Pemkot Surabaya Tanggung Biaya Persalinan Caesar maupun Normal

JawaPos.com - Biaya persalinan kini bisa diklaimkan ke Dinas Kesehatan Surabaya. Bantuan itu berlaku sejak Perwali Nomor 53 Tahun 2019 diundangkan pada 29 November lalu. Namun, jaminan persalinan (jampersal) itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu.

Meski belum sebulan diundangkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menyatakan bahwa sudah banyak warga yang mengklaimkan biaya persalinan. Warga yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) secara otomatis biayanya akan ter-cover APBD. ”Yang tidak punya pakai jaminan persalinan,” kata Feni, sapaan akrab Febria, Selasa (24/12).

Dalam perwali baru, persyaratan yang harus dilampirkan tidaklah rumit. Orang tua bayi hanya diminta membuat surat pengajuan klaim pembayaran jampersal, fotokopi KTP dan KK, tagihan asli, serta resume medis Selain itu, orang tua atau keluarga bayi harus mengurus surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin.

Surat tersebut didapatkan melalui rekomendasi RT/RW. Lurah lalu memverifikasi apakah pemohon benar-benar tidak mampu atau hanya mengaku-aku. Jika SKTM dan berkas lainnya sudah lengkap, data tersebut disampaikan ke dinkes.

Ada verifikator yang akan memeriksa berkas tersebut. Jika lolos verifikasi, berkas diserahkan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Berita acara yang sudah ditandatangani PPK itu harus mendapatkan persetujuan dari kepala faskes tempat persalinan berlangsung. Jika semuanya beres, PPTK akan membayar seluruh biaya ke faskes yang bersangkutan. Lalu, bagaimana persalinan yang harus operasi Caesar? ”Ya di-cover,” lanjut Feni.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerangkan bahwa program jampersal sebenarnya bukan hal baru. Saat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjabat menteri sosial (Mensos), program tersebut sudah ada. Namun, biaya yang bisa diklaimkan tidak bisa seluruhnya. Alias cuma Rp 1 juta–Rp 1,2 juta. ”Makanya jadi warga Surabaya itu enak pol. Sembarang-sembarang diewangi pemkot,” kata politikus PDIP itu. Intervensi bisa dilakukan karena anggaran APBD Surabaya tergolong melimpah. Surabaya menjadi satu-satunya kota yang memiliki APBD lebih dari Rp 10 triliun.

Selain biaya persalinan, biaya kematian ditanggung pemkot. Khusnul menerangkan bahwa kelurahan menyediakan kain kafan dan pemakaman bagi warga tak mampu. ”Jadi sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, semuanya dibantu,” katanya.

Namun, bantuan itu sangat mungkin tidak tepat sasaran. Dia mewanti-wanti agar warga tidak memalsukan SKTM atau mengaku-aku miskin. ”Kalau mampu, ya mohon kesadarannya membayar secara mandiri. Kalau ngaku-ngaku, hati-hati kualat,” lanjutnya.

Khusnul juga meminta jajaran lurah dan dinas sosial selalu memutakhirkan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Petugas harus selalu berkeliling untuk memastikan bahwa bantuan pemkot tersebut tepat sasaran.

---

Syarat Pengajuan Klaim Persalinan ke Pemkot

- Surat pengajuan klaim pembayaran jaminan persalinan (jampersal) ke Dinkes Surabaya.

- Fotokopi KK dan KTP.

- Surat keterangan tidak mampu/surat keterangan miskin.

- Bukti tagihan biaya persalinan.

- Resume medis dari puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas PONED, rumah sakit pemerintah, serta rumah sakit TNI/ Polri.

- Hanya berlaku untuk pelayanan kelas III.

*Sumber: Perwali Nomor 53 Tahun 2019 tentang Jaminan Persalinan