<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
<figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan pelaporan gratifikasi secara daring bagi para pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan pelaporan bingkisan atau hadiah yang berpotensi menjadi gratifikasi.</figure>
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya berinisiatif menghadirkan sistem pelaporan berbasis aplikasi dan laman resmi agar lebih mudah diakses.
"Jadi setiap penyelenggara negara ataupun ASN yang tidak berkesempatan untuk melaporkan langsung ke KPK, maka bisa melaporkan melalui aplikasi ataupun web-based di GOL (gratifikasi online) ke situs gol.kpk.go.id," kata Budi dalam keterangannya, Minggu (1/3).
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/surabaya-raya/2603010137/222-ribu-tiket-kereta-lebaran-2026-di-daop-8-surabaya-ludes-terjual-kamu-kebagian">222 Ribu Tiket Kereta Lebaran 2026 di Daop 8 Surabaya Ludes Terjual, Kamu Kebagian?</a>
Ia menjelaskan, melalui sistem GOL pelapor dapat langsung mengisi data secara mandiri tanpa harus datang ke kantor KPK. Menurutnya, pelapor bisa menginput identitas diri, berupa nama, pemberian barang, serta kronologi yang dapat diceritakan.&nbsp;
"Kalau itu dalam bentuk barang juga silakan difoto, kemudian dilampirkan (attach) dalam laporan tersebut. Jadi tidak harus atau tidak langsung untuk dikirimkan kepada KPK," ucap Budi.
Menurutnya, laporan yang masuk akan dianalisis terlebih dahulu oleh KPK untuk menentukan status barang atau pemberian tersebut.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/zodiak/2603010135/ramalan-shio-besok-senin-2-maret-2026-kuda-kambing-monyet-ayam-anjing-dan-babi">&nbsp;Ramalan Shio&nbsp;Besok&nbsp;Senin 2 Maret 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi</a>
"Jadi nanti via aplikasi tersebut, nanti KPK akan analisis. Jika memang itu ditentukan menjadi milik negara, maka barang itu bisa dikirimkan. Tapi kalau itu menjadi milik penerima, ya silakan itu sah untuk diterima," ujarnya.
Terkait pemberian dalam bentuk makanan, KPK memberikan saran khusus kepada para penerima, makanan tersebut bisa diserahkan kepasa pihak-pihak yang lebih membutuhkan.
"Untuk makanan, biasanya KPK menyarankan jika memang tidak bisa melakukan penolakan, silakan untuk dibagikan kepada pihak lain ya. Biasanya ke panti asuhan atau ke apa namanya, pos kamling, dan beberapa entitas lain ya," tuturnya.
Budi menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko benturan kepentingan di kemudian hari.
"Artinya itu memitigasi agar di kemudian hari kita tidak timbul adanya conflict of interest, tidak adanya benturan kepentingan, Jadi kekhawatirannya adalah ketika kita sebagai penyelenggara negara atau ASN menerima sesuatu dari pihak swasta misalnya ya, di kemudian hari ada suatu tender misalnya, ada suatu pengadaan barang dan jasa, maka dikhawatirkan kecenderungan kemudian pihak ASN atau penyelenggara negara ini memilih swasta yang sudah pernah memberikan gratifikasi itu untuk kita pilih sebagai pemenang," tegasnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/oto-dan-tekno/2603010134/acer-rilis-smart-ring-koper-rpet-dan-laptop-ai-terbaru-ini-keunggulan-teknologinya">Acer Rilis Smart Ring, Koper rPET, dan Laptop AI Terbaru, Ini Keunggulan Teknologinya</a>
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya keteladanan para ASN dan penyelenggara negara, sekaligus memberikan pesan kepada pihak swasta agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun.
"Jadi pesan pentingnya juga selain itu keteladanan bagi para ASN dan juga penyelenggara negara, itu juga menjadi edukasi bagi swasta. Para swasta ini jangan kemudian memberikan sesuatu ya, baik barang, fasilitas, jasa, atau apa pun," pungkasnya.

KPK buka layanan online untuk pejabat dan ASN laporkan gratifikasi Idul Fitri 2026. Mudah akses lewat aplikasi GOL demi transparansi dan mitigasi risiko.

KPK Buka Layanan Online Bagi Pejabat dan ASN untuk Laporkan Penerimaan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Shalat-Ied-Di-Rumah-Dery-Ridwansah-17.jpg" alt="Warga RT 04/ RW 05 Cipulir Kebayoran Lama melakukan shalat Idul Fitri 1441 H secara berjamaah di Rumah Masing-masing, Jakarta, Minggu (24/5/2020). Warga RT 04/ RW 05 Cipulir Kebayoran Lama melakukan shalat Ied di rumah masing-masing secara berjamaah yang" width="100%">
<figcaption>Warga RT 04/ RW 05 Cipulir Kebayoran Lama melakukan shalat Idul Fitri 1441 H secara berjamaah di Rumah Masing-masing, Jakarta, Minggu (24/5/2020). Warga RT 04/ RW 05 Cipulir Kebayoran Lama melakukan shalat Ied di rumah masing-masing secara berjamaah yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Raya Idul Fitri 1442H akan berlangsung Kamis (13/5) besok. Umat muslim pun akan melaksanakan Salat Idul Fitri, di mana hukum ibadah ini adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan).  Sementara untuk waktu Salat Idul Fitri sendiri, dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu dzuhur. Salat ini dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya.  Namun, bila terlambat datang atau mengalami halangan lain, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri (munfarid) di rumah ketimbang tidak sama sekali. Berikut tata cara Salat Idul Fitri secara tertib yang dikutip dari NU Online, antara lain:  Pertama, salat id didahului niat yang jika dilafalkan akan berbunyi:  “ushalli sunnatan li'idil fithri rak‘ataini (imaman/ma'muman) lillahi ta'ala"  Artinya: “Aku berniat salat sunnah Idul Fitri dua rakaat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta’ala"  Hukum pelafalan niat ini sunnah. Yang wajib adalah ada maksud secara sadar dan sengaja dalam batin bahwa seseorang akan menunaikan salat sunnah Idul Fitri.  Sebelumnya salat dimulai tanpa adzan dan iqamah (karena tidak disunnahkan), melainkan cukup dengan menyeru "ash-shalatu jami‘ah".  Kedua, takbiratul ihram sebagaimana salat biasa. Setelah membaca doa iftitah, disunnahkan takbir lagi hingga tujuh kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela tiap takbir itu dianjurkan membaca:  "Allahu Akbar kabiro, walhamdu lillahi katsiro, wasubhanallahi bukrotaw wa ashila"  Artinya: “Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang"  Ketiga, membaca Surat al-Fatihah. Setelah melaksanakan rukun ini, dianjurkan membaca Surat al-A'la. Berlanjut ke ruku’, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti salat biasa.  Keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak lima kali seraya mengangkat tangan dan melafalkan “allahu akbar” seperti sebelumnya.  Di antara takbir-takbir itu, lafalkan kembali bacaan sebagaimana dijelaskan pada poin kedua. Kemudian baca Surat al-Fatihah, lalu Surat al-Ghasyiyah. Berlanjut ke ruku’, sujud, dan seterusnya hingga salam.  Kelima, setelah salam, jamaah tak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu hingga rampung. Kecuali bila salat id ditunaikan tidak secara berjamaah.  Adapun, orang yang dilarang melaksanakan Salat Idul Fitri adalah perempuan yang sedang menstruasi, tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya. Setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan.

Besok Lebaran 1442 H, Ini Bacaan dan Panduan Salat Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/GUBERNUR-DIJ.jpeg" alt="TAK BOLEH: Gubernur DIJ HB X meminta perusahaan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Tepatnya dalam penyaluran tunjangan hari raya (THR). Selambat-lambatnya maksimal satu Minggu sebelum hari raya Idul Fitri tiba. (DWI AGUS/" width="100%">
<figcaption>TAK BOLEH: Gubernur DIJ HB X meminta perusahaan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Tepatnya dalam penyaluran tunjangan hari raya (THR). Selambat-lambatnya maksimal satu Minggu sebelum hari raya Idul Fitri tiba. (DWI AGUS/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DIJ HB X meminta perusahaan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Tepatnya dalam penyaluran tunjangan hari raya (THR). Selambat-lambatnya maksimal satu Minggu sebelum hari raya Idul Fitri tiba.  Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini juga berpesan perusahan jujur. Tidak mengurangi ketentuan THR yang ditetapkan. Batasnya adalah satu kali gaji pokok bulanan.  “THR ya harus dibayarkan. Sesuai ketentuan harus dibayar penuh, tidak bisa dikurangi. Pokoknya tidak boleh (dikurangi),” jelasnya saat ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan seperti dikutip Radar Jogja, Kamis (15/4).  Sementara itu Kepala Disnakertrans DIJ Aria Nugrahadi masih memantau kondisi setiap perusahaan. Diakui olehnya ada beberapa perusahaan yang tidak sanggup membayar THR. Setidaknya mengacu pada catatan tahun sebelumnya.  Kondisi keuangan perusahan terkini diakui olehnya fluktuatif. Terlebih semenjak terpapar pandemi Covid-19. Menyebabkan biaya produksi dan pemasukan tak seimbang.  “Yang jelas, ini masih kami laksanakan. Intinya kami lakukan, teruskan untuk SE Menaker. Kalau data itu (perusahaan), data itu belum ada. Kan prinsipnya kewajibannya semua membayarkan,” katanya.  Aria menuturkan ada 36 perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR. Merupakan kejadian tahun sebelumnya saat Pandemi Covid-19. Walau akhirnya telah membayarkan secara bertahap.  Aria mengingatkan adanya sanksi bagi pelanggar kesepakatan. Berupa denda dan sanksi administratif. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016.  “Sanksinya kalau tidak memberikan THR sampai tidak boleh beroperasi termasuk ijin usaha dicabut. Untuk koordinasinya ini ada kabupaten kota dan provinsi. Kami wajib juga untuk melaporkan ke Kemenaker,” ujarnya.  Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten dan kota. Berupa surat edaran yang berlandaskan SE Kemenaker. Peran lain adalah deteksi dini bersama perusahaan-perusahaan yang berpotensi tidak membayarkan THR-nya.  Disnakertrans DIJ juga akan membuat posko aduan THR. Peran ini turut melibatkan dinas yang berada di masing-masing kabupaten dan kota. Upaya lain adalah melakukan dialog kepada perusahaan.  “Dialog bagi perusahaan-perusahaan yang masih terkena dampak pandemik. Jadi kalau ada perusahaan yang masih terkena pandemik diarahkan untuk dialog, tetapi tetap harus memberikan THR-nya,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sWkV2qSi70g

Perusahaan Wajib Penuhi Kewajiban THR, Tak Boleh Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/garuda-indonesia-pastikan-direksi-tetap-kerja-saat-hari-lebaran_m_220421.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Selain memastikan pilot dan karyawan tetap bekerja melayani penumpang, Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury pastikan direksi Garuda Indonesia juga tetap masuk saat hari raya lebaran. Pahala menuturkan bagi direksi yang beragama muslim diperkenankan untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga terlebih dahulu. Sedangkan, bagi direksi yang beragama di non muslim tetap stand by. Pahala beralasan kehadiran direksi saat hari raya itu bertujuan untuk mengambil keputusan mendesak yang terjadi pada hari-hari tersebut. &ldquo;Ada direksi yang piket di sini yang tidak lebaranan. Tapi minimal setiap hari ada dua direksi di lokasi, untuk memastikan kalau misalnya ada yang membutuhkan keputusan yang cepat bisa dilakukan tanpa kendala,&rdquo; tuturnya di Bandara Soetta beberapa waktu lalu. Tahun ini merupakan lebaran kedua bagi Pahala dengan jabatan bos Garuda Indonesia. Dia mengaku senang bisa menjadi bagian dari pelayanan masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. &ldquo;Rasanya senang bisa bantuin orang pulang kampung,&rdquo; katanya. Namun, dibanding tahun lalu lebaran tahun ini agaknya menjadi tahun yang berat bagi Pahala. Sebabnya apalagi kalau bukan ultimatum anak buahnya sendiri yang mengancam akan mogok kerja. Namun begitu, ia bersyukur hal tersebut tidak pernah benar-benar terjadi. &ldquo;Kita bersyukur itu bisa terlewati dan udah ada statement juga pernyataan resmi bahwa memang tidak akan ada melakukan mogok pada saat peak season,&rdquo; ungkapnya.

Garuda Indonesia Pastikan Direksi Tetap Kerja Saat Hari Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/libur-lebaran-panjang-bank-bri-siapkan-kebutuhan-uang-rp-28-triliun_m_214869.jpeg" alt="Petugas Bank BRI Syariah sedang melayani nasabah" width="100%">
<figcaption>Petugas Bank BRI Syariah sedang melayani nasabah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyiapkan kebutuhan uang lebaran sebesar Rp 28 triliun. Jumlah itu naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 24,5 triliun. "Karena memang liburan ini lebih panjang. Meskipun kita sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan hari libur yang lalu kan terlalu sedikit sebenarnya dibandingkan sekarang," kata Direktur Jaringan dan Layanan Bank BRI, Osbal Saragih di Lapngan IRTI Monas, Jakarta, Rabu (23/5). Selain menyediakan layanan uang tunai, pihaknya juga menjual fasilitas non tunai (cashless). Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengedukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan uang non tunai. "Karena memang masyarakat sudah kita edukasi cashless makanya kita jual juga cashless. Jadi itu mengedukasi masyarakat menggunankan uang non tunai," tuturnya. Dia menjelaskan, dalam kurun waktu sehari pihaknya menjual 250 keping produk non tunai seperti brizzi salah satunya. "Kita punya stok untuk brizzi itu kita tanpa batas. Jadi kalau masyarakat datang kesini pasti kita bisa layani," sambungnya. Selama musim libur lebaran yang panjang, seluruh kantor cabang Bank BRI tetap melayani nasabah. Hal ini dilakukan agar memudahkan nasabah yang membutuhkan transaksi selama masa liburan. "Kita sudah atur, 263 kancab sudah kita atur layanannya selama 12 hari kita sudah atur mulai layanan banking, layanan terbatas, jadi tidak ada hari libur. Kecuali hari H. Selebihnya kita buka," pungkasnya.

Libur Lebaran Panjang, Bank BRI Siapkan Kebutuhan Uang Rp 28 Triliun