Tak Hanya Bangun Rumah, Program 3 Juta Rumah Dorong Hunian Lebih Layak

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) BPS mencatat backlog kepemilikan rumah atau rumah tangga yang belum memiliki rumah pada 2026 mencapai 12,39 persen atau sekitar 9,29 juta rumah tangga atau turun dibandingkan 2025 yang mencapai 13 persen atau sekitar 9,64 juta rumah tangga.

Adapun backlog kelayakhunian atau rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi belum memenuhi kriteria rumah layak huni tercatat 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga pada 2026 turun 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga pada tahun sebelumnya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan unit baru, tetapi juga kondisi rumah yang telah dimiliki masyarakat. 

Karena itu, pembangunan rumah baru dan program perbaikan rumah menjadi dua pendekatan yang saling melengkapi.

“Selain itu, sejumlah tantangan juga perlu mendapat perhatian, mulai dari pemilihan lokasi hunian, ketersediaan fasilitas dasar di lingkungan perumahan, hingga akses pembiayaan bagi masyarakat yang terkendala persyaratan KPR,” ujarnya.

Keterjangkauan dan Kualitas Program 3 Juta Rumah
Syarifah menilai, keberhasilan Program Tiga Juta Rumah tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun maupun rumah yang diperbaiki. 

Untuk itu, Pemerintah juga perlu memastikan hunian yang disediakan benar-benar terjangkau, layak ditempati, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, upaya memperluas jangkauan program tetap bergantung pada kemampuan daya beli calon penghuni. Karena itu, penyediaan rumah perlu mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat, lokasi hunian, serta dukungan infrastruktur dan fasilitas dasar.

Pemerintah terlihat berupaya memperluas jangkauan masyarakat untuk dalam program ini,  namun tetap bergantung pada kemampuan daya beli masyarakat terhadap hunian. 

“Tantangan utamanya bukan hanya membangun lebih banyak rumah, tetapi juga memastikan rumah tersedia di lokasi yang aksesibel, didukung infrastruktur memadai, serta masyarakat mampu atau memiliki daya beli,” ucapnya.