Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Selasa, 17 November 2026 | 00.23 WIB

Difatwa Haram MUI, Asosiasi Vape Berharap Ada Ruang Diskusi dengan DPR

Jumpa pers Industri Vape dan REL Nasional di Jakarta pada Senin (16/11) (Dok Rian Alfianto/JawaPos.com). - Image

Jumpa pers Industri Vape dan REL Nasional di Jakarta pada Senin (16/11) (Dok Rian Alfianto/JawaPos.com).

JawaPos.com - Industri rokok elektrik atau vape meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan vape. Sebelumnya, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Lima asosiasi industri vape nasional berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pelarangan atau pembatasan tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan pelaku usaha dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja maupun industri.

Permintaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11). Dalam kesempatan itu, lima asosiasi industri vape sekaligus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba.

Kelima asosiasi tersebut adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).

Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, asosiasi berharap pemerintah, khususnya DPR, memberikan kesempatan kepada pelaku industri untuk menjelaskan persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Menurut dia, dialog diperlukan agar kebijakan yang nantinya diambil tidak hanya berfokus pada penindakan penyalahgunaan vape, tetapi juga mempertimbangkan kondisi industri yang selama ini menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.

"Kami juga sudah berkirim surat ke DPR, agar sekiranya kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menjelaskan apa yang selama ini menjadi persoalan," kata Budiyanto.

Lima Asosiasi Vape Teken Pakta Integritas

Di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat rokok elektrik, lima asosiasi tersebut menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan internal.

Budiyanto menjelaskan, pakta integritas yang ditandatangani memuat tiga komitmen utama. Pertama, mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba. Kedua, mematuhi ketentuan batas usia minimal pembeli. Ketiga, melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen tersebut.

Editor: Diar Candra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore