Harga Belum Stabil, Pemerintah Disandera Pengusaha Minyak Goreng?

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Hal tersebut dilakukan terkait dengan tidak ditepatinya janji minyak goreng curah akan stabil dan melimpah di lapangan.

Kata dia, kegagalan ini sekaligus mengindikasikan bahwa pemerintah memang tidak mampu mengatasi ulah mafia atau para pengusaha migor (minyak goreng) yang bandel.

"Untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali. Sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat pada tanggal 4 april di awal bulan Ramadan, migor ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda," tegas dia kepada wartawan, Rabu (6/4).

Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 4 April, harga rata-rata nasional migor curah adalah seharga Rp 20.050 per kg. Untuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp 23.350, Rp 22.800, Rp 20.200 dan Rp 20.900 per kg.

"Angka ini masih jauh di atas HET yang sebesar Rp 15.500 per kg. Artinya migor curah masih belum aman-terkendali, bahkan dalam minggu ini malah teramati cenderung naik," serunya.

Menurut Mulyanto, bisa jadi angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian tersebut menguap.

Jika itu yang terjadi, maka jelas telah merugikan keuangan negara. Karenanya pantas untuk diusut tuntas dan ditindak tegas. "Bila tidak, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal migor. Pemerintah terkesan disandera oleh para mafia ini, dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET," tandas dia.