Dinda Juwita

Zalzilatul Hikmia

Ferlynda Putri Sofyandari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/resiprokal-1082962338.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump umumkan tarif impor baru ke berbagai negara (Dok. Reuters/Carlos Barria)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump umumkan tarif impor baru ke berbagai negara (Dok. Reuters/Carlos Barria).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump menunda penerapan kebijakan tarif resiprokal. Penundaan itu berlaku selama 90 hari dan ditujukan untuk puluhan negara yang terdampak kebijakan tersebut. Trump menjelaskan, alasan penundaan itu disebabkan karena negara-negara yang terdampak menjadi gelisah dan takut. Mereka menjadi sedikit gelisah, sedikit takut. "Kami memutuskan untuk mengambil tindakan dan kami melakukannya hari ini, dan kami senang dengan hal itu," ujar Trump dilansir dari CBS. Meski begitu, seteru AS, Tiongkok, mendapat pengecualian. Beijing justru dikenakan kenaikan tarif impor dari 104 persen menjadi 125 persen oleh Trump. Khusus untuk Tiongkok, Trump menyebut kenaikan tarif itu disebutnya karena kurang hormatnya Tiongkok kepada pasar global. "Karena kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan Tiongkok kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dikenakan ke Tiongkok oleh Amerika Serikat menjadi 125 persen, berlaku segera," kata Trump via Instagram. "Suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, Tiongkok akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS, dan negara-negara lain, tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima," imbuhnya. Selain Tiongkok, Meksiko dan Kanada juga akan mendapatkan penanganan khusus. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan barang yang berasal dari kedua negara itu akan tetap dikenakan tarif 25 persen, kecuali jika mereka mematuhi Perjanjian AS-Meksiko-Kanada. Namun, itu tidak berlaku untuk tarif khusus sektor yang telah diberlakukan Trump. Trump menilai tarif tinggi sebetulnya tetap akan berlaku. Penundaan tarif dilakukan karena banyak negara memiliki niat baik untuk berunding dengan AS. "Belum ada yang berakhir, tetapi kami memiliki semangat yang luar biasa dari negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Tiongkok ingin membuat kesepakatan, mereka hanya tidak tahu bagaimana cara melakukannya," kata Presiden AS ke-45 dan ke-47 itu. Adanya pengumuman Trump tentang penghentian sementara itu membuat pasar global bernapas lega. Indeks S&amp;P 500 melonjak 9,5 persen, lonjakan indeks terbesar dalam satu hari sejak 2008. Pergerakan terbaru itu mengakhiri minggu penuh gejolak yang dimulai ketika Trump mengejutkan dunia dengan mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif AS tertinggi dalam lebih dari satu abad. Harga minyak, yang telah merosot dalam beberapa hari terakhir akibat kekhawatiran perlambatan ekonomi global, juga naik karena berita terbaru. Di sisi lain, Tiongkok resmi memberlakukan tarif balasan sebesar 84 persen terhadap berbagai produk asal Amerika Serikat, Kamis (10/4). Ini adalah wujud respons atas eskalasi perang dagang yang kembali memanas antara dua ekonomi terbesar dunia. Seperti dilansir dari The Guardian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menegaskan bahwa Beijing tidak sedang balas dendam. "Perjuangan AS tidak akan mendapat dukungan rakyat dan akan berakhir dengan kegagalan," ujarnya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok yang menyatakan bahwa dialog masih terbuka. Pihaknya berharap ada jalan tengah guna menyelesaikan masalah ini. Tarif baru dari Beijing mencakup produk-produk utama asal Amerika Serikat. Selain itu juga ada pembatasan terhadap 18 perusahaan Amerika. Langkah ini merupakan balasan atas pengumuman Trump yang menambahkan tarif 34 persen ke dalam tarif eksisting sebesar 20 persen untuk produk Tiongkok. Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menilai, waktu 90 hari ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Pemerintah tak boleh sekadar wait and see, dengan harapan usai penundaan penerapan tarif resiprokal oleh AS maka akan muncul pembatalan. "Kita tidak boleh wait and see. Untuk Indonesia, saya pikir kita jangan terlena karena bagaimanapun ini menyakut hidup-mati suatu bangsa kan," jelasnya saat dihubungi, Kamis (10/4) Pengiriman tim negosiasi ke AS harus berlanjut. Termasuk, upaya membuka kran-kran impor ke negara-negara lain harus terus berjalan. Penundaan ini, menurut dia, bisa jadi lantaran kesiapan dalam negeri AS sendiri belum terwujud imbas kebijakan yang dibuat Trump terlalu tergesa-gesa. Sehingga, perlu dilakukan detailing lebih lanjut dalam merespon kebijakan kenaikan tarif tersebut. "Kemungkinan besar juga di kalangan kementerian dia ada perbedaan dalam dalam menentukan tingkat toleransi (tarif, red), karena ada negara yang dikasih 32 persen, kan mungkin menjadi range-nya 29-31 atau 29-30, kan angka 2 itu adalah angka psikologis," paparnya. Jeda ini pun, dinilainya bukan berarti akan mengakhiri kebijakan dadakan tersebut. Justru, Trump akan memetakan kembali dan mempersiapkan diri terkait kondisi dalam negerinya. Selain itu, ada kemungkinan, jeda ini sengaja dilakukan oleh Trump sebagai strategi untuk menarik negara-negara lain, selain Tiongkok, untuk melakukan pendekatan padanya. Meminta toleransi atas persentase besaran tarif yang dikenakan pada negaranya. Termasuk, negara-negara yang mungkin akan diuntungkan dari kebijakan tersebut. "Negara-negara tersebut akan berbondong-bondong ini mendekati Trump secara individual, atau secara kamar dagang masing-masing, atau juga bisa mendekati lewat kedudukan besar Amerika Serikat di negara mereka. Itu sangat dimungkinkan," papar pria yang akrab disapa Reza. Karenanya, dia menilai, penting bagi pemerintah Indonesia untuk membuat time frame terkait penyelesaian isu tarif Trump ini. Misal, dalam 45 hari ke depan harus ada draf kebijakan yang bulat soal isu tarif ini. Kemudian, sebelum hari ke-77, tim Indonesia sudah selesai berunding dengan AS. Presiden pun dirasa bisa menggunakan executive order-nya untuk penyiapan ini, di tengah kesibukannya dalam melaksanakan kunjungan luar negerinya. Dia pun meyakini, dalam kunjungannya ini, Presiden juga akan menggali informasi dari negara-negara tujuan dan negara-negara di Timur Tengah. Tidak hanya soal perdamaian di Gaza, diharapkan ada pula dpembicaraan dengan negara-negara OKI dan Liga Arab terkait respon terhadap isu tarif Trump ini. Disinggung soal rencana penampungan warga Gaza di Indonesia sebagai salah satu strategi pendekatan pemerintah terhadap Trump, Reza tak menutup kemungkinan tersebut. Mengingat, sebelumnya Trump sempat menyebut akan melakukan pemindahan. Namun, dia mengingatkan, agar pemerintah tak menggunakan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia untuk alat negosisasi. Secara kebijakan hal tersebut tidak diperbolehkan. "Kebijakan luar negeri kita harus sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia," tegasnya. Sementara itu, Menlu Sugiono sendiri telah menegaskan, bahwa Indonesia bersedia menampung korban perang Gaza untuk proses penyembuhan dan perawatan. Bukan sebagai upaya pemindahan rakyat dari Tanah Airnya.

Donald Trump menunda kebijakan tarif resiprokal selama 90 hari, sementara Tiongkok dikenakan tarif tinggi, memicu reaksi pasar global.

Estu Suryowati

Trump Tunda Kenaikan Tarif Resiprokal 90 Hari ke depan, AS Naikkan Tarif ke Tiongkok hingga 125 Persen

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Moch. Rizky Pratama Putra

Iran mundur dari Piala Dunia 2026 setelah konflik dengan AS. FIFA dan Trump tetap menjamin partisipasi, tapi keamanan menjadi alasan penolakan Iran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Trump Tunda Kenaikan Tarif Resiprokal 90 Hari ke depan, AS Naikkan Tarif ke Tiongkok hingga 125 Persen

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Trump Tunda Kenaikan Tarif Resiprokal 90 Hari ke depan, AS Naikkan Tarif ke Tiongkok hingga 125 Persen

Tags

Artikel Terkait

Kesepakatan Dagang Tarif Resiprokal Resmi Diteken, Minyak Sawit hingga Komponen Pesawat Terbang Bebas Tarif 0 Persen

UE Siapkan Balasan Tegas untuk AS jika Trump Kenakan Tarif Tambahan ke Spanyol

Menko Airlangga Ungkap Indonesia Dapat Perlakuan Berbeda dari Tarif Impor Global Trump

Download Aplikasi JawaPos.com