PERADI SAI Desak Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo Diusut Tuntas dan Transparan

Di sisi lain, PERADI SAI mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang agar tidak menunda pembaruan regulasi penyadapan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur bahwa ketentuan mengenai penyadapan diatur dengan undang-undang tersendiri.

"PERADI SAI mendorong pengaturan yang tegas mengenai dasar hukum dan otorisasi penyadapan, batas waktu, pengawasan independen, serta mekanisme keberatan dan pemulihan," demikian sikap organisasi tersebut.

Persoalan penyadapan juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan kerahasiaan hubungan advokat dan klien. PERADI SAI mengingatkan bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan jaminan kerahasiaan hubungan tersebut, termasuk perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat.

Jaminan kerahasiaan itu, lanjut PERADI SAI, bukan hanya menyangkut kepentingan profesi advokat. Lebih jauh, perlindungan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan pembelaan hukum secara bebas dan efektif tanpa khawatir komunikasi dengan penasihat hukumnya disadap secara tidak sah.

Baca Juga:Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu Hitam Setinggi 700 Meter

PERADI SAI menegaskan, kewenangan penyadapan memang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas dan harus selalu berada dalam koridor hukum. Hak privasi Presiden maupun seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum.

Sebagai organisasi advokat, PERADI SAI menyatakan siap memberikan masukan dalam pembaruan regulasi penyadapan. Mereka berharap pengaturan ke depan mampu menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat serta kerahasiaan profesi advokat.

"PERADI SAI siap memberikan masukan dalam pembaruan pengaturan penyadapan, khususnya untuk memastikan efektivitas penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional dan kerahasiaan profesi advokat," tuturnya.

Lebih lanjut, PERADI SAI mengingatkan bahwa prinsip supremasi hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk aparat yang memiliki kewenangan khusus. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Tidak seorang pun berada di atas hukum, demikian pula tidak ada kewenangan penyadapan yang kebal dari pengawasan hukum," pungkasnya.