Ryandi Zahdomo

Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Presiden Prabowo Subianto. (Polri)

LBH Jakarta mengungkap penyadapan ilegal oleh jenderal polisi, menuntut investigasi dan reformasi struktural.

Estu Suryowati

LBH Jakarta Sebut Politisasi Polri jadi Akar Masalah Skandal Penyadapan Ilegal Prabowo

head

top_banner

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

skinads_right

skinads_left

Syahrul Yunizar

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Mabes Polri memastikan ijazah Jokowi valid setelah pemeriksaan forensik secara prosedural, tidak perlu uji ulang.

Sudah Diuji Puslabfor, Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Uji Forensik Ulang

Muhammad Ridwan

Juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawPos.com)

 KPK mendukung Polri dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
 

Disebut jadi Target Penyadapan Ilegal, KPK Pastikan Tak Berkaitan dengan Penanganan Perkara

Antara

Mabes Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah diperkarakan tidak perlu lagi menjalani uji forensik

Polri soal Permintaan Uji Ulang Ijazah Jokowi: Sudah Pernah Diuji Forensik

Rizal, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi impor barang tiruan selama periode 2025–2026, dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuh vonis 6 hingga 9 tahun pidana penjara terhadap tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.



Eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Divonis 9 Tahun, 2 Anak Buahnya 7 dan 6 Tahun

Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (kiri) menikmati rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Youtube Setpres)

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wapres, Prabowo dan Jokowi beri dukungan, analisis politik terkait hubungan mereka.

Hubungan Jokowi-Prabowo dan Karir Politik Gibran Pasca Tinggalkan Kursi Wapres

 Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat raker bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11). (Mabes Polri)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap inisial TK, seorang polisi aktif, terlibat dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Berpangkat Brigjen dan Bertugas Mengintai

Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka dilengkapi dengan caption emosional, Kamis (12/11), di akun @raffinagita1717.

Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka dilengkapi dengan caption emosional, Kamis (12/11).

Raffi Tulis Pesan Haru untuk Gibran: Saya Bersyukur dan Bangga Pernah Berjuang Bersama Mas..

Menko Yusril Ihza Mahendea mengingatkan masyarakat untuk tidak nekat berangkat haji melalui jalur non resmi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

Menko Yusril Ihza Mahendra menjawab diplomatis pertanyaan masuk bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Namanya Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Jawaban Yusril Diplomatis

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, di istana Wakil Presiden, Kamis (12/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, relawan serukan untuk kembali maju di Pilpres 2029. 

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Relawan Langsung Serukan Maju Pilpres 2029

Latu Ratri Mubyarsah

ilustrasi penyadapan seseorang.(Dok.JawaPos.com).

Laskar Merah Putih mengapresiasi Kapolri yang menunjukkan kesungguhan untuk mengungkap skandal penyadapan ilegal. Berharap Polri gunakan UU PDP

Laskar Merah Putih Apresiasi Kapolri, Sekjen LMP Berharap Polri Juga Gunakan UU PDP

Hankam

Kasuistika

Pemilihan

Pendidikan

Politik

Nasional

<h3>Susunan Redaksi </h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria PerdanaDirektur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: +6221 53699659 Fax: +6221 5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy PramanaWakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra, SupriantoRedaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, Mohammad Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo, Sabik Aji Taufan Asisten Redaktur: Diar Candra Tristiawan, Estu Suryowati, Hendra Eka Syahputra, Nurul Adriyana Salbiah. Editor Evergreen: Adi Nugroho, Candra Mega Sari, Hanny Suwindari, Novia Tri AstutiKoordinator Daerah: JP Metropolitan: Bayu Putra JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra JP Cirebon: Latu Ratri MubyarsahReporter: Abdul Rahman, Andika Rachmansyah, Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, Djati Waluyo, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Moch. Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Ryandi Zahdomo, Ardini Pramitha, Dadang KurniaFotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana MaheswaraDesain Grafis: Dimas PradiptaMedia Sosial: Ane Herfira, Muhammad Hafizh MuharromData Analis: Rafi Achmad FahrezaHRD: Fella Ayu Kusuma WardhaniKeuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja, Dony Rahmawan.Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita FirnandaAdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Risal Muhammad Arif, Yudhi Asko. Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Nasional

LBH Jakarta Sebut Politisasi Polri jadi Akar Masalah Skandal Penyadapan Ilegal Prabowo

Berita Terkini

Sudah Diuji Puslabfor, Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Uji Forensik Ulang

Disebut jadi Target Penyadapan Ilegal, KPK Pastikan Tak Berkaitan dengan Penanganan Perkara

Polri soal Permintaan Uji Ulang Ijazah Jokowi: Sudah Pernah Diuji Forensik

Eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Divonis 9 Tahun, 2 Anak Buahnya 7 dan 6 Tahun

Hubungan Jokowi-Prabowo dan Karir Politik Gibran Pasca Tinggalkan Kursi Wapres

Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Berpangkat Brigjen dan Bertugas Mengintai

Raffi Tulis Pesan Haru untuk Gibran: Saya Bersyukur dan Bangga Pernah Berjuang Bersama Mas..

Namanya Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Jawaban Yusril Diplomatis

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Relawan Langsung Serukan Maju Pilpres 2029

Laskar Merah Putih Apresiasi Kapolri, Sekjen LMP Berharap Polri Juga Gunakan UU PDP

Rekomendasi Artikel

Sudah Diuji Puslabfor, Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Uji Forensik Ulang

Disebut jadi Target Penyadapan Ilegal, KPK Pastikan Tak Berkaitan dengan Penanganan Perkara

Polri soal Permintaan Uji Ulang Ijazah Jokowi: Sudah Pernah Diuji Forensik

Eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Divonis 9 Tahun, 2 Anak Buahnya 7 dan 6 Tahun

Hubungan Jokowi-Prabowo dan Karir Politik Gibran Pasca Tinggalkan Kursi Wapres

Download Aplikasi JawaPos.com