Difatwa Haram MUI, Asosiasi Vape Berharap Ada Ruang Diskusi dengan DPR

Jumpa pers Industri Vape dan REL Nasional di Jakarta pada Senin (16/11) (Dok Rian Alfianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Industri rokok elektrik atau vape meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan vape. Sebelumnya, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Lima asosiasi industri vape nasional berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pelarangan atau pembatasan tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan pelaku usaha dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja maupun industri.
Permintaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11). Dalam kesempatan itu, lima asosiasi industri vape sekaligus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba.
Kelima asosiasi tersebut adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).
Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, asosiasi berharap pemerintah, khususnya DPR, memberikan kesempatan kepada pelaku industri untuk menjelaskan persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Menurut dia, dialog diperlukan agar kebijakan yang nantinya diambil tidak hanya berfokus pada penindakan penyalahgunaan vape, tetapi juga mempertimbangkan kondisi industri yang selama ini menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
"Kami juga sudah berkirim surat ke DPR, agar sekiranya kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menjelaskan apa yang selama ini menjadi persoalan," kata Budiyanto.
Lima Asosiasi Vape Teken Pakta Integritas
Di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat rokok elektrik, lima asosiasi tersebut menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan internal.
Budiyanto menjelaskan, pakta integritas yang ditandatangani memuat tiga komitmen utama. Pertama, mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba. Kedua, mematuhi ketentuan batas usia minimal pembeli. Ketiga, melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen tersebut.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




