PERADI SAI Desak Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo Diusut Tuntas dan Transparan

JawaPos.com – Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN PERADI SAI) menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi advokat tersebut menilai, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individu yang terlibat, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.

Dalam pernyataan resminya, DPN PERADI SAI menegaskan bahwa dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur hukum harus diusut secara menyeluruh. Proses penegakan hukum juga harus berlangsung transparan dan akuntabel agar seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat terungkap.

"Penegakan hukum tanpa pengecualian. Dugaan penyadapan di luar prosedur harus diusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel. Penetapan tersangka tidak boleh mengurangi penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan proses peradilan yang adil," demikian pernyataan DPN PERADI SAI, Kamis (5/11).

PERADI SAI juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap privasi merupakan hak setiap orang tanpa memandang jabatan maupun kedudukan. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh perlindungan atas diri pribadi telah dijamin dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Baca Juga:Ledakan Efek LPG Bocor di Kebon Jeruk Jakbar, 10 Rumah Rusak, Warga Luka-luka

Menurut PERADI SAI, pembatasan terhadap hak tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, tidak boleh ada pembedaan perlindungan privasi berdasarkan status seseorang, termasuk antara pejabat negara dan masyarakat umum.

"Perlindungan itu tidak boleh dibedakan menurut jabatan, kedudukan, atau profesi," tegas PERADI SAI.

Selain proses pidana, organisasi advokat tersebut meminta agar tata kelola penyadapan turut diperiksa secara independen. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penyadapan memiliki dasar hukum dan otorisasi yang sah.

Aspek yang perlu ditelusuri mencakup penentuan sasaran penyadapan, akses terhadap sistem, rekam jejak aktivitas, hingga tata cara penyimpanan dan penghapusan hasil penyadapan. PERADI SAI menilai pemeriksaan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan sesuai hukum dengan tetap menjaga keutuhan alat bukti digital.

PERADI SAI juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terdampak apabila penyadapan tanpa dasar hukum terbukti terjadi. Perlindungan itu dapat berupa akses terhadap perlindungan data, penjelasan sepanjang dimungkinkan oleh hukum, serta mekanisme pemulihan yang efektif tanpa menghambat proses penegakan hukum.

Di sisi lain, PERADI SAI mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang agar tidak menunda pembaruan regulasi penyadapan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur bahwa ketentuan mengenai penyadapan diatur dengan undang-undang tersendiri.

"PERADI SAI mendorong pengaturan yang tegas mengenai dasar hukum dan otorisasi penyadapan, batas waktu, pengawasan independen, serta mekanisme keberatan dan pemulihan," demikian sikap organisasi tersebut.

Persoalan penyadapan juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan kerahasiaan hubungan advokat dan klien. PERADI SAI mengingatkan bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan jaminan kerahasiaan hubungan tersebut, termasuk perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat.

Jaminan kerahasiaan itu, lanjut PERADI SAI, bukan hanya menyangkut kepentingan profesi advokat. Lebih jauh, perlindungan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan pembelaan hukum secara bebas dan efektif tanpa khawatir komunikasi dengan penasihat hukumnya disadap secara tidak sah.

Baca Juga:Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu Hitam Setinggi 700 Meter

PERADI SAI menegaskan, kewenangan penyadapan memang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas dan harus selalu berada dalam koridor hukum. Hak privasi Presiden maupun seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum.

Sebagai organisasi advokat, PERADI SAI menyatakan siap memberikan masukan dalam pembaruan regulasi penyadapan. Mereka berharap pengaturan ke depan mampu menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat serta kerahasiaan profesi advokat.

"PERADI SAI siap memberikan masukan dalam pembaruan pengaturan penyadapan, khususnya untuk memastikan efektivitas penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional dan kerahasiaan profesi advokat," tuturnya.

Lebih lanjut, PERADI SAI mengingatkan bahwa prinsip supremasi hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk aparat yang memiliki kewenangan khusus. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Tidak seorang pun berada di atas hukum, demikian pula tidak ada kewenangan penyadapan yang kebal dari pengawasan hukum," pungkasnya.