Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 18 November 2026 | 21.56 WIB

Mengenal Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program yang Banyak Ditempuh Anggota DPR RI

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pendidikan kesetaraan Paket C menjadi sorotan usai terungkap bahwa banyak anggota DPR RI yang lulus dari program tersebut. 

Lulusan pendidikan kesetaraan Paket C juga memiliki kesempatan yang sama untuk jadi Anggota DPR karena ijazahnya diakui setara dengan SMA, madrasah aliyah (MA), maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hal itu menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa 191 dari total 580 anggota DPR RI memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Komisioner KPU Idham Holik juga mengonfirmasi bahwa kategori tersebut mencakup anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendidasmen) Abdul Mu'ti juga menyampaikan hal serupa. Lantas, apa itu pendidikan penyetaraan Paket C?

Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan melalui jalur nonformal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum sempat atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah melalui jalur formal.

Sasarannya beragam, mulai dari warga yang putus sekolah karena kendala ekonomi, keterbatasan akses geografis, hingga mereka yang harus bekerja sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan reguler. Program ini juga tidak membatasi peserta berdasarkan usia.

Ijazah Diakui Setara SMA

Meski diselenggarakan melalui jalur nonformal, ijazah Paket C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah SMA, MA, maupun SMK. Artinya, lulusan Paket C memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Ijazah tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, lulusan Paket C juga dapat menggunakannya untuk melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta keperluan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesetaraan ini juga berlaku dalam persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore