07 Januari 2025, 19.13 WIB
Pakar Unair Kritisi Wacana Kembalinya Ujian Nasional: Tak Perlu Terburu-buru, Urgensinya Apa?
BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)
JawaPos.com - Rencana mengembalikan pelaksanaan Ujian Nasional atau UN, yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, berhasil menyita perhatian publik.
Bahkan wacana tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat saat ini. Beragam tanggapan pro dan kontra juga turut mewarnai wacana di dunia pendidikan Indonesia pada awal tahun 2025.
Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Prof Tuti Budirahayu menyarankan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, serta mengetuk sebuah kebijakan.
"Perlu ada kajian menyeluruh terkait urgensi pemberlakuan kembali UN ini. Kajian harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia," ujar Prof Tuti kepada JawaPos.com, Selasa (7/1).
Kajian tersebut juga mencakup tren hasil belajar siswa sejak 2021 hingga 2024. Artinya pasca Ujian Nasional dihapus oleh pemerintah dan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM.
Menurut Prof Tuti, penerapan AKM sudah cukup efektif dalam mengukur kompetensi siswa sepanjang proses pembelajaran. Sementara penerapan UN model lama, justru dinilai tidak relevan lagi sebagai alat evaluasi pendidikan.
"Ujian Nasional model lama seringkali membuat siswa merasa tertekan karena penilaian dilakukan di akhir masa pendidikan," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu.
Prof Tuti berpandangan bahwa UN model lama juga lebih banyak memberikan dampak negatif. Salah satunya, menimbulkan bentuk kekerasan simbolik dan regimentasi yang memengaruhi siswa, guru, hingga sekolah.
“Nilai ujian akhirnya bias dan subyektif. Kemudian, parameter keberhasilan pendidikan adalah dengan nilai rata-rata Ujian Nasional yang tinggi,” tutur guru besar bidang Sosiologi Pendidikan.
Tak sampai di situ, UN membuat peserta didik menjadi individu yang hanya menuruti standar tertentu, sehingga potensinya tidak tergali maksimal. Kondisi ini menjadikan peserta didik bergantung pada bimbingan belajar (bimbel)
"Daripada mendalami proses berpikir kritis, peserta didik datang ke bimbel hanya untuk menguasai soal ujian secara instan. Makanya saya tegas tidak setuju kalau UN model lama diberlakukan lagi," tukas Prof Tuti
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Opini
Ilusi Koordinasi dan Fragmentasi Pengetahuan dalam Reformasi Birokrasi
25 Januari 2026, 20.00 WIB
Terpopuler
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
- Nasional
- Kabinet Merah Putih
- Hijrah Ramadan
- Surabaya Raya
- Sepak Bola Indonesia
- Entertainment
- Berita Daerah
- Lifestyle
- Ekonomi
- Sports
- Internasional
- Jabodetabek
- Oto Dan Tekno
- Features
- Kesehatan
- Hobi & Kesenangan
- Opini
- Sisi Lain
- Ternyata Hoax
- Humaniora
- Sepak Bola Dunia
- Art Space
- Minggu
- Wisata Dan Kuliner
- Arsitektur Dan Desain
- Ibu Kota Baru
- Infrastruktur
- Zodiak
- Kepribadian
- Islami
- Parenting
- Kuliner
- Jawa Pos 75 Tahun
- Photo
- Hello Campus
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
