Legislator PDIP Sebut CPO Murah-Migor Mahal Bukti Luhut-Mendag Gagal

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Storus meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk bisa
memperhatikan nasib dan kondisi belasan juta petani sawit kecil yang saat ini sangat mengenaskan. Dia menyebut nasib petani sawit kecil saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

"Harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit rakyat sekarang terjun bebas, jauh di bawah harga keekonomian dan sangat merugikan. Padahal saat ini harga pupuk melonjak tajam di luar daya beli petani, padahal kalau tidak dipupuk maka dipastikan tahun depan produktivitas sawitnya pasti menurun," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (24/6).

"Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, pemanenan, pengangkutan, hingga beban utang bank atau rentenir dan biaya hidup," sambungnya.

Deddy mempertanyakan anomali antara harga global, domestik, dengan harga keekonomian TBS dan minyak goreng yang tidak sinkron. Dia mengungkapkan, saat ini permintaan CPO global terlihat mengalami penurunan hampir 30 persen dan harga patokan sudah di angka RM 4.632 (USD 1.053) atau sekitar Rp 15.584/kg per 22 Juni 2022.

Menurutnya, angka itu jika dikurangi pajak ekspor, pungutan levi, dan biaya pelabuhan di luar kewajiban DMO, berarti harga CPO domestik seharusnya berada di Rp 11.026/kg. Selanjutnya, jika merujuk harga domestik yang mengacu pada lelang KPB tersebut ditambah kewajiban DMO 16,7 persen, maka harga CPO harusnya berada di Rp 10.780/kg.

Lebih jauh Deddy menjelaskan, jika harga domestik sebesar itu maka logikanya harga ke-ekonomian TBS petani (dengan rendemen 20 persen) seharusnya berada di atas Rp 2.000/kg, tergantung daerahnya atau rata-rata Rp. 2.156/kg. "Tetapi fakta menunjukkan bahwa harga riil di lapangan berada di bawah Rp1.500, bahkan dibanyak daerah sudah terjun bebas di kisaran Rp 400 – Rp 1.000/kg TBS," beber Deddy.

Dia menyesalkan, harga sawit produksi petani terpangkas hingga 80 persen dibandingkan sebelum moratorium. Sementara perusahaan sawit besar tidak merasakan dampak serupa jika mereka memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) atau memiliki usaha yang terintegrasi dari kebun sawit – pabrik kelapa sawit – pabrik minyak goreng atau ekspor.

"Yang menderita itu rakyat petani kecil, merekalah yang jadi korban dari kegagalan Menko Marves dan Mendag dalam mengatasi masalah minyak goreng yang sudah memasuki bulan ke-enam ini," ujar legislator PDIP ini.

Menurut Deddy, pemicu rontoknya harga TBS petani di lapangan disebabkan beberapa hal. Pertama, stok CPO dalam negeri sudah meluap sehingga PKS tidak lagi mampu menampung sawit rakyat.

Tangki CPO yang ada sudah penuh dan mengalami kelebihan pasokan, akhirnya harga TBS terjun bebas. Kedua, proses perijinan ekspor (PE) yang sangat lambat karena baru diberikan setelah kewajiban DMO 85 persen tiba di pabrik minyak goreng yang ditunjuk.

Prosedun ini sangat memakan waktu dan menyebabkan tangki penyimpanan meluap dan tidak mampu menampung. Bahkan karena panjangnya proses tersebut kualitas CPO juga jadi terpengaruh, karena jika TBS yang diolah PKS sudah lewat matang maka kadar asam lemak bebas (ALB) menjadi tinggi.

"Padahal standar CPO yang baik itu harus memiliki kadas ALB di bawah 3 persen. Lagi-lagi pabrik kelapa sawit akan mengorbankan sawit rakyat kecil," pungkasnya.