Pendapatan Drop, Jatah Pegawai Kota Malang Malah Naik

JawaPos.com - Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2019 terdapat ketimpangan dibanding tahun 2018 ini. Dari sisi proyeksi, di tahun 2019 pendapatan daerahnya turun, namun jatah pegawai justru naik. 

Pada 2018 ini, belanja tidak langsung untuk gaji sebesar Rp 920 miliar, sementara pada 2019 menjadi Rp 936 miliar atau naik Rp 16 miliar. Kenaikan gaji ini pun menjadi pertanyaan, pasalnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Malang tidak mengalami peningkatan akibat moratorium dari pusat. Bahkan justru ada pengurangan karena pensiun. 

Sementara itu, jika melihat proyeksi pendapatan daerah Kota Malang, pada 2018 ini totalnya Rp 1,964 triliun. Sementara pada 2019 mendatang, menjadi Rp 1,849 triliun atau turun seratus miliar rupiah lebih. 

Meski demikian, Plt Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan bahwa data yang tersaji di KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2019 itu masih berupa rancangan yang masih mungkin berubah. Terlebih, menurut Sutiaji belum semua anggaran dari pusat masuk dalam daftar pendapatan itu. "Tetapi nanti kalau sudah jadi APBD Induk, nanti sudah termasuk Silpa, DAK (dana alokasi khusus) juga masuk," urainya.

Sutiaji mengungkapkan, pihaknya juga optimistis akan menganggarkan belanja langsung untuk masyarakat lebih tinggi dari jatah gaji pegawai. "Nanti kalau DAK, insentif daerah, dana transfer bagi hasil dari provinsi sudah masuk, Insha Allah bisa 55 persen belanja langsung dan 45 persen belanja tidak langsung," tuturnya. 

Mengenai masih adanya nomenklatur belanja pegawai di belanja masyarakat, Sutiaji mengaku akan melakukan efisiensi. "Itu yang nanti akan dihapus. Itu seperti honor, nanti akan diminimimalkan," pungkasnya.