PPN Transaksi Digital Luar Negeri Berlaku, DJP Tegaskan Tidak Semua Transaksi Kena Pajak

JawaPos.com - Pemerintah mulai memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada Senin (9/11).

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi digital masyarakat otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pemungutan pajak melalui sistem tersebut hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," ujar Inge kepada wartawan, sebagaimana dikutip JawaPos.com, Rabu (4/11).

Baca Juga:Kemenkeu Akui Pembalut Belum Masuk Barang Bebas Pajak, Masih Kena PPN

Inge menegaskan, kebijakan tersebut juga tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Selain itu, pemerintah tidak bermaksud mengenakan PPN atas seluruh aktivitas transaksi keuangan masyarakat.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah transaksi transfer dana personal dan remitansi atau pengiriman uang. Aktivitas tersebut tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN.

Dengan demikian, masyarakat tidak serta-merta dikenakan PPN ketika melakukan transfer uang kepada keluarga, mengirimkan dana ke rekening lain, maupun melakukan pengiriman uang lintas negara.

Adapun sasaran utama SPP-TDLN adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa barang digital serta jasa kena pajak berupa jasa digital dari luar negeri yang digunakan konsumen di Indonesia.

Contohnya, pembelian perangkat lunak, berlangganan layanan streaming, hingga pemanfaatan layanan komputasi awan (cloud computing) dari penyedia luar negeri.