Perppu Ciptaker Disebut Bisa Memperbanyak Lapangan Kerja

Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo
JawaPos.com - Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja (Satgas UU Ciptakerja) menyebut, penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta menekankan kepada para Biro Humas institusi pemerintah, baik kementerian, lembaga sampai pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan perannya dalam melaksanakan sosialisasi UU Cipta Kerja demi melawan narasi-narasi yang tidak tepat terkait UU Cipta Kerja.
“Jangan sampai informasi terkait UU Cipta Kerja yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terselimuti oleh isu-isu yang minor namun berkembang," kata Arif kepada wartawan, Jumat (3/2).
Arif mengatakan, urgensi diterbitkannya Perppu ini adalah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. “Perppu Cipta Kerja ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian sekaligus juga memperbanyak lapangan pekerjaan," pungkas Arif.
Sementara itu, Tina Talisa selaku Ketua Pokja Sinergi dan Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja menambahkan, Perppu Cipta Kerja sangat berdampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam menjaga iklim investasi yang berkualitas, memberikan kepastian kepada dunia usaha, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Perppu Cipta Kerja menjadi upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta menjamin kepastian bagi dunia usaha," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penerbitan peraturan ini didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global.
“Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, yaitu misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional memengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan,” ujar Mahfud di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).
Dalam menghadapi situasi global tersebut, lanjut Mahfud, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan penerbitan Perppu, merupakan salah satu upaya untuk dapat mengambil langkah strategis tersebut.
Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Cipta Kerja karena kebutuhan mendesak ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-VII/2009.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




