JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah ke DPRD lantaran mahalnya biaya yang harus di keluarkan.  Namun, Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya sejatinya tidak terlalu mahal. Ia mengungkapkan, pada Pilkada Jakarta 2024, anggaran yang dikeluarkan hanya Rp 600 miliar.

 

Jika dibagi dengan 8 juta pemilih di Jakarta, tiap pemilih hanya mengeluarkan Rp 75 ribu. Jika kembali dibagi dengan lima tahun tiap periode kepemimpinan, hanya akan mengeluarkan Rp 15 ribu. 

 

"Jadi total anggaran putaran pertama sekitar Rp 600 miliar, kalau dibagi 8 juta pemilih itu biaya penyelenggaran itu hanya Rp 75 ribu per pemilih, kalau dibagi lima tahun, satu tahun Rp 15 ribu, kalau menjawab mahalnya biaya sebenarnya biaya demokrasi kita ini relatif," terangnya. 

 

Dody mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak masyarakat berdemokrasi. "Ini bagian hak berdemokrasi masyarakat, justru ini bisa memilih pemimpin secara langsung justru demokrasi kita lebih sehat, mereka bisa memilih pemimpin yang diharapkan," jelasnya.

 

Diketahui, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer usai Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12) malam.

 

Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengungkapkan tingginya biaya politik di Indonesia. Namun, biaya itu bisa ditekan dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

 

Prabowo mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang. 

 

”Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” kata ketua umum Partai Gerindra tersebut.