JawaPos.com-Masalah kekurangan guru masih jadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Bukan hanya untuk satuan pendidikan formal, tapi juga non formal.

Koordinator Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Fornal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Palembang Herlinda Permana menuturkan, pihaknya tengah mengalami krisis pamong. Yakni, guru aparatur sipil negara (ASN) yang mengajar di SKB.

Saat ini, hanya ada tiga pamong yang bertugas di tiga SKB. Padahal, idealnya, satu SKB diasuh oleh 30 orang. Sebab, di SKB yang harus diajar mencakup PAUD, siswa kejar paket A, paket B, dan kursus.

"Jadi kami dibantu tutor-tutor (honorer,red) yang mengajar kesetaraan maupun PAUD. Ada 20," ujarnya ditemui dalam diskusi akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan, di Palembang, Selasa (6/12).

Yang jadi persoalan lagi, ketiga pamong ini segera akan pensiun dalam waktu dekat. Dia khawatir, tenaga pendidik di SPNF akan semakin tergerus.

Karenanya, dia mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bisa mengangkat para tutor atau guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah daerah (pemda) juga diminta untuk bisa mengajukan kuota sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Apalagi, banyak dari mereka yang telah mengabdi hingga 15 tahun. "Mohon ada kemudahan bagi mereka untuk menjadi PPPK," ungkapnya.

Keberadaan tutor juga tak sepenuhnya bisa menutup kebutuhan pengajar ini. Menurutnya, tak banyak anak muda yang mau mengajar di SPNF SKB karena persoalan gaji.

Memang, saat ini Kemendikbudristek telah menambah besaran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan pendidikan kesetaraan. Besarannya disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) per kabupaten/kota. Sama seperti dana BOS, BOP diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang diajar di sekolah tersebut.

Selain itu, ada keleluasan penggunaan BOP untuk gaji honorer hingga 50 persen dari sebelumnya hanya 15 persen. "Tentu kami berterima kasih sekali ada BOP, apalagi itu kan langsung masuk ke rekening kami (sekolah,red)," ujarnya.

Namun, lanjut dia, yang jadi masalah adalah tidak semua peserta didik di SPNF SKB dihitung dalam BOP. Mereka yang berusia 21 tahun ke atas tak mendapatkan jatah tersebut. Padahal, jumlah siswa yang kejar paket sejatinya cukup banyak.

"Itu yg jadi masalah juga. Apalagi, tutor kami per mata pelajara. Bukan satu tutor untuk banyak," paparnya.

Keluhan yang sama disampaikan oleh Kepala TK Negeri 1 Pembina Palembang Erna Ningsih. Di satuan pendidikan yang diasuhnya, para ASN sudah mulai berguguran alias jelang usia pensiun. Oleh sebab itu, dia berharap, pemda bisa segera menambah guru pengajar untuk di PAUD dan pendidikan kesetaraan. Mengingat, peran mereka sangat penting.

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kota Palembang Derry Ariadi mengatakan, telah mengimbau satuan pendidikan untuk melakukan regenerasi. Namun, diakuinya, anak muda saat ini lebih tertarik mengajar di sekolah swasta. Alasannya, pendapatannya lebih tinggi. (*)