
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah saat bertemu dengan stakeholder Kalimantan Tengah. (Hilmi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat upaya mencetak sawah baru seluas 100 ribu hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai langkah strategis untuk mendukung target swasembada pangan. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari pengelolaan potensi lahan seluas 500 ribu hektare di wilayah tersebut.
"Dari total potensi lahan, 100 ribu hektare sudah siap dan telah memiliki SID (Survei Investigasi Desain)," ujar Andi saat memberikan keterangan kemarin (9/1). Ia menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk berbagai kegiatan, termasuk cetak sawah, modernisasi alat pertanian, optimasi lahan, dan pembentukan brigade pangan.
Kementan menargetkan lahan sawah ini dapat mulai ditanami pada Juni tahun ini. Dalam pelaksanaannya, Kementan bekerja sama dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR berperan dalam normalisasi saluran irigasi, pembangunan tanggul, perbaikan pintu air, hingga penyediaan pompa air untuk memastikan ketersediaan air di area cetak sawah.
"Langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir yang sering melanda wilayah tersebut," kata Andi. Ia juga menuturkan bahwa dampak banjir di beberapa wilayah mulai berkurang, menunjukkan kemajuan yang signifikan dari upaya kolaboratif ini.
Proyek ini didukung anggaran total Kementan yang mencapai Rp 29 triliun. Untuk wilayah Kalteng sendiri, sekitar Rp 5,5 triliun dialokasikan untuk kebutuhan cetak sawah dan program pendukung lainnya. Andi menilai, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam rangka mempercepat swasembada pangan nasional.
Selain cetak sawah, Andi mengungkapkan adanya potensi optimasi lahan lain di Kalteng yang mencakup 200 hingga 300 ribu hektare. "Lahan yang belum dimanfaatkan ini masih bisa dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional," tutupnya.
