Amerika Larang Warganya ke Sulteng dan Papua, Begini Respons BNPT

JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat meminta warganya di Indonesia agar menghindari kunjungan ke wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Papua. Larangan ini berkaitan dengan ancaman terorisme yang terjadi di wilayah tersebut.

Amerika menetapkan kedua daerah itu telah berada dalam level 3. Amerika menilai teroris bisa menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan. Adapun tempat yang berpotensi tinggi diserang yakni pos polisi, tempat beribadah, hotel, bar, kelab malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran.

Terkait hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tetap menghormati sikap pemerintah Amerika. Hal itu merupakan kewenangan Amerika dalam upaya menjaga keselamatan warganya.

"Kita tentu hormati kebijakan itu sebagai cara negara tersebut melindungi warga negaranya dari potensi ancaman di luar negeri," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid saat dikonfirmasi, Kamis (28/4).

Nurwakhid mengatakan, pemerintah Indonesia juga biasa mengeluarkan travel note untuk warganya di luar negeri, terutama yang berada di daerah konflik. Travel note dikeluarkan atas kajian terlebih dahulu.

"Kita juga menempatkan itu sebagai pertimbangan dan konfirmasi, karena kami sendiri juga mempunyai informasi dan data sendiri terkait dua wilayah Sulawesi dan Papua," imbuhnya.

Menurut dia, travel note tersebut bukan sekali dua kali dikeluarkan sebuah negara. Kebijakan itu kerap dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman teror.

"Potensi penyerangan dan terjadinya aksi teror tentu selalu ada setiap waktu tanpa ada peringatan. Itulah watak terorisme yang menimbulkan suasana teror, mencekam dan rasa tidak aman di masyarakat," jelasnya.

Di samping itu, kata Nurwakhid, hal yang terpenting dilakukan BNPT adalah selalu melakukan upaya pencegahan dengan strategi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisi, dan deradikalisasi. Kemudian, mengoordinasikan aparat penegak hukum dan intelijen untuk melakukan preventive strike atau preventive justice terhadap gerakan yang merencanakan atau berpotensi melakukan aksi.

Selain itu, BNPT disebut juga akan membangun sistem deteksi dini yang baik dengan melibatkan masyarakat melalui strategi Penthahelix. Strategi itu juga melibatkan multi pihak, yakni kementrian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, civitas akademika, media, dan para pengusaha BUMN maupun swasta.