Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Ilham Safutra
Rabu, 14 September 2022 | 20.34 WIB

India, Brasil, dan Argentina Tertarik Program BLK

ILUSTRASI KARTU PRAKERJA: Pelatihan penggunaan mesin bubut di BLK Balikpapan. (DOKUMEN/KALTIM POST) - Image

ILUSTRASI KARTU PRAKERJA: Pelatihan penggunaan mesin bubut di BLK Balikpapan. (DOKUMEN/KALTIM POST)

JawaPos.com - Program pelatihan balai latihan kerja (BLK) komunitas mendapat perhatian khusus dalam pertemuan keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 atau The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting di Badung, Bali, kemarin (13/9). Sejumlah negara bahkan tertarik untuk menerapkannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sekaligus Chair Employment Working Group (EWG) Group of Twenty (G20) Anwar Sanusi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, setiap negara memaparkan best practice program ketenagakerjaannya. Indonesia menyampaikan salah satu program unggulan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Yakni, community-based vocational training atau BLK komunitas.

”Saya sampaikan satu hal lagi yang memang sangat orisinal, yakni bagaimana kita memandang bahwa yang namanya pengembangan SDM ini juga tugas masyarakat,” paparnya.

Dia menyatakan, banyak negara anggota G20 yang kurang familier dengan terminologi BLK komunitas. Lalu, ketika dipaparkan, perihal pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM itu disambut baik. Bahkan, sejumlah negara berniat mengadopsi program tersebut. ”Negara-negara yang memiliki kesamaan kondisi seperti India, Brasil, dan Argentina sangat tertarik dengan namanya community-based vocational training ini,” ungkapnya.

Seusai pertemuan, negara-negara yang hadir turut menyepakati sejumlah hal terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satunya kesepakatan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Indonesia merupakan negara pertama di G20 yang mendorong upaya memberikan ruang afirmasi kepada penyandang disabilitas.

”Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini sangat penting,” katanya. Terlebih, para penyandang disabilitas itu sangat terdampak saat pandemi Covid-19.

Disepakati pula instrumen asesmen untuk mengukur kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Salah satunya terkait dengan jumlah pekerja difabel yang bekerja di sektor swasta dan publik.

Bagi Indonesia, langkah itu telah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya terdapat kewajiban mempekerjakan difabel. Yakni, 2 persen dari total pekerja untuk sektor publik dan 1 persen untuk sektor swasta.

Editor: Ilham Safutra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore