Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 11 November 2026 | 23.45 WIB

DPR Penuhi Syarat untuk Makzulkan Gibran dari Kursi Wapres RI

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menerima dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari Anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menerima dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari Anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, sebanyak 120 anggota DPR RI telah menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal untuk mengajukan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

"Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Legislator Fraksi NasDem itu menjelaskan, ketentuan pengajuan HMP mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi di parlemen. Sementara itu, usulan yang diterima pimpinan DPR telah mengantongi 120 tanda tangan anggota dari delapan fraksi.

"Sehingga dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat," tegasnya.

Saan menyampaikan, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke dalam rapat pimpinan (Rapim) untuk menindaklanjuti HMP pemakzulan Gibran. Setelah itu, agenda tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

"Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna," jelas Saan.

Saan menyebut pimpinan DPR akan mengupayakan agar usulan tersebut dapat diproses pada agenda paripurna terdekat. Dia mengatakan, berdasarkan jadwal yang telah disusun, DPR memiliki agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11) besok.

Meski demikian, sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut tetap harus melalui mekanisme pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan Bamus. Saan menyebut tahapan tersebut menjadi bagian dari proses kelembagaan untuk menentukan kelanjutan usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan para anggota dewan.

"Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus," pungkasnya.

Adapun, 120 anggota dewan telah menandatangani hak menyatakan pendapat sebagai syarat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling banyak, yakni 28 orang.

Editor: Bintang Pradewo
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore