Bupati Cilacap Divinis 5 Tahun Penjara Gegara Peras OPD untuk THR Forkopimda

Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026). (ANTARA/I.C. Senjaya)

JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis  5 tahun pidana penjara terhadap Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp250 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 90 hari.

Majelis hakim menilai, terdakwa Syamsul dinilai terbukti melakukan pemerasan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk keperluan tunjangan hari raya (THR) forum koordinasi pimpinan (forkopimda) di wilayah itu.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Hakim Ketua Rosana Irawati, dilansir dari Antara, Selasa (10/11).

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum selama tujuh tahun penjara.

Ia menyebut terdakwa terbukti memerintahkan pengumpulan uang yang diperuntukkan bagi pemberian THR fokompimda.

Adapun total uang yang terkumpul dari para pimpinan OPD, kata dia, mencapai Rp568 juta.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.

Baca Juga:KPK dalami Konstruksi Perkara Pemerasan Bupati Cilacap Sebelum Panggil Kapolresta

Terhadap putusan itu, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan jika tidak puas dengan putusan.