<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pandji-Pragiwaksono-Allex.jpg" alt="KONSISTEN: Resep Pandji supaya awet di dunia hiburan adalah tetap setia mencintai stand-up comedy. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSISTEN: Resep Pandji supaya awet di dunia hiburan adalah tetap setia mencintai stand-up comedy. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono mendapat perhatian luas dari banyak pihak sejak beberapa waktu belakangan. Itu terjadi buntut atas lawakan dan sindirannya terhadap sejumlah pihak dalam acara Mens Rea.</p> <p>Tidak hanya dari kalangan selebriti dan seniman, simpati dan dukungan terhadap Pandji Pragiwaksono juga datang dari sejumlah tokoh lintas profesi. Salah satunya, datang dari Anas Urbaningrum.</p> <p>Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, kasus lawakan Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea yang ditayangkan di Netflix sebaiknya tidak perlu dilanjutkan pihak kepolisian dengan 3 alasan yang mendasarinya.</p> <p>"Sebaiknya tidak diteruskan. <br />Mengapa? Pertama, tidak bermanfaat bagi pertumbuhan budaya kritis dan debat publik yang justru diperlukan bagi demokrasi dan pemerintahan yang sehat-produktif," tulis Anans Urbaningrum di X.</p> <p>Alasan kedua kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono tidak perlu dilanjutkan, menurut mantan aktivis berlatar belakang HMI, karena banyak tugas Polri yang jauh lebih penting dan mendesak untuk ditangani secara serius, profesional, dan cepat.</p> <p>"Banyak yang mendesak. Malah ketika Polri memproses urusan komedi ini berpotensi menurunkan popularitas dan akseptabilitas sendiri. Terhitung rugi citra," ungkap Anas Urbaningrum.</p> <p>Alasan ketiga kasus Pandji Pragiwaksono sebaiknya tidak dilanjutkan, bagi Anas, dengan pertimbangan pihak-pihak yang &ldquo;dirujak&rdquo; terlihat santai dan menerima sebagai bagian dari pergaulan sosial yang demokratik.</p> <p>"(Maaf ini) Sekadar saran," tandas Anas Urbaningrum.</p> <p>Laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono buntut atas kasus Mens Rea dilakukan oleh berapa pihak, salah satunya dilaporkan oleh orang yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah, Rizki Abdul Rahman Wahid.</p> <p>Laporannya teregistrasi dalam nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat karena merasa tersinggung atas materi yang disampaikan Pandji Pragiwaksono dalam Mens Rea. Uniknya, ormas NU dan Muhammadiyah kompak menolak Rizki Abdul Rahman Wahid sebagai bagian dari dua ormas keagamaan tersebut.</p> <p>Laporan terhadap Pandji kini ditindaklanjuti pihak kepolisian dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.</p> <p class="class-paragraph">Sedikitnya, ada 10 saksi dan juga ahli yang telah diperiksa atas kasus Pandji, sebagaimana diungkap Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanudin. Penyidik memeriksa mereka untuk tujuan menggali keterangan dan mengungkap fakta-fakta.</p>

Anas Urbaningrum ikut mencermati kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono, yang mendapat perhatian luas dari banyak pihak, belakangan ini.

3 Alasan Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono Sebaiknya Dihentikan Polisi, Menurut Anas Urbaningrum

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/20241028_132314-699819677.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum saat menggelar acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 PKN di kantor Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum saat menggelar acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 PKN di kantor Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng. (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyatakan partai yang dipimpinnya belum memutuskan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih tetap independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Mengambil posisi independen dan posisi mandiri belum memihak kepada pasangan calon waktu itu dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan, PKN mengambil posisi mandiri atau independen. Karena bagi PKN yang paling pkok adalah pemerintahan ini sesuai dengan panggilan visi misi-nya, itu yang paling pokok, bukan bagaimana PKN bergabung di dalam pemerintahan," kata Anas usai menggelar acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 PKN di kantor Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski belum memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan, lanjut Anas, tidak mempermasalahkan jika ada kader PKN yang diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015248389/prabowo-tetapkan-mobil-maung-jadi-kendaraan-dinas-menteri-ini-sejarah-mobil-menteri-di-indonesia-dari-masa-ke-masa">Prabowo Tetapkan Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Menteri, Ini Sejarah Mobil Menteri di Indonesia dari Masa ke Masa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi, kalau pemerintah membutuhkan PKN apakah personel, pikiran, gagasan, dan konsep insya Allah PKN punya stok untuk itu," ucap Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menyatakan, dirinya tidak dalam posisi menyodorkan kadernya ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengingat, PKN pada gelaran Pilpres 2024 lalu pada posisi independen, tidak mendukung kandidat calon presiden dan wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKN tidak dalam posisi menyodorkan diri, bergabung. Karena koalisinya yang besar bagi PKN yang paling penting kabinet besar ini bisa melahirkan kerja besar dan prestasi besar, karena itu PKN menyebut pemerintahan yang produktif yang punya daya ungkit untuk perbaikan kehidupan rakyat," ujar Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tidak berada di dalam pemerintahan, lanjut Anas, partainya akan mengawal setiap program pemerintahan Prabowo-Gihran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pemerintahan ini punya prestasi besar, ada perbaikan kehidupan nyata, itu sudah berarti sebagian misi PKN sudah sejalan dengan itu," pungkasnya.</div> </div>

Anas Urbaningrum menyatakan partai yang dipimpinnya belum memutuskan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Belum Putuskan Gabung Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Tak Masalah jika Kader PKN Ditarik ke Dalam Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-3-838711090.jpg" alt="Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti kesejahteraan para driver ojek online (ojol). Karena, berdasar Data Asosiasi Ojek Online Garda, jumlah driver ojol di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang, profesi ini lebih besar dari nelayan.</p> <p>Diketahui, dalam 10 tahun terakhir, data itu juga menyebutkan, Di Asia Pasifik, termasuk Indonesia adalah pasar bagi 70 persen angkutan online di seluruh dunia. Apalagi, lebih dari 20 juta masyarakat adalah pengguna angkutan online.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Namun di balik tren pekerjaan ojol ini terdapat keprihatinan. Karena posisi tawar driver yang semakin lemah terhadap aplikator yang tercermin dari semakin kecilnya pembagian hasil antara driver dan aplikator," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (8/1).</p> <p>Dijelaskan Anas, berdasarkan riset PKN, hampir 30 persen hasil kembali ke aplikator, sementara driver hanya memperoleh 70 persen dari hasil kerja bersama, padahal dulu di awal-awal porsi driver mencapai 90 persen dari total hasil yang diperoleh.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Ini kan tidak fair, karena aplikator hanya menyediakan sistem, sementara tenaga, alat kerja (motor/mobil), dan bensin adalah tanggung jawab driver," tegasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menurutnya, dengan posisi di atas, kata Anas, yang lebih masuk akal adalah seorang driver harus dipandang sebagai mitra penuh oleh aplikator, bukan karyawan yang terus dikurangi porsi pembagiannya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Berbagai tinjauan memang menyebutkan di era IT ini telah terjadi model kapitalisme yang lebih ganas dalam mengakumulasi kapital di banding era-era industrial sebelumnya," katanya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Dijelaskan, mantan Ketua Umum PB HMI itu, posisi orang-orang terkaya di dunia didominasi oleh konglomerat IT yang sanggup mengakumulasi jauh lebih cepat dan lebih besar di banding para pendahulunya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Ada jargon, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci, itu benar. Tetapi kita harus melihatnya lebih proporsional demi menegakkan keadilan,&rdquo; katanya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Sebab yang berkeringat di jalan adalah driver, yang berisiko jika kendaraannya kecelakaan ya driver, yang harus membeli bensin setiap hari ya driver sendiri. Driver memilih menjadi ojol karena tidak ada pilihan yang lebih baik, rasanya tidak adil menghisap keringat mereka lebih banyak lagi,&rdquo; ujarnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ditanya tentang program nyata PKN bagi ojol, Anas menegaskan jika PKN menang, partai ini akan memperjuangkan driver ojol mendapatkan kembali kesejahteraannya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sebab, 90 persen penghasilan merupakan hak driver yang memiliki semuanya, kecuali sistem.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p class="class-paragraph">"10 persen itu sudah cukup besar bagi aplikator, itu namanya keadilan," pungkasnya.</p>

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti kesejahteraan para driver ojek online (ojol).

Ketum PKN Anas Urbaningrum Soroti Kesejahteraan Ojol yang Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-9-437141807.jpg" alt="Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong> Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>mengatakan, hingga saat ini atmosfir kampanye dipenuhi oleh tema, isu, dan pemberitaan seputar pemelihan presiden (Pilpres) dan menenggelamkan atau menyerap Pileg.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Seakan-akan Pipres menjadi faktor determinan dan yang lain hanya kontestasi tambahan saja," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Minggu (31/12).&nbsp;</p> <p>Diketahui, kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung 1 (satu) bulan terhitung sejak 28 November 2023 dan akan berakhir 10 Febuari 2024 mendatang, artinya sudah hampir separuh masa kampaye berlangsung untuk semua jenis pemilihan, baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) di level DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.</p> <p>"Situasi yang hanya didominasi hiruk pikuk soal pilpres ini tentu tidak kondusif bagi upaya mendorong kemajuan demokrasi maupun peningkatan pencerahan dan kesadaran politik rakyat, serta mengoptimalkan hasil Pemilu," jelasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Padahal, lanjut Anas, Pemilu 2024 juga menyangkut pemilihan cabang-cabang kekuasaan selain eksekutif, yaitu kekuasaan legislatif yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan demokrasi. "Pileg menjadi tidak fokus, baik bagi kontestannya (Partai politik) dalam menyampaikan programnya, maupun bagi masyarakat pemilih dalam menentukan mana partai yang layak dipilih&rdquo; tegas Anas.</p> <p>Hal kedua yang disoroti Anas terkait dengan evaluasi kampanye Pemilu 2024 adalah terkait syarat memberangkatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya.</p> <p>Menurut Anas, hal ini sesungguhnya persoalan logika ilmiah. Karena jika ada Presidential Threshold yang mempersyaratkan prosentase tertentu dari hasil Pileg untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres, maka selayaknya dasar pengusulan itu berangkat dari hasil pemilu legislatif yang paling update, bukan dari hasil pemilu legislatif 5 (lima) tahun sebelumnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Ini kan sama saja dengan menggunakan tiket yang sudah robek-robek untuk maju menjadi capres. Ini juga menganggap seolah-olah tidak ada perubahan politik dalam lima tahun terakhir, bahwa politik itu statis, aspirasi rakyat itu mandeg, dan bahwa harapan rakyat itu stagnan," sambung mantan ketua umum Partai Demokrat dan PB HMI tersebut.</p> <p>Berdasarkan 2 (dua) argumen di atas, Anas berpendapat bahwa Pemilu 2024 ini selayaknya menjadi pemilu terakhir yang dilaksanakan secara serentak.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Agar seluruh agenda pemilu menjadi fokus, tidak terserap semua ke Pilpres, dan Presidential Threshold yang sesuai dinamika perkembangan politik terkini, maka dalam hemat saya, Pemilu 2029 harus dipisahkan waktunya, dimana didahului proses Pileg yang menjadi dasar pengusulan calon pada Pilpres,&rdquo; pungkasnya.</p>

Situasi yang hanya didominasi hiruk pikuk soal pilpres ini tentu tidak kondusif bagi upaya mendorong kemajuan demokrasi dan hasi pemilu.

PKN Usulkan Pemilu 2029 Dipisah dengan Pilpres

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-9-437141807.jpg" alt="Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Perhelatan kompetisi Pemilu dan Pilpres 2024 semakin menghangat di tengah musim kampanye yang dimulai sejak akhir November 2023. Dukung mendukung pasangan capres-cawapres seakan menjadi puncak pertarungan politik demokratis di Indonesia.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Kendati demikian ternyata masih ada partai politik yang belum memilih mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum.</p> <p>Ditemui di sela-sela pertemuan tatap muka dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 PKN yang dilaksanakan di Kota Depok, Anas Urbaningrum menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya tengah menilai dan menimbang pasangan capres-cawapres yang berlaga dalam Pilpres 2024.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Kami menghormati partai-partai yang menyatakan dukungan sejak awal, tetapi bagi PKN saat ini yang terpenting adalah bagaimana membuat penilaian secara menyeluruh kualitas pasangan capres-cawapres. Kita tidak mau terjebak hanya mendukung sosoknya saja, kita ingin menilai bagaimana program yang ditawarkan, karena nantinya mereka akan memimpin negeri yang besar ini,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Anas menuturkan, dengan situasi debat terakhir beberapa hari yang lalu, pihaknya belum menemukan eksplorasi mendalam mengenai kemampuan maupun program yang ditawarkan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Sebagai partai politik yang usianya paling muda, kami ingin mengajak masyarakat pada sesuatu cara berpolitik yang baru, yakni kita harus fokus pada (program) apa yang ditawarkan dan kemampuan melaksanakannya, bukan berhenti pada sosoknya saja,&rdquo; ujar Anas.</p> <p>HUT 2 PKN yang digelar di Kota Depok meliputi beberapa kegiatan, bakti sosial melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis, bentara budaya yang menyajikan kesenian reog di Lapangan Dongkrak, serta sapa warga melalui jalan santai sepanjang Pasar Pal dan Jalan Raya Bogor menuju Posko pemenangan salah satu Caleg PKN DPRD Kota Depok, dr. Anjar Setia Widarti.</p> <p>Di tengah-tengah pendukungnya, Anas dalam orasinya menyatakan bahwa aktivis PKN harus mampu menjadi pejuang suara rakyat selamanya, bukan ketika kampanye saja. Ia juga berjanji akan menjadi orang pertama yang akan menghukum kadernya jika terbukti mengkhianati kepercayaan rakyat yang memilihnya.</p>

Anas Urbaningrum menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya tengah menilai dan menimbang pasangan capres-cawapres yang berlaga dalam Pilpres

Anas Urbaningrum Pastikan PKN Memilih Program, Bukan Sosok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/haox-imin-169891313.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> <strong>- </strong>Pasangan<strong>&nbsp;</strong>bacapres dan bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang baru deklarasi awal Agustus lalu langsung dijadikan sasaran kabar hoax. Dinarasikan, Muhaimin atau Cak Imin mengaku korupsi Rp 100 miliar atas perintah Anies untuk pendanaan kampanye.</p> <p>&rdquo;CAK IMIN NG4KU KO-RU-P$I 100 M PERBULAN ATAS PERINTAH ANIES UNTUK K4MPANYE,&rdquo; tulis akun Ailyn Zoila kemarin (10/9). Akun tersebut juga menyertakan keterangan pada foto sampul lengkap dengan kolase video berbagai sesi dan peristiwa. &rdquo;Breaking news. TERIMA 100 MILYAR PERBULAN.</p> <p>CAK IMIN NGAKU KORUPSI KEMENAKER ATAS PERINTAH ANIES,&rdquo; keterangan foto sampul tersebut. Tampak, ada pria yang sudah memakai jas oranye (s.id/Ngaku100M).</p> <p>Informasi itu tentu tak masuk akal. Bahkan terkesan hiperbolis. Cak Imin memang baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK. Namun, tak ada satu pun yang memberitakan atau menyatakan Cak Imin sebagai tersangka.</p> <p>Berdasar penelitian, foto orang berjaket oranye itu bukanlah Muhaimin. Dari kejauhan dan didukung dengan foto yang kurang bagus, sekilas memang mirip, tapi pria tersebut orang yang berbeda.</p> <p>LKBN Antara mengunggah foto beresolusi tinggi yang identik dengan foto itu pada 2014. Pria tersebut adalah Anas Urbaningrum. Judul berita foto itu berbunyi ANAS DIPERIKSA KPK. Suasana foto tersebut sangat mirip dengan foto sampul akun Ailyn Zoila.</p> <p>Keterangannya menjelaskan, tersangka kasus proyek Hambalang Anas Urbaningrum memberikan keterangan setelah diperiksa KPK, Jakarta, Rabu (29/1). Anas yang terjerat kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang tersebut mendesak KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (s.id/FotoAnas2014).</p> <p>Soal isi berita juga tidak ada yang menyebut Cak Imin telah ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi menyebut pengakuan korupsi Rp 100 miliar. Isi berita yang dibaca itu mencomot dari jawapos.com. Judulnya Cak Imin Dipanggil KPK, Anies Tak Khawatir Pengaruhi Pilpres 2024.</p> <p>Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengaku tak khawatir pemanggilan bakal calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar, akan berpengaruh pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang (s.id/BeritaJPcom).&nbsp;<strong>(zam/c9/jun)</strong></p> <p><strong>FAKTA:&nbsp;</strong>Muhaimin Iskandar baru menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dugaan korupsi kasus sistem proteksi TKI.</p>

Pasangan bacapres dan bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang baru deklarasi awal Agustus lalu langsung dijadikan sasaran hoax.

Foto Anas Urbaningrum pada 2014 di KPK, tapi Dinarasikan Cak Imin oleh Produsen Hoax

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-8-2052650246.jpg" alt="Anas Urbaningrum saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum merespons soal janjinya bakal digantung di Monumen Nasional (Monas) apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi megaproyek Hambalang.&nbsp;Anas menyebut, pernyataannya beberapa tahun silam itu hanya sebuah kiasan bahwa harapan harus digantung setinggi-tingginya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Anas pada 9 Maret 2012 silam, Anas pernah berjanji apabila dirinya terlibat korupsi kasus Hambalang maka siap digantung di Monas Jakarta. "Ya, makanya itu, harapannya adalah gantungkan harapanmu di atas langit. Di bawah langit ada Monas," kata Anas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas tak mempermasalahkan, jika ada pihak-pihak yang masih menagih janjinya tersebut. Menurutnya, pihak-pihak itu memiliki motif politik tertentu. "Tidak apa-apa, karena itu digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri, itu hal yang silahkan saja," ucap Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Anas menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi ada kezaliman hukum menimpa orang lain, sebagaimana pernah dirasakannya. "Saya tidak ingin menyebut nama karena yang penting adalah bukan orangnya, bukan namanya. Jadi, buat saya orangnya siapa namanya siapa, itu buat saya bukan sesuatu gitu," pungkas Anas.</div>

"Tidak apa-apa (kalau masih ada yang nagih), karena itu digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri," kata Anas.

Ditagih Janji Digantung di Monas, Anas Urbaningrum: Itu Hanya Kiasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/sekjen-PKN-3932274764.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyono dalam konferensi pers Munaslub PKN di Kantor Pimnas PKN, Jakarta, Kamis (13/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyono dalam konferensi pers Munaslub PKN di Kantor Pimnas PKN, Jakarta, Kamis (13/7/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Partai Kebangkitan Nasional (PKN) akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PKN masa jabatan 2023&ndash;2028.</p> <p>Adapun Munaslub PKN diselenggarakan pada Jumat (14/7) hingga Minggu (16/7) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. "Seluruh kader partai yang memiliki hak suara secara aklamasi akan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum terpilih menggantikan Gede Pasek Suardika," ujar Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyono dalam konferensi pers Munaslub PKN di Kantor Pimnas PKN, Jakarta, Kamis (13/7).</p> <p>Ia mengungkapkan bahwa Anas Urbaningrum akan menggantikan posisi I Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum PKN. Selanjutnya, politikus asal Bali itu akan menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Agung PKN.</p> <p>"Munaslub PKN digelar sebagai bagian penguatan konsolidasi partai di mana ketua umum sekaligus pendiri partai yakni I Gede Pasek Suardika (GPS) akan mengalihkan secara sukarela jabatannya kepada Anas Urbaningrum (AU) yang telah berstatus bebas murni," katanya.</p> <p>Menurut dia, upaya ini merupakan langkah perjuangan dua sahabat, yakni I Gede Pasek Suardika dan Anas Urbaningrum dalam melawan kriminalisasi. Tidak hanya itu, adapula upaya mematikan secara politik talenta Anas Urbaningrum selama ini oleh kekuasaan lama.</p> <p>Sri Mulyono menilai aspirasi ini juga menjadi aspirasi kolektif di internal PKN sebagai bagian dari strategi etape ketiga Pemilu 2024 yang dicanangkan sebelumnya. Untuk diketahui, ada tiga etape perjalanan PKN sejak didirikan. Etape pertama, lolos mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>Etape kedua, sambung dia, lolos di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024. Etape ketiga, lolos masuk parlemen nasional dan daerah. Anas Urbaningrum dan I Gede Pasek Suardika nanti akan berbagi peran sesuai jabatan yang akan dibuat sebagai dwitunggal pengelola partai. Hal ini juga sebagai bentuk politik persahabatan dan kebersamaan yang terkandung dalam slogan Mitreka Satata atau bersatu dalam persahabatan.</p> <p>Slogan ini memuat konsep perjuangan partai yang berbeda dengan partai politik yang ada selama ini. Selain itu, konsep ini juga untuk mempercepat akselerasi perkembangan partai menuju puncak performa 14 Februari 2024.</p> <p>Kendati demikian, lanjut Sri Mulyono, dwitunggal pengelola PKN mengedepankan persahabatan dan persaudaraan bukan perebutan kekuasaan. "Munaslub PKN diselenggarakan dengan sederhana namun penuh makna. Sandarannya adalah gotong royong dan musyawarah mufakat yang merupakan ciri khas Nusantara," ungkap Sri Mulyono. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Partai Kebangkitan Nasional (PKN) akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum

PKN akan Gelar Munaslub Tunjuk Anas Urbaningrum Jadi Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/anas-4099046793.jpg" alt="Anas Urbaningrum menghadiri acara" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum menghadiri acara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan terpidana kasus korupsi Anas Urbaningrum menyatakan, enggan membahas isu politik. Sebab, Anas sampai saat masih tercatat bebas bersyarat sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengaku membuat sebuah tulisan, agar pernyataannya tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya masih mengikuti program untuk tidak memungkinkan pidato politik. Karena itu, saya membatasi untuk membuat catatan tulisan ala dokter yang ini menjadi panduan saya agar tidak keluar dari rel. Karena kalau keluar rel bisa antara aman atau tidak aman, yang paling tidak aman bisa diminta kembali lagi," kata Anas saat menyampaikan pidato politik dalam acara 'Silaturahmi Nasional Jaringan Indonesia (JARI) di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682676/anies-klaim-sudah-kantongi-nama-cawapres">Anies Klaim Sudah Kantongi Nama Cawapres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, tidak mau lagi ke Sukamiskin. Karena itu, dirinya harus membatasi perbincangan terkait dengan isu politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga tidak ikut untuk siap ke Bandung," ucap Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengungkapkan, dirinya baru bisa bebas mengemukakan pendapat setelah bebas murni, pada 10 Juli 2023. Ia memastikan, akan kembali berbicara politik setelah resmi bebas murni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lepas dan ngawurnya itu belum waktunya sekarang, ada masa sampai 9 Juli, 10 Juli sudah boleh agak lepas dan ngawur-ngawur sedikit. Ngawur yang terdidik, ngawur yang bukan asal bunyi. Karena kita terbiasa dengan didikan tertib secara intelektual," tegas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebelumnya bisa menghirup udara bebas pada Selasa (11/4) lalu. Anas Urbaningrum bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, selama tiga bulan ke depan dalam masa cuti menjelang bebas. Ia juga menjadi wajib lapor selama tiga bulan mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya Anas sebelumnya dijatuhi vonis delapan tahun penjara dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi Anas Urbaningrum, dari delapan tahun penjara menjadi tujuh tahun pidana penjara. Namun, pada tingkat kasasi hukuman Anas diperberat menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Selain itu, mantan anggota KPU itu diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 57 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak mau hukumannya diperberat, Anas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Pada tingkat PK, hukuman Anas dipangkas dari 14 tahun menjadi delapan tahun pidana penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan terpidana kasus korupsi Anas Urbaningrum menyatakan, enggan membahas isu politik. Sebab, Anas masih tercatat bebas bersyarat.

Anas Urbaningrum Takut Bahas Isu Politik Sebelum Resmi Bebas Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/anas-ubaningrum-3780148255.jpg" alt="Anas Urbaningrum" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika berencana menyerahkan jabatan ketua umum partainya kepada Anas Urbaningrum. Hal ini setelah Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa saya telah bersiap menyerahkan jabatan ketua umum PKN kepada Mas Anas," kata Gede Pasek kepada wartawan, Jumat (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede Pasek mengungkapkan, jika Anas memimpin PKN diyakini akan berhasil memenangkan Pemilu 2024. Mengingat, Anas merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, sebelum akhirnya terjerat kasus korupsi proyek Hambalang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti setelah Mas Anas bebas murni menjalani cuti menjelang bebas akan saya serahkan jabatan ketua umum saya kepada beliau. Sekarang saya masih tuntaskan secara maksimal," ucap Gede Pasek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede Pasek mengungkapkan, pihaknya akan menanggalkan jabatan ketum dan menyerahkannya kepada Anas pada Juli 2023 mendatang. Ia mengklaim, partai yang dipimpinnya saat ini tidak haus jabatan, melainkan mengedepankan ide dan gagasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin membangun kultur politik bahwa dalam politik bukan haus jabatan yang harus ditampilkan, tetapi bagaimana mengatur formasi agar ide dan gagasan bisa berjalan dengan maksimal. Sebab politik itu kontestasi ide gagasan kebangsaan," pungkas Gede Pasek.</div>

"Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa saya telah bersiap menyerahkan jabatan ketua umum PKN kepada Mas Anas," kata Gede Pasek.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anas urbaningrum

Berita Terkini