Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Ilham Safutra
Jumat, 26 Agustus 2022 | 00.14 WIB

Selewengkan Dana APD, DKPP Pecat Komisioner

Sejumlah awak media mengenakan APD lengkap saat mengabadikan petugas KPPS yang sedang melakukan persiapan pemungutan suara Pilwali Kota Surabaya di rumah sakit pasien positif Covid-19, RSLK Indrapura, Surabaya, Rabu (9/12). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos) - Image

Sejumlah awak media mengenakan APD lengkap saat mengabadikan petugas KPPS yang sedang melakukan persiapan pemungutan suara Pilwali Kota Surabaya di rumah sakit pasien positif Covid-19, RSLK Indrapura, Surabaya, Rabu (9/12). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)

JawaPos.com - Kasus pelanggaran etik penyelenggara pemilu terus terjadi. Kemarin (24/8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua penyelenggara. Yakni, anggota KPU Kapuas Budi Prayitno yang diberhentikan tetap. Satu lagi adalah Ketua KPU Dompu Arifudin yang diberi sanksi peringatan keras.

Budi dipecat setelah terbukti menjadi aktor intelektual dalam penyelewengan pengadaan alat pelindung diri (APD) saat Pilkada 2020. Anggota majelis DKPP Teguh Prasetyo menjelaskan, Budi diketahui mendatangi Syarpani, seorang rekanan penyedia APD. Budi mendatangi Syarpani untuk berkolusi. Yakni, meminjam perusahaan, menyediakan modal, melakukan pembelian APD, dan memberi fee.

”Setelah APD diterima, KPU Kapuas melakukan transfer ke rekening perusahaan milik saksi (Syarpani, Red). Uang itu dicairkan oleh saksi, lalu diserahkan kembali kepada teradu,” papar Teguh.

Penyimpangan pengadaan APD itu, kata Teguh, telah ditangani kejaksaan negeri. Budi juga ditetapkan sebagai tersangka. Fakta tersebut melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja yang melarang tindakan menguntungkan diri sendiri.

Sementara itu, sanksi dengan peringatan keras dijatuhkan kepada Arifudin. Dia diketahui menikah siri dengan anggota panitia pemungutan suara (PPS) Dompu periode 2020–2021. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (4) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur larangan bagi penyelenggara untuk melakukan pernikahan siri.

Selain itu, Arifudin dinilai melanggar norma UU Perkawinan yang mewajibkan permohonan ke pengadilan bagi orang yang sudah menikah untuk menikah lagi. ”Ketentuan itu diabaikan oleh teradu melalui tindakan perkawinan kedua secara siri sebelum diterbitkan izin poligami oleh pengadilan agama,” kata anggota majelis DKPP Ida Budhiati.

Editor: Ilham Safutra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore