JawaPos.com - Fenomena pagar laut yang berlokasi di Kabupaten Tangerang dan Bekasi dinilai merupakan tantangan besar dalam pengelolaan ruang laut Indonesia. Fenomena itu juga dinilai memberi gambaran tentang kelemahan dalam pengelolaan keamanan wilayah secara keseluruhan.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, fenomena pagar laut di Tangerang dan Bekasi bukan hanya mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap ruang laut, tetapi juga menimbulkan implikasi serius bagi kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah.
"Kasus seperti di Bekasi misalnya, ditengarai sudah berlangsung lama dan diduga untuk dimanfaatkan secara tidak sah. Sementara itu, fenomena di Tangerang memiliki pola berbeda yang menunjukkan celah yang lebih kompleks daripada yang terjadi di Bekasi," kata Khairul Fahmi kepada wartawan, Selasa (14/1).
"Praktik semacam ini, jika dibiarkan, bukan hanya mengancam tatanan ruang laut, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden yang meluas ke wilayah lain," sambungnya.
Khairul Fahmi menjelaskan, fenomena pagar laut itu merupakan gejala dari persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan ruang laut Indonesia. Ia menekankan, pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak sah, serta lemahnya pengawasan terhadap ruang laut, membuka peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengeksploitasi wilayah tersebut tanpa kendali.
"Ini adalah tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan keamanan wilayah kita, karena ruang laut yang seharusnya menjadi wilayah yang terjamin pengaturannya, kini menjadi lahan yang rentan disalahgunakan," tegas Khairul.
Ia menyebut, pembangunan pagar laut itu bukan sesuatu yang muncul dalam sehari. Menurutnya, fenomena pagar laut itu merupakan hasil dari praktik jangka panjang, yang mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan dan regulasi yang berlangsung cukup lama.
"Dalam hal ini, kita sedang menghadapi masalah warisan, dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengatasi dampaknya sekarang," ujar Khairul.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan peran aktif dari berbagai instansi yang terlibat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ruang laut, harus memperkuat regulasi dan efektivitas pengawasan terkait pemanfaatan pesisir dan perairan untuk memastikan tidak ada ruang untuk pelanggaran.
Sementara itu, TNI AL memiliki peran penting dalam melakukan patroli rutin untuk menjaga agar wilayah laut tetap berada dalam kendali negara. Tidak kalah penting, Polair sebagai bagian dari penegakan hukum maritim juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan praktik ilegal ini tidak berkembang.
"Pemerintah daerah juga memegang peranan penting dalam pengawasan di tingkat lokal, untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan dan diterapkan dengan tepat di wilayah pesisir," tegas Khairul.
Khairul tak memungkiri, fenomena ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang masa jabatannya baru berjalan tiga bulan. Sebagai pimpinan pemerintahan yang menekankan pentingnya ketahanan negara, Presiden Prabowo dihadapkan pada ujian besar dalam memastikan bahwa pengelolaan ruang laut dan pesisir Indonesia berjalan dengan baik.
"Langkah-langkah yang diambil pemerintahannya untuk menanggulangi praktik pagar laut ini akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan ruang laut yang vital bagi Indonesia," cetus Khairul.
Lebih lanjut, jika masalah ini tidak segera ditangani secara sistemik, praktik seperti pagar laut ini bisa berkembang menjadi preseden buruk yang mengancam kewibawaan pemerintah dan melemahkan kedaulatan negara. Karena itu, pengelolaan ruang laut yang lebih ketat, profesionalisme dan integritas aparatur yang lebih tinggi, sinergi antarinstansi yang lebih baik, serta penggunaan teknologi pengawasan yang lebih canggih, harus menjadi prioritas utama dalam memastikan bahwa ruang laut Indonesia tetap berada di bawah kendali negara.
"Pemerintah harus segera melakukan perbaikan pada sistem yang ada dan menunjukkan komitmennya dalam menjaga ruang laut sebagai bagian integral dari keamanan wilayah Indonesia," pungkasnya.
