<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/ukt-naik-177767681.jpg" alt="TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto." width="100%">
<figcaption>TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribut-ribut mengenai kenaikan UKT di sejumlah kampus mendapatkan atensi khusus dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Ketua Umum Aptisi M. Budi Djatmiko mengatakan, kenaikan UKT itu tidak serta-merta berdampak ke kampus swasta. &rdquo;Karena masyarakat secara umum mengejar PTN,&rsquo;&rsquo; katanya. Jadi, meski ada kenaikan biaya kuliah di kampus negeri, masyarakat akan tetap mengejarnya. Meski begitu, dia menyayangkan terjadinya ribut-ribut kenaikan UKT di PTN. Dia mengatakan, PTN itu adalah kampus negara. Sehingga ketika ada kenaikan biaya kuliah, seharusnya APBN menjadi tulang punggungnya. Bukan dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan UKT. Budi mengatakan, PTN sudah seharusnya kembali ke fitrahnya. Yaitu, merekrut mahasiswa baru dengan mengutamakan kualitas. Tidak seperti sekarang, hampir seluruh kampus negeri menambah daya tampung sebanyak-banyaknya. &rsquo;&rsquo;PTN ini sudah seperti pukat harimau,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia mencontohkan, sekitar 15 tahun lalu, kampus bekas IKIP seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa) atau Universitas Negeri Semarang (Unnes) memiliki daya tampung sekitar 2.000 mahasiswa saja. Tetapi, sekarang daya tampung Unesa membeludak hingga mencapai 17.130 orang. Budi mengatakan, salah satu indikator kelemahan PTN sekarang adalah meski jumlah mahasiswanya banyak, ranking dunianya tidak bergerak. Tidak ada yang bisa mencapai 100 besar dunia. Dia menegaskan, orientasi PTN menerima mahasiswa baru sekarang adalah kuantitas, bukan kualitas. Menurut Budi, untuk kesinambungan PTS di Indonesia, sejatinya tidak melulu soal kucuran anggaran. Dia bahkan menegaskan PTS tidak perlu diberi uang. Dia juga meluruskan stigma bahwa kuliah di PTS itu mahal. Menurut dia, PTS yang menetapkan biaya kuliah mahal hanya sekitar 5 persen. Di bagian lain, Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Abdul Haris memberikan penjelasan soal kenaikan UKT di PTN umum. Dia mengatakan, penetapan UKT harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai. &rsquo;&rsquo;Asas berkeadilan menjadi kunci,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia mengatakan, salah satu kontrol Kemendikbudristek dalam penentuan UKT adalah mewajibkan adanya kelompok UKT golongan I sebesar Rp 500 ribu/semester dan UKT golongan II sebesar Rp 1 juta/semester. Untuk UKT golongan berikutnya, pimpinan PTN atau PTN BH menetapkan UKT maksimal sesuai dengan patokan biaya kuliah tunggal (BKT). Jadi, BKT yang dibuat Kemendikbudrsitek itu seperti batas atas besaran UKT. &rsquo;&rsquo;Kemendikbudristek senantiasa memperhatikan dan mendengar dengan saksama seluruh keluhan dan masukan masyarakat,&rsquo;&rsquo; katanya. Untuk itu, dia menegaskan, Kemendikbudristek secara serius mengawasi penetapan UKT di seluruh PTN supaya sesuai dengan aturan dan menerapkan asas berkeadilan. Dia meyakini PTN maupun PTN BH tetap memberikan ruang kesempatan dan bantuan bagi mahasiswa yang mempunyai kendala finansial. (wan/mia/c6/ttg)

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko mengatakan, kenaikan UKT itu tidak serta-merta berdampak.

UKT Diributkan karena Mahal, Aptisi Sebut PTN Tetap Saja Dikejar Calon Mahasiswa

<h1 class="post-title fn-poppins font-weight-bold">&nbsp;</h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/APTSI-657728324.jpeg" alt="Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang hari pencoblosan Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang hari pencoblosan Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang hari pencoblosan Pemilu 2024. Ketua APTISI Budi Djatmiko mengatakan pernyataan sikap itu disampaikan segenap pembina, penasihat dan pengurus APTISI. "Mengingat waktu yang sudah mendekati hari pemilihan, tanggal 14 Pebruari 2024, demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan Pemilu," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Menurutnya, delapan poin pernyataan sikap APTISI, pertama, mari bersama saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya cenderung tendensius. Kedua, mari bersama saling mengoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih utama, untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa. Ketiga, mari bersama mendorong stakeholder (pemangku kepentingan, red) terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik, demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara menjadi calon legislatif atau tim sukses salah satu calon, agar tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis. Sehingga marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga. Kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356, mari bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Mensosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Keenam, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat. Ketujuh, mengimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoaks serta isu-isu lainnya yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa. Kedelapan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, APTISI menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide, cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini.

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan yang bisa merusak demokrasi

APTISI Sampaikan Delapan Poin Pernyataan Sikap Jelang Hari Pencoblosan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/aptisi-2775040362.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat Budi Djatmiko merasa, pemerintah masih menganaktirikan PTS." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat Budi Djatmiko merasa, pemerintah masih menganaktirikan PTS.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat Budi Djatmiko menyebut, perguruan tinggi swasta (PTS) masih dianaktirikan oleh pemerintah. Mulai dari bantuan anggaran hingga soal seleksi masuk perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengatakan, pada tahun 2019, dana kartu Indonesia pintar (KIP) yang diberikan pada PTS sangat terbatas. Dari kuota 150 ribu, PTS hanya mendapatkan tiga persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu diskriminatif luar biasa dan bertahun-tahun pemerintah seperti itu," ujarnya dalam acara sinergitas peningkatan APK bermutu di Kampus Yarsi, Jakarta, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantuan ini memang perlahan naik. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan hingga 60 persen dan 2022 mencapai 70 persen dari kuota. Namun, menurutnya, itu pun diberikan usai protes-protes yang disampaikan oleh pihaknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata dia, untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) di pendidikan tinggi (PT), harusnya bantuan lebih banyak dialokasikan untuk PTS. Mengingat, biaya pendidikan di PTS rata-rata hanya sebesar Rp 1,7 juta per semester.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sejatinya, baiya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) justru lebih mahal. Dari data yang diperolehnya, jumlah mahasiswa tak mampu di PTN tak lebih dari dua persen. Kebanyakan dari mereka merupakan orang mampu yang memang sejak awal sudah mempersiapkan diri masuk PTN dengan mengikuti berbagai bimbingan belajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, APK PT tahun 2022 telah mencapai 39,37 persen. Angka ini sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yakni 37 persen. Namun, BPS mencatat APK PT masih di dibawah RPJMN 2024, 31,16 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat miskin mana mampu les. Karenanya, untuk meningkatkan APK, serahkan saja ke PTS. Alokasikan anggaran 75 persen ke PTS dan 25 persen PTN. Utamakan pada PTS yang kecil," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, dia turut mengkritisi soal seleksi mandiri yang dilakukan oleh PTN. Menurutnya, KPK sudah mencium adanya kongkalikong mengenai seleksi mandiri ini namun sayangnya seolah dibiarkan oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Bendahara II Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Muhammad Muchlas Rowi pun mengamini. Menurutnya, kondisi PTS tengah berdarah-darah. Apalagi, saat ini, tengah terjadi penurunan mahasiswa di seluruh PTS di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pun demikian, problemnya ada penganak-emasan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya, soal seleksi mandiri. Dia mengeluhkan, bahwa seleksi mandiri, kuota dan waktunya seolah tak terbatas. tak ada transparansi besaran kuota untuk seleksi mandiri ini. Kemudian, waktu seleksi yang sangat panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini berpengaruh pada penerimaan mahasiswa baru di PTS. "Padahal PTS biasanya limpahan dari PTN. Kalau tidak dibatasi itu bagaimana nasib PTS," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, lanjut dia, kondisi PTS saat ini sudah mengkhawatirkan. Sejumlah PTS bahkan sudah merubah sistem pembayaran SPP-nya. Tidak lagi model per semester tapi perbulan bahkan bertahap sesuai kemampuan mahasiswa. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan bisa lebih perhatian pada PTS-PTS di Indonesia.</div>

"Karenanya, untuk meningkatkan APK, serahkan saja ke PTS. Alokasikan anggaran 75 persen ke PTS dan 25 persen PTN," kata Budi.

Keluhkan Seleksi Mandiri yang Tak Dibatasi, Aptisi Nilai Perguruan Tinggi Swasta Masih Dianaktirikan

<h3>Sarpras dan Dosen Sesuai Standar Kampus Asal</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekomendasi-kdei-taipei-soal-kuliah-magang-hentikan-program-iac_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Ruang Kuliah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ruang Kuliah</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana kehadiran tujuh kampus asing di Bandung, Surabaya, dan Denpasar diprediksi menjadi magnet bagi calon mahasiswa. Salah satunya karena standar pendidikan yang sama dengan kampus asal. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam mengatakan, perguruan tinggi (PT) asing yang membuka cabang di Indonesia menggunakan kurikulum asli yang diterapkan di kampusnya. Begitu pula standar pendidikannya. &rdquo;Karena ijazahnya sama,&rdquo; ujar dia kemarin (25/7). Berbeda halnya ketika kampus asing membuka perkuliahan jenjang S-1. Mereka wajib mengajarkan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang mencakup mata kuliah agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. &rdquo;Ini juga amanat dari Undang-Undang (UU) Pendidikan Tinggi,&rdquo; ucapnya. Namun, berbeda dengan kurikulum yang diadopsi langsung dari kampus asal, tenaga pengajar di kampus cabang biasanya gabungan. Menurut Nizam, PT asing akan melakukan rekrutmen khusus untuk dosen. Selain tentu ada dosen dari negara asal kampus. Kehadiran PT kelas dunia di Indonesia itu dinilai memiliki banyak manfaat. Salah satunya ialah memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkelas dunia. Sehingga daya saing talenta Indonesia pun meningkat. Selain itu, terang Nizam, menghemat devisa negara. Sebab, dengan hadirnya PT asing di Indonesia, pilihan untuk tetap kuliah di dalam negeri pun makin besar. &rdquo;Saat ini lebih dari 100 ribu anak-anak kita belajar di luar negeri. Devisa yang keluar tentu besar sekali,&rdquo; paparnya. Kehadiran PT kelas dunia juga membuka kesempatan kerja sama yang lebih erat dengan PT di dalam negeri. &rdquo;Bisa menjadi benchmark sekaligus memacu untuk meningkatkan mutu,&rdquo; sambungnya. Meski demikian, Nizam mengungkapkan, banyak persyaratan yang diberikan untuk PT asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Di antaranya soal standar sarana-prasarana (sarpras) dan dosen yang sesuai dengan standar kampus asal serta harus bermutu kelas dunia. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko menanggapi rencana masuknya sejumlah kampus asing ke Indonesia. &rdquo;Kami tidak keberatan. Kami tidak bisa melarang pemerintah,&rdquo; kata dia. Hanya, Budi mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan tugasnya, yaitu membina kampus-kampus di dalam negeri dengan benar. Menurut dia, model pembinaan kampus swasta oleh pemerintah saat ini belum maksimal. Kebijakan pencabutan izin PTS baginya bukan sebuah pembinaan yang ideal. Menurut Budi, kampus-kampus swasta di Indonesia tidak bisa dibiarkan head-to-head dengan kampus-kampus asing papan atas dari luar negeri. Apalagi, ada yang umurnya sudah lebih dari seabad. Finansialnya juga sangat kuat. &rdquo;Sejahterakan dulu perguruan tinggi swasta di Indonesia,&rdquo; tuturnya. Selain itu, Budi mengatakan, kampus asing yang membuka cabang di Indonesia sebaiknya hanya melayani kuliah S-2 dan S-3. Sehingga tidak langsung berhadapan dengan mayoritas kampus di Indonesia yang masih membuka layanan S-1. Atau diberikan izin membuka kelas S-1 khusus untuk program studi yang langka. Terpisah, Rektor Universitas Surabaya (Ubaya) Benny Lianto juga menyatakan, kehadiran kampus asing di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Kedatangan mereka tidak perlu dikhawatirkan. &rdquo;Kami percaya kualitas kampus di dalam negeri. Jadi, tidak takut kalah saing dengan kampus asing,&rdquo; ujarnya. Menurut Benny, kampus-kampus swasta di Indonesia harus terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan berstandar internasional. Saat ini Ubaya juga sudah memiliki wacana untuk membuka cabang kampus di negara-negara ASEAN. Beberapa permintaan sudah datang seperti dari Vietnam, Kamboja, hingga Timor Leste. Namun, Ubaya masih akan menyiapkan diri. Khususnya berkaitan dengan kualitas pendidikan yang akan ditawarkan di negara tersebut. Sementara itu, menurut Rekor Universitas Kristen Petra Surabaya Prof Djwantoro Hardjito, kehadiran kampus asing bisa dilihat dari dua sisi. Kehadirannya akan menciptakan persaingan baru meski tak semua kampus lokal bakal mengalami hal tersebut. Dampak positifnya, ada opsi bagi mahasiswa yang selama ini mengenyam pendidikan di luar negeri agar hemat biaya. &rdquo;Juga bisa mengakselerasi peningkatan kualitas perguruan tinggi lokal,&rdquo; terang dia. (mia/wan/ayu/dho/c9/fal)

Rencana kehadiran tujuh kampus asing di Bandung, Surabaya, dan Denpasar diprediksi menjadi magnet bagi calon mahasiswa.

Buka di Indonesia, Perguruan Tinggi Asing Gunakan Kurikulum Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wisuda-toga-sarjana-pixbay.jpg" alt="Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung. Proses pemindahan mereka memang telah dijamin untuk dibantu. Namun, persoalan bukan hanya administrasi belaka. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko mengungkapkan, ada masalah biaya pindah kampus yang harus dipikirkan pula oleh mahasiswa yang kampusnya ditutup. Selain itu, ada kasus mahasiswa yang sudah kuliah tiga tahun, namun baru terdaftar empat semester. Hal ini tentu membuat mahasiswa tersebut harus membayar lebih banyak jika pindah kampus. "Kalau dia pindah (kampus, Red), rugi dong dia dua semester. Belum biaya hidupnya,&rdquo; ucapnya. Belum lagi persoalan administratif lainnya. Misalnya, mahasiswa yang tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) hingga kampus lama yang lepas tangan karena sudah tutup permanen. Budi sendiri berjanji membantu para mahasiswa tersebut. Mereka cukup membuat pengaduan secara tertulis ke Aptisi untuk selanjutnya disampaikan kepada PTS terkait. Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengimbau para mahasiswa dari 23 PTS yang ditutup untuk melapor ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) setempat jika mengalami kesulitan saat pindah kampus. Nantinya, LLDikti akan membantu melakukan pengecekan terkait masalah yang dihadapi. &rdquo;Ada kendala bisa lapor ke LLDikti. Apa pun itu,&rdquo; ujarnya. Hal ini diamini Kepala LLDikti Wilayah XVI (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo) Munawir Razak. Dari 23 PTS yang ditutup, dua di antaranya memang berada di naungan LLDikti wilayah XVI. Dua PTS tersebut dicabut izinnya karena pelanggaran administratif berat. Menurut pria yang akrab disapa Awi itu, indikasi pelanggaran berat tersebut terendus oleh tim pada Oktober 2022. Saat itu ditemukan kejanggalan data ratusan mahasiswa dan lulusan yang dilaporkan oleh dua PTS tersebut ke PDDikti. Bila mengacu ke Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua PTS tersebut di antaranya adalah mengeluarkan gelar akademik pada saat program studi tidak terakreditasi, memberikan ijazah dan gelar akademik kepada orang yang tidak berhak, serta tidak memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi. Dua PTS itu berada di lokasi lahan yang sama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01802131/soal-penutupan-23-pts-kemendikbudristek-pembinaan-sudah-dilakukan-sebelum-izin-dicabut">Soal Penutupan 23 PTS, Kemendikbudristek: Pembinaan Sudah Dilakukan sebelum Izin Dicabut</a> Pada kunjungan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi (EKPT) awal April 2023, ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan. Termasuk, pengakuan langsung dari pengelola PTS. Pihaknya telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut. Namun, data tak bisa dilengkapi karena proses pembelajaran memang tak pernah terjadi. &rdquo;Datanya baru diinput, langsung distatuskan lulus. Tidak ada riwayat akademik,&rdquo; katanya. Dia berjanji memfasilitasi mahasiswa dan dosen yang ingin pindah usai kampusnya ditutup. &rdquo;Khusus dosen di wilayah saya, kalau memang mau pindah, ya akan kita fasilitasi kalau memang ada PTS yang menerima,&rdquo; ujarnya. Bagi mahasiswa yang akan pindah, pihaknya akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Mulai dari riwayat akademiknya, kartu rencana studi (KRS), kartu hasil studi (KHS), dan lainnya. Pengecekan dilakukan guna memastikan berapa satuan kredit semester (SKS) yang sudah dijalani oleh mahasiswa tersebut. &rdquo;Akan kami bantu carikan kampus yang prodinya sama. Intinya, kita upayakan mahasiswa yang betul-betul berproses ini tidak dirugikan,&rdquo; tegasnya. Dalam SK pencabutan izin, yayasan yang menaungi dua PTS tersebut wajib mengalihkan/memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu sama. Yayasan juga harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin kedua PTS ini paling lama satu tahun. Kemudian, wajib melaporkannya kepada menteri melalui LLDikti wilayah XVI. (mia/c17/oni)

Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung.

Bukti Pelanggaran PTS yang Kampusnya Ditutup: Mahasiswa Tak Pernah Kuliah, tapi Langsung Lulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/prof-nizam-3-2810615757.png" alt="Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) nakal dikeluhkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Pasalnya, Aptisi tak dilibatkan dalam upaya mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di puluhan kampus tersebut. Ketua Umum Aptisi Pusat Budi Jatmiko mengungkapkan, bukan hanya Aptisi yang tidak diajak duduk bersama oleh Kemendikbudristek. Kampus yang izinnya dicabut dan sempat dia kontak juga mengaku tak ada pemberitahuan, bahkan pembinaan. &rdquo;Salah satu yayasan saya tanya, tidak pernah ada sanksi sebelumnya. Langsung ditutup,&rdquo; ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (9/6). Budi menyayangkan langkah tersebut. Mengingat ada lebih dari 10 ribu mahasiswa dan seribu dosen-karyawan di bawah naungan 23 PTS yang ditutup tersebut. Mirisnya lagi, penutupan dilakukan saat para mahasiswa sedang ujian semester. &rdquo;Bayangkan, mereka seperti tersambar petir. Ada beberapa orang tua dan mahasiswa bertemu dengan saya dan memilukan nasibnya,&rdquo; tuturnya. Budi mengaku, pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah asal tidak merugikan banyak pihak. Khususnya, mahasiswa, orang tua, dosen, dan karyawan. &rdquo;Prinsipnya, jika di rumah kita ada tikus, bukan rumahnya yang dibakar, tapi tangkap tikusnya. Jika ada rektor atau dosen yang bermasalah, tangkap dan adili orangnya, bukan rumahnya yang dibumihanguskan,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, di era kepemimpinan menteri-menteri sebelumnya, Aptisi selalu diajak bicara untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di PTS. Pihaknya pun memberikan masukan agar pemerintah tidak menutup PTS. Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam menampik tudingan soal tak adanya pembinaan. Dia menegaskan bahwa pencabutan izin 23 PTS nakal itu dilakukan menyusul adanya teguran, pembinaan, hingga penjatuhan sanksi. Namun sayangnya, tak ada perubahan dari kampus-kampus tersebut. &rdquo;Tentu ada komunikasi dengan perguruan tinggi bersangkutan ya. Tidak ujug-ujug,&rdquo; ungkapnya saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin (9/6). Selain itu, langkah penutupan PTS tersebut bukan kali ini saja. Kebijakan tersebut kerap dilakukan jika memang sebuah kampus dinilai sudah kebablasan dan tak bisa dibina. Keputusan itu pun bukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan PTS tersebut, namun juga para mahasiswa yang memiliki ijazah dengan jalur benar, namun dicemari oleh jalur ijazah palsu atau yang diperjualbelikan. Disinggung soal nasib para mahasiswa dan dosen yang terdampak, Nizam memastikan bahwa mereka akan difasilitasi untuk pindah ke kampus lain. Pihaknya dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) akan memberikan pendampingan penuh. Mahasiswa pun bisa langsung mendatangi kampus baru untuk mendaftarkan diri. Angka kredit mereka akan dialihkan. Nilai dan SKS yang sudah diperoleh dapat ditransfer ke PTS baru selama proses perolehan SKS tersebut melalui pembelajaran sesuai standar. &rdquo;Selama ini semua (perguruan tinggi yang baru, Red) welcome. Yang jadi masalah itu ketika mahasiswa mau pindah, minta kreditnya diakui penuh tapi pembelajarannya nggak ada, transkripnya nggak ada. Ditanya kamu kuliah apa, ndak tahu,&rdquo; paparnya. Kemudian, lanjut dia, bagi dosen dan tenaga pendidik yang memiliki rekam jejak baik akan dipindah ke perguruan tinggi yang sehat. Sebaliknya, bagi yang terbukti ikut serta dalam pelanggaran akan diberikan sanksi dan dimasukkan daftar hitam. Terkait penyelewengan sarana dan prasarana, Nizam menyatakan bahwa hal tersebut diserahkan ke ketentuan hukum. Begitu pula hal-hal terindikasi pidana lainnya. &rdquo;Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Koordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Akademik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur Thohari mengatakan, ada enam perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya yang diindikasikan bermasalah. Tiga kampus di antaranya sudah dicabut izinnya. Sementara tiga kampus lainnya masih diberi kesempatan dengan melakukan upaya perbaikan. Baik dari sisi manajerial, akademik, maupun kepatuhan sanksi nasional perguruan tinggi. &rsquo;&rsquo;Itu sudah dilakukan. Tiga kampus itu memenuhi kategori layak, tetapi kami tetap akan melakukan pemantauan,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Thohari menuturkan, pencabutan izin operasional institusi terhadap tiga PTS di Jawa Timur tersebut dilakukan sejak awal tahun. Bahkan, ada satu di antaranya yang izinnya dicabut pada akhir 2022. Terkait mahasiswa yang aktif, lanjut dia, LLDikti Wilayah VII sudah berkoordinasi dan melakukan audiensi kepada yayasan untuk mengalihkannya ke kampus lain. Namun, pengalihan mahasiswa aktif tersebut tidak bisa serta-merta. LLDikti harus melakukan verifikasi. &rdquo;Verifikasi sudah kami lakukan. Ada mahasiswa yang bisa dipindah, ada juga yang harus mulai baru,&rdquo; kata dia. Thohari menjelaskan, pola perguruan tinggi dalam penyelenggaraan akademik &ndash;mulai mendidik mahasiswa dalam rangka memperoleh ijazah&ndash; memiliki beragam macam. Namun, LLDikti terus berupaya memitigasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses akademik. Salah satunya menulis surat edaran kepala LLDikti Wilayah VII Tahun 2022 pada Agustus. "Kami mengimbau perguruan tinggi di Jawa Timur agar wajib melakukan penyampaian laporan tentang mahasiswanya. Jadi, tidak hanya melalui fitur, tetapi juga ke LLDikti berupa SK penerimaan mahasiswa baru berikut namanya,&rdquo; jelasnya. (mia/ayu/ygi/muh/c6/ttg)

Langkah Kemendikbudristek menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) nakal dikeluhkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Soal Penutupan 23 PTS, Kemendikbudristek: Pembinaan Sudah Dilakukan sebelum Izin Dicabut

APTISI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APTISI