<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK di Jateng. Simak profil, karier, dan dugaan korupsi yang menyeret anak pedangdut senior ini

Bintang Pradewo

Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Anak Pedangdut Senior yang Terjaring OTT KPK

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi. Simak perkembangan terbaru dan status penanganan kasus ini.

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/qSYZHwJeb3kN7MVJabEQd9O3YHnvgw37z2ccahUK-1-4159950120.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan menemukan bukti baru terkait status empat pulau, yang saat ini tengah menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Hal ini setelah pihak Kemendagri bersama dengan pihak terkait melakukan pengkajian ulang terhadap empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempat pulau tersebut awalnya secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kini, berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang terbit pada 25 April 2025, keempat pulau itu menjadi bagian wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumut. "Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari di dalam, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6). Bima menjelaskan, data baru ini akan dilaporkan langsung kepada Mendagri Tito Karnavian. Mengingat, saat ini Tito tengah menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan bilateral ke Singapura. "Data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke bapak Menteri Dalam Negeri untuk Kemudian beliau sampaikan kepada bapak presiden," ucap Bima. Mantan Wali Kota Bogor ini tak menyebut, bukti baru ini akan menjadi landasan kuat untuk mempertimbangkan ulang Kepmendagri terkait status wilayah empat pulau yang saat ini tengah menjadi rebutan antara Aceh dan Sumut. "Bukti baru tadi karena bisa menjadi landasan yang sangat kuat yang bisa menentukan keputusan kepemilikan pulau tadi," tegasnya. Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Mendagri Tito akan melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait temuan bukti baru soal polemik empat pulau. "Mari kita tunggu saja teman-teman sekalian, ke arah mana. Tentu nanti akan melalui kajian pembicaraan dari yang dilaporkan kepada bapak presiden," pungkasnya.

Kemendagri menemukan bukti baru mengenai status empat pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumut, berpotensi mengubah keputusan sebelumnya.

Kemendagri Temukan Bukti Baru Status 4 Pulau yang jadi Rebutan Aceh-Sumut, Kepmendagri Berpotensi Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/IMG_20231009_081038-3021749182.jpg" alt="Jessica Wongso (Radar Kudus)." width="100%">
<figcaption>Jessica Wongso (Radar Kudus).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dikabarkan bahwa tim pengacara Jessica Kumala Wongso sedang bersiap mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terkait kasus kopi sianida yang tewaskan Wayan Mirna Salihin. Kabar pengajuan PK tersebut dipaparkan oleh pengacara Jessica Wongso yakni Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengatakan bahwa ada bukti baru yang berkaitan dengan kasus kopi sianida tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013065286/beda-dengan-pengakuan-ayah-mirna-jaksa-shandy-bongkar-fakta-video-jessica-masukkan-sianida-ke-kopi">Beda dengan Pengakuan Ayah Mirna, Jaksa Shandy Bongkar Fakta Video Jessica Masukkan Sianida ke Kopi</a> Sayangnya, Otto Hasibuan tidak bicara lebih banyak terkait adanya bukti baru atas kasus kopi sianida. &ldquo;PK sedang kita persiapkan. Soal waktu, nanti pada saat yang tepat,&rdquo; ungkap Otto. Untuk waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung, Otto menyatakan bahwa memang tengah mempersiapkannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013065136/menurut-jaksa-shandy-ini-penyebab-kasus-jessica-sianida-kembali-heboh-di-tengah-tengah-masyarakat">Menurut Jaksa Shandy, Ini Penyebab Kasus Jessica Sianida Kembali Heboh di Tengah-Tengah Masyarakat</a> Sementara, dari pihak Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi PK (Peninjauan Kembali) yang akan diajukan oleh pengacara Jessica. &ldquo;Sangat siao, kita menghadapi upaya hukum sudah biasa dilakukan teman-teman jaksa penuntut umum di persidangan. Apalagi ini sudah terbuka untuk publik,&rdquo; ungkap Ketut Sumedana pada Kamis (12/10). Ketut juga menjelaskan bahwa sebenarnya perkara Jessica telah selesai karena sudah diadili sebanyak lima kali dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan PK 2 kali. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013064256/mirna-salihin-dikatakan-negatif-sianida-70-menit-setelah-meninggal-kok-bisa">Mirna Salihin Dikatakan Negatif Sianida 70 Menit Setelah Meninggal, Kok Bisa?</a> Dalam proses sidang di Pengadilan Negeri hingga PK, para hakim juga tidak ada yang memberikan pendapat berbeda. "Hakim yang mengadili tidak ada hakim satupun yang menyatakan dissenting opinion. Sehingga saya nyatakan bahwa secara pembuktian itu sudah sempurna. Clear kan," ujar Ketut. Meski demikian, jaksa penuntut umum siap menghadapi PK yang akan diajukan pengacara Jessica Wongso. Ketut juga berpesan kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh opini publik.

Otto Hasibuan mengatakan bahwa Jessica Wongso ada bukti baru yang berkaitan dengan kasus kopi sianida tersebut.

Miliki Bukti Baru, Jessica Wongso Ajukan PK ke Kejagung atas Kasus Kopi Sianida yang Tewaskan Mirna 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-02-at-11.50.06.jpeg" alt="Polisi melakukan rekonstruksi ulang kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hasya Atallah Syahputra di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Wandi/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polisi melakukan rekonstruksi ulang kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hasya Atallah Syahputra di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Wandi/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hasya Atallah Syahputra melaporkan AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono ke Polda Metro Jaya karena dianggap membiarkan Hasya usai tabrakan. Akibatnya, Hasya telat dibawa ke rumah sakit dan meninggal.  Dalam laporan ini, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Pihak Eko pun menyatakan siap diperiksa atas laporan tersebut.  "Kita siap kalau dipanggil sebagai warga negara hukum yang baik," kata kuasa hukum Eko, Kitson Sianturi saat dihubungi, Jumat (10/2).  Kitson menuturkan, kliennya siap menjelaskan detail peristiwa yang terjadi. "Sesuai pertanyaan penyidik kita akan jelaskan," jelasnya.  Kitson pun membantah bahwa kliennya melakukan pembiaran kepada Hasya usai kecelakaan terjadi. Menurut dia, Eko tidak bisa serta-merta membawa korban ke dalam mobil Pajero miliknya. Sebab, mobil tersebut tidak memenuhi standar kesehatan.  "Kalaupun bawa dengan menggunakan kendaraan pihak pengendara atau klien kami, jika terjadi apa-apa di dalam mobil, pasti juga akan terjadi tuntutan yang lain lagi. Mobil itu kan bukan standar kesehatan," pungkasnya.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memutuskan mencabut status tersangka mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Atallah Saputra. Sebelumnya, Hasya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang merenggut nyawanya sendiri.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pencabutan status tersangka berdasarkan hasil dari rekonstruksi ulang. Penyidik menemukan adanya novum atau bukti baru.  "Pertama mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka," kata Trunoyudo di BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (6/2).  Pencabutan status tersangka itu berdasarkan Peraturan Kabareskrim Nomor 1 tahun 2022 tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penerapan status tersangka dan tahapan lainnya terhadap perkara tersebut.

Diduga Biarkan Hasya Sampai Tewas, AKBP Purn Eko Siap Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Penyidik telah menggeledah tiga lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.  "Sabtu (20/3) tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tempat penggeledahan tersebut merupakan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, tiga lokasi yang digeledah antara lain di Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat. Kemudian di Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; dan Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  Ali menyebut pada tiga lokasi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti, di antaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait perkara. Tim penyidik KPK kemudian kembali melakukan penggeledahan pada Minggu (21/3). Penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara ini di wilayah Cimareme, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.  "Untuk satu lokasi penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elekronik yang terkait dengan perkara," ujar Ali.  Ali menyampaikan, penyidik akan menganalisis terhadap barang bukti yang diamankan. Serta akan menjadi barang bukti dari perkara yang saat ini tengah disidik KPK. "Selanjutnya bukti-bukti tersebut segera dianalisis untuk diajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan yang dimaksud," tegas Ali.  Dalam proses penyidikan ini, KPK diduga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Meski demikian, lembaga antirasuah belum bisa mengumumkannya ke publik. "Uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada publik secara terbuka," ucap Ali.  Ali menyampaikan, pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka. Dia menyebut, saat ini tim penyidik KPK masih menyelesaikan tugasnya lebih dahulu.  "KPK pastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," ujar Ali.  Ali menambahkan, pihaknya akan menginformasikan setiap perkembangan kasus tersebut ke publik. Hal ini sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara. "Namun demikian, sebagai bentuk keterbukaan informasi kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," pungkas Ali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5GAoy3_Kjpk

KPK Temukan Bukti Baru Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Bandung Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siapkan-bukti-baru-anas-urbaningrum-ajukan-pk_m_215362.jpeg" alt="Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/5)." width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) dan menjalani sidang pertama PK di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/5). Dalam persidangan, Anas menyatakan, upaya PK dilakukan karena dirinya merasa dirugikan dalam proses peradilan. Mulai di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga pengadilan kasasi di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/06/142469/terbukti-korupsi-hambalang-choel-mallarangeng-divonis-35-tahun" target="_blank">Mahkamah Agung</a>. Bahkan, dalam sidang kasasi, dia menilai majelis hakim mengesampingkan fakta hukum. "Hanya mengejar waktu dan popularitas sehingga memutuskan lebih kepada ingin memuaskan segelintir orang," kata&shy;nya. PK yang diajukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Yakni, disyaratkan adanya bukti hukum baru atau <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/16/151249/mantan-gubernur-bi-ungkap-pembicaraan-prabowo-di-hambalang" target="_blank">novum</a>. Terkait apa novum yang disampaikan, pria kelahiran Blitar itu menyebutkan, ada testimoni dari tiga orang yang akan menjadi bukti. Yaitu, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus M. Noer, mantan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang, dan staf M. Nazaruddin, Yulianis. Seperti diberitakan, awalnya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/31/147782/usai-pertemuan-cikeas-gerindra-mau-undang-sby-ke-hambalang" target="_blank">Anas</a> divonis 8 tahun penjara pada 24 September 2014. Tak terima, Anas mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Hukumannya pun dikurangi menjadi tujuh tahun. Masih belum puas, dia mengajukan kasasi ke MA. Bukannya berkurang, oleh hakim Artidjo Alkotsar, masa hukuman Anas malah ditambah menjadi 14 tahun.&nbsp;

Siapkan Bukti Baru, Anas Urbaningrum Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-tewasnya-mantan-wakapolda-sumut-temukan-bukti-baru_m_196003.jpeg" alt="Petugas melibatkan anjing pelacak untuk menguak misteri kematian mantan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Kombes Pol (Purn) Agus Samad" width="100%">
<figcaption>Petugas melibatkan anjing pelacak untuk menguak misteri kematian mantan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Kombes Pol (Purn) Agus Samad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan kasus misteri tewasnya mantan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Kombes Pol (Purn) Agus Samad pada Sabtu (24/2) lalu menemui babak baru. Pasalnya penyidik menemukan barang bukti baru, yakni sebuah baju yang terdapat bercak darah dan bekas muntahan. Baju berwarna merah tersebut ditemukan di dalam kamar korban. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengatakan, temuan baju dengan bercak darah dan muntahan tersebut sudah ditanyakan kepada keluarga korban, tepatnya kepada sang istri. "Sudah tanyakan ke istri. Baju yang ditemukan di kamar itu baju korban," ujarnya, Rabu (14/3). Dia menjelaskan, baju tersebut pun menjadi barang bukti baru untuk memecahkan misteri tewasnya mantan Kapolres Blitar tersebut. Sementara itu, ketika ditanya mengenai perkembangan hasil otopsi yang sudah dilakukan, Asfuri mengaku jika dirinya belum mendapatkan hasil akhirnya. "Hasil otopsi resmi belum keluar. Kemarin (hanya) keterangan dokter yang menyatakan patah rusuk. Secara resmi dari surat belum keluar," terangnya. Selain itu, hasil dari laboratorium forensik (labfor) Polda Jatim juga belum keluar.&nbsp; "Pemeriksaan DNA di baju korban maupun di tali rafia juga belum keluar. Termasuk sidik jari," lanjutnya. Selain mengumpulkan barang bukti, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk istri korban. Istri korban sendiri sudah diperiksa sebanyak tiga kali. Hingga saat ini, ada tiga pihak yang mendalami kasus tewasnya Agus. Yakni dari Polres Malang Kota, Polda Jatim, dan Mabes Polri.

Kasus Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut Temukan Bukti Baru

bukti baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bukti baru