Eks Wamen Imipas Silmy Karim Tegaskan Tak Pernah Terjaring OTT KPK

JawaPos.com – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, membantah pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6) malam merupakan inisiatif pribadi, bukan karena ditangkap dalam sebuah operasi penindakan.

Silmy menyampaikan bantahan tersebut saat menghadiri persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

"Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," kata Silmy Karim.

Pernyataan Silmy tersebut diperkuat oleh penasihat hukumnya, Soleman B. Ponto. Ia menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mengakui bahwa kliennya tidak pernah menjadi sasaran operasi tangkap tangan dalam perkara tersebut.

Pengakuan itu, lanjut Soleman, tertuang dalam tanggapan JPU terhadap nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan pihak Silmy.

"Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy," ucap Soleman.

Soleman menjelaskan, dalam tanggapannya, JPU menyatakan tidak terdapat peristiwa tangkap tangan terhadap Silmy selaku terdakwa. Namun, jaksa menilai ketiadaan OTT tersebut tidak menghalangi proses penuntutan dalam perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA.

Menurutnya, pengakuan JPU itu menjadi penting karena selama ini pemberitaan mengenai penanganan perkara tersebut seolah-olah menggambarkan Silmy sebagai salah satu pihak yang ikut terjaring OTT KPK.

Ia menilai terdapat pergeseran fokus dalam konstruksi perkara yang disampaikan kepada publik. Awalnya, kasus tersebut banyak dikaitkan dengan operasi tangkap tangan, tetapi kini penuntutan terhadap Silmy lebih menitikberatkan pada dugaan pemerasan.

"Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan," ujar Soleman.

Soleman pun mempertanyakan perubahan konstruksi tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan terus mencermati perkembangan perkara, termasuk pembuktian atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya.

"Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan, nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat," tegasnya.

Ia juga kembali menyoroti pemberitaan awal yang membangun persepsi bahwa Silmy tertangkap tangan oleh KPK. Ia mengklaim, dalam persidangan jaksa menyebut tidak ada peristiwa OTT terhadap mantan Wamen Imipas tersebut.

"Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," tuturnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menyoroti tanggapan JPU dari sisi materi dakwaan. Ia menilai, jawaban jaksa pada dasarnya masih mengulang uraian yang telah disampaikan dalam surat dakwaan.

Gafur menyebut JPU mengakui bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Silmy belum diuraikan secara menyeluruh. Menurutnya, jaksa baru akan membuktikan dugaan tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara.

Selain itu, Gafur menyoroti pengaitan nama Silmy dengan nilai kerugian atau penerimaan dalam perkara tersebut. Ia menyebut JPU mengakui bahwa Silmy tidak termasuk dalam angka Rp 168,9 miliar, tetapi hanya dikaitkan dengan uang sebesar Rp 1,2 miliar.

Gafur juga menilai jaksa terlalu dini menyimpulkan unsur pemerasan dan gratifikasi telah terpenuhi, padahal persidangan belum memasuki tahap pembuktian.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian," jelas Gafur.

Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," kata jaksa.

Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Atas perbuatannya, Silmy Karim dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 Ayat (1) KUHP.