DPR Wacanakan Hak Menyatakan Pendapat, Gibran Terancam Dimakzulkan?

Melalui unggahan Instagram, Mardani memperlihatkan pertemuannya dengan anggota DPR Ahmad Doli Kurnia.

Ia menyebut usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dilakukan dengan tujuan menjaga marwah negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga:Tanggapi Isu Wapres Gibran Mundur, Puan Maharani: Jangan Berandai-Andai

"Jumpa kawan lama, Mas Ahmad Doli Kurnia: insya Allah dengan niat menjaga marwah negeri dan good governance: Hak Menyatakan Pendapat atas Keputusan MK dan MA: JALAN," tulis Mardani dalam unggahannya, dikutip Selasa (10/11).

Dalam unggahan lainnya, Mardani juga memperlihatkan surat usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menjadi salah satu anggota DPR yang lebih awal mengajukan penggunaan hak tersebut.

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan MK dan MA.

Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, sementara persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam putusan MK. 

Lantas, apakah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bisa berujung pada pemakzulan Gibran?

Hak Menyatakan Pendapat Bisa Berujung Pemakzulan

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam aturan tersebut, DPR dapat menggunakan hak ini untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam maupun luar negeri. Hak tersebut juga bisa digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

Selain itu, Hak Menyatakan Pendapat dapat diajukan atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.

Pelanggaran yang dimaksud meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Artinya, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat memang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden. Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya.