya berujung pada pengaduan ke DKPP,&rdquo; ujarnya. Selain regulasi, KPU harus membuat pedoman pelaksanaan yang mudah dipahami. (far/c14/oni)

Keputusan KPU dan DPR menyatakan bahwa caleg terpilih wajib mundur jika maju di Pilkada 2024. Pengunduran diri itu 5 hari setelah penetapan.

Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dilakukan Lima Hari setelah Ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Guspardi-Gaus.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya bersepakat soal calon legislatif (caleg) terpilih yang memilih maju di Pilkada Serentak 2024. Yakninya, caleg terpilih wajib mundur jika ikut dalam kontestasi pilkada. "Caleg terpilih 2024 yang ingin maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 wajib membuat surat pengunduran diri saat ditetapkan menjadi paslon di pilkada," ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Kamis (16/5). Guspardi mengatakan, ketentuan wajib mengundurkan diri itu menjadi kesepakatan yang disetujui oleh Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR pada Rabu (15/5). Penyelenggara pemilu itu meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, dan pemerintah. Politikus PAN itu menegaskan, setiap caleg yang maju sebagai calon kepala daerah wajib mengundurkan diri, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024. Legislator asal Sumatera Barat itu pun menegaskan surat pengunduran diri ini harus dibuktikan dengan penyerahan dokumen pengunduran diri paling lambat 5 hari semenjak penetapan pasangan calon. Penyerahan surat pengunduran diri ini juga harus diketahui oleh pejabat yang berwenang. Lantas, posisi caleg terpilih yang mengundurkan diri itu akan digantikan oleh diberikan kepada caleg lain dari partai politik (parpol) dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. Legislator yang mengawali karir dari DPRD Sumbar itu berharap dengan disetujuinya aturan tentang pengundururan caleg terpilih yang maju di pilkada dapat menyudahi berbagai pandangan multitafsir yang berkembang selama ini. "Intinya caleg terpilih 2024 wajib mengundurkan diri jika ingin tetap maju dalam kontestasi Pilkada yang akan digelar tanggal 27 November 2024 mendatang," pungkas anggota Baleg DPR itu. Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Setelah pendaftaran, KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen mereka yang masih berstatus bakal calon. Jika memenuhi syarat, maka KPU akan menetapkan bakal calon tersebut sebagai pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.&nbsp;

DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya bersepakat soal calon legislatif (caleg) terpilih yang memilih maju di Pilkada Serentak 2024.

DPR-KPU Sepakat, Caleg Terpilih Wajib Mundur Jika Maju di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/Doly-1854166906.jpg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendatangi kantor KPU RI." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendatangi kantor KPU RI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi II DPR RI menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mengundurkan diri, jika ingin menjadi kontestan Pilkada Serentak 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada frasa bersedia, wajib, atau harus gitu, pokoknya poin E itu mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR,&rdquo; kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli menjelaskan, dalam Raker bersama KPU RI, Bawaslu dan DKPP turut dibahas mengenai PKPU tentang Pilkada 2024. Terutama soal pengunduran diri caleg terpilih DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun DPR RI yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014656574/pssi-tinjau-kondisi-rumput-di-gbk-jepang-laga-kualifikasi-piala-dunia-2026">PSSI Tinjau Kondisi Rumput di GBK Jepang Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Supaya tidak ada lagi polemik, jadi harus sudah sampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota DPR RI pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon ya, itu pada tanggal 22 September,&rdquo; ucap Doli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai perlu merumuskan PKPU tentang Pilkada antara Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya kita rumuskan, mereka harus bisa menyampaikan pengunduran diri 45 hari sebelum masa pendaftaran, nah jadi itu beberapa yang krusial dalam PKPU ya,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014656550/ramalan-zodiak-libra-dan-scorpio-16-mei-2024-mulai-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Mei 2024: Mulai dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, caleg terpilih di Pemilu 2024 akan dilantik dan berubah statusnya menjadi anggota legislatif pada 1 Oktober 2024 dan pelantikan anggota DPRD yang berbeda-beda, karena akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2/2024 disebutkan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dilangsungkan pada 27-29 Agustus 2024, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada 22 September 2024 hingga pelaksanaan kampanye dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024.</div>

Komisi II DPR RI menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mengundurkan diri, jika ingin menjadi kontestan Pilkada.

Komisi II DPR Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/JKT_Rapat-Evaluasi-Pemilu_MIFTAHUL-HAYAT-07-3714843075.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari (kedua kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama komisi 2 DPR RI di Kompeks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024). Rapat tersebut untuk membahas evaluasi penyelenggaraan Pemilu." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari (kedua kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama komisi 2 DPR RI di Kompeks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024). Rapat tersebut untuk membahas evaluasi penyelenggaraan Pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari yang menyebut caleg terpilih tak perlu mundur untuk maju pilkada menuai kritik. Hal itu dinilai sebagai upaya mengakali hukum, yakni mengakomodasi caleg yang ikut pilkada dan kalah agar tetap bisa dilantik sebagai anggota legislatif. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, memang ada pertimbangan Putusan MK 12/2024 yang mempersyaratkan caleg terpilih yang maju pilkada membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah dilantik sebagai legislator. Namun, jika melihat jadwal, waktu pelantikan adalah 1 Oktober 2024 atau sebelum coblosan pilkada yang berlangsung November. Artinya, di tengah tahapan pilkada yang berjalan, status mereka telah menjadi anggota DPR. Sesuai UU Pilkada, anggota DPR harus mundur. Kalaupun dibuka ruang pelantikan mereka diundur menunggu hasil pilkada, Titi menilai itu pelanggaran. &rdquo;Ini bertentangan dengan putusan MK kalau terhadap calon anggota DPR dan DPD terpilih hasil Pileg 2024 dilakukan pelantikan susulan dengan alasan mereka sedang maju atau ikut pilkada,&rdquo; ujarnya kemarin (11/5). Titi mengingatkan, Undang-Undang MD3 mengatur bahwa pelantikan anggota DPR dilakukan bersama-sama dan terjadwal dilakukan pada 1 Oktober 2024. Kalaupun Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 mengatur ada mekanisme pelantikan susulan, itu hanya dilakukan jika calon anggota DPR/DPD/DPRD terpilih menjadi tersangka tindak pidana. &rdquo;Kalau sampai caleg terpilih Pemilu DPR dan DPD 2024 bisa dilantik menyusul karena alasan maju pilkada, hal itu inkonstitusional,&rdquo; tegasnya. Jangan sampai, lanjut Titi, pernyataan KPU yang terkesan menguntungkan elite politik itu merupakan pesanan. Khususnya dari caleg terpilih yang hendak maju pilkada, tapi tetap mau mengamankan kursi DPR dan DPD apabila kalah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. &rdquo;Artinya, kita telah memanipulasi dan merekayasa hukum untuk kepentingan pribadi segelintir orang,&rdquo; cetusnya. Lagi pula, imbuh Titi, salah satu esensi pemilu serentak adalah adanya keserentakan tahapan pemilu, termasuk untuk pelantikan. Kalau kemudian pelantikan dilakukan tidak serentak karena kepentingan maju pilkada, jelas itu merupakan pelanggaran atas konsep keserentakan pemilu. &rdquo;Pemungutan suara susulan saja ada kriterianya dan itu semua menyangkut hal-hal darurat atau luar biasa. Tentu untuk pelantikan juga berlaku logika dan argumentasi yang sama,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menepis argumentasi tersebut. Dia menekankan bahwa sesuai amar pertimbangan MK, caleg terpilih yang maju pilkada baru wajib mundur setelah dilantik sebagai anggota DPR. Adapun waktu pelantikan, tidak ada aturan yang harus serentak. &rdquo;Tidak ada larangan dilantik belakangan setelah kalah dalam pilkada,&rdquo; ujarnya. Hasyim mengakui, memang akhir masa jabatan DPR 1 Oktober 2024. Namun, secara administrasi, caleg merupakan kader partai. Bila partai politik menyampaikan surat yang menginformasikan bahwa calon terpilih belum dapat hadir dalam pelantikan, pengucapan sumpah tidak bisa dilaksanakan. &rdquo;Bila ada calon terpilih belum dilantik, statusnya masih calon terpilih sampai dengan yang bersangkutan dilantik,&rdquo; jelasnya. Namun, jika caleg terpilih ikut pelantikan 1 Oktober 2024, Hasyim menegaskan, yang bersangkutan wajib mundur jika ingin melanjutkan kontestasi pilkada. (far/c9/fal)

Pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang menyebut caleg terpilih tak perlu mundur untuk maju pilkada menuai kritik.

Caleg Terpilih Tak Mundur saat Maju Pilkada Potensi Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU DKI menetapkan calon legislatif (caleg) terpilih untuk DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Untuk di daerah pemilihan (dapil) 10, terdapat 12 kursi. Menariknya tujuh kursi di antaranya dihuni oleh caleg petahana. Adapun dapil 10 DKI Jakarta meliputi lima kecamatan di Kota Jakarta Barat. Yaitu, Kecamatan Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, dan Kembangan. Berdasarkan keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2024, PDIP suara terbanyak didapatkan oleh PDIP, 146.559 suara. Dengan total suara tersebut, PDIP bisa mengantarkan dua calegnya ke DPRD DKI di Kebon Sirih, Jakarta. Suara urutan kedua didapatkan oleh PKS yakni 110.917 suara. Lantas diikuti Gerindra (89.940 suara), dan Nasdem (71.105 suara). Adapun dua caleg PDIP yang kembali melenggang ke DPRD DKI Jakarta adalah Ima Mahdiah dan Hardiyanto Kenneth. Ima Mahdiah meraih 28.479 suara dan Hardiyanto Kenneth 26.168 suara. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/WhatsApp-Image-2024-04-16-at-141239-1585601199.jpeg" alt="Detail perolehan suara PDIP untuk DPRD DKI Jakarta dapil 10." width="100%">
<figcaption>Detail perolehan suara PDIP untuk DPRD DKI Jakarta dapil 10.</figcaption>
</figure> Sementara caleg lainnya yang lolos ke DPRD DKI Jakarta dari dapil 10 yaitu, Jupiter (NasDem), Abdul Azis (PKS), Yudha Permana (Gerindra), Wita Susilowaty (Demokrat), dan Husen (PAN). Sedangkan lima lainnya adalah para caleg pendatang baru. Berikut adalah 12 caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 10 yang dinyatakan lolos versi Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta: 1. Ima Mahdiah (PDIP): 28.479 suara. 2. Hardiyanto Kenneth (PDIP): 26.168 suara. 3. Jupiter (Nasdem): 25.764 suara. 4. Abdul Azis (PKS): 22.034 suara. 5. Yudha Permana (Gerindra): 20.112 suara. 6. Jamilah Abdul Gani (Gerindra): 16.664 suara. 7. Wita Susilowaty (Demokrat): 15.892 suara. 8. Inad Luciawaty (PKS): 12.392 suara. 9. Syafi Fabio Djohan (Golkar): 12.057 suara. 10. Kevin Wu (PSI): 12.025 suara. 11. Husen (PAN): 11.695 suara. 12. Uwais El Qoroni (PKB): 6.549 suara.

KPU DKI menetapkan caleg terpilih untuk DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Untuk dapil 10, terdapat 12 kursi.

Caleg Terpilih DPRD DKI Jakarta Dapil 10, PDIP Dapat Dua Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/MK-Tolak-Gugatan-PSI-soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres-DEry-Ridwansah-6-110163642.jpg" alt="Suasana dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah rencana dimajukannya pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk menjalankan agenda politik tersebut sesuai jadwal. Dalam pertimbangan putusannya, MK mengingatkan potensi tumpang tindih dengan tahapan Pemilu 2024 jika pilkada dimajukan September. &rdquo;Oleh karena itu, pilkada harus dijalankan sesuai jadwal yang dimaksud," kata hakim konstitusi Daniel Yusmic saat membacakan putusan pada sidang di MK Kamis (29/2) lalu. Perintah itu tertuang dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024. Perkara tersebut diajukan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Ahmad Alafizy dan Nur Fauzi Ramadhan. Keduanya sejatinya tidak mempersoalkan jadwal pilkada. Norma yang diuji adalah kewajiban mengundurkan diri bagi calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilu 2024 dan akan maju dalam Pilkada 2024. Sebab, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, yang diwajibkan mundur hanya anggota legislatif yang sudah menjabat. Terhadap perkara itu, MK memutuskan calon yang baru terpilih tidak harus mundur. Karena belum punya jabatan, MK menilai belum ada potensi penyalahgunaan. MK hanya meminta KPU mengatur syarat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif dan tetap ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, dalam pertimbangan hukum butir 1.13.3, MK juga mengingatkan konsistensi penetapan jadwal pilkada. MK menegaskan, mengubah jadwal yang berpotensi mengganggu tahapan justru mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan sikap MK. Dia melihat, belakangan MK kerap mengejutkan dengan putusan atau pertimbangan yang sering mendadak. "Terhadap perubahan-perubahan itu, dapat juga menimbulkan kesan seolah MK berlaku seperti pembuat UU juga," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Padahal, lanjut dia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembuat UU itu adalah DPR dan pemerintah. Bukan lembaga peradilan. Dia juga mempertanyakan konsistensi MK. Sebab pada hari yang sama, Doli menilai ada dua putusan yang kontradiktif. Dalam putusan ambang batas parlemen, MK menekankan perubahan itu melalui pembuat UU. &rdquo;Sementara untuk pelaksanaan pilkada langsung imperatif tidak boleh ada perubahan,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Terkait nasib revisi UU Pilkada pasca putusan itu, Doli menyebut usai masa reses akan dibicarakan kembali. &rdquo;Akan kita teruskan apa tidak pada masa sidang minggu depan, yang salah satu materi perubahannya adalah soal jadwal pelaksanaan pemilu yang kami usulkan dimajukan ke bulan September,&rsquo;&rsquo; terangnya. Politikus Golkar itu menjelaskan, ide dimajukannya pilkada ke September bertujuan agar keserentakan pelaksanaan agenda pemilu dan pilkada ditata untuk kepentingan kesamaan satu periode yang sama. Sehingga akan memudahkan dalam melakukan manajemen pemerintah, pembangunan, dan kebijakan politik dari pusat hingga daerah. Kemudian secara teknis, dengan dimajukan ke September, pihaknya menginginkan agar pelaksanaan seluruh event politik elektoral bisa selesai pada akhir 2024. Jika digelar November, berpotensi harus mengangkat ratusan Pj kepala daerah lagi di awal 2025. Mengingat residu sengketa diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025. Terpisah, anggota Komisi II DPR RI dari Faksi PKS Mardani Ali Sera belum mengetahui apakah revisi UU Pilkada yang berjalan akan dihentikan atau tidak. Sejauh ini, belum ada keputusan mengingat DPR masih reses. &rdquo;Belum saya cek,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Namun, secara pribadi, Mardani menilai, dengan adanya perintah dari MK, rencana pemajuan pilkada berhenti. &rdquo;Otomatis batal. Kecuali pemerintah dan DPR buat norma baru,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Berbeda dengan komisi II, pemerintah berpendapat putusan MK telah menutup peluang dimajukannya pilkada. &rdquo;Wacana, gagasan, atau rencana pilkada dipercepat otomatis gugur sesuai putusan MK Nomor 12/PPU-XXI/2024 tersebut di atas,&rsquo;&rsquo; ujar Staf Khusus Mendagri Bidang Politik Kastorius Sinaga. Pasalnya, dari aspek hukum, sifat dari putusan MK final dan mengikat. Sehingga tidak ada upaya hukum untuk banding dan sejenisnya. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, dengan putusan itu, upaya pemerintah dan DPR untuk mengutak-atik jadwal pilkada harus dihentikan. Yakni, pilkada tetap harus terselenggara pada November 2024. &rdquo;Dengan demikian, pilkada adalah inkonstitusional bila diadakan di bulan September,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR tengah berupaya mengajukan jadwal melalui revisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada telah disetujui dalam paripurna sebagai RUU usulan DPR. Dalam draf, pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024. Titi mengingatkan, putusan itu wajib dilaksanakan. Pihaknya berharap, preseden buruk saat putusan MK 80/PUU-XX/2022 terkait penataan dapil diabaikan demi kepentingan politik jangka pendek tidak lagi terulang. Tarik-ulur jadwal pilkada memang sarat kepentingan politik. Dengan memajukan ke September, Titi menengarai akan menguntungkan Jokowi. Sebab, Jokowi punya kesempatan untuk mengendalikan pilkada di bawah masa jabatannya yang berakhir Oktober. (far/wan/c6/ttg)

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk menjalankan agenda Pilkada 2024 sesuai jadwal. Caleg terpilh boleh mencalonkan diri.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg terpilih

Berita Terkini