Pedagang Pasar Pramuka Temui Pramono, Dapat Jaminan Tidak Ada Penggusuran

JawaPos.com – Rencana renovasi Pasar Pramuka oleh Perumda Pasar Jaya membuat pedagang khawatir. Sebab, pasca revitalisasi itu, harga sewanya meningkat empat kali lipat. Beberapa kali mediasi, antara Pasar Jaya dan pedagang tidak menemukan titik temu. Alhasil, para pedagang Pasar Pramuka itu menemui Gubernur DKI Pramono Anung didampingi kuasanya hukumnya dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Partai Bulan Bintang.

''Pertemuan ini intinya untuk membuka ruang negosiasi kembali. Karena pascarenovasi, harga yang ditetapkan Perumda naik drastis, jadi empat kali lipat dari sebelumnya. Itu sangat memberatkan para pedagang,'' ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang Gugum Ridho Putra, yang juga merupakan perwakilan dari LABH Bulan Bintang.

Sebelum bertemu gubernur, para pedagang Pramuka itu juga sudah melakukan upaya lainnya. Termasuk, meminta bantuan Ombudsman. Hal itu karena pedagang khawatir akan digusur dari sana.

''Tapi, alhamdulilah, pak gubernur menjamin tidak ada penggusuran. Jadi, ini membuat tenang semua pedagang di Pasar Pramuka,'' tambahnya.

Sebelum renovasi, biaya sewa kios di Pasar Pramuka hanya sekitar Rp 5 juta per tahun atau Rp 100 juta untuk masa kontrak 20 tahun. Namun, pasca renovasi, Perumda menetapkan harga menjadi Rp 425 juta untuk jangka waktu yang sama. Kendati diberi diskon 5 persen, harga tersebut tetap dinilai tak realistis oleh pedagang.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Pramuka, Efaldi menuturkan, pihaknya telah mengusulkan harga yang dianggap lebih masuk akal. Namun, tidak ada titik temu angka antara keduanya. ''Kami minta dinegosiasikan. Rp 250 juta per kios di lantai dasar dan Rp 200 juta di lantai satu untuk masa 20 tahun,” jelasnya.

Kekhawatiran para pedagang meningkat lantaran mereka menerima surat peringatan ketiga dari Perumda. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Pramono memberikan jaminan penting.

''Tadi, kami dianjurkan pak gubernur untuk mengadakan diskusi kembali dengan pihak Perumda. Beliau juga menjamin tidak ada terjadi kekhawatiran pedagang, seperti penggusuran,'' tambahnya.