Jika Tak Ada Titik Temu, PPP Usulkan Ketua MPR dari Unsur DPD

JawaPos.com - Partai-partai lima besar pemenang pemilu yang lolos ke parlemen, makin terang-terangan mengincar jatah kursi Ketua MPR. Saat ini ada tiga partai yang memperbutkan kursi tersebut. Mereka adalah Golkar, PKB dan Gerindra.

Namun, keinginan itu tak hanya milik parpol-parpol lima besar. PPP yang kini menjadi parpol papan bawah juga mulai bermanuver untuk bisa masuk dalam paket pimpinan MPR.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi mengusulkan, agar Ketua MPR itu diisi oleh perwakilan DPD RI. Sehingga bisa menjadi komposisi yang tepat.

‎"Kenapa enggak unsur DPD yang jadi ketuanya, jadi komposisi pimpinan MPR itu wakil-wakilnya di isi dari DPR dan ketua MPR-nya dari DPD," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dalam diskusi di MPR, Jakara, Senin (22/7).

Menurut Anggota Komisi II DPR, periode 2014 silam DPD pernah diiusulkan menjadi Ketua MPR dalam paket. Namun itu urung terlaksana. Sehingga Ketua MPR dipilih dari PAN yakni Zulkifli Hasan. Sehingga usulan DPD menjadi Ketua MPR bisa diajukan lagi.

Baidowi mengatakan, usulan DPD ini bisa menjadi jalan tengah. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara pimpinan partai politik untuk mendapatkan jatah Ketua MPR.

"Itu bisa saja dan di UU enggak dilarang sebagai titik temu, apakah hal itu memungkinkan, dalam politik bisa saja mungkin," katanya.

Menurut ‎Baidowi, kalau Partai Gerindra menginginkan Ketua MPR. Maka salah satu caranya adalah melakukan komunikasi dengan para pimpinan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

‎"Ya tinggal diskusikan saja, kalau cocok satu paket ya, tinggal satu paket saja enggak usah rame-rame tinggal dikukuhkan di sidang MPR," pungkasnya.

Sekadar informasi, saat ini Partai Golkar getol melakukan lobi-lobi politik supaya bisa mendapatkan jatah kursi Ketua MPR. Sementara PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga terus meminta restu supaya mendapatkan jatah tersebut.

Belakangan juga diketahui, Gerindra mengincar kursi Ketua MPR. Hal ini semangat dengan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto.