Membudayakan Inovasi di Birokrasi

SALAH satu tantangan utama untuk menyukseskan program pembangunan adalah penguatan birokrasi. Birokrasi adalah variabel terpenting yang menentukan kesuksesan program pembangunan. Bisa dikatakan, birokrasi yang kapabel dan solid menggaransi 50 persen kesuksesan program. Sisanya adalah sinergi elemen lain dan evaluasi berkelanjutan.

Di sisi lain, harus diakui masih adanya persepsi sebagian publik yang menganggap birokrasi justru bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi. Persepsi tersebut menjadi tantangan untuk memacu kinerja birokrasi.

Maka, kuncinya adalah penguatan birokrasi –tentu dengan sekian faktor pendukung lain seperti partisipasi publik. Penguatan birokrasi bakal bermuara pada kualitas pelayanan publik. Perlu terobosan penting agar pelayanan publik berjalan semakin baik. Mengingat pelayanan publik menjadi jantung bagi seluruh aktivitas masyarakat.

Tapi, yang perlu dilakukan bukan lagi pelayanan publik yang bersifat business as usual. Dalam konteks itulah inovasi menjadi penting dan relevan. Penting demi peningkatan kualitas substantif program pembangunan. Relevan untuk menjawab problem di ruang publik yang kian dinamis.

Agak sulit membayangkan, jika di tengah derasnya tuntutan publik terhadap peningkatan pelayanan birokrasi tak ada inovasi yang dilakukan. World Economic Forum dalam The Competitiveness of Cities (2014), berdasar riset di banyak kota di dunia, pun telah memetakan empat aspek yang menggaransi peningkatan daya saing dan keberhasilan daerah. Pertama,penguatan kelembagaan. Kedua, kebijakan yang baik dan inovatif. Ketiga, hard connectivity. Keempat, soft connectivity. Aspek pertama dan kedua saling berkaitan karena bertautan dengan penguatan birokrasi serta inovasi di dalamnya.

Aspek penguatan kelembagaan menaruh perhatian pada bagaimana birokrasi sebagai organisasi publik diperkuat: mampu dan cepat berkolaborasi, mempunyai visi kepemimpinan yang jelas, dan sigap merespons dinamika zaman. Intinya ada pada kapasitas organisasi. Penguatan kelembagaan itu penting untuk menyemai dan menjaga keberlanjutan benih-benih inovasi. Dengan skema penataan kelembagaan, tata kelola penentuan dan eksekusi program di lingkungan birokrasi menjadi lebih terukur.

Aspek kebijakan mengandaikan adanya injeksi inovasi dalam setiap policy yang ditelurkan. Kerangka kerja kebijakan publik mesti melahirkan program inovatif yang relevan dengan permasalahan publik, bisa dioperasikan, dan memiliki perangkat evaluasi yang terukur. Dalam konteks itu, inovasi bisa ++++++++++++dikerangkai sebagai kebijakan dan program yang mampu menjawab problem publik di tengah minimnya sumber daya. Birokrasi dituntut bersiasat dalam arti positif, yaitu bagaimana dengan sumber daya yang ada bisa menghasilkan kebijakan dan program yang solutif dan optimal bagi publik. Dari sinilah inovasi lahir.

Membudayakan Inovasi

Satu lagi isu krusial adalah membudayakan dan melembagakan inovasi. Birokrasi harus menjadi ruang sejuk bagi lahirnya inovasi. Innovative process itu tak gampang diciptakan karena masih adanya ego sektoral dan ketergantungan tinggi terhadap pemimpin (pendekatan hierarkis yang masih kental). Birokrasi harus tumbuh sebagai organisasi yang tak lagi bertumpu pada otoritas pemimpin (top-down) yang bisa membuat organisasi tersebut lambat dan kaku.

Tanpa pembudayaan dan pelembagaan inovasi, kinerja birokrasi tak akan optimal dan kita akan dehidrasi di tengah jalan. Sebab, pekerjaan menggerakkan roda pembangunan daerah bukan seperti lari sprint(adu cepat), melainkan lari maraton(adu ketahanan). Sehingga butuh kerja sama banyak pihak dan inovasi terlembagakan, bukan sekadar aksi pimpinan seorang diri.

Dengan dukungan banyak elemen, pembudayaan inovasi mulai disemai di birokrasi Banyuwangi, tentu dengan berbagai kekurangan yang ada –dan akan selalu ada. Cara-cara sederhana dilakukan. Pemahaman bahwa birokrasi tidak butuh superman,melainkan superteam,mampu membuka semua elemen di lingkungan birokrasi untuk bergandengan tangan.

Rapat koordinasi selalu melibatkan seluruh jajaran. Bukan hanya kepala dinas; kepala bidang, kepala seksi, bahkan staf dilibatkan. Semua dirangkul. Staf ikut presentasi program. Pelibatan semua jajaran itu dilakukan untuk membudayakan inovasi. Sehingga inovasi tidak bergantung siapa pimpinannya.

Dengan memberi ruang hingga level staf, reformasi birokrasi bisa berkelanjutan. Tak hanya sesaat berdasar siapa yang jadi pimpinan. Dan ini terbukti efektif. Kompetisi inovasi birokrasi seakan tumbuh di Banyuwangi. Memang belum ideal, tapi berada di rel yang benar –mengingat mengubah langgam birokrasi bukan perkara gampang dan cepat.

Antar puskesmas berlomba berinovasi, mulai program gizi anak, sanitasi, sampai menekan angka kematian ibu/bayi. Antardesa berlomba, mulai percepatan layanan berbasis TI hingga jam layanan sampai malam hari. Antardinas berkompetisi, mulai program kilat akta kelahiran sampai pertanian organik. Antar kecamatan bersaing, dari layanan jemput bola sampai menyinergikan zakat dengan pengentasan kemiskinan. Tiga inovasi Banyuwangi pun dipilih Kementerian PAN-RB untuk diikutkan di ajang internasional United Nations Public Service Awards 2017 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Fondasi pembudayaan inovasi itu dibangun secara bertahap. Satu paradigma yang perlu ditanamkan, skema kerja yang merangkul banyak pihak hingga level terbawah dan kepemimpinan bersama (shared leadership)lebih penting ketimbang sekadar menyelesaikan masalah publik secara parsial: value people, not just productivity. Sebab, dari situlah keberlanjutan program terjaga. Tapi, tentu itu tak mudah: butuh energi, waktu, dan ikhtiar yang tak pernah putus. (*)