"Kenapa keputusannya kita tidak bisa penuhi, mohon maaf, salah satunya (perihal) jenis kendaraan, harga, itu kita tidak ketemu. Misalnya Hilux double cabin, sekitar Rp456 juta. Tapi di dalam harga on the road itu ada banyak komponen, mulai dari harga kendaraan, pajak barang mewah, bea balik nama," katanya saat acara buka puasa di Jakarta, (6/3).

Pajak Kendaraan 4x4 Jadi Salah Satu Kendala

Toyota juga menghadapi tantangan terkait struktur biaya kendaraan niaga di Indonesia. Ernando menjelaskan bahwa harga kendaraan seperti Toyota Hilux Double Cabin yang berada di kisaran Rp456 juta sudah mencakup berbagai komponen biaya, termasuk pajak barang mewah, bea balik nama, serta sejumlah pungutan lain.

Regulasi di Indonesia juga menetapkan pajak cukup tinggi untuk kendaraan pikap 4x4, karena kendaraan tersebut dikategorikan dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Padahal dalam praktiknya, mayoritas kendaraan jenis ini digunakan sebagai alat kerja di sektor perkebunan, pertanian, dan logistik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat penyelarasan rencana pengadaan kendaraan niaga dalam proyek KDKMP menjadi lebih kompleks.

TMMIN: Industri Lokal Sebenarnya Mampu Penuhi Pesanan

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, menilai industri otomotif dalam negeri sebenarnya memiliki potensi besar untuk memenuhi pesanan kendaraan dalam jumlah besar jika proyek tersebut benar-benar direalisasikan.

Namun ia menegaskan bahwa produksi kendaraan dengan volume besar memerlukan persiapan waktu dan perencanaan produksi, termasuk proses perakitan komponen di fasilitas manufaktur lokal.

Kalau kita bicara CKD atau produksi lokal itu perlu waktu, perlu volume dan skala ekonomi yang mencukupi. Memang 105 ribu unit itu angka yang besar, tetapi kita juga harus melihat timing-nya,” kata Nandi.

Selain faktor volume dan skala ekonomi, timeline atau waktu pelaksanaan proyek juga menjadi aspek penting agar produksi dapat berjalan optimal tanpa mengganggu rantai pasok industri otomotif nasional.

Agrinas Justru Pilih Impor Kendaraan Niaga dari India

Sementara itu, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi sorotan karena berencana mengimpor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk mendukung distribusi hasil pertanian di berbagai wilayah Indonesia.