<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ilustrasi-menulis-sastra-erie-dini.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SEBAGAI alat untuk berkomunikasi, bahasa tidak semata digunakan dalam bentuk transaksional, tapi juga digunakan untuk memengaruhi mitra tutur. Hal itu yang kadang kurang kita sadari. Padahal, bahasa memiliki banyak peran (multifunction) bagi ketercapaian kehendak penutur. Sebagaimana Alniezar (2017:137) pernah sampaikan, bahasa juga digunakan sebagai propaganda politik &ndash;alat kekuasaan&ndash; untuk mengekalkan suatu kekuasaan. Hal itu pernah terjadi di era Orde Baru (Orba) di bawah kekuasaan Soeharto. Sebenarnya, dari Orba, masyarakat kita bisa belajar tentang penggunaan bahasa yang mampu meredam segala tindakan yang bisa menuai kritik, kecuali tahun 1998, kala pemerintahan otoriter Orba ditumbangkan. Dari Orba pula, masyarakat seharusnya belajar bahwa sebuah rezim bisa langgeng dengan memainkan kata-kata. Bahasa menjadi instrumen penting dalam melanggengkan kekuasaan. Pada masa Orba, tidak dikenal istilah dipenjara, yang ada hanya diamankan. Bahasa teks atau lisan memiliki cara penggunaan dan pengaruhnya sendiri. Dari dua pola produksi itu, yakni teks dan lisan, bahasa lahir sebagai bentuk fenomena atas segala isi perasaan dan pikiran dengan esensi makna yang bermacam-macam (konotatif). Namun, juga ada bahasa yang hanya memang bermakna tunggal (denotatif). Bahkan, masyarakat pengguna bahasa sebagai subjek tidak menyadari hal itu: makna konotatif dan denotatif. Kiranya perlu dipahami, makna (sense) dan arti (meaning) sekilas memang sebagai sinonim: Ada kesamaan, tapi substansinya berbeda. Misalnya dalam bahasa Inggris: He bought a pair of horse shoes (dia telah membeli sepasang sepatu kuda). He bought a pair of alligator shoes (dia telah membeli sepasang sepatu dari kulit buaya). A pair of horse shoes berbeda cara pemaknaan dengan a pair of alligator shoes meski secara gramatikal sama. Kita tentu akan mengamini jika ada sepasang sepatu kuda. Sebab, kuda tentu bisa mengenakan (dipasangi) sepatu. Tapi, kita tidak akan sepakat jika ada sepasang sepatu buaya. Sebab, buaya tak mungkin mengenakan sepatu. Contoh teks berbahasa Arab, al mar&rsquo;atu al farihatu (seorang perempuan yang bahagia) dan al qissotu al farihatu (sebuah kisah yang memberikan efek bahagia, bukan sebuah kisah yang bahagia). Secara nahwiyah (gramatikal), susunan teks tersebut sama, yaitu terdiri atas na&rsquo;at dan man&rsquo;ut atau shifat dan maushuf. Tapi, kenyataannya, pemaknaan dua teks berbahasa Arab tersebut berbeda. Beberapa contoh tersebut dalam linguistik tidak semata menggunakan sudut pandang semantik. Tetapi, ada peran pragmatik yang memberikan perspektif bagi bahasa, yaitu melihat konteksnya. Seperti yang dijelaskan oleh Jucker (dalam Dardjowidjojo, 2018:26), bila diamati secara cermat, semantik bisa dipahami sebagai bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari makna dalam bahasa alami tanpa memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk ke kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain. Julukan Habib-Habaib Memahami teks &ndash;dari suatu bahasa&ndash; tidak serta-merta hanya pada tataran arti secara harfiah belaka. Sebut saja dalam memahami teks-teks Arab, misalnya Alquran yang universal ajarannya, juga sebagaimana contoh sebelumnya, kita membutuhkan banyak peranti (pemahaman asbab al nuzul, sejarah, budaya, dan lainnya) untuk mendapatkan makna yang (mendekati) benar dari teks-teks berbahasa Arab, khususnya dalam Alquran. Tidak terlalu lama ini &ndash;menjelang Pemilihan Presiden 2019&ndash; kita dihadapkan pada kehadiran tokoh-tokoh agama yang begitu menjamur dan mendukung calon presiden masing-masing dari dua kandidat. Bahkan, habib atau habaib pun muncul ke panggung politik. Namun, ada di antara mereka muncul dengan watak yang tidak mencerminkan keberagamaannya (Islam). Kehadiran tokoh-tokoh agama dalam dunia politik itu perlu kita pahami lebih cermat, khususnya persoalan habib atau habaib. Istilah habib dan habaib yang pengertiannya banyak dirujuk &rdquo;sebagai orang-orang yang memiliki jalur nasab atau keturunan yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW&rdquo;. Jika kita mau melihat dan mempelajari lebih intens lagi, teks tersebut &ndash;dalam tradisi Arab&ndash; tidak hanya disematkan pada seseorang yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi juga digunakan sebagai gelar bangsawan, ningrat, atau orang-orang yang dihormati menurut tradisi bangsa Arab. Kebenaran tentang pernyataan tersebut diperkuat penelitian Wahab (2013) bahwa keluarga habaib &ndash;istilah itu diperuntukkan masyarakat keturunan Arab ningrat&ndash; ternyata lebih mampu menangkal pengaruh negatif budaya dari luar. Bahasa memiliki peran besar dalam membangun suatu wacana dan konsep tentang materi hingga persoalan kekuasaan-pemerintahan. Sumaryanto (2012:25) menyebut bahasa sebagai produk manusia yang paling besar. Tanpa bahasa, secara praktis isi produk-produk kegiatan manusia tidak mungkin terwujud. Melalui bahasa, manusia telah mampu mengembangkan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi. Bahkan melalui bahasa pula, nenek moyang manusia telah mewariskan kebudayaan dan peradaban bagi generasi penerusnya. Karena itu, masyarakat harus cerdas dalam memahami setiap wacana yang muncul, khususnya lema dalam bahasa &ndash;baik teks maupun lisan&ndash; yang digunakan kelompok tertentu sehingga tidak mudah terpengaruh konsep bahasa yang memang dibangun untuk memengaruhi dan melakukan propaganda secara politis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu. (*) <hr /> JUNAIDI KHAB, akademisi asal Sumenep, sekarang menempuh Program Magister Ilmu Linguistik di Pascasarjana UNS Surakarta.

SEBAGAI alat untuk berkomunikasi, bahasa tidak semata digunakan dalam bentuk transaksional, tapi juga digunakan untuk memengaruhi mitra tutu

Kontroversi Lema Bahasa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/analisa-ahli-linguistik-terhadap-pidato-ahok-kala-singgung-almaidah-51_m_117713.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli bahasa bidang ilmu Lingustik dari Universitas Indonesia (UI), Rahayu Sutiarti menilai tidak ada unsur penodaan agama dalam pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Menurut Rahayu, pidato Ahok yang menyinggung surah Al Maidah ayat 51 merupakan caranya menceritakan pengalaman pribadi yang pernah dirasakan sebelumnya. "Kata-kata surat itu hanya bagian cerita pengalaman dia (Ahok). Itu juga berdasarkan fakta yang pernah terjadi," kata Rahayu di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (21/3). Hal itu dikatakan Rahayu setelah dirinya juga membaca buku Merubah Indonesia yang ditulis oleh Ahok. Di buku tersebut diceritakan bahwa mantan Bupati Belitung Timur itu pernah dijegal menggunakan selebaran yang membawa-bawa isu agama. "Jadi itu juga ceritanya berdasarkan fakta. Sudah penah dirasakan langsung oleh si pembicara (Ahok). Bukan suatu yang mengada-ada," ungkap Guru Besar UI tersebut. Secara garis besar, kata Rahayu, pidato Ahok di Kepulauan Seribu lebih banyak bercerita soal budidaya ikan. Dia juga mengatakan tak ada kampanye dalam pidato tersebut. "Malah mengkampanyekan soal program budidaya ikan dan meyakinkan masyarakat program itu berhasil," ungkapnya. (uya/JPG)

Analisa Ahli Linguistik Terhadap Pidato Ahok Kala Singgung Almaidah 51

ahli linguistik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahli linguistik

Berita Terkini

Kontroversi Lema Bahasa Indonesia

Analisa Ahli Linguistik Terhadap Pidato Ahok Kala Singgung Almaidah 51

Download Aplikasi JawaPos.com