JawaPos.com–Mantan politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon turut berkomentar terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Effendi yang dipecat dari PDIP itu merasa prihatin atas proses hukum tersebut.

”Ya itu kan dengan sendirinya, turut prihatin ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya,” kata Effendi Simbolon di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).

Effendi menekankan, perlu adanya pembaruan di internal DPP PDIP setelah Hasto menyandang status tersangka. Dia pun menyinggung jabatan Ketua Umum PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri perlu diperbarui.

”Ya, harus diperbarui semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui, bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah, sudah waktunya pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri,” tegas Effendi.

Effendi menegaskan, sejatinya partai politik bukan milik perorangan. Kepemimpinan parpol harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

”Kan partai itu kan bukan milik perorangan, partai itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” ujar Effendi.

Karena itu, Effendi mendorong agar Megawati mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP.

”Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum, ya harus seperti perdana menteri Kanada saja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja, ke Korea,” cetus Effendi.

Lebih lanjut, Effendi juga menyangkal terkait tudingan PDIP yang menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka adanya peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

”Nggak lah, setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia (Hasto) setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini,” tandas Effendi.

KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, pada Selasa (24/12). Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.