<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/vonis-skincare-1-3164989767.jpg" alt="Dua terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik kecantikan berbahaya Agus Salim (kiri) dan Mira Hayati divonis 10 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim PN Makassar.&nbsp; (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik kecantikan berbahaya Agus Salim (kiri) dan Mira Hayati divonis 10 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim PN Makassar.&nbsp; (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik kecantikan berbahaya mengandung merkuri Agus Salim dan Mira Hayati divonis 10 bulan penjara. Mereka juga didenda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Menjatuhkan pidana, oleh karena itu terhadap terdakwa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 2 bulan,&rdquo; papar Ketua Majelis Hakim Arif Wisaksono seperti dilansir dari Antara. Majelis menyatakan, dua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau persyaratan keamanan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 138 ayat (2) dan (3), juncto pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 435 mengatur bagi pelaku tindak pidana di bidang kesehatan, terkait produksi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Sedangkan pasal 138 ayat (2) dan (3) mengatur tentang pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Untuk perbuatan terdakwa yang memberatkan yakni meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat bagi yang menggunakan atau memakai produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri. &lrm;&lrm;Selain itu, kurangnya hati-hati dari terdakwa dalam mengedarkan kosmetik miliknya tersebut. Terdakwa selaku pelaku usaha tidak melakukan upaya untuk memastikan produknya aman sebelum diedarkan kepada pihak lain. Terdakwa sudah pernah mendapatkan teguran dari BPOM. <h3>Ajukan Banding Putusan Hakim</h3> Atas putusan itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamida menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut terhadap kliennya. Sebab putusan dianggap memberatkan. &rdquo;Kami menyatakan mengajukan banding atas putusan ini,&rdquo; papar Ida Hamida. Merespons putusan tersebut, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parawansa menyampaikan pada pokoknya putusan Mira Hayati dan Agus Salim jauh dari tuntutan jaksa yakni 6 tahun penjara dan 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar &rdquo;Kami akan buat laporan ke pimpinan kami mengenai hasil vonis hakim. Mengenai tindakan apakah kami mengajukan upaya hukum atau tidak (banding), kami menunggu petunjuk pimpinan kami. &lrm;&lrm;Tapi kalau melihat aturan, kemungkinan besar banding karena putusan 2/3 dari tuntutan,&rdquo; tandas Parawansa. Di tempat terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi menegaskan, JPU dinyatakan segera melakukan banding atas vonis kepada dua terdakwa tersebut. &rdquo;Kami menghargai keputusan majelis hakim terkait vonis terdakwa Mira Hayati dan Agus Salim. JPU menyatakan banding sebagai upaya hukum,&rdquo; kata Soetarmi dalam keterangannya. Sebelumnya, JPU menuntut untuk terdakwa Mira Hayati selaku Direktur Utama PT Agus Mira Mandiri Utama dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsidair selama tiga bulan penjara. Sedangkan untuk Agus Salim merupakan pemilik produk kosmetik merek RG Raja Glow My Body Slim dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar subsidiair tiga bulan penjara.

‎Dua terdakwa kasus kosmetik kecantikan berbahaya divonis 10 bulan penjara dan didenda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim PN Makassar

Dua Terdakwa Kosmetik Berbahaya Divonis 10 Bulan di PN Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/sidang-pn-kosmetik-berbahaya-foto-drw-1212484827.jpg" alt="Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mustadir Daeng Sila divonis 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar di PN Makassar, Selasa (3/6). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mustadir Daeng Sila divonis 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar di PN Makassar, Selasa (3/6). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar. Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Mustadir Daeng Sila pemilik kosmetik berbahaya hanya 18 bulan penjara. &rdquo;Sesuai dengan petunjuk pimpinan atas putusan itu, kami menyatakan banding. Karena, putusan dijatuhkan kepada terdakwa jauh dari tuntutan,&rdquo; ujar Ketua tim JPU Kejati Sulsel Parawansah seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (4/6). Alasannya, tuntutan JPU terhadap pemilik produk kosmetik merek Fenny Frans (ff) Cream Glowing tersebut telah terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan tuntutan yang dimohonkan JPU sebelum putusan yakni 4 tahun penjara dikurangi selama terdakwa selama berada dalam tahanan, dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara. Namun vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1,6 tahun atau 18 bulan penjara. Putusan itu jauh dari tuntutan JPU, meski dendanya tetap sama Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis Hakim PN Makassar menyatakan perbuatan terdakwa hanya melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara Undang-Undang tentang Kesehatan tidak menjadi pertimbangan. Dalam tuntutan JPU ada beberapa dijadikan pertimbangan, baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa telah meresahkan masyarakat, serta kurangnya kehati-hatian sebelum mengedarkan produk kosmetiknya sehingga memberi dampak kerugian bagi konsumen. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yang merupakan suami Fenny Frans (brand nama istrinya) telah bersikap sopan selama proses persidangan dan dinyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Kelas I A Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya mengandung merkuri yakni Mustadir Daeng Sila dengan hukuman 18 bulan penjara serta denda senilai Rp 1 miliar subsider dua bulan penjara. &rdquo;Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan. Oleh karena itu maka dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan (18 bulan),&rdquo; ujar Hakim Ketua Angeliky Handajani Day membacakan putusan di Ruang Sidang Mudjono PN Makassar, Sulsel, Selasa (3/6). Selain putusan pidana penjara, terdakwa Mustadir Daeng Sila selaku Direktur CV Fenny Frans juga diberikan hukuman tambahan berupa denda Rp 1 miliar dengan subsider dua bulan penjara bila tidak membayarkan denda tersebut. Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyebut Direktur CV Fenny Frans tersebut terbukti melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JPU Kejati Sulsel nyatakan banding atas putusan PN Makassar yang memvonis terdakwa pemilik kosmetik berbahaya 18 bulan penjara

JPU Kejati Sulsel Banding Vonis Terdakwa Kosmetik Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/terdakwa-kosmetik-berbahaya-pn-makassar4jpg-795850774.jpg" alt="Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mira Hayati (kiri) seusai mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mira Hayati (kiri) seusai mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> <h3>JPU Menuntut Dua Terdakwa Pemilik Kosmetik Berbahaya 5-6 Tahun &nbsp;</h3> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya mengandung merkuri. Mustadir Daeng Sila dihukum 18 bulan penjara serta denda senilai Rp 1 miliar. &rdquo;Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan. Oleh karena itu maka dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan (18 bulan),&rdquo; ujar Hakim Ketua Angeliky Handajani Day membacakan putusan di Ruang Sidang Mudjono PN Makassar, seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/6). Selain putusan pidana penjara, terdakwa Mustadir Daeng Sila selaku Direktur CV Fenny Frans juga diberikan hukuman tambahan berupa denda Rp 1 miliar dengan subsider dua bulan penjara bila tidak membayarkan denda tersebut. Majelis hakim menyebut Direktur CV Fenny Frans terbukti melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal yang memberatkan terdakwa, adalah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat serta kurangnya kehati-hatian sebelum mengedarkan produk kosmetiknya sehingga memberi dampak kerugian bagi konsumen. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yang merupakan suami Fenny Frans (brand nama istrinya) telah bersikap sopan selama proses persidangan dan dinyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Putusan majelis hakim tersebut dinilai lebih ringan daru tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulsel yang menuntutnya 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengemukakan, atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Makassar telah membuktikan dakwaan subsider yang diajukan JPU Kejati Sulsel terbukti. &rdquo;Kami menghargai keputusan majelis hakim terkait vonis kepada terdakwa Mustadir Dg Sila. JPU menyatakan pikir-pikir, selanjutnya akan menentukan sikap, apakah menerima atau akan menempuh upaya hukum. Sebab, terjadi perbedaan pendapat penerapan pasal dalam pembuktian perkara ini,&rdquo; papar Soetarmi. JPU Kejati Sulsel menyatakan perbuatan terdakwa Mustadir Daeng Sila terbukti melanggar pasal 435 juncto 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sedangkan, Majelis Hakim PN Makassar berpendapat perbuatan terdakwa hanya melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, kepolisian dan Kejati Sulsel bersama Kejari Makassar telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus pembuatan dan peredaran kosmetik berbahaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menuntut dua terdakwa pemilik sekaligus pengedar kosmetik berbahaya mengandung zat merkuri masing-masing Agus Salim lima tahun penjara dan Mira Hayati enam tahun penjara, serta denda senilai Rp 1 miliar. &rdquo;Menyatakan terdakwa Agus Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, kualitas, keamanan, khasiat, dan mutu,&rdquo; papar JPU Nur Fitriani. JPU menyatakan perbuatan pemilik produk kosmetik merek RG Raja Glow My Body Slim, telah terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. JPU meminta majelis hakim menghukum dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama ditahan. Sementara untuk terdakwa Mira Hayati merek produk Mira Hayati Cosmetic, JPU Kejati Sulsel Yusnikar menuntut dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan di rutan dan tahanan kota serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan pidana. Terdakwa melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa karena tidak memperdulikan teguran BPOM terkait peredaran kosmetik mengandung merkuri. Terdakwa Mira Hayati merupakan pemilik perusahaan PT Agus Mira Mandiri Utama. Sedangkan Agus Salim adalah pemilik Apotek Ratu Bilqis yang menjual serta mengedarkan produk kosmetik berbahaya itu. Secara terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi menyampaikan, hukuman pidana terhadap kedua terdakwa berbeda dan keduanya tetap didenda Rp 1 miliar. Selain itu sejumlah barang bukti dirampas untuk dimusnahkan serta dibebani bayar biaya perkara Rp 5.000. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan masyarakat bagi yang menggunakan atau memakai produk obat tradisional, jamu pelangsing yang mengandung bahan kimia obat (BKO) Bisakodil. &rdquo;Sidang berikutnya akan diagendakan pembacaan vonis oleh majelis hakim. Untuk jadwalnya menunggu dari Pengadilan Negeri Makassar,&rdquo; tutur Soetarmi.

Majelis Hakim PN Makassar jatuhkan vonis kepada terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya 18 bulan penjara serta denda Rp 1 miliar

Terdakwa Kosmetik Berhahaya Divonis 18 Bulan Denda Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/kasus-skincare-dok-kejati-sulsel-3096844492.jpg" alt="Terdakwa pemilik kosmetik kecantikan berbahaya Mira Hayati (kiri) dikawal JPU Kejaksaan Negeri Makassar usai ditetapkan sebagai tersangka di Makassar. (Kejati Sulsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemilik kosmetik kecantikan berbahaya Mira Hayati (kiri) dikawal JPU Kejaksaan Negeri Makassar usai ditetapkan sebagai tersangka di Makassar. (Kejati Sulsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang lanjutan terhadap pemilik kosmetik kecantikan berbahaya mengandung merkuri Mira Hayati dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ditunda. Itu karena terdakwa dalam pemulihan setelah melahirkan. &rdquo;Untuk Mira Hayati, sidangnya dijadwalkan pada Selasa (11/3). Kita berharap terdakwa sudah bisa menghadiri sidang perdana setelah proses pemulihan usai melahirkan,&rdquo; kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara. Pihak penasihat hukum telah menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi Mira Hayati telah melahirkan pada Rabu (5/3) dini hari di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saat ini, kondisinya masih dalam perawatan.&nbsp; Kuasa hukum terdakwa, Ida Hamida, membenarkan kliennya telah melahirkan bayi laki-laki melalui operasi cesar karena kliennya mengalami tekanan darah tinggi, sehingga sulit melahirkan normal.&nbsp; &rdquo;Sudah (melahirkan) tadi pagi sekitar pukul 10.00 wita. Tensinya tinggi terus, walau belum waktunya lahir dokter telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan ibu dan bayinya,&rdquo; papar Ida.&nbsp; Meski demikian, pihaknya telah menyampaikan kepada majelis hakim untuk berupaya menghadirkan kliennya pada sidang yang dijadwalkan pada Selasa (11/3), di PN Makassar. &rdquo;Insya Allah Selasa depan sudah sidang,&rdquo; kata Ida singkat. Sebelumnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Mira ditunda dua kali. Yakni pada Selasa (25/2) dan pada Selasa (4/3) dengan alasan masih dirawat di rumah sakit. Sidang tersebut digelar di Ruang Sidang Dr Harifin A Tumpa PN Makassar.&nbsp; Sedangkan dua terdakwa lain, yakni Agus Salim dan Mustadir Dg Sila telah mengikuti proses persidangan. JPU Kejati Sulsel dan Kejari Makassar menghadirkan beberapa saksi pada sidang lanjutan perkara tersebut. Pada sidang terdakwa Agus Salim, Selasa (4/3), dihadirkan saksi dari kepolisian. Sedangkan untuk terdakwa Mustadir Daeng Sila saksi dari kepolisian dan karyawan CV Fenny Frans yang memproduksi, mengedarkan kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing. Sidang lanjutan untuk terdakwa Agus Salim dan Mustadir Daeng Sila dilanjutkan pada Selasa (11/3) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. JPU mendakwa Agus Salim diketahui pemilik kosmetik brand Ratu Glow dan Raja Glow dengan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdakwa terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp 5 miliar. Sedangkan terdakwa Mustadir Daeng Sila, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, terdakwa juga didakwa melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 2 miliar.&nbsp; Sementara untuk terdakwa Mira Hayati diketahui Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama juga didakwa pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bersangkutan diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sidang lanjutan terhadap pemilik kosmetik kecantikan berbahaya dengan agenda pembacaan dakwaan JPU di PN Makassar kembali ditunda

Sidang Kosmetik Berbahaya di Makassar Kembali Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/Untitleda-3733881038.jpg" alt="Puluhan jurnalis di Sulsel gelar aksi damai di depan PN Makassar, Jalan RA Kartini, Kamis (25/4)." width="100%">
<figcaption>Puluhan jurnalis di Sulsel gelar aksi damai di depan PN Makassar, Jalan RA Kartini, Kamis (25/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kota Makassar, Jalan RA Kartini, Kamis (25/4). Aksi itu merespons sidang lanjutan gugatan dua media dan dua jurnalis di&nbsp; PN Makassar. Ketua Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel Andi Muhammad Sardi mengatakan, pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan. Fungsi itu mengharuskan tampil independen dan tidak memihak. &rdquo;Namun pers kerap mendapat ancaman hingga gugatan perdata terkait karya jurnalistik. Sengketa tentang pencemaran nama baik, sengketa tentang kesalahan dan kekeliruan pemberitaan, dan sengketa tentang pemberitaan pers yang melanggar kode etik,&rdquo; ujar Andi Muhammad Sardi. &rdquo;Sengketa-sengketa ini harusnya diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan memanfaatkan lembaga Dewan Pers, upaya hukum negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilai independen, dan arbitrasi,&rdquo; tambah Sardi. Dia mengatakan, pemidanaan seorang jurnalis atas karya jurnalistik yang dihasilkan, merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di Indonesia. &rdquo;Di Makassar, dua media daring beserta dua wartawan dan narasumber digugat lima orang mantan Staf Khusus (Stafsus) era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Nominal gugatannya mencapai Rp 700 miliar,&rdquo; ungkap Andi Muhammad Sardi. Di menjelaskan, kelima eks pejabat publik mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan ganti rugi materi yang berlebihan. Mereka juga tidak menganggap keberadaan Dewan Pers sebagai mediator yang diakui negara pada setiap kasus sengketa pers. Masing-masing tergugat digugat Rp 100 miliar. Gugatan dilayangkan atas pemberitaan dengan judul berita ASN yang di-nonjob-kan di era kepemimpinan gubernur Andi Sudirman Sulaiman diduga ada campur tangan Stafsus, diterbitkan pada 19 September 2023 saat konferensi pers. Meskipun telah diberikan hak jawab, penggugat bersikukuh itu adalah pelanggaran. Meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan dua media tergugat melakukan permintaan maaf yang telah dimuat serta hak jawab. &rdquo;Dengan berjalannya kasus sengketa pers ini di PN Makassar, kami dari Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan, yakni AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar, PJI Sulsel, dan LBH Pers Makassar akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,&rdquo; tandas Andi Muhammad Sardi. Aksi damai itu melibatkan sejumlah organisasi pers, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel.

Puluhan jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kota Makassar, Jalan RA Kartini

Respons Gugatan Perdata Mantan Stafsus Andi Sudirman ke Media dan Wartawan Senilai Rp 700 Miliar, Koalisi Wartawan Geruduk PN Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/IMG_20231220_232500-874257601.jpg" alt="Kejari Makassar jelaskan penangkapan terdakwa yang melarikan diri jelang sidang atas perkara pidana kasus ITE di PN Makassar." width="100%">
<figcaption>Kejari Makassar jelaskan penangkapan terdakwa yang melarikan diri jelang sidang atas perkara pidana kasus ITE di PN Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Andi Sundari segera melakukan evaluasi pengawalan tahanan. Itu dilakukan sebagai buntut dari salah seorang terdakwa yang&nbsp;melarikan diri menjelang sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Setiap kejadian harus dievaluasi. Sehingga saya harus mengevaluasi semua tim pengawal kejaksaan yang bertugas. Selama ini, ada SOP (standar operasi prosedur) dilanggar atau tidak, itu untuk langkah awal. Setelah ini, saya ambil langkah mengumpulkan tim pengawal tahanan,&rdquo; ujar Andi Sundari seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (20/12) malam. Dia menegaskan, tidak boleh ada kelengahan yang berulang atas kejadian tersebut sampai terdakwa bernama Bintang Mahesa Supriyadi&nbsp;melarikan diri luput dari pengawalan di pengadilan. Baik sebelum maupun sesudah sidang menyusul atas kejadian itu. &rdquo;Tidak boleh lagi ada kelengahan-kelengahan itu dibiarkan, harus ada peningkatan. Harus ada evaluasi sehingga ini menjadi pelajaran berharga sehingga tidak akan dan tidak sampai kejadian ini terulang kembali,&rdquo; papar Andi Sundari. Mengenai kejadian itu apakah ada dugaan kelalaian pengawalan hingga terdakwa bebas kabur dari pengadilan, dia mengakui itu dan akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Mulai pengawal tahanan hingga sopir mobil tahanan. Terkait dengan perbuatan terdakwa yang kabur dari PN Makassar dan berhasil ditangkap di rumah kekasihnya Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa, apakah akan ditambah hukuman, Sundari menjelaskan, nanti majelis hakim yang memutuskan. &rdquo;Atas perbuatannya bisa jadi memberatkan bagi hakim, karena kami sudah membacakan tuntutan, sehingga nanti pertimbangan hakim yang akan menambah, mungkin putusannya bisa lebih berat karena adanya hal (melarikan diri) itu. Ini sudah menjadi perbincangan di majelis hakim,&rdquo; ucap Andi Sundari. Berdasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dituntut 2 dua tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider atau pidana penjara tiga bulan penjara. Terdakwa didakwa atas perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. &rdquo;Terdakwa mentransmisikan video asusila yang ditransmisikan, disebarluaskan (ke publik),&rdquo; papar Andi Sundari. Sebelumnya, terdakwa Bintang Mahesa Supriyadi melarikan diri dari PN Makassar jelang pembacaan putusan. Dia kabur ketika mendapat kesempatan dengan berpura-pura ke toilet tanpa tangan terborgol, lalu meninggalkan pengadilan dengan berjalan kaki ke Pelabuhan Makassar yang berdekatan dengan kantor pengadilan dan kejaksaan setempat. Terdakwa lalu naik becak motor (bentor) di pelabuhan, menuju rumah pacarnya di Jalan Poros Malino Kabupaten Gowa. Dia sudah merencanakan pelarian itu. Beberapa jam setelah diketahui kabur, tim Intelijen Kejari Makassar beserta Unit Jatanras Polrestabes Makassar membekuknya pukul 18.00 wita di rumah pacarnya.

Kejari Makassar lakukan evaluasi pengawalan tahanan sebagai buntut dari salah seorang terdakwa yang melarikan diri jelang sidang PN Makassar

Kejari Makassar Evaluasi Pengawalan Buntut Terdakwa Melarikan Diri Jelang Sidang Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/IMG_20230523_154543_1-1004262571.jpg" alt="Mantan Direktur Umum PDAM Kota Makassar Haris Yasin Limpo (tengah) digiring petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Umum PDAM Kota Makassar Haris Yasin Limpo (tengah) digiring petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua terdakwa atas kasus dugaan korupsi PDAM Makassar yakni Haris Yasin Limpo (HYL) dan Irawan Abadi (IA) yang mengajukan penangguhan penahanan ditolak majelis hakim. Sehingga, sidang berikutnya tetap dilanjutkan dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum (JPU) terkait eksepsi (keberatan) terdakwa. &rdquo;Hasilnya, menolak penangguhan penahanan (terdakwa), untuk alasan penolakan itu hak majelis. Sidang ditunda pekan depan dengan jawaban terhadap eksepsi,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (23/5). Setelah majelis hakim menolak penangguhan penahanan kepada kedua terdakwa selaku mantan direksi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Makassar usai menyampaikan eksepsi, kata dia, JPU akan membalas melalui jawaban dari isi eksepsi tersebut. &rdquo;Nanti dilihat, setelah jawaban eksepsi itu disampaikan, tentunya hakim bisa saja menyatakan dalam putusan sela,&rdquo; tutur Soetarmi. Sidang yang sudah digelar dua kali dilaksanakan secara virtual. Dua terdakwa berada di Lapas Kelas I A Makassar dan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar. Soetarmi&nbsp;mengatakan, itu hak majelis hakim. &rdquo;Itu hak prerogatif majelis. Kami ini (kejaksaan) hanya mengikuti proses persidangan yang sementara berlangsung,&rdquo; papar Soetarmi. Sebelumnya, terdakwa HYL&nbsp;menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas perkaranya dengan menyatakan dakwaan kasus dugaan korupsi PDAM Makassar senilai Rp 20,3 miliar adalah kabur atau bersifat asumsi dari jaksa penuntut umum. Selain itu, untuk asuransi dwiguna jabatan senilai Rp 1,1 miliar lebih, seharusnya tidak dimasukkan dalam kerugian negara Rp 20,3 miliar seperti dakwaan penuntut umum, yang semestinya Rp 19,1 miliar lebih. Sebab, dia tidak pernah mengusulkan asuransi tersebut selama menjabat Direktur Umum PDAM Makassar periode 2015-2019. Dia hanya mengusulkan tantiem dan bonus/jasa produksi pada 2017. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa dua terdakwa atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran tantiem, bonus/jasa produksi tahun buku 2017-2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 2016-2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel. Kedua terdakwa telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dua terdakwa atas kasus dugaan korupsi PDAM Makassar yang mengajukan penangguhan penahanan ditolak majelis hakim

Majelis Hakim Tolak Penangguhan Tahanan Terdakwa Korupsi PDAM Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230106_2131511.jpg" alt="Sidang putusan kasus pembunuhan Najamuddin Sewang, pegawai honorer Dinas Perhubungan Makassar, di Pengadilan Negeri Kelas I A Jalan RA Kartini Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/1). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan kasus pembunuhan Najamuddin Sewang, pegawai honorer Dinas Perhubungan Makassar, di Pengadilan Negeri Kelas I A Jalan RA Kartini Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/1). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua terdakwa kasus pembunuhan berencana pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Makassar Najamuddin Sewang dijatuhi hukuman 18 tahun dan 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Terdakwa Sulaiman alias Sule dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana selama 18 tahun penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Johnicol Richard seperti dilansir dari Antara di pengadilan negeri setempat, Jalan RA Kartini Makassar, Jumat (6/1).  Sedangkan untuk terdakwa Chaerul Akmal selaku eksekutor penembakan terhadap korban saat melintas di Jalan Danau Tanjung Bunga, samping Masjid Ceng Ho pada Minggu (3/4/2022) divonis lebih tinggi dua tahun dari Sulaiman.  ”Selanjutnya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Chaerul Akmal dengan pidana penjara selama 20 tahun,” ujar hakim Johnicol Richard dalam sidang yang dihadiri pihak keluarga korban.  Sidang tersebut digelar secara virtual di PN Makassar dan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I A Makassar. Dua terdakwa Sulaiman dan Chaerul Anwar diketahui merupakan anggota Polri aktif itu mengikuti proses sidang melalui layar monitor di rutan setempat.  Atas putusan tersebut, majelis hakim menyampaikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) maupun penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan banding, menerima putusan atau pikir-pikir.  JPU Kejaksaan Negeri Makassar Wiryawan Batara Kencana menyatakan menerima putusan tersebut, karena sudah sejalan dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Sulaiman 18 tahun dan Chaerul Anwar 20 tahun penjara.  ”Kami menerima putusan majelis hakim karena sudah sesuai dengan tuntutan jaksa atas perkara ini,” kata Wiryawan.  Perwakilan keluarga korban Juni Sewang menyatakan menerima putusan tersebut, meskipun pihak keluarga berharap para terdakwa dapat divonis seumur hidup atau hukuman mati. ”Atas putusan majelis hakim ini, kami menyatakan puas, dan vonis ini kami nilai sudah setimpal dengan perbuatannya,” ujar Juni, kakak kandung korban.  Sebelumnya, majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada terdakwa Muhammad Asri, 13 tahun penjara. Mantan honorer Dishub Makassar itu berperan sebagai juru bayar diberikan ke Sulaiman selaku penyedia fasilitas senjata dan kendaraan kepada eksekutor Chaerul Anwar untuk menghilangkan nyawa korban.  Sidang tersebut sempat ricuh, karena pihak keluarga mengamuk di ruang sidang dan tidak menerima vonis tersebut. Alasannya, tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa saudaranya.  Kasus pembunuhan tersebut bermotif cinta segitiga antara perempuan berinisial R, pegawai Dishub Makassar, korban dan Iqbal Asnan yang diduga otak dari pembunuhan tersebut. Terdakwa Iqbal Asnan diketahui mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar telah meninggal dunia saat perkara ini masih berproses di pengadilan setempat.

Dua Terdakwa Bunuh Pegawai Dishub Makassar Divonis 18 dan 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMO00221-01_800x531.jpg" alt="Anggota keluarga terdakwa dan korban pembunuhan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang terlibat kericuhan usai pembacaan vonis di Makassar, Kamis (5/1). Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota keluarga terdakwa dan korban pembunuhan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang terlibat kericuhan usai pembacaan vonis di Makassar, Kamis (5/1). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada terdakwa M. Asri. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap pegawai Dinas Perhubungan Makassar Najamuddin Sewang.  ”Secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana,” ujar Ketua Majelis Hakim Junicol Fransine seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (5/1).  Dia mengatakan, terdakwa M. Asri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP, juncto pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, seperti yang telah didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).  Junicol menjelaskan, baik dakwaan primer maupun subsider dan menimbang bahwa terdakwa dengan secara sadar telah merampas nyawa orang lain, seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan primer, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 13 tahun. Hakim memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan tetap ditahan.  Usai membacakan putusan, Junicol Fransine mempersilakan JPU dan penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding. Yakni apabila tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah dibacakan Ketua Majelis Hakim Junicol Fransine.  Menanggapi hal itu, JPU dan penasihat hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir terlebih dahulu.

PN Makassar Vonis 13 Tahun Penjara Penembak Pegawai Dishub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara empat terdakwa perkara suap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.  ”Hari ini (15/12), Jaksa KPK M. Asri Irwan telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Andi Sonny dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor di PN Makassar,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Kamis (16/12).  Empat orang terdakwa merupakan pihak penerima, yaitu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara, sekaligus mantan Kepala Sub-Auditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Andy Sonny, Yohanes Binur Haryanto Manik selaku pemeriksa BPK Perwakilan Sulsel. Kemudian, Wahid Ikhsan Wahyudin selaku mantan pemeriksa pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel/Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel dan Gilang Gumilar selaku pemeriksa BPK Provinsi Sulsel/Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.  Ali menjelaskan, status penahanan para terdakwa saat ini telah beralih menjadi wewenang pengadilan tipikor. Namun, saat ini tempat penahanan para terdakwa masih tetap berada di Rutan KPK.  Andi Sonny ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Yohanes Binur Haryanto Manik, Wahid Ikhsan Wahyudin, dan Gilang Gumilar, masing-masing ditahan di Rutan KPK Kavling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.  ”Jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan tim jaksa masih menunggu diterbitkannya penetapan hari sidang, termasuk penetapan penunjukan majelis hakim yang akan menyidangkan,” ucap Ali.  KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai pemberi suap, yaitu mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.  Dalam konstruksi perkara, pada 2020, BPK Perwakilan Sulsel memiliki salah satu agenda pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020. Salah satu entitas yang menjadi objek pemeriksaan adalah Dinas PUTR Pemprov Sulsel.  Selanjutnya, BPK Perwakilan Sulsel membentuk tim pemeriksa, yang salah satunya beranggota Yohanes dengan tugas memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulsel tersebut. Dalam proses pemeriksaan laporan keuangan, Edy aktif berkoordinasi dengan Gilang yang dianggap berpengalaman dalam mengkondisikan temuan jenis pemeriksaan, termasuk teknis penyerahan uang untuk tim pemeriksa.  Kemudian, Gilang menyampaikan keinginan Edy tersebut kepada Yohanes dan selanjutnya Yohanes diduga bersedia memenuhi keinginan Edy dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dengan istilah dana partisipasi.  Untuk memenuhi permintaan Yohanes, KPK menduga, Edy sempat meminta saran kepada Wahid dan Gilang terkait sumber uang. Adapun masukan dari Wahid dan Gilang, yaitu dapat dimintakan dari para kontraktor yang menjadi pemenang proyek pada tahun anggaran 2020.  Besaran dana partisipasi yang dimintakan itu diduga 1 persen dari nilai proyek. Dari keseluruhan dana partisipasi yang terkumpul, Edy akan mendapatkan 10 persen.  Uang yang diduga diterima secara bertahap oleh Yohanes, Wahid, dan Gilang, sekitar Rp 2,8 miliar. Andy turut diduga mendapatkan bagian Rp 100 juta untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi kepala BPK perwakilan. Edy juga mendapatkan jatah sekitar Rp 324 juta.

KPK Limpahkan Berkas Empat Terdakwa Suap Laporan Keuangan PUTR Sulsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn makassar

Berita Terkini