Inovasi, Regulasi, dan Plagiarisme

DALAM kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Graha Pena Surabaya (8/10) dalam rangka memenuhi undangan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, terungkap bahwa regulasi masih menjadi kendala dalam memacu inovasi di republik ini. Jokowi menyatakan: ’’Kita ini lucu. Inovasi itu bisa berhasil dan bisa gagal. Kalau gagal malah dipermasalahkan. Kita ini orientasinya pada prosedur, bukan hasil.’’

Pernyataan presiden itu menjadi teguran kepada birokrat dan penegak hukum supaya tidak sembarangan mempersoalkan, apalagi memidanakan, seorang penemu teknologi baru yang dianggap masih uji coba. Prosedur dan perizinan yang menghambat inovasi sudah saatnya dihapus demi terciptanya produk barang/jasa yang berdaya saing sekaligus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal itu sesuai dengan konsideran UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa hasil invensi (temuan) di bidang teknologi berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Karena itu, setiap temuan wajib dilindungi. Sayang, substansi UU Paten belum melindungi segala upaya uji coba teknologi yang diadakan lewat kebijakan progresif pejabat negara maupun teknologi swadaya sendiri. Pejabat progresif yang memfasilitasi inovator teknologi seharusnya bebas dari rasa takut (kriminalisasi) dan hambatan birokrasi. Segala niat baik tidak boleh dihukum.

Pelindungan itu penting untuk memotivasi semakin banyaknya inovator meningkatkan kualitas dan kuantitas temuannya demi kesejahteraan rakyat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat. Pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi setiap pengambil kebijakan progresif (terkait inovasi teknologi) sekaligus memfasilitasi para inovator supaya mereka tidak perlu takut menghadapi jerat-jerat birokrasi maupun masalah hukum di kemudian hari.

Regulasi soal inovasi seharusnya memberikan semangat, tidak malah membuat para inovator malas dan pesimistis dalam memunculkan ide-ide kreatif. Sebab, ide-ide inovatif dan produktif itu mahal. Tidak semua orang mampu menghasilkan inovasi. Keberhasilan atau kegagalan sebuah inovasi pun jangan hanya dilihat dari urusan jangka pendek, tetapi manfaat jauh ke depan sebagai fondasi bagi inovasi selanjutnya.

Tidak Ada Inovasi tanpa Moral
Pejabat pengambil kebijakan progresif soal inovasi teknologi serta para inovator umumnya adalah kaum berintegritas dan berjiwa altruis (mementingkan kebutuhan orang lain). Terbukti, negara-negara yang paling inovatif di dunia (2017) didominasi negara-negara tebersih dari korupsi sekaligus mampu mengatasi regulasi dan birokrasi yang menghambat inovasi. Umumnya, negara yang paling inovatif masuk dalam 25 besar peringkat tebersih dari korupsi versi Transparency International (TI) 2016. Misalnya, Swiss, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, dan Jerman.

Menurut the Global Innovation Index (GII) 2017, mereka sangat inovatif di sektor riset, infrastruktur, kecanggihan pasar, dan kreativitas bisnis. Sedangkan tingkat inovasi kita masih cukup rendah, yakni di urutan ke-88 dari 128 negara. Kondisi itu selaras dengan hasil survei TII yang menempatkan Indonesia di urutan ke-90 dari 176 negara terkait dengan Corruption Perceptions Index 2016.

Negara-negara yang inovasinya terburuk umumnya memiliki tingkat korupsi paling tinggi. Misalnya, Somalia, Sudan, Korea Utara, Afghanistan, dan Venezuela (data TII 2016). Inovasi positif memang sulit lahir di negara yang korup plus warganya kebanyakan berperilaku curang. Korupsi telah melemahkan niat-niat baik di masyarakat. Karena itu, selain mendukung gerak KPK dalam pemberantasan korupsi, pemerintah harus lebih serius memberantas mentalitas curang dan plagiarisme di lembaga pendidikan.

Plagiarisme di negeri ini kian memprihatinkan karena sudah menyentuh level pendidikan doktor dan gelar guru besar. Kasus terkini adalah temuan plagiat lima disertasi program doktoral di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 8 Mei 2017. Terkait dengan kasus itu, Kementerian Ristekdikti telah mencopot Rektor UNJ Djaali. Ironisnya, salah satu disertasi plagiat itu ternyata adalah milik Nur Alam, gubernur Sulawesi Tenggara, yang kini ditahan KPK dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel.

Korupsi sungguh merusak moral dan semangat inovasi. Karena itu, desainer kenamaan Anne Avantie pernah mengatakan: ’’Jangan saling meniru. Semakin kamu menyontek, maka semakin tumpul inspirasimu. Ciptakan kreativitasmu sendiri’’ (Jawa Pos, 16/1/2017). Inovasi-inovasi terbaik itu hanya lahir dari orang-orang yang berhati jujur dan mulia (altruis).

Alasannya, pertama, kaum altruis pasti memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Misalnya, dulu produk jamu Nyonya Meneer dibuat Ibu Meneer saat prihatin dengan kondisi suaminya yang sakit keras. Rasa empati seorang istri terhadap suami ternyata bisa menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat. Rasa empati juga mendorong Henry Nestle (1886) berhasil meracik susu formula bagi balita kala banyak ibu tak bisa menyusui balitanya karena tekanan suasana perang waktu itu.

Kedua, kaum altruis pasti pekerja keras. Bahkan, mereka tak mengenal waktu dalam berkarya untuk menuangkan inspirasinya ke dalam ragam kreativitas produk. Itu sesuai dengan pernyataan Dahlan: ’’Tuhan menaruhmu di tempat sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kesenangan, kemudahan, dan keamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Ya, para inovator memang hebat. Karena itu, kegigihan dan keuletannya tidak patut dihambat, apalagi diancam dengan kriminalisasi.’’ (*)