Kemendag Terus Berjuang dalam Sengketa Nikel Antara RI dan Uni Eropa

JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berjuang dalam sengketa nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga yang merupakan ketua delegasi RI pada sengketa ini menegaskan, perjuangan melawan Uni Eropa di WTO akan menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan hukumnya sendiri. Indonesia berhak mengatur kebijakan ekspor sumber dayanya dan itu harus dihormati oleh negara lain.

“Ini sesuai dengan prinsip penghormatan kedaulatan yang menjadi dasar hubungan antar negara,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/3).

Selanjutnya, nikel terkait keterbatasan sumber daya alam. Sebab nikel merupakan barang tambang yang tidak terbarukan sehingga penambangan dan pengelolaannya harus diatur secara cermat dengan mempertimbangkan banyak hal.

“Ada isu critical shortage, ada isu lingkungan, isu ekonomi nasional dan isu sosial. Jika tidak berhati-hati, Indonesia yang saat ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia suatu saat bisa jadi malah tergantung dari negara lain,” tuturnya.

Di sisi lain, Jerry melanjutkan, upaya hilirisasi terus digenjot agar nilai tambah dari nikel menjadi optimal. Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Apalagi, bahan mentah seperti nikel dengan kadar rendah yang dihargai murah, tetapi harus mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi.

“Karena itu, sejak awal disidangkan di WTO, sampai sidang panel bulan ini saya yang ditugaskan sebagai ketua delegasi terus berupaya agar kita menang di WTO,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia, kata Jerry, juga sudah punya lawyer handal sesuai perintah Presiden. Selain itu tim-tim ahli juga dikerahkan oleh Wamendag yang bisa mendukung para lawyer untuk menyusun argumen yang kuat. Usaha lain yang dilakukan, adalah melakukan pendekatan-pendekatan dengan negara pihak ketiga agar Indonesia mendapatkan dukungan dari negara lain.

“Bagaimanapun ini kan masalah politik ekonomi Internasional, bukan semata-mata isu hukum. Negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia dan negara dunia ketiga sering diperlakukan tidak adil dalam sengketa internasional. Padahal semua negara mempunyai kedaulatan yang harus dihormati negara lain. Itu sebabnya kita perlu mendapatkan dukungan agar kedudukan kita semakin kuat,” pungkasnya.