<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/Q33TqWuwGFmNfVyoxzWk1KHefv8fMa8WBq7r4Dfd-3632215920.jpg" alt="Kejari Gresik pastikan proses hukum yang menjerat 3 pengurus ponpes Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar terus bergulir. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kejari Gresik pastikan proses hukum yang menjerat 3 pengurus ponpes Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar terus bergulir. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memastikan proses hukum yang menjerat 3 pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar terus bergulir. Meski demikian, Korps Adhyaksa tengah mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan pada Jumat (13/2). Hal itu ditegaskan Kasipidsus Kejari Gresik David Lafinson Sipayung. Pihaknya menghormati hak para tersangka atas permohonan penangguhan penahanan, buntut dugaan penyelewengan dana hibah Provinsi Jatim 2019 senilai Rp 400 juta. &rdquo;Selain penangguhan, juga berkaitan dengan permintaan ekspose perkara. Itu hak tersangka dan kami menghormatinya,&rdquo; tutur David. Demikian halnya aspirasi yang disampaikan para santri saat menggelar unjuk rasa di depan Kejari Gresik. Meski demikian, belum ada keputusan terkait permohonan yang disampaikan pihak tersangka maupun ponpes. &rdquo;Pada dasarnya permohonan mereka kami terima. Perihal keputusan tentu akan dikaji, terlebih semua keputusan itu ada di pimpinan,&rdquo; ungkap David Lafinson Sipayung. Setidaknya, menurut dia, keputusan tersebut akan disampaikan dalam minggu ini. David juga memastikan bahwa 2 tersangka telah mendekam di Rutan Gresik, yakni MR dan RKA. Sedangkan tersangka MZA tengah menjalani tahanan rumah karena kondisi kesehatan. Disinggung terkait penyidikan lanjutan, pihaknya mengaku masih melakukan pengembangan. David tidak menampik kemungkinan pemanggilan saksi maupun potensi penambahan tersangka. &rdquo;Masih kami kembangkan, penyidikan lebih lanjut akan kami sampaikan,&rdquo; tandas David Lafinson Sipayung. Perwakilan santri Abdullah Syafi'i pun memastikan bahwa upaya tersebut tidak untuk menghentikan proses hukum. Bahkan, berkomitmen untuk koperatif selama proses hukum bergulir. &rdquo;Tidak ada niat untuk melarikan diri, kami siap membuktikan siapa yang salah dan benar di persidangan nanti,&rdquo; ucap Abdullah Syafi&rsquo;i.

Kejari Gresik lanjutkan proses hukum terhadap tiga pengurus Ponpes Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi yang terlibat dugaan penyelewengan dana hibah

Dugaan Kasus Korupsi Hibah 2019, Kejari Gresik Kaji Berkas Permohonan Penangguhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/HRMAlMv0xAg2eRVSfyenLzbHrYBRWsJruBy2Ullo-4015214809.jpg" alt="Puluhan santri Ponpes Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar gelar aksi solidaritas di Kejari Gresik, Jumat (13/2). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Puluhan santri Ponpes Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar gelar aksi solidaritas di Kejari Gresik, Jumat (13/2). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar menggelar aksi solidaritas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Jumat (13/2). Aksi tersebut dilakukan buntut penetapan 3 tersangka atas dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jatim tahun anggaran 2019. Sekaligus permohonan penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Para santri melantunkan sholawat sekaligus membentangkan poster keberatan atas penetapan para tersangka. Yakni MR, selaku ketua santri, RKA dan MZA selaku pengasuh ponpes. &rdquo;Kami mengajukan penangguhan penahan sekaligus meminta ekspos secara terbuka,&rdquo; ungkap perwakilan santri Abdullah Syafi'i. &nbsp;Menurut dia, Korps Adhyaksa dinilai tidak profesional selama proses pemeriksaan bergulir. Mulai dari intimidasi, ancaman, hingga alur pokok perkara. Bahkan, pengajuan dana hibah tersebut sebenarnya dilakukan sejak 2018 oleh almarhum KH Wafa. &rdquo;Namun, karena kebutuhan asrama santri yang sangat mendesak saat itu, pihak pondok memutuskan untuk membangun gedung terlebih dahulu menggunakan dana kas mandiri dan swadaya masyarakat,&rdquo; terang Abdullah Syafi'i. Biaya pembangunan menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah. Namun, dana hibah baru cair pada November 2019 tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sehingga, dana hibah tersebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pesantren lainnya. &rdquo;Kalau dianalogikan, negara menyumbang becak, namun kami sudah memberikan mobil. Lah kok malah dikriminalisasi,&rdquo; ungkap Abdullah Syafi'i heran.&nbsp;&nbsp; Para santri pun mengajukan penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Berkomitmen untuk koperatif selama proses hukum bergulir. &rdquo;Kami siap membuktikan siapa yang salah dan benar di persidangan nanti. Namun, kami memohon penangguhan penahanan karena beliau adalah guru yang sangat dibutuhkan di pondok,&rdquo; ujar Abdullah Syafi'i. Pihak kejaksaan dan perwakilan santri melakukan mediasi di ruang Pidsus Kejari Gresik. Massa santri dan simpatisan menduduki pintu gerbang.&nbsp; Sebelumnya, Kejari Gresik menetapkan 3 tersangka buntut korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2019. Para tersangka diduga menyalahgunakan anggaran senilai Rp 400 juta untuk membeli 2 bidang tanah dengan status kepemilikan pribadi. Padahal, dana tersebut seharusnya untuk pembangunan asrama putri pondok pesantren (ponpes) Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Kecamatan Manyar. &rdquo;Laporan yang disampaikan 100 persen fiktif. Lantaran digunakan untuk membeli 2 bidang tanah dengan bukti kepemilikan pribadi,&rdquo; tutur Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda.

Puluhan santri pondok pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi menggelar aksi solidaritas di Kejaksaan Negeri Gresik terkait penetapan tersangka

3 Pengurus Ponpes Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Santri Gelar Aksi Solidaritas, Ajukan Penangguhan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/1xNW6Sx7HkfcKQ8mfOYDtNygxdSuq5FKPmKNoVMk-1999495940.jpg" alt="Kasus arisan bodong yang merugikan 82 warga di Gresik berlanjut ke tahap penuntutan di Kejari Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasus arisan bodong yang merugikan 82 warga di Gresik berlanjut ke tahap penuntutan di Kejari Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus arisan bodong yang dialami 82 warga Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, berlanjut. Unit Tindak Pidana Ekonomi (Tipidek) Satreskrim Polres Gresik telah melimpahkan Retno Wulandari (RW) ke Kejaksaan Negeri Gresik. Ulah perempuan 35 tahun itu setidaknya menimbulkan kerugian mencapai 1,7 miliar. RW tampak terlihat menyesali perbuatannya saat digiring petugas. Dia hanya tertunduk dan terkesan mengindar saat disinggung mengenai upaya hukum yang akan ditempuh. "Nanti saja," ucap dia singkat.&nbsp; Kanit Tipidek Satreskrim Polres Gresik Ipda Luthfi Hadi menjelaskan bahwa berkas perkara RW telah sepenuhnya lengkap. Termasuk keterangan saksi dan ahli sebagai dasar pertimbangan menyusun berkas dakwaan. "Ada 9 orang korban yang membuat laporan secara resmi. Seluruhnya juga bersedia memberikan keterangan di persidangan nanti," terang Luthfi Hadi. Alumnus Akpol 2021 itu menjelaskan, para saksi tersebut mengalami kerugian dengan jumlah yang beragam. Mulai dari Rp 20 juta - Rp 40 juta. RW diduga menggelapkan uang dengan total mencapai Rp 1,7 miliar. "Mengaku terperdaya. Apalagi korban dijanjikan mendapatkan keuntungan Rp 21 juta dalam sekali undian," beber Luthfi.&nbsp; Hal senada juga disampaikan Kasipidum Kejari Gresik Bram Prima Putra. RW akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan selama proses penyusunan dakwaan. "Barang bukti atas perkara arisan online dengan kerugian 1,7 miliar," ungkap Bram Prima Putra. Tersangka kasus arisan bodong itu akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pihak kejaksaan berencana mendakwa TW dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. "Sejauh ini pengakuannya digunakan untuk membayar hutang. Namun akan terus kami dalami lagi di persidangan," tandas Bram.

Kasus arisan bodong yang merugikan 82 warga di Gresik lanjut ke tahap penuntutan. Berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke kejari Gresik

Dilimpahkan ke Kejari Gresik, Penombok Arisan Bodong Segera Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/hUg4eRDzFU3DayPLMOeKVELDm64n4ylNkuxz8ZqW-1032968428.jpg" alt="Dua pelaku kasus pembuatan konten pornografi diserahkan ke Kejari Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua pelaku kasus pembuatan konten pornografi diserahkan ke Kejari Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus pembuatan konten pornografi Ichlas Budhi Pratama (IBP), 37, dan Viska Dhea Ramadhani (VDR), 27, telah memasuki babak baru. Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik melimpahkan kedua pasangan itu ke Kejaksaan Negeri Gresik. Mereka juga akan segera menjalani persidangan pasca libur panjang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat digiring petugas, IBP dan VDR hanya terdiam membisu. Keduanya terlihat sibuk menyembunyikan wajah saat memasuki ruang Seksi Pidana Umum Kejari Gresik. "Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, sehingga langsung kami limpahkan berikut barang bukti," ujar Kanit Tipidter Satreskrim Polres Gresik Ipda Komang Andhika Haditya Prabu. Barang bukti tersebut untuk memenuhi alat bukti di persidangan. Antara lain tiga buah handphone, pakaian, termasuk file berisi rekaman video hubungan badan berdurasi 94 detik. "Untuk selanjutnya, proses hukum lebih lanjut sudah menjadi kewenangan pihak kejaksaan," terang alumnus Akpol 2021 itu. Proses pelimpahan itu dibenarkan Kasipidum Kejari Gresik Bram Prima Putra. Pihaknya juga akan segera menyusun dakwaan agar para terdakwa. "Kami targetkan, sidang perdana pada April nanti," ungkap Bram Prima Putra. Mantan Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Jambi, itu menyebut bahwa IBP dan VDR akan didakwa dengan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 34 junto pasal 8 UU/44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ancaman hukumannya pun tidak main-main, yakni pidana penjara maksimal 12 tahun. "Kami juga akan menambahkan dakwaan atas perkara lainnya. Namun, masih menunggu proses pemeriksaan dari penyidik di kepolisian," beber Bram Prima Putra. Sebab, IBP dan VDR juga dilaporkan atas kasus perzinahan maupun KDRT. Meski demikian, kasus tersebut masih terus didalami. "Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," tandas Bram Prima Putra. Sebelumnya, Korps Bhayangkara resmi menetapkan kedua tersangka pada awal Februari. Keduanya sengaja membuat video pornografi pada 22 Januari lalu di sebuah hotel. "Menggambarkan adegan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri," kata Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro. Video tersebut yang menjadi dasar laporan awal terungkapnya kasus perzinahan dan KDRT yang dialami POD, istri sah dari tersangka IBP. Korban kerap kali dianiaya secara fisik hingga mengalami trauma berat. "Kami menyita tiga buah handphone milik tersangka yang menjadi sarana untuk memproduksi dan menyebarluaskan video tersebut," terang Danu Anindhito Kuncoro Putro. Danu menambahkan bahwa kisah hubungan gelap IBP dan VDR mulai terjalin sejak Oktober 2024. Setelah berkenalan, hubungan mereka semakin intim hingga akhirnya nekat membuat video mesum. "Atas dasar hubungan suka sama suka," jelas Danu.&nbsp;

Kejaksaan Negeri Gresik siap melanjutkan proses hukum terhadap dua tersangka kasus pornografi dan KDRT

JPU Kejari Gresik Siapkan Dakwaan Ganda, KDRT dan UU Nomor 44 Tahun 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/pegadaian-2246358071.png" alt="AKHIR PELARIAN: Tersangka Harto Noercahyo dikawal tim Kejari Gresik menuju sel tahanan Rutan Kelas II-B Gresik." width="100%">
<figcaption>AKHIR PELARIAN: Tersangka Harto Noercahyo dikawal tim Kejari Gresik menuju sel tahanan Rutan Kelas II-B Gresik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kejaksaan Negeri Gresik terus mendalami kasus korupsi yang menyeret oknum PT Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi. Khususnya pihak lain yang ikut terlibat aksi Harto Noercahyo yang telah ditetapkan tersangka pada Jumat (13/10). Berdasar pemeriksaan awal, pria 36 tahun itu melakukan aksinya seorang diri. Meski demikian, seksi pidana khusus Kejari Gresik terus meneliti aliran dana milik tersangka. Sebab, total kerugian yang disebabkan mencapai Rp 2,3 miliar. &rsquo;&rsquo;Ada indikasi dugaan pencucian uang. Namun, masih kami dalami. Biasanya untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya,&rsquo;&rsquo; ucap Kasipidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda kemarin (15/10). Terlebih, tersangka mulai memanfaatkan data nasabah terhitung sejak 2022. Yakni, melakukan transaksi fiktif kepada nasabah yang telah menyelesaikan kewajibannya. &rsquo;&rsquo;Data nasabah digunakan lagi seolah-olah mengajukan gadai atau pinjaman. Padahal, hanya kedok untuk mengeruk keuntungan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Jabatan tersangka sebagai kepala PT Pegadaian UPC Legundi sejak 2021 juga kian memudahkan korupsi terjadi. Supaya terlihat samar, Harto sengaja mengincar nasabah dengan transaksi yang terbilang kecil. &rsquo;&rsquo;Karena perputaran uangnya cukup cepat dan pada waktu tertentu saja,&rsquo;&rsquo; terang Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Gresik Bonar Satrio Wicaksono. Misalnya, para petani yang hendak membeli bibit dan pedagang yang akan berlangganan barang. Dari keterangan tersangka, nasabah dengan profil tersebut tidak terlalu memperhatikan transaksi yang menggunakan identitasnya. &rsquo;&rsquo;Ini perlu menjadi perhatian serius, terutama memastikan data dan identitas pribadi tidak ada yang menyalahgunakan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Untung, setelah dilakukan audit internal perusahaan, modus yang dilakukan Harto mulai diketahui. Didukung juga dari laporan beberapa nasabah yang tagihannya terus berjalan. &rsquo;&rsquo;Untuk sementara dilakukan seorang diri. Tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain. Tunggu saja perkembangannya,&rsquo;&rsquo; ujar Bonar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013079892/10-pesepakbola-dengan-penghasilan-tertinggi-di-dunia-ronaldo-dan-messibelum-tergantikan">10 Pesepakbola dengan Penghasilan Tertinggi di Dunia, Ronaldo dan Messi&nbsp;Belum Tergantikan</a> Terlebih, dibutuhkan waktu dua bulan untuk menemukan keberadaan tersangka. Hingga akhirnya tersangka dibekuk di kawasan Apartemen Gading Icon, Pulo Gadung, Jakarta Timur. &rsquo;&rsquo;Tersangka kerap berpindah tempat untuk menghilangkan jejak pencarian,&rsquo;&rsquo; imbuh Kasipidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda. Hingga kini, Harto mendekam di sel tahanan Rutan Kelas II-B Gresik. Statusnya sebagai karyawan perusahaan pelat merah juga sudah dinonaktifkan. Dia hanya tertunduk lesu tanpa mengucapkan satu kata pun ketika petugas membawanya ke dalam mobil tahanan. &rsquo;&rsquo;Dalihnya untuk kebutuhan pribadi, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada unsur pencucian uang. Tunggu proses penyidikan lebih lanjut,&rsquo;&rsquo; ujar Alifin.&nbsp;(yog/c12/diq) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013079875/ada-demo-jelang-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres-berikut-penyesuaian-bus-transjakarta">Ada Demo Jelang Putusan MK Batas Usia Capres-cawapres, Berikut Penyesuaian Bus Transjakarta</a> FAKTA-FAKTA KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH OKNUM PEGADAIAN - Tersangka: Harto Noercahyo, sebelumnya menjabat kepala PT Pegadaian UPC Legundi sejak 2021 - Kerugian negara: Rp 2,3 miliar - Jumlah data/identitas yang disalahgunakan: 50&ndash;60 nasabah - Periode melakukan tindak pidana: 2022&ndash;2023 - Modus: Melakukan transaksi fiktif, mulai gadai, tabungan kas, tabungan logam mulia, hingga pelelangan. Termasuk melakukan mark-up jumlah karat dan berat logam mulia milik nasabah. Sumber: Kejaksaan Negeri Gresik

Kejaksaan Negeri Gresik terus mendalami kasus korupsi yang menyeret oknum PT Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi.

Oknum Pegadaian Legundi Gresik yang Manfaatkan Data Incar Nasabah Kelas Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/pegadaian-2246358071.png" alt="AKHIR PELARIAN: Tersangka Harto Noercahyo dikawal tim Kejari Gresik menuju sel tahanan Rutan Kelas II-B Gresik." width="100%">
<figcaption>AKHIR PELARIAN: Tersangka Harto Noercahyo dikawal tim Kejari Gresik menuju sel tahanan Rutan Kelas II-B Gresik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kejaksaan Negeri Gresik telah resmi menetapkan Harto Noercahyo sebagai tersangka Jumat (13/10). Pria 36 tahun itu terlibat penyalahgunaan anggaran milik PT Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi. Akibat ulahnya, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2,3 miliar. Harto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan audit internal perusahaan. Rupanya, selama menjabat kepala PT Pegadaian UPC Legundi sejak 2021, dia memanfaatkan data nasabah untuk mengeruk keuntungan. &rsquo;&rsquo;Ada 50&ndash;60 identitas yang disalahgunakan. Modusnya pun cukup beragam,&rsquo;&rsquo; ujar Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Gresik Bonar Satrio Wicaksono. Yakni, melakukan transaksi fiktif milik nasabah yang sudah selesai melaksanakan kewajibannya. Mulai gadai, tabungan kas, tabungan logam mulia, hingga pelelangan. Termasuk melakukan mark-up jumlah karat dan berat logam mulia milik nasabah. &rsquo;&rsquo;Untuk sementara, jumlah kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar,&rsquo;&rsquo; terang Bonar. Aksi yang dilakukan Harto dialami mayoritas nasabah di kawasan Legundi, Benowo, Wringinanom, dan Menganti. Tidak tertutup kemungkinan menyasar masyarakat di wilayah lain. Sebab, dari hasil audit, beberapa korban nasabah mengeluhkan tagihan yang masih berjalan, padahal sudah lunas. &rsquo;&rsquo;Keterangan itu menjadi salah satu dasar penyidikan ini dilakukan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Proses hukum pun sempat tersendat lantaran Harto terbilang licin. Bahkan, pihak perusahaan maupun keluarga tidak mengetahui keberadaannya sejak dua bulan terakhir. Warga asal Surabaya itu baru diamankan pada dini hari lalu di kawasan Apartemen Gading Icon, Pulo Gadung, Jakarta Timur. &rsquo;&rsquo;Kerap berpindah tempat untuk menghilangkan jejak pencarian,&rsquo;&rsquo; imbuh Kasipidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013079930/hasil-reakreditasi-keluar-5-puskesmas-di-sidoarjo-masuk-paripurna-14-lainnya-tunggu-hasil">Hasil Reakreditasi Keluar, 5 Puskesmas di Sidoarjo Masuk Paripurna, 14 Lainnya Tunggu Hasil</a> Hingga kini, Harto harus mendekam di sel tahanan Rutan Kelas II-B Gresik. Statusnya sebagai karyawan perusahaan pelat merah juga sudah dinonaktifkan. Dia hanya tertunduk lesu tanpa mengucapkan satu kata pun ketika petugas membawanya ke dalam mobil tahanan.&nbsp;(yog/c12/diq)

Kejaksaan Negeri Gresik telah resmi menetapkan Harto Noercahyo sebagai tersangka. Dia terlibat penyalahgunaan anggaran Pegadaian Legundi.

Data Nasabah Pegadaian Legundi Gresik untuk Transaksi Fiktif Harto, Kerugian Negara Capai Rp 2,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/NURHUDI-NASDEM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang perkara penistaan agama di Kota Santri Gresik telah memasuki babak akhir. Senin (21/2), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik telah membacakan vonis untuk empat terdakwa. Salah seorang di antaranya Nurhudi Didin Arianto, anggota DPRD Gresik. Sidang pembacaan putusan di Ruang Chandra PN Gresik itu juga mendapat perhatian masyarakat. Terbukti, ruang sidang dipenuhi pengunjung. Bahkan, juga mendapat penjagaan khusus dari Polres Gresik. Meski demikian, sidang yang digelar daring itu berjalan aman dan kondusif. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis empat terdakwa dengan hukuman berbeda. Namun, putusan hukuman itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik. Sebelumnya, pada siang 14 Februari lalu, jaksa menuntur para terdakwa sama: Satu tahun penjara. Adapun putusan yang dibacakan hakim, Nurhudi Didin Arianto mendapat vonis hukuman penjara selama 7 bulan, dikurangi masa tahanan. Artinya, lebih rendah 5 bulan dari tuntutan JPU. Anggota DPRD Gresik dari Nasdem itu dinilai terbukti melanggar Pasal 156a juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Yakni, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. "Unsur yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa bisa memicu perpecahan antarumat beragama. Sedangkan perbuatan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya," ujar Ketua Majelis Hakim Mochamad Fatkur Rochman. Adapun terdakwa Saiful Arif dan Sutrisno alias Krisna dihukum 8 bulan penjara. Keduanya terbuktiterlibat dalam perkara ritual pernikahan nyeleneh antara manusia dengan kambing yang digelar di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng milik Nurhudi Didin Arianto di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, pada 5 Juni 2022. Saiful Arif sebagai mempelai pria dan Kisna sebagai penghulu. Sementara itu, khusus terdakwa Syaiful Fuad alias Arif Syaifullah dijatuhi vonis hukuman paling berat, yakni 9 bulan penjara. Syaiful Fuad memilik peran sebagai pembuat dan pemilik konten TikTok Sanggar Cipta Alam yang mengunggah video akad nikah itu di media sosial. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menyampaikan vonis tersebut bisa memberikan efek jera kepada terdakwa. Selain itu, menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang berpotensi menodai agama. “Majelis hakim menjatuhkan vonis dan menyadari perkara ini sesuai fakta yuridis dan tiga unsur yang kami telaah,” ujar Fatkur. Ketiga unsur yang dimaksud adalah tidak ada human error pada kasus penodaan agama ini. Lalu, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan ada permusuhan, penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia di muka umum. “Serta unsur ketiga ada orang yang melakukan, yang menyuruh lalukan, dan turut serta melakukan,” bebernya. Atas vonis tersebut, para terdakwa dapat menerima. Adapun pihak JPU Kejari Gresik masih membutuhkan waktu untuk pikir-pikir. "Kami berikan waktu hingga 7 hari kedepan untuk pikir-pikir. Apakah akan menempuh banding atau tidak atas putusan yang disampaikan," pungkas Fatkur sebelum menutup persidangan.

Terbukti Menista Agama, Anggota DPRD Ini Divonis 7 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SIDANG-TUNTUTAN-KAMBING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang tuntutan perkara penistaan agama ritual pernikahan manusia dan kambing di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Selasa (14/2) akhirnya tergelar. Sebelumnya, sidang tertunda sampai tiga kali. Alasannya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik mengaku belum siap membacakan tuntutannya.  Dalam sidang pembacaan tersebut, jaksa menuntut keempat terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara. Keempat terdakwa itu adalah Nurhudi Didin Arianto (anggota DPRD Gresik), Syaiful Fuad alias Arif Syaifullah, Sutrisno alias Krisna, dan Saiful Arif  Tindak pidana yang dilakukan seluruh terdakwa dinilai memenuhi unsur kesengajaan. Karena itu, jaksa berharap agar majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah. "Untuk menjatuhkan hukuman pidana satu tahun penjara dikurangi masa penahanan, serta meminta terdakwa agar tetap ditahan," ujar JPU Nugroho Tanjung  Jaksa juga menyampaikan pertimbangan dasar tuntutan. Salah satunya, tindakan yang dilakukan para terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Khususnya umat Islam. Mereka dinilai terbukti secara sah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di depan umum.  "Melukai perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia," bebernya.  Rencananya, sidang akan kembali digelar di PN Gresik pada Kamis mendatang (16/2). Agendanya, pembelaan yang akan disampaikan penasihat hukum terdakwa. "Kami harap agar pihak terdakwa segera menyusun nota pembelaan untuk disampaikan pada sidang selanjutnya," ujar Ketua Majelis Hakim Mochamad Fatkur Rochman.  Sebelumnya diberitakan, kasus ritual pernikahan manusia dan kambing yang menggegerkan publik itu terjadi pada 5 Juni 2022 lalu, Lokasinya, di Pesanggarahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng. Kediaman Nurhudi, anggota DPRD Gresik. Peristiwa itupun viral dan mendapat kecaman dari banyak kalangan. Termasuk Ormas Islam.  Polres Gresik pun bertindak cepat melakukan penyidikan. Tidak lama, empat orang dinyatakan menjadi tersangka. Setelah itu, pada Juli 2022, empat tersangka itu dijebloskan ke tahanan. Mereka didakwa Pasal 156a juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Yakni, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.  Khusus Syaiful Fuad alias Arif Syaifullah juga didakwa Pasal 45a Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab, terdakwa berperan sebagai pembuat dan pemilik konten TikTok Sanggar Cipta Alam yang mengunggah video akad nikah tersebut di media sosial.

Terdakwa Pernikahan Manusia dengan Kambing Dituntut 1 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SIDANG-NURHUDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang lanjutan kasus penistaan agama buntut ritual pernikahan manusia dengan kambing di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, kembali tertunda. Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik belum siap membacakan tuntutannya. Alhasil, sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa (14/2).  Alasan penundaan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan masih sama. Yakni, JPU belum siap membacakan berkas tuntutan kepada empat terdakwa. ’’Kami mohon untuk segera diselesaikan mengingat masa penahanan terdakwa segera berakhir pada Maret mendatang,’’ ujar Ketua Majelis Hakim Fatkhur Rohman kemarin.  Pihaknya pun memutuskan sidang kembali ditunda hingga Selasa (14/2) mendatang. Namun, jika JPU kembali belum siap membacakan tuntutan pada sidang selanjutnya, pihaknya akan memusyawarahkan hal tersebut bersama majelis hakim. ’’Kepastiannya pada sidang Selasa nanti. Akan kami musyawarahkan apabila belum juga selesai tuntutan,’’ ucap Fatkhur.  Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Gresik Deni Niswansyah belum memberikan keterangan atas alasan ketidaksiapan JPU. Padahal, perkara tersebut menjadi atensi publik lantaran ikut menyeret nama anggota DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto.  Sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan diagendakan sejak 2 Februari lalu. Namun, sidang tersebut tertunda hingga 7 Februari. Bahkan, sidang kembali tertunda pada 9 Februari. Seluruh penundaan sidang tersebut disebabkan pihak JPU belum siap membacakan berkas tuntutannya.

Ada Apa? Sidang Tuntutan Ritual Nikah Nyeleneh di Gresik Tertunda Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/NIKAH-KAMBING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang lanjutan perkara penistaan agama kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Gresik kemarin (2/2). Namun, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan harus ditunda hingga 7 Februari. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) belum siap membacakan tuntutan.  Dalam persidangan, JPU Danu Bagus Pradana menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyusun berkas tuntutan. Terlebih, pihaknya juga harus menyusun berkas perkara lainnya, serta berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur.  ’’Kami membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan,’’ ujarnya kepada majelis hakim.  Permintaan tersebut pun ditolak Ketua Majelis Hakim Fatkhur Rohman. Sebab, perkara itu harus segera mendapat putusan. Lantaran masa penahanan para terdakwa berakhir Maret mendatang.  ’’Terlebih, masih ada agenda sidang pembelaan dari pihak terdakwa. Sehingga kami harap pihak JPU segera menyusun tuntutan,’’ bebernya.  Pihaknya pun memutuskan menunda sidang pada 7 Februari mendatang. Sesuai surat dakwaan, terdapat tiga berkas dakwaan yang terpisah. Proses persidangan pun berlangsung sejak Desember 2022 lalu. Mulai dari mendengar keterangan para saksi, ahli, termasuk keterangan para terdakwa.  Salah satu saksi ahli yang ikut memberikan keterangan adalah Ketua MUI Gresik KH Mansoer Shodiq. Bahkan, pihaknya telah mengambil sikap atas peristiwa tersebut. Bersama Komisi Fatwa MUI serta organisasi keagamaan di Kota Pudak.  Hasilnya, mereka mengeluarkan fatwa pada 9 Juni lalu yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dibenarkan. ’’Saat itu para terdakwa mengaku bersalah dan diminta untuk bertobat atas perbuatannya,’’ ujarnya.  Mansoer juga menjelaskan bahwa prosesi pernikahan nyeleneh itu melanggar syariat dan rukun per-nikahan. Terlebih, saat kejadian, memperagakan profesi nikah layaknya Islam.  ’’Ada ijab kabul, wali, dan penghulu. Serta lantunan ayat suci, pujian kepada Allah maupun Rasulullah,’’ jelasnya.  Alumnus Universitas Islam Lamongan itu juga menjawab perihal pernikahan majazi atau sandiwara. Yang banyak diperdebatkan dalam sidang sebelumnya. ’’Berkaitan dengan niat hanya Allah yang mengetahui. Sehingga kita hanya bisa menilai apa yang terlihat, dan menjadi bahan kajian kami untuk mengambil keputusan,’’ tuturnya.  Dalam sidang tersebut, pihaknya juga berharap peristiwa itu tidak memecah belah umat. Terlebih, para terdakwa telah meminta maaf dan mengakui segala per-buatannya. ’’Sesuai dengan sifat Allah, yakni ghofururrohim yang memiliki Maha Pengam-pun lagi Maha Penyayang,’’ tuturnya.  ---  BERKAS DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA PENISTAAN AGAMA BUNTUT PERNIKAHAN NYELENEH  *Nur Hudi Didin Arianto sebagai pemilik Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik, yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual pernikahan nyeleneh didakwa Pasal 156 a Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Yakni, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.  *Saiful Arif yang berperan sebagai pengantin pria dan Sutrisno alias Krisna yang berperan sebagai penghulu didakwa sama dengan Nur Hudi. Yakni, Pasal 156 a Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, ketiga terdakwa terancam hukuman maksimal lima tahun kurungan penjara.  *Arif Syaifullah didakwa Pasal 45 a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa berperan sebagai pembuat dan pemilik konten TikTok Sanggar Cipta Alam yang mengunggah video akad nikah itu di media sosial.  Sumber: Kejaksaan Negeri Gresik

Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Kasus Penistaan Agama Ditunda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari gresik

Berita Terkini