<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/Aksi-Dukung-Palestina-Di-Monas-Dery-Ridwansah-6-3323134710.jpg" alt="Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kawasan Monas hingga Jalan Medan Merdeka dan MH Thamrin Jakarta menjadi lautan manusia pada Minggu (5/11). Mereka mengikuti Aksi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Ketua pelaksana Bachtiar Nasir mengklaim jumlah peserta mencapai 2 juta orang. "Kalau target kita kan kemarin minimal 2 juta, kelihatannya sih lebih ya," kata Bachtiar Nasir. Untuk lebih memastikannya lagi, dia akan mengecek lebih lanjut terkait angka detail massa yang hadir. Dari video dari drone tampak lautan massa memang memenuhi seluruh Monas. Manusia bahkan tampak menyemut hingga ke area luar Monas hingga area Patung Kuda. Bachtiar memastikan bahwa aksi serupa terus dilakukan jika penindasan-penindasan terhadap bangsa Palestina masih tak juga dihentikan Israel. "Mungkin kalau ada peristiwa besar lagi ya (aksi) dan tentu kita juga tetap menjaga keamanan. Insya Allah kita akan terus dukung mereka dengan cara sekarang lebih maju lagi langkahnya dengan bantuan kemanusiaan," ungkapnya. Sementara itu, dalam kesempatan ini juga ia menegaskan bahwa seruang boikot produk-produk pro Israel sudah diserukan secara otomatis kepada massa aksi. "Sudah otomatis. Otomatis itu berjalan," pungkas Bachtiar.

Mereka mengikuti Aksi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Ketua pelaksana Bachtiar Nasir mengklaim jumlah peserta mencapai 2 juta orang.

Panitia Sebut 2 Juta Orang Ikuti Aksi Bela Palestina di Monas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) sebagai tersangka. Bachtiar Nasir diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Wakil Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang membenarkan hal ini. UBN diduga terlibat pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS).  "Ya, sudah (ditetapkan tersangka) kasus YKUS," kata Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).  Polisi juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap UBN pada 8 Mei 2019. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan bernomor MPgl/212/v/Res2.3/2019 Dittipideksus Bareskrim Polri.  "Sudah dikirim surat panggilannya," tambah Daniel.  Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, Bachtiar diminta memenuhi panggilan pukul 10.00 WIB. Surat panggilan itu ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.  "Sudah lama, itu kasus lama. Kasus yang 2017 itu," tutur Daniel.  Sementara itu, melalui pengacaranya, yakni Kapitra Ampera, Bachtiar menyampaikan akan memenuhi panggilan tersebut. "Insya Allah saya akan hadir," ucap Kapitra menyampaikan pesan Bachtiar, dihubungi JawaPos.com, Selasa (7/5).  Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahudin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi Aksi Bela Islam 411 dan 212.  Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Ustad Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-masuk-200-nama-mubalig-ini-jawaban-bijak-bachtiar-nasir_m_214006.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosok Ustad Bachtiar Nasir kembali menjadi sorotan. Gara-garanya, dia tak masuk dalam daftar 200 mubalig yang direkomendasikan Kementerian Agama. Menanggapi hal itu, Bachtiar Nasir tidak mempermasalahkannya. Dia santai dan tak terlalu memusingkannya. "Ya mungkin belum kenal, kalau sudah kenal lain lagi. Mungkin belum kenal saja," ujar Bachtiar Nasir saat dikonfirmasi, Sabtu (19/5). Menurut Bachtiar, para mubalig yang tidak masuk dalam 200 nama tersebut bukan berarti tidak resmi. Jadi tidak bisa ulama terkotak-kotak antara resmi atau yang tidak. "Bukan berarti kalau namanya enggak masuk kemudian enggak resmi, mungkin masih diproses yang lain dimasukan," katanya. Bachtiar berharap jangan hanya 200 saja. Melainkan perlu ditambah. Karena jumlah 200 sangatlah sedikit sekali dari banyaknya penduduk Indonesia. "Jadi kalau cuma 200 kan terlalu sedilit, mungkin lagi proses juga ya," pungkasnya. Seperti diketahui, kemenag merekomendasikan 200 mubaligh. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak pertanyaan dari masyarakat, terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig. Lukman berharap rilis daftar nama mubalig ini bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses para penceramah yang mereka butuhkan. Langkah ini diharapkan akan memperkuat upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai misi Kementerian Agama.

Tak Masuk 200 Nama Mubalig, Ini Jawaban Bijak Bachtiar Nasir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hadiri-212-ustaz-bachtiar-nasir-saatnya-bangun-kebersamaan_m_1512198253_172035.jpeg" alt="Ustaz Bachtiar Nasir." width="100%">
<figcaption>Ustaz Bachtiar Nasir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan Akbar reuni alumni 212 dihadiri oleh massa yang menggunakan pakaian serba putih. Acara yang dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12) berlangsung secara kondusif dan aman. Dalam acara itu dihadiri banyak tokoh agama, salah satunya Ustaz Bachtiar Nasir. Saat memberikan pernyataan tentang jumlah massa 212 ia memperkirakan bahwa ada 3 juta orang. "Ya peserta tadi kira-kira tiga jutaan lah, itu jumlah maksimal dan ini tentu datang dengan damai," kata Ustaz Bachtiar. Ia mengatakan bahwa acara reuni alumni 212 merupakan acara yang aman. Sehingga, dia meminta agar masyarakat jangan salah paham dengan kegiatan tersebut. "Saya kira janganlah disalahpahami kalaupun ada masa lalu. Saya kira sudahilah ini waktunya bangun kebersamaan," paparnya. Saat menyampaikan orasinya Ustaz Bachtiar Nasir menambahkan jangan sampai umat islam terpecah belah. Dia pun mengingatkan umat muslim dan masyarakat pada umumnya untuk jangan ada sekat atau jarak. Sehingga, toleransi umat beragama di Indonesia masih tetap terjaga. "Saya ingin tidak ada lagi sekat-sekat baik secara intra umat islam maupun internal umat islam juga dengan non islam ini. begitu juga dengan antara kelompok, untuk antar kelompok lainnya seperti yang kemarin sempat bersitegang, ya misalnya 212 dengan banser saya tidak mau itu ada lagi," katanya. Bahkan saat acara yang dihadiri jutaan umat muslim itu, hadir pula beberapa tokoh non muslim. Seperti Lieus Sungkarisma yang diundang oleh pihak panitia reuni alumni 212. "Saya yang non muslim diundang, diperkenalkan. Ini luar biasa. Orang mau doa kok di halangi, seharusnya mereka dilindungi, jangan dicurigai mau ribut," kata Lieus.

Hadiri 212, Ustaz Bachtiar Nasir: Saatnya Bangun Kebersamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/khataman-alquran-di-maulid-nabi-hubungan-nu-masyumi-kembali-rekat_m_171924.jpeg" alt="Inisiator Nusantara Mengaji Muhaimin Iskandar bersama Ketua GNPF MUI Ustad Bachtiar Nasir" width="100%">
<figcaption>Inisiator Nusantara Mengaji Muhaimin Iskandar bersama Ketua GNPF MUI Ustad Bachtiar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Dalam&nbsp;memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, <a href="https://www.jawapos.com/tag/18824/nusantara-mengaji" target="_blank">Nusantara Mengaji</a> kembali menggelar Khataman Alquran. Khataman yang berlangsung di Masjid Darul Quran Institut Perguruan Tinggi Jakarta (PTIQ), Kamis (30/11) malam itu dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Inisiator Nusantara Mengaji Muhaimin Iskandar, Ketua GNPF MUI Ustad Bachtiar Nasir, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Pengasuh Pesantren Ummul Quro Pondok&nbsp;Cabe KH Syarif Rahmat, serta Koordinator Nasional Jazilul Fawaid. Usai <a href="https://www.jawapos.com/tag/30272/khataman-alquran" target="_blank">khataman</a>, Bachtiar Nasir dan Muhaimin Iskandar mengulas soal keranggangan antara NU dan Masyumi. Kini dengan momentum itu kedua bersepakat untuk melupakan sejarah masa lalu yang menimbulkan trauma hingga saat ini.&nbsp;&ldquo;Ada jurang pemisah yang sangat dalam antara masyumi dengan NU, dan sampai sekarang aroma itu masih ada," kata Bachtiar Nasir.&nbsp; Dia menyebut, dulu Masyumi menuduh NU berkhianat karena telah keluar dari Masyumi. Begitu juga sebaliknya, NU menuduh Masyumi sebagai pemberontak karena bekerja sama dengan Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia (PRRI), sehingga saat itu NU merasa berjuang sendiri melawan komunis. &ldquo;Sejak saat itu, antara NU dan Masyumi terjadi ketegangan hingga saat ini. Oleh sebab itu, saya dan Cak imin akan mencoba meredupkan ketegangan antarumat itu,&rdquo; imbuhnya. Bachtiar Nasir mengajak agar luka lama disembuhkan dengan persatuan. Tidak ada yang salah dengan ijtihad pada saat itu, &ldquo;Maka saya ingin hari ini kita perkuat persaudaraan, persatuan dengen ijtihad zaman now, NKRI harga mati,&rdquo; pekiknya. Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/12877/cak-imin" target="_blank">Cak Imin</a> berpendapat umat zaman now harus berijtihad kembali untuk menyatukan umat serta menghilangkan ketegangan antargolongan. &ldquo;Saya dengan ustad Bachtiar Nasir ini lama sekali dijarakkan dengan berbagai hal dan isu, Alhamdulillah hari ini didekatkan dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2016/12/12/70297/peringati-maulid-nabi-anies-sandi-nyanyikan-lagu-rindu-rasul" target="_blank">maulid Nabi</a> Muhammad SAW,&rdquo; kata Cak Imin.&nbsp;

Khataman Alquran di Maulid Nabi, Hubungan NU-Masyumi Kembali Rekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/bachtiar-nasir-dan-shabri-lubis-ditolak-di-garut-fpi-turun-tangan_m_167049.jpeg" alt="Ustaz Bahctiar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ustaz Bahctiar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut menolak rencana kedatangan Ustaz Bachtiar Nasir dan KH Ahmad Shabri Lubis. Keduanya diketahui akan mengisi acara kegiatan tabligh akbar pada Sabtu (11/11) mendatang. Ustaz Bachtiar Nasir sendiri merupakan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan KH Ahmad Shabri Lubis merupakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/31/165699/penasaran-komentar-fpi-soal-penutupan-alexis-nih-kata-mereka" target="_blank">Ketua Umum DPP FPI</a>. Menanggapi hal itu, Kepala Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Prawiro mengatakan, keduanya akan tetap datang ke Kabupaten Garut meskipun terdapat penolakan dari sejumlah kelompok. "Pengajian tetap berlangsung, tidak ada warga negara yang bisa menghalangi atau mengancam karena ini acara dakwah," kata Sugito kepada JawaPos.com, Jakarta, Selasa (7/11). Sugito menjelaskan, anggota Laskar Pembela Islam (LPI) Kabupaten Garut dan Cirebon, kata Sugito, telah meminta Polres Garut untuk mengawal acara tabligh akbar agar berjalan kondusif. "Teman-teman laskar di Garut juga sudah meminta pihak Polres untuk menenangkan jalannya acara, agar kondusif," ungkap Sugito. Menurutnya, kedatangan Ustaz Bachtiar dan KH Shabri untuk berdakwah. Keduanya tidak menyebarkan radikalisme atas nama agama seperti tuduhan yang disampaikan oleh pihak PCNU Kabupaten Garut. "Mereka (PCNU Kabupaten Garut) harus bisa menjelaskan apa yang dikatakan dan mana buktinya," tegas Sugito. Sebelumnya diketahui, Wakil Sekertaris PCNU Kabupaten Garut, Aceng Hilman mengatakan, pihaknya memberikan surat penolakan kepada DKM Masjid Agung Garut lantaran mendatangkan Ustaz Bachtiar Nasir dan KH Shabri Lubis. "Sebenarnya yang kami tolak itu pengisi acaranya," ujar Aceng, Senin (6/11). Penolakan tersebut sudah melalui kajian yang dilakukan PCNU. Salah satu alasan penolakan karena judul tabligh akbar yang dinilai tak sesuai dengan Wilayah Garut. "Judulnya saja Garut Bumi Islam. Kalau seperti itu yang di luar Islam tidak boleh tinggal di Garut? Bukannya kami tak setuju, tapi ada prinsip di Islam yang toleran, seimbang, dan menyayangi seluruh umat. Itu harus dijunjung," jelas Aceng.

Bachtiar Nasir dan Shabri Lubis Ditolak di Garut, FPI Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pratikno-disindir-ketemu-ulama-minder-giliran-artis-malah-diekspos_m_140923.jpeg" alt="Jokowi gelar pertemuan dengan GNPF MUI" width="100%">
<figcaption>Jokowi gelar pertemuan dengan GNPF MUI</figcaption>
</figure>&nbsp;JawaPos.com - Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratinko terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dipertanyakan.&nbsp;  Sebab, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Wakil Ketua GNPF MUI, Ustaz Zaitun Rasmin.  Ustaz Ziatun mengatakan, bahwa pihaknya tidak pernah menggagas secara resmi pertemuan di istana itu.&nbsp;  "Justru pihak Istana yang menggagas, nah ini kan bertentangan dengan keterangan Menteri Pratikno," ujar Pengamat Politik Hendri Satrio kepada JawaPos.com, Kamis (29/6).  Bila benar pernyataan Ustaz Zaitun, menurut dia, seharusnya Menteri Pratikno menyampaikan apa adanya ke masyarakat.  "Tidak perlu muter-muter, pertemuan ini kan bagus untuk Jokowi dan Indonesia sebaiknya diumumkan apa adanya," tegas Hendri.  Dia pun menyindir pihak istana dengan membandingkan pertemuan artis media sosial yang digembar-gemborkan.&nbsp;  "Masa jumpa artis medsos diumumkan habis-habisan. Giliran ngundang ulama muter-muter," pungkas Hendri.  Sekedar informasi, GNPF MUI pada Hari Raya Idul Fitri, Minggu (25/6) datang ke Istana Negara dan diterima khusus oleh Presiden Jokowi.   Pertemuan itu inisiatif pemerintah dan difasilitasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Wiranto. (dna/JPG)

Pratikno Disindir, Ketemu Ulama Minder, Giliran Artis Malah Diekspos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bachtiar-nasir-sebut-sejak-awal-jokowi-ingin-dialog-dengan-gnpf-mui-tapi_m_140569.jpeg" alt="Ustaz Bachtiar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ustaz Bachtiar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengaku ada sesuatu yang menghambat pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo sejak aksi 411. Hal tersebut diketahui setelah berbincang dengan pemimpin negara itu. Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan, Jokowi sejatinya sejak awal ingin berdialog dengan pihaknya. "Jadi kita pikir ada frekuensi di tengah," ujarnya saat menggelar konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (27/6). Dia sempat menghitung, tiga kali Jokowi mengatakan bahwa seandainya terjadi dialog dengan GNPF MUI, tidak mungkin ada Aksi Bela Islam lanjutan. Bahkan ketika Jokowi berbicara mengenai bagaimana menyeimbangkan ekonomi yang terlalu kebarat-baratan, kata Bachtiar, pembicaraan kembali lagi pada seandainya jika terjadi dialog sejak awal. "Lalu balik lagi, seandainya terjadi dialog antara kita di 411 tidak ada yang gini-gini," sebutnya menirukan pernyataan Jokowi saat pertemuan tersebut. Padahal, lanjut dia, Jokowi pun menyampaikan selalu mendengar dan berdialog dengan para ulama. "Karena presiden bilang yang berani menegur saya, menasihati saya ulama. Jadi saya perlu mendengarkan ulama, seandainya terjadi dialog di antara kita tidak ada lagi 212," ulas Bachtiar. Kendati demikian, Bachtiar mengaku tidak mengetahui mengapa Jokowi kala itu sulit menemui GNPF MUI. "Itu bukan domain kami kenapa terjadi," imbuhnya. Bahkan katanya, Jokowi terkejut ketika mengetahui perwakilan GNPF MUI, dalam hal ini dirinya, tidak masuk dalam daftar ulama yang diperkenankan ikut dalam pertemuan ulama dan petinggi ormas di Istana beberapa waktu lalu. "Beberapa pertemuan presiden dengan ulama nama kami masuk tapi dicoret, untuk saya dicoret dua kali tapi kenapa, saya tidak tahu. Kami bersyukur ini pentingnya dialog akhirnya presiden tahu detail persoalnnya. Diantara kami tidak bisa masuk, presiden kaget," pungkasnya. (dna/JPG)

Bachtiar Nasir Sebut Sejak Awal Jokowi Ingin Dialog Dengan GNPF MUI, Tapi...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ini-tanggapan-dpr-atas-pertemuan-jokowi-dan-gnpf-mui-di-istana_m_140443.jpeg" alt="Presiden saat menemui GNPF MUI di Istana" width="100%">
<figcaption>Presiden saat menemui GNPF MUI di Istana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka pada Minggu (25/6).&nbsp;  Menanggapi pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid berharap hal tersebut tidak mengubah sikap kritis dan idealis GNPF MUI terhadap pemerintah.   "Saya harap kelompok ini tetap idealis kritis dalam negara Pancasila dan, bukan berubah menjadi nyaman dan tidak kritis lagi hanya karena dekat dengan pusat kekuasaan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid, Senin (26/6).  Secara pribadi, politikus Gerindra ini meragukan jika pertemuan tersebut akan berpengaruh terhadap penanganan perkara yang dituduhkan pada sejumlah ulama, seperti Muhammad Habib Rizieq Shihab, hingga Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath.  "Saya agak meragukan. Kita lihat dan saksikan saja. Apa yang akan terjadi," tutur Sodik.  Jika kebijakannya berubah terutama pada kalangan ulama, lanjut politikus asal Jawa Barat ini, maka Jokowi benar-benar seorang presiden yang kuat dan punya visi.   "Kalau tidak, maka Jokowi hanya pandai berjanji, tidak kuat dan tidak punya visi yang benar terhadap kesatuan dan persatuan bangsa," tambahnya. (fat/dms/JPG)

Ini Tanggapan DPR Atas Pertemuan Jokowi dan GNPF-MUI di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ini-komentar-gnpf-terakit-aksi-persekusi_m_135914.jpeg" alt="Ustaz Bachtiar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ustaz Bachtiar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir meminta, kelompok masyarakat jangan lagi melakukan persekusi. Mengingat hal tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum. Menurut Bachtiar, apabila masyarakat melihat ada yang menghina atau menjelek-jelekan ulama hanya perlu melaporkan saja ke polisi. Sehingga polisi bisa melakukan penindakan. "Kemungkinan teman-teman yang (melakukan persekusi) tidak tahu berkomunikasi dengan aparat. Padahal hanya cukup SMS ke polisi," ujar Bachtiar di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (7/6). Dia berharap, masyarakat harus menaruh kepercayaan penuh terhadap pihak kepolisian. Jangan sampai ada yang skeptis atau tidak percaya sehingga melakukan main hakim sendiri. Menurut Bachtiar, negara hukum akan menjadi gagal apabila masyarakatnya tidak patuh dan taat kepada hukum. Apalagi tidak percaya dengan aparat keamanan. "Jangan main hakim sendiri sebab persekusi ini hanya akan menambah dendam," katanya. Sekadar informasi, sebuah video persekusi beredar di kalangan &lrm;masyarakat. Video itu diketahui menampilkan aksi kekerasan dan intimidasi terhadap remaja laki-laki dengan inisial PMA (15). Di video itu anak perawakan kurus dan memakai kaca mata terlihat mendapatkan intimidasi oleh kelompok yang diduga oleh FPI. Kelompok itu kesal karena PMA menghina Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di media sosial. (cr2/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bachtiar nasir

Berita Terkini