JawaPos.com-Komunitas Maklumat Juanda menyesalkan keputusan Pemerintah rezim Presiden Prabowo Sunianto yang menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Keputusan itu dinilai menambah beban masyarakat.

Baca Juga: Sebanyak 78 Ribu Orang Kunjungi Ancol pada Momen Perayaan Malam Tahun Baru 2025

Mereka yang terdiri dari masyarakat sipil menyesalkan, masyarakat harus membayar lebih mahal, serta membuat hidup menjadi lebih susah lagi. PPN adalah instrumen yang tidak adil. PPN dikenakan kepada semua warga, kaya dan miskin.

"Membebani rakyat tampaknya jalan pintas yang gampang. Padahal ada masyarakat kaya yang menguasai 60 persen kekayaan nasional. Harta 50 orang kaya Indonesia, setara dengan aset 50 juta warga," bunyi Maklumat Juanda, Senin (1/1).

Koalisi masyarakat sipil menyebut, ada perusahaan raksasa yang umumnya tumbuh akibat kebijakan ekstraktif, mengeruk sumber daya alam dengan dampak kerusakan ekologi dan kepunahan keragaman hayati, serta terusirnya masyarakat adat dari ruang hidupnya beserta kepunahan banyak kebudayaan mereka.

"Kaum kaya penikmat kekayaan sumber daya alam yang seharusnya ditarik pajak besar, sesuai kenikmatan yang mereka dapat. Menaikkan PPN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi juga bukan kebijakan yang tepat mengingat perekonomian stagnan dan cenderung menurun saat ini," cetusnya.

Koalisi mendesak, seharusnya pemerintah berhenti boros, terutama pada proyek-proyek gigantik yang tidak atau diperlukan rakyat, seperti ibu kota negara, dan infrastruktur yang di masa sebelum ini dipaksakan berjalan.

Serta, belanja akibat gemuknya postur pemerintahan, belanja demi memuaskan ide-ide memiliki negara dengan peralatan militer yang canggih. 

"Belanja yang hanya menambah kemakmuran elite, seperti perjalanan dinas yang mewah, rencana memberi pensiun seumur hidup untuk elite politik, kendaraan mewahuntuk pejabat di tingkat nasional maupun daerah," pungkasnya.

Adapun Komunitas Maklumat Juanda ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil di antaranya adalah Danang Widoyoko, Dewa Palguna, Erry Riyana Hardjapamekas, Goenawan Mohamad, Henny Supolo Sitepu, Ikrar Nusa Bhakti, Ismid Hadad, Lukman Hakim Saifuddin, Musdah Mulia, Natalia Soebagjo, Omi Komaria Madjid, Saiful Mujani, Sandra Hamid, Simon Petrus Lili Tjahjadi, Sukidi, Sulistyowati Irianto, Tini Hadad, Usman Hamid, Yanuar Nugroho, hingga Zumrotin K. Susilo. (*)