PPN Transaksi Digital Luar Negeri Berlaku, DJP Tegaskan Tidak Semua Transaksi Kena Pajak

Namun, jika suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk DJP, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Ketentuan tersebut bertujuan mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda atas transaksi yang sama.

Memanfaatkan Data Sistem Pembayaran

Dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pengenaan PPN.

Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam bank dan lembaga sebagai penerbit atau issuer yang berperan memfasilitasi pembayaran sekaligus pemungutan PPN dalam sistem tersebut.

Keenamnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Melalui mekanisme tersebut, pemungutan PPN dapat dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran apabila transaksi memenuhi ketentuan.

Selain itu, konsumen juga tidak perlu melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas transaksi yang telah dipungut melalui sistem tersebut.

Sebagai informasi, SPP-TDLN telah mulai diterapkan sejak 25 September 2026. Perluasan penerapan pada 9 November menjadi bagian dari penguatan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri.